Bamsoet Pastikan Kemenper Manfaatkan APBN 2019 untuk Bantuan Sarana Agroindustri

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyerahkan bantuan sarana pertanian kepada 13 kelompok tani di berbagai desa di Purbalingga, Jawa Tengah. Dia berharap, bantuan ini mampu meningkatkan angka produksi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan warga.

“Saya berharap berbagai bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para kelompok tani. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Purbalingga, yang pada gilirannya juga akan mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya di Bobotsari, Purbalingga, Jumat (15/03/2019).

Bantuan tersebut berupa 30 traktor roda dua, 10 cultivator, dan 20 pompa air. Adapun alat lainnya meliputi 5 power thresher, 5 corn sheller, dan 1 dryer UV.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, DPR mendukung alokasi anggaran Kementerian Pertanian (Kemenper) untuk program bantuan sarana agroindustri. Tahun ini, anggaran Kemenper ditaksir mencapai Rp 21,68 triliun.

“Sebagai salah satu kementerian tang langsung berhubungan dengan rakyat, DPR RI selalu memastikan agar Kementerian Pertanian memanfaatkan anggaran dalam APBN 2019 untuk menggulirkan berbagai program bantuan kepada masyarakat. Penyerahan berbagai bantuam menjadi bukti nyata bahwa DPR RI dan pemerintah selalu hadir di tengah masyarakat,” katanya menandasi.

Selain itu, kata Bamsoet, DPR dan pemerintah juga turut memerhatikan aspek pemasaran dan pengembangan industri hilir. Lantaran, harga jual produk pertanian dinilai rentan mengalami fluktuasi harga.

“Dengan memerhatikan unsur input dan output komoditas, diharapkan stabilitas harga pertanian dapat terjaga. Sehingga pada musim panen harganya tidak jeblok dan petani masih bisa mendapat keuntungan,” pungkasnya.

(Liputan6.com/Rifqy Aufal Sutisna)

Kartu Prakerja Jangan Terlalu Membebani APBN

Liputan6.com, Jakarta – Rencana peluncuran Kartu Prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat terpilih kembali di periode kedua pemerintahan, 2019-2024 mendatang membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara kapitalis yang tak peduli pada kesejahteraan warga.

Kartu yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling, up-skilling, dan re-skilling) dianggap bagus sebagai bridging bagi pencari kerja awal maupun mereka yang terkena ancaman PHK, atau juga tenaga kerja yang terganggu peristiwa digital disruption yang marak dalam lima tahun belakangan ini.

“Hanya pemerintahan yang berjiwa sosial dan pro tenaga kerja yang punya inisiatif memberi insentif pada kaum muda dan pekerja untuk bisa mendapat jaminan kesejahteraan lebih baik, sekaligus kesempatan untuk kembali bekerja,” ujar Rhenald Kasali, Guru Besar bidang Ilmu Manajeman Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

“Kaum liberal biasanya tak setuju dengan gagasan ini. Mereka lebih senang memberi insentif pada industri. Bukan pada pekerja,” tambah dia.

Dikarenakan manfaat yang besar dari kartu tersebut, yakni para pekerja bisa melakukan upgrade skill, sementara sebagian biaya hidupnya terpenuhi dengan Kartu Prakerja ini, maka Rhenald menyarankan agar dibuat road map yang disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Roadmap itu harus mendefinisikan siapa yang berhak menerima jaminan sosial ini, bagaimana bentuknya, dan lama bantuan. Lalu mengenai perencanaan pembiayaan, transformasi balai-balai latihan kerja, kemudian sertifikasi profesi, serta keterlibatan perusahaan swasta untuk melatih ulang,” tambah Rhenald.

Tak kalah penting agar kartu prakerja bisa berjalan efektif sehingga tidak terlalu membebani APBN, yakni perlu dilakukan pembinaan pada kaum muda agar lebih siap memasuki dunia kerja, mendatangkan investor baru, dan menyiapkan para tenaga kerja muda untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang mandiri (start up).

“Ibaratnya, kita tetap memberikan pancing dan kail, namun lebih upgrade. Selain itu mekanismenya diatur dengan berdasarkan empat prinsip, yakni transparan sehingga mencapai sasaran, tetap mengutamakan kemandirian, membenahi skill sehingga tidak memulai dari nol, serta memiliki batas waktu agar yang menggunakan bisa lebih banyak,” ungkapnya.

Jika Jokowi Terpilih, TKN: Anggaran Kartu Prakerja Masuk APBN 2020

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres nomor urut 01 Johnny G Plate memberikan penjelasan soal penganggaran untuk program Kartu Prakerja milik capres-cawapresnya. Menurut dia memang anggaran itu tidak akan masuk APBN Tahun 2019.

“Kalau anggaran yang dimaksud tahun ini, 2019, kan sudah diputuskan anggarannya,” kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Johnny menjelaskan perlu beberapa hal untuk bisa memasukkan dana Kartu Prakerja di dalam APBN 2019. Salah satunya dengan revisi anggaran.

“Kalau mau dimasukkan ya revisi anggaran 2019. Nomenklaturnya harus ada penyesuaian,” ungkapnya.

Johnny menambahkan, yang paling memungkinkan anggaran Kartu Prakerja masuk APBN 2020. Setelah terpilih presiden baru.

“Kedua, apabila dibiayai melalui APBN, saya kira yang bisa kita lakukan kan 2020 bisa masuk. Jadi akan dibicarakan oleh DPR yang saat ini masih bekerja aktif, kan sampai Oktober. Jadi kami bisa mengawali persiapan itu untuk APBN 2020,” ucapnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi memberi penjelasan tentang Kartu Prakerja yang dipaparkannya dalam Konvensi Rakyat beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan, kartu ini dikhususkan untuk para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jokowi

Hal ini dikatakan Jokowi saat menghadiri acara ngopi bersama milenial Sulawesi Tenggara di Kopi Haji Anto 2 Kendari, Jumat (1/3/2019). Salah satu relawan sebelumnya meminta penjelasan kepada Jokowi terkait hal ini.

“Mengenai kartu prakerja, kartu ini kita siapkan untuk anak-anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik/perguruan tinggi untuk bisa masuk ke industri untuk dapat pekerjaan,” jelas Jokowi.

Menurut dia, para pemegang kartu ini nantinya akan mendapat pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga di luar negeri.

“Semua dikerjakan oleh instruktur yang punya kualifikasi yang bagus. Sehingga begitu lulus training mestinya kalau training bagus gampang sekali masuk dunia kerja,” ucap dia.

Dia mengatakan, pemegang kartu pra-kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikuti pelatihan tak perlu khawatir. Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu ini tetap akan mendapatkan gaji.

“Kalau belum dapat pekerjaan kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi jumlahnya berapa, masih kita rahasiakan,” kata Jokowi disambut tepuk tangan dari para relawan.

Reporter: Sania Mashabi



Saksikan video pilihan berikut ini:

Bantah Tudingan Minim Program, Ini Strategi Ekonomi Jokowi-Ma’ruf

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menjelaskan bahwa akan ada enam program aksi besar yang akan dilakukan capres petahana Joko Widodo apabila terpilih kembali menjadi presiden.

Hal ini merespon keluhan para pengusaha yang menyampaikan bahwa kampanye tahun ini hanya terlihat saling tuding dan kurang memperlihatkan program yang dibawakan kedua pasangan calon (paslon).

Sebelumnya, taipan Sofjan Wanandi mengeluhkan iklim politik Indonesia di tengah gelaran Pemilu 2019. Dia menilai para paslon hanya saling tuding dan minim menjelaskan apa program yang ingin diperkenalkan ke publik.

“Saya kemarin bertemu dengan banyak pengusaha, itu semua mempersoalkan kok kita kampanye kali ini tidak bicara program banyak ya? Cuma saling menghujat satu sama lain, ini gimana kita, ini mana yang harus kita pegang, nah ini yang menimbulkan was-was terhadap para pengusaha maka wait and see itu terjadi,” ungkap Sofjan pada saat menghadiri CNBC Economic Outlook 2019, Kamis (28/2/2019).
Berikut ini daftar program-program aksi besar yang disampaikan oleh Juru bicara TKN, TB Ace Hasan Syadzily kepada detikFinance, Jumat (1/3/2019).

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu diwujudkan dalam sistem ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.
– Menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundangan
tentang Sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan
ideologi Pancasila.
– Mewujudkan pelaksanaan Sistem Perekonomian Nasional
yang berlandaskan ideologi Pancasila.
– Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik. Tahapan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui langkah-langkah:
– Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.
– Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
– Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
– Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
– Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/ tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah.
– Mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital.
– Mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antar- permukiman, desa, kota, dan provinsi, dengan kerja sama antara pemerintah dan badan-badan usaha.

3. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
Agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing, maka revitalisasi industri merupakan keniscayaan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan:
– Menguatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.
– Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
– Menciptakan keterkaitan industri, baik ke depan maupun ke belakang melalui sinergi seluruh pelaku ekonomi nasional.
– Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.
– Mengembangkan sentra-sentra inovasi serta peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi serta revitalisasi science-technopark untuk keperluan masyarakat serta pengembangan teknologi yang diperlukan di era revolusi industri 4.0.
– Revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
– Meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.
– Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber- sumber energi terbarukan.
– Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
– Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya.

4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru.
Selain ekonomi berbasis sumber daya alam, kita juga memiliki beberapa potensi ekonomi baru yang perlu dikembangkan secara merata. Potensi ekonomi baru itu berbasis kekayaan alam dan juga modal sosial budaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Langkah- langkah yang bisa dilakukan:
– Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”).
– Mempercepat pengembangan ekonomi dan industri kreatif dengan terobosan strategi kebijakan dan insentif melalui Badan Ekonomi Kreatif.
– Mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah.
– Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

5. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal.
Reformasi struktural dan reformasi fiskal adalah kunci peningkatan daya saing perekonomian nasional. Arahnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan berusaha, dan menciptakan level of playing field yang berkeadilan. Langkah yang akan dilakukan:
– Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
– Melanjutkan reformasi kebijakan fiskal untuk menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kesenjangan, dan peningkatan produktivitas rakyat.
– Melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.
– Optimalisasi PNBP dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
– Memperkuat sinergi tiga pilar (kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil) guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan, menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional.
– Meningkatkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional.

6. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.
Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan:
– Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
– Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
– Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
– Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
– Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi. (dna/dna)

Sri Mulyani Akui Ada Kebijakan Pemerintah yang Populis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak masalah apabila kebijakan pemerintah selama ini dianggap populis atau mengutamakan kebijakan yang disukai rakyat.

Dia mengakui jika selama ini ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla berpihak kepada rakyat.

“Jadi populis juga sebenarnya nggak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujar dia saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Ekonomi Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Bendahara Negara ini mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijkan pemerintah sangat berhati-hati. Meski tidak semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun dalam merumuskan kebijakan pemerintah lebih dulu mencari tahu apa yang jadi kebutuhan sebagian besar masyarakat.

“Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin. Kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi,” jelas Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, program pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populis,” tutur dia.

Kebijakan-kebijakan populis ini yang kemudian dianggapnya akan mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara. Sebab kebijakannya memenuhi harapan masyarakat, meski belum tentu menyelesaikan persoalan negara.

“Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan,” pungkasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Pengusaha RI Genjot Ekonomi Domestik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pengusaha sepanjang 2018.

Itu ia sampaikan pada pertemuan dengan para pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Dia menjelaskan, di tengah gejolak ekonomi dunia yang terus-menerus terjadi sepanjang tahun lalu dan melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati USD 80 per barel, kinerja pengusaha Indonesia cukup besar mendorong ekonomi domestik.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh dunia usaha, karena 2018 kita sudah tutup. Dan tahun itu bukan tahun yang mudah, banyak pengusaha yang bertanya benar tidak tahun 2018 krisis, tepat 10 tahun dari krisis 2008 itu hoax,” ujar dia di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).  

Dia mengungkapkan, ketaatan para pengusaha membayar pajak ikut andil berkontribusi dalam membangun pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. 

Itu ditandai dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berjalan positif dengan pencapaian penerimaan negara yang melebihi target atau 102,5 persen serta realisasi belanja pemerintah pun mampu mencapai 99 persen untuk pendidikan, kesehatan, belanja modal, hingga dana transfer ke daerah.

“Dan itu merupakan hasil kombinasi dari harga minyak, kurs, kondisi suku bunga, serta ketaatan Bapak/ Ibu sekalian membayar pajak,” ujar dia.

Kendati begitu, Sri Mulyani menekankan agar para pengusaha tetap waspada atas pergerakan perekonomian yang akan terjadi pada 2019.

“Ke depan kita harus naikkan kewaspadaan. Jadi terimakasih atas seluruh sumbangan, kepatuhan, kontribusi bapak dan ibu sekalian, yang membuat ekonomi kita memiliki daya tahan. Saya ingin dengar aspirasi dari bapak-Ibu semua,” pungkasnya.

Sri Mulyani: BPJS Kesehatan Cuma Gratis Buat Orang Miskin

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan skema berobat gratis yang ada di BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi orang miskin. Bagi para pekerja tetap dan maupun tidak tetap harus membayar iurannya.

“BPJS Kesehatan itu Universal Health Coverage, bukan berarti semua gratis. Yang gratis itu bagi mereka yang miskin. 25% dari penduduk paling miskin. Pekerja tetap dan tidak tetap bayar iuran,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari CNBC Indonesia, Jakarta, (28/2/2019).

Sayangnya, sambung Sri Mulyani, tak semua pekerja tidak tetap iurannya berjalan lancar. Bahkan ada yang belum menyetorkan iuran.

“Sehingga ini ada gap. BPJS Kesehatan harus tetap berjalan, kita harus perbaiki siapa yang bayar dan siapa yang disubsidi.”

Sri Mulyani memastikan, pemerintah tetap menggunakan instrumen APBN untuk kesehatan dan pendidikan. Sehingga apa yang menjadi tugas pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat tetap berjalan.

(das/ara)

Sahroni DPR: Pembangunan Infrastruktur Pakai Dana BPJS Hoax

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa rumor penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah informasi sesat alias hoax.

Masyarakat diminta cerdas mengonsumsi informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang Pemilu Serentak 2019.

Pernyataan itu disampaikan politisi muda Partai Nasdem pada saat temu warga di masa reses DPR yang berlangsung di Jalan Kalibaru Timur Rt 04 Rw 02, Cilincing, Jakarta Utara, merespons pertanyaan warga seputar penggunaan dana BPJS untuk pembangunan infrastruktur, Rabu (27/2/2019).

“Saya pastikan itu hoax,” ucap Sahroni.

Mantan Anggota Komisi XI ini menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km.

Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.

Di sektor udara, pemerintah, kata Sahroni, juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian halnya di sektor laut membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.

“Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Sahroni.

2 dari 2 halaman

Sumber Pendapatan

Ditambahkannya, untuk merealisasi pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp 4.700 triliun. Lantas darimana dana sebesar itu diperoleh?

Sahroni merinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.

“Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3% atau sebesar Rp 1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22% atau 1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7% atau senilai Rp 1.725 triliun. Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrstruktur,” jelasnya.

Sahroni lebih jauh mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitas datanya.

“Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari bapak dan ibu kita bijak mencerna informasi,” imbuh Sahroni.


Saksikan video pilihan berikut ini:

5.120 Rumah di Kabupaten Bogor Kini Teralirkan Gas Bumi

Liputan6.com, Bogor – Sebanyak 5.120 rumah tangga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendapatkan sambungan jaringan gas rumah tangga. Jaringan gas ini dibangun PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo mengatakan, PGN telah membangun jaringan gas rumah tangga di kabupatan Bogor, Jawa Barat pada 2018. Dana APBN yang dipakai mencapai Rp 46 miliar untuk 5.120 jaringan gas rumah tangga.

‎”Kita berhasil membangun 5.120 sambungan rumah tangga,” kata Dilo, di lokasi peresmian jaringan gas, Puri Nirwana, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Pada tahap pengoperasian nanti, PGN akan memanfaatkan sumber gas dari PT Pertamina EP, dengan volume mencapai 0,2 MMSCFD. Dalam rencana pengoperasian, jargas tersebut akan mengaliri sebanyak 5.120 sambungan rumah atau SR, tepatnya di wilayah Kecamatan Cibinong dan Bojong Gede.

“Perluasan Jargas ini adalah upaya bersama untuk memperluas dan pemerataan pemanfaatan kekayaan alam negeri ini,” ujar ‎Dilo.

Seiring beroperasinya sambungan baru ini maka total sambungan jaringan gas rumah tangga di Bogor mencpai 9.120. Sebelumnya jaringan gas yang dibangun pada 2012 hanya 4.000 sambungan.

Dilo mengungkapkan, sejauh ini pemerintah dan PGN bahu membahu melakukan perluasan pembangunan Jargas. Ke depan, jaringan gas kian banyak skema yang bisa digunakan untuk merealisasikan pembangunan Jargas.

“Gas merupakan energi masa depan yang sangat membantu kehidupan masyarakat. Indonesia melalui PGN mempunyai potensi besar sebagai penyangga dan pelayan bagi masyarakat,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

PGN Butuh Rp 12,5 Triliun buat Bangun 5 Juta Jaringan Gas Baru

PT Perusahaan Gas Negara Tbk siap membangun jaringan gas bumi sebanyak 5 juta jaringan hingga 2025. Rencana bisnis perusahaan ini bagian dari penugasan pemerintah melalui anggota holding BUMN migas.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan untuk membangun jaringan gas bumi ini diperkirakan membutuhkan total investasi sekitar Rp 12,5 triliun.

“Belanja modal sekitar Rp 12,5 triliun ini akan dipenuhi dari berbagai sumber. Mulai dari APBN, kas internal perusahaan, business to business, serta mitra strategis,” kata Gigih di Kementerian BUMN, Selasa (12/2/2019).

Gigih mengungkapkan, rencana pembangunan 5 juta jargas masih dalam proses study basic engineering. Namun, sebagian besar berada di wilayah yang sudah terdapat eksisting pipa dan sumber gas agar pembangunan berjalan lebih cepat.

“Pada tahun ini, PGN akan membangun sekitar 800.000 jargas. Nanti wilayahnya di mana saja akan kami sampaikan ke Kementerian ESDM,” tambah dia.

JK Sebut 3 Kartu Sakti Jokowi Sudah Masuk Anggaran 2019

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan akan mengeluarkan tiga kartu sakti untuk penyaluran bantuan sosial. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan anggaran tersebut sebelumnya sudah ada di APBN 2019.

“Itu kan bansos, itu dalam anggaran 2019 sudah ada. Saya tidak hapal tapi bansos sudah ada,” kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (26/2/2018).

Dia juga menjelaskan dengan munculnya kartu sakti tersebut, nantinya dana bansos lebih baik, karena anggaran bantuan sosial akan diperluas.

“Itu bansos yang diperluas,” kata JK.

Sementara, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno yakin tiga program ‘kartu sakti’ Jokowi tidak akan mengganggu APBN. Sebab, kata dia, progam kartu-kartu tersebut sudah dibahas DPR.

“Ya tidak karena programnya sudah dibahas di DPR,” kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/2/2019).

Anggota Komisi XI ini menjelaskan, segala bentuk program jaminan kesejahteraan masyarakat juga sudah direncanakan untuk masuk ke APBN. Sehingga, lanjut dia, keberadaan kartu-kartu tersebut tidak akan mengganggu APBN.

“Program jaminan kesejahteraan masyarakat atau jaring pengaman sosial (social safety net) sudah direncanakan dalam APBN. Jadi sudah dibicarakan di DPR,” ungkapnya.

2 dari 3 halaman

3 Kartu Sakti

Diketahui, Jokowi memiliki tiga kartu sakti untuk masyarakat jika nantinya terpilih sebagai Presiden 2019. Ketiga kartu tersebut adalah sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga menilai tidak ada yang baru dari wacana 3 kartu sakti yang disampaikan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Nizar Zahro menyebut 3 kartu itu hanya ganti nama dari program-program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Jadi 3 kartu baru Jokowi itu hanya ganti nama dari bidik misi, raskin dan PKH, tidak ada yang baru. Hanya ganti nama dan 3 program itu di mulai sejak zaman Pak SBY,” kata Nizar saat dihubungi, Selasa (25/2/2019).

Reporter: Sania Mashabi, Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dilaporkan ke Bawaslu, Mendagri: Saya Tidak Kampanyekan Jokowi

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak mengkampanyekan Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara soal dana desa pada Rakornas Perangkat Desa.

“Apakah itu bagian dari kampanye? Kalau kampanye ya saya menyebut nomor 01 atau saya menyebut ayo pilih Pak Jokowi? Kan tidak,” ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Pada Rakornas Perangkat Desa, Rabu (20/2), Tjahjo menyampaikan lokasi yang diberikan pemerintah untuk dana desa bertambah setiap tahun. Program itu, kata Tjahjo, adalah bentuk komitmen Jokowi dalam rangka pemerataan pembangunan.

“Saya menyebut bahwa Pak Presiden membuat dana desa begitu bergulir banyaknya, begitu cepatnya, saya kira sah saja,” tuturnya.

Karena itu, Tjahjo menyerahkan penanganan pelaporan dirinya kepada Bawaslu. Tjahjo menegaskan, sebagai menteri dirinya wajib menyampaikan program Jokowi.

“Kalau ada yang melaporkan ya silakan melaporkan saja, secara prinsip saya tidak kampanye. Sebagai pembantu presiden saya boleh dong menyampaikan ini loh program Pak Jokowi, kan boleh aja,” sambungnya.

Sementara soal teriakan ‘dana desa Pak Jokowi’, Tjahjo kembali menegaskan penyebutan Jokowi sebagai presiden. “Ya teriak Pak Jokowi memang sebagai capres? Kan tidak. (Itu) sebagai presiden kan boleh-boleh saja, itu pendapat saya kan, boleh-boleh saja,” imbuh Tjahjo.

Tjahjo sebelumnya dilaporkan Advokat Nusantara ke Bawaslu terkait netralitas sebagai pejabat negara. Pernyataan Tjahjo soal ‘dana desa Pak Jokowi’ di rakornas Perangkat Desa dinilai menguntungkan salah satu capres.

“Menteri Dalam Negeri melakukan tindakan yang menggiring opini yang menguntungkan Pak Jokowi sebagai paslon 01 atau merugikan Prabowo sebagai paslon 02. Padahal dana desa adalah dana yang bersumber dari negara dan bukan Jokowi sebagai pribadi ataupun sebagai presiden, namun merupakan dana dari APBN yang merupakan amanat UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” papar juru bicara pelapor, Dahlan Pido.
(fdn/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>