Geledah Kemenag NTB, Polisi Sita Dokumen soal Pungli Dana Rehab Masjid

Lombok Barat – Polres Mataram menggeledah Kanwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait proses penyelidikan kasus pungutan liar dana rehab masjid terdampak gempa NTB. Dalam penggeledahan itu, polisi menyita dan membawa sejumlah barang bukti.

“Bukti-bukti petunjuk tentang kegiatan, tentang posisi dia (BA) dan bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang-orang yang mendapat bantuan ini,” ucap Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menjelaskan proses penggeledahan yang telah dilakukan pihaknya, Rabu (16/1/2019).

“Sehingga dia tahu pasti siapa-siapa saja yang mendapat bantuan. Kita juga tidak tahu masjid mana yang menerima bantuan,” sambungnya.

Polisi melakukan penggeledahan pada Selasa (15/1/2019) kemarin. Ada beberapa ruangan di Kanwil Kemenag Provinsi NTB yang digeledah. Polisi juga membawa sejumlah berkas dari Ruangan Bidang Binmas Islam.

Penggeledahan itu dilakukan Satreskrim Polres Mataram terkait kemungkinan adanya indikasi keterlibatan pimpinan dan rekan kerja BA lainnya di Kanwil Kemenag NTB.

“Dari keterangan tersangka memang ada indikasi-indikasi mereka juga bekerja sama dengan orang rekan kerjanya. Kita masih melakukan pemeriksaan,” kata Saiful.

Seperti diketahui, Kemenag RI melalui usulan Kanwil Kemenag NTB menggelontorkan dana sebesar Rp 6 miliar yang dananya bersumber dari APBN. Pencairan pada tahap pertama itu untuk bantuan rehab masjid terdampak gempa sebanyak 58 masjid.

Namun, ada laporan dari masyarakat yang menyebut proses pencairan dana rekonstruksi masjid lamban, hingga polisi melakukan penyelidikan. Buntutnya, BA ditangkap. BA diduga telah meminta atau memalak sejumlah uang kepada pengurus masjid supaya mendapatkan dana rehab dari Kantor Kemenag NTB.

BA tertangkap tangan menerima uang Rp 10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman, wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang terkena dampak gempa pada 5 Agustus 2018 dan penerima dana rekonstruksi pascagempa dari Kemenag RI, yang sumber anggarannya berasal dari dana APBN senilai Rp 6 miliar.
(mae/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Geledah Kemenag NTB, Polisi Sita Dokumen soal Dana Rehab Masjid

Lombok Barat – Polres Mataram menggeledah Kanwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait proses penyelidikan kasus pungutan liar dana rehab masjid terdampak gempa NTB. Dalam penggeledahan itu, polisi menyita dan membawa sejumlah barang bukti.

“Bukti-bukti petunjuk tentang kegiatan, tentang posisi dia (BA), dan bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang-orang yang mendapat bantuan ini,” ucap Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan proses penggeledahan yang dilakukan pihaknya, Rabu (16/1/2019).

“Sehingga dia tahu pasti siapa-siapa saja yang mendapat bantuan. Kita juga tidak tahu masjid mana yang menerima bantuan,” sambungnya.

Polisi melakukan penggeledahan pada Selasa (15/1/2019). Ada beberapa ruangan di Kanwil Kemenag Provinsi NTB yang digeledah. Polisi juga membawa sejumlah berkas dari ruangan Bidang Binmas Islam.

Penggeledahan itu dilakukan Satreskrim Polres Mataram terkait kemungkinan adanya indikasi keterlibatan pimpinan dan rekan kerja BA lainnya di Kanwil Kemenag NTB.

“Dari keterangan tersangka, memang ada indikasi-indikasi mereka juga bekerja sama dengan orang rekan kerjanya. Kita masih melakukan pemeriksaan,” kata Saiful.

Seperti diketahui, Kemenag RI melalui usulan Kanwil Kemenag NTB menggelontorkan dana Rp 6 miliar yang bersumber dari APBN. Pencairan pada tahap pertama itu untuk bantuan rehab masjid terdampak gempa sebanyak 58 masjid.

Namun ada laporan dari masyarakat yang menyebut proses pencairan dana rekonstruksi masjid lamban, hingga polisi melakukan penyelidikan. Buntutnya, BA ditangkap. BA diduga telah meminta uang atau memalak kepada pengurus masjid supaya mendapatkan dana rehab dari Kantor Kemenag NTB.

BA tertangkap tangan menerima uang Rp 10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman, wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang terkena dampak gempa pada 5 Agustus 2018 dan penerima dana rekonstruksi pascagempa dari Kemenag RI, yang sumber anggarannya berasal dari APBN senilai Rp 6 miliar.
(mae/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jurus Pemerintah Tekan Impor Migas

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menekan impor terutama impor di sektor minyak dan gas (migas).

Meskipun demikian, dia mengakui impor migas Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari impor minyak PT Pertamina yang tumbuh 13,5 persen.

“Jadi kita lihat beberapa langkah yang sudah kita lakukan memberikan dampak. Namun kelihatan bahwa impor kita masih cukup besar di beberapa kategori tadi, yang minyak, karena dalam catatan kita seperti Pertamina masih impornya growth-nya 13,5 persen,” kata dia, saat ditemui, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Dia mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan impor migas yakni dengan terus mendorong implementasi B20.

“Kalau kita lihat instrumen yang kita lakukan untuk memperbaiki defisit neraca pembayaran, current account defisit (CAD) dan neraca perdagangan itu adalah dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan. B20 karena dari sisi migas kita mencoba mengurangi dari sisi defisitnya,” ujar dia.

Pemerintah juga tentu akan mendorong Pertamina untuk terus mengimplementasikan kebijakan B20. Dengan demikian diharapkan impor migas dapat terus ditekan.

“Jadi impor minyak kita mungkin perlu melihat dari Pertamina implementasi dari B20. Sehingga dia bisa menekan dari sisi kebutuhan impor minyak itu. Dan sudah menggunakan biodiesel,” kata dia.


Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Di Atas Target, Penerimaan Migas 2018 Capai Rp 228 Triliun

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) hingga akhir Desember 2018 mencapai Rp 228 triliun. Angka ini setara dengan 182 persen dari target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

“Penerimaan migas Rp 228 triliun atau 182 persen dari target APBN 2018,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, dalam konferensi pers, di Kantornya, Jakarta, Jumat 11 Januari 2019.

Djoko merincikan, dari total penerimaan tersebut sebanyak 72 persen atau Rp 163,4 triliun diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara 28 persen sisanya atau Rp 64,7 triliun, merupakan pemasukan dari PPh Migas.

“Penerimaan migas lebih besar dari target APBN 2018. untuk PNPB Rp 163,4 triliun PPh Rp 64,7 triliun,” imbuhnya.

Dengan pencapaian ini pihaknya optimistis kinerja sektor migas ke depan akan lebih baik. Dengan begitu, penerimaan di sektor migas dapat meningkat dari tahun 2018.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Miris, PNS Kemenag Pungli Dana Masjid Pasca Gempa di NTB

Jakarta – Staf PNS di Kementerian Agama Lombok Barat berinisial BA kena operasi tangkap tangan (OTT) Polres Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). BA resmi berstatus tersangka kasus dugaan pungutan liar dana rekonstruksi masjid pascagempa.

Kapolres Mataram, Nusa Tenggara Barat, AKBP Saiful Alam, mengungkapkan OTT terhadap BA terungkap dari laporan masyarakat yang menyebut proses pencairan dana rekonstruksi masjid yang lamban.

Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mataram kemudian bergerak menyelidiki dan akhirnya menangkap BA di wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pada Senin 14 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita.

BA diduga telah meminta atau memalak sejumlah uang kepada pengurus masjid supaya mendapatkan dana rehab dari Kantor Kemenag NTB. BA tertangkap tangan menerima uang Rp 10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman, wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang terdampak gempa pada 5 Agustus 2018 lalu dan penerima dana rekonstruksi pascagempa dari Kemenag RI, yang sumber anggarannya berasal dari dana APBN senilai Rp 6 miliar.

Polisi juga melakukan penggeledahan di kantor Kemenag Perwakilan NTB dengan mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dana rekonstruksi masjid pascagempa.

“Jadi pascagempa itu kan Kementerian Agama itu mengucurkan dana untuk memberikan bantuan ke masjid-masjid yang ada di NTB, termasuk yang di kabupaten-kabupaten. Dari hasil penyelidikan kami, adanya bangunan yang agak lambat ternyata ada oknum yang bermain,” kata Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/1/2019).

Saiful menerangkan dana bantuan untuk renovasi masjid itu sebesar Rp 50-100 juta. Dari bantuan tersebut, BA diduga meminta 10-20 persen. BA diduga melakukan pungutan liar terhadap pengurus empat masjid di Kabupaten Lombok Barat.

“Yang sudah kita amankan ini sebenarnya dia sudah ambil dari empat masjid di wilayah Gunungsari. Setiap masjid yang diberi dana bantuan itu diminta 20 persen,” pungkasnya.

BA telah resmi ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pungutan liar dana rekonstruksi masjid pascagempa.

“Karena yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai staf KUA di Gunungsari, makanya disangkakan pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor,” kata Saiful.

Kini, BA masih diperiksa secara intensif di Mako Polres Mataram. Tidak menutup kemungkinan masih ada pelaku lain yang bakal dibekuk. “Masih satu orang yang ditangkap, sekarang lagi kita proses pemeriksaan untuk dikembangkan,” jelasnya.

Kasatreskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo menerangkan BA terancam dijerat dengan pasal di UU Tipikor, yang hukuman maksimalnya seumur hidup. “Apabila terbukti, pelaku bisa dijerat dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar,” tutur Joko.
(aan/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Miris, PNS Kemenag Pungli Dana Masjid Pascagempa di NTB

Jakarta – Staf PNS di Kementerian Agama Lombok Barat berinisial BA kena operasi tangkap tangan (OTT) Polres Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). BA resmi berstatus tersangka kasus dugaan pungutan liar dana rekonstruksi masjid pascagempa.

Kapolres Mataram, Nusa Tenggara Barat, AKBP Saiful Alam, mengungkapkan, OTT terhadap BA terungkap dari laporan masyarakat yang menyebut proses pencairan dana rekonstruksi masjid yang lamban.

Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mataram kemudian bergerak menyelidiki dan akhirnya menangkap BA di wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pada Senin ,14 Januari 2019 sekitar, pukul 10.00 Wita.


BA diduga telah meminta atau memalak sejumlah uang kepada pengurus masjid supaya mendapatkan dana rehab dari Kantor Kemenag NTB. BA tertangkap tangan menerima uang Rp 10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman, wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang terkena dampak gempa pada 5 Agustus 2018 dan penerima dana rekonstruksi pascagempa dari Kemenag RI, yang sumber anggarannya berasal dari dana APBN senilai Rp 6 miliar.

Polisi juga melakukan penggeledahan di kantor Kemenag Perwakilan NTB dengan menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dana rekonstruksi masjid pascagempa.

“Jadi pascagempa itu kan Kementerian Agama itu mengucurkan dana untuk memberikan bantuan ke masjid-masjid yang ada di NTB, termasuk yang di kabupaten-kabupaten. Dari hasil penyelidikan kami, adanya bangunan yang agak lambat ternyata ada oknum yang bermain,” kata Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/1/2019).

Saiful menerangkan, dana bantuan untuk renovasi masjid itu sebesar Rp 50-100 juta. Dari bantuan tersebut, BA diduga meminta 10-20 persen. BA diduga melakukan pungutan liar terhadap pengurus empat masjid di Kabupaten Lombok Barat.

“Yang sudah kita amankan ini sebenarnya dia sudah ambil dari empat masjid di wilayah Gunungsari. Setiap masjid yang diberi dana bantuan itu diminta 20 persen,” pungkasnya.

BA telah resmi ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pungutan liar dana rekonstruksi masjid pascagempa.

“Karena yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai staf KUA di Gunungsari, makanya disangkakan pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor,” kata Saiful.

Kini, BA masih diperiksa secara intensif di Mako Polres Mataram. Tidak tertutup kemungkinan masih ada pelaku lain yang bakal dibekuk. “Masih satu orang yang ditangkap, sekarang lagi kita proses pemeriksaan untuk dikembangkan,” jelasnya.

Kasatreskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo menerangkan, BA terancam dijerat dengan pasal di UU Tipikor, yang hukuman maksimalnya seumur hidup. “Apabila terbukti, pelaku bisa dijerat dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar,” tutur Joko.
(aan/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Rencana Kabur Tersangka Korupsi Madrasah Aliyah Gowa Kandas di Bandara

Liputan6.com, Gowa – Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel berhasil menggagalkan upaya pelarian salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan ruang kelas belajar dan asrama putra-putri Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia yang terletak di Kabupaten Gowa, Sulsel, Senin (14/1/2019).

Hendrik Wijaya, salah seorang tersangka tersebut ditangkap di area keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Rencananya Direktur PT. Insani Persada itu hendak berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT897.

“Dia merupakan salah satu dari tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi MAN IC Gowa dan perkaranya sudah dinyatakan P21,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani via pesan singkat.

Usai menangkapnya di area keberangkatan Bandara, penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel langsung membawanya ke Mapolda Sulsel sekaligus dilakukan penahanan guna mempermudah upaya pelimpahan tahap dua perkaranya ke Kejaksaan mendekat ini.

“Yang bersangkutan langsung ditahan di sel Rutan Mapolda Sulsel,” ucap Dicky.

2 dari 2 halaman

Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Madrasah Aliyah Gowa

Dalam kasus dugaan korupsi pembangunan ruang kelas belajar asrama putra dan putri Madrasayah Aliyah Negeri (MAN) IC Kabupaten Gowa, Sulsel, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Susel telah menetapkan tiga orang tersangka.

Selain Hendrik Wijaya yang berperan sebagai rekanan proyek, dua orang rekannya yakni Andi Muhammad Anshar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Alimuddin Anshar selaku Direktur PT Syafitri Perdana yang berperan sebagai konsultan proyek juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Dari hasil pengerjaan proyek yang dilakoni ketiganya ditemukan adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp 7 miliar lebih. Hal itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel atas permintaan penyidik.

“Hasil audit BPKP Sulsel itu total los,” jelas Dicky.

Usai menetapkan tersangka, penyidik unit 1 subdit 3 tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Sulsel pun langsung menggeledah rumah dan kantor rekanan PT. Cahaya Insani Persada yang berlokasi di Jalan A.Mallombassang No.80 Sungguminasa Kabupaten Gowa dan Jalan K.H.Wahid Hasyim No.244 Sungguminasa Kabupaten Gowa serta lanjut ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel yang berlokasi di Jalan Nuri No.53 Kecamatan Mariso, Makassar.

Proyek pembangunan ruang kelas belajar dan asrama putra-putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) milik Kanwil Kemenag Sulsel tepatnya berlokasi di Desa Belapunraga, Kabupaten Gowa.

Proyek tersebut diketahui menggunakan dana yang bersumber dari Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 sebesar Rp 8.230.000.000 melalui Kementerian Agama RI.

Namun dalam perjalanannya, pembangunan sarana belajar mengajar tersebut terhenti bahkan bangunannya dinilai terbengkalai karena tak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tonton Blak-blakan Dirut Adhi Karya: LRT Terhambat Dukuh Atas Pukul 13.00 WIB

Jakarta – Pemerintahan Jokowi-JK dikenal fokus membangun infrastruktur. Banyak proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan, salah satunya proyek LRT Jabodebek.

LRT Jabodebek digarap oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Sejak groundbreaking pada September 2015, proyek ini masih berjalan dan terkadang menimbulkan polemik.

Mulai dari pendanaan. Awalnya proyek ini akan menggunakan APBN, namun ternyata pemerintah tak sanggup. Akhirnya Adhi Karya ditunjuk pemerintah.

Penunjukan Adhi Karya untuk mengerjakan proyek tersebut tertuang Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2015. Namun pada saat itu Adhi Karya belum dapat kontrak dari Kementerian Perhubungan, sehingga proyek pun tak berjalan.

Akhirnya Perpres itu direvisi ke dalam Perpres nomor 65 tahun 2016. Di dalam revisi tersebut, dijelaskan bahwa Adhi Karya tetap dapat melaksanakan penugasan pembangunan LRT, walaupun belum mendapatkan penandatanganan kontrak dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meski akhirnya berjalan, namun skema pembiayaan untuk proyek saat itu belum jelas. Pemerintah menyatakan APBN tidak sanggup membiayainya. Padahal dalam Perpres, proyek ini akan dibiayai APBN.

Hingga akhirnya terbitlah Perpres nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Dalam aturan itu diperjelas bahwa tata cara pelaksanaan pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebet terintegrasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT Adhi Karya Tbk. KAI akan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), kemudian mendapatkan pinjaman perbankan dan menerbitkan obligasi.

Setelah berjalan, proyek ini masih menemukan kendala khususnya untuk trase kawasan Setiabudi hingga Dukuh Atas. Izin penetapan lokasi oleh Pemprov DKI Jakarta baru ditandatangani April 2018.

Namun kabarnya Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan masih belum mencapai kesepakatan terkait penetapan titik stasiun LRT di Dukuh Atas. LRT Jabodebek belakangan juga dituding menjadi salah satu penyebab dari maraknya kemacetan khususnya di Tol Jakarta-Cikampek.

detikFinance pun berkesempatan untuk mengorek progres LRT Jabodebek langsung kepada Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto. Budi juga menjawab terkait isu lain seperti penggunaan isu tenaga kerja asing, hingga BUMN yang katanya menjadi anak emas soal jatah proyek dari pemerintah.

Ingin tahu bagaimana jawaban terkait semua isu itu, dan sampai mana proyek LRT Jabodebek sekarang? Saksikan program Blak-blakan dengan Dirut Adhi Karya Budi Harto yang akan tayang pada Senin 14 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.

Jangan sampai terlewat! (das/ang)

Janji Jokowi Siapkan Rumah Murah Bagi Milenial

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Jokowi menjanjikan fasilitas keuangan untuk perumahan agar generasi milenial dapat memiliki rumah sendiri. Dia mengklaim, telah membangun jutaan unit rumah sejak 2015 lalu.

“Pembangunan perumahan, kurang lebih 13 juta rumah, terutama untuk anak-anak muda, milenial banyak yang belum memiliki rumah, makanya 2015 kita bangun 700 ribu rumah, lalu 2016 sebanyak 700 ribu rumah, 2017 sebanyak 800 ribu rumah, 2018 sejumlah 1 juta rumah yang sudah kita selesaikan,” kata Jokowi dalam acara pemaparan visi lima tahun Presiden yang disiarkan oleh SCTV, Minggu (13/1/2019).

Menurut Jokowi, pemerintah menyediakan fasilitas uang muka dan fasilitas bunga yang berbeda untuk perumahan.

“Karena (fasilitas keuangan perumahan) itu disubsidi APBN, sehingga lebih memudahkan keluarga-keluarga muda untuk mendapat perumahan,” tambah Presiden.

Prinsipnya adalah infrakstruktur yang baik akan membuat kehidupan lebih nyaman, lapangan pekerjaan menjadi banyak dan harga-harga barang lebih murah.

“Saya ingat tahun 1985 saya sering naik bus dari Solo ke Jakarta, memakan waktu kurang lebih 12-13 jam karena harus lewat jembatan, yang masih sempit, kemudian ngantre, baru maju lagi, kemudian jalan belum bagus, sekarang, setelah kita memiliki jalan tol, saya perkirakan Solo-Jakarta atau Jakarta-Solo hanya 6 jam,” ungkap Presiden.

Jokowi menjelaskan, pada 2018 sudah diselesaikan 789 kilometer jalan tol dan pada 2019 ditargetkan 1.852 kilometer. 

2 dari 2 halaman

10 Bandara Baru dan Jalan Perbatasan

Selain itu, pemerintah juga membangun 10 bandara baru seperti Bandara Ahmad Yani di Jawa Tengah, Bandara Kertajati di Jawa Barat, Bandara Morowali di Sulawesi Selatan dan bandara lainnya.

Selanjutnya pelabuhan yang dibangun adalah Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Makassar New Port di Sulsel, dan kurang lebih 10 pelabuhan sedang dan kecil yang diselesaikan.

Begitu pula pembangunan jalan-jalan di perbatasan.

“Jalan perbatasan dulu tidak diurus, sekarang jalan perbatasan Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan dengan Malaysia, perbatasan di Timor Leste ,seluruhnya mencapai lebih dari 3.000 kilometer, karena ini adalah wajah indonesia,” tambah Presiden.

Selanjutnya, Jokowi mengatakan ada 8 bendungan yang sudah selesai dari target 38 bendungan seperti Bendungan Tanju, Bendungan Mila dan yang lainnya.

“Tapi baru 11 persen sawah yang menerima air dari bendungan yang ada. Namun, setelah 58 bendungan selesai akan melompat menjadi 20 persen sawah dialiri, ini angkanya juga masih kecil, makanya bendungan waduk masih diperlukan untuk memberikan air dan irigasi ke sawah-sawah petani kita,” tegas Jokowi.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

 

Produksi Capai 216 Ribu, Blok Cepu Jadi Penghasil Minyak Terbesar di RI

Sebelumnya, VP Operasi SKK Migas, Avicenia Darwis mengatakan, selayaknya sumur migas yang sudah udzur, laju penurunan produksi juga dialami Blok Rokan.

Diperkirakan Blok Rokan ‎turun dari produksi saat ini sebesar 210 ribu bph, menjadi 160 ribu bph pada 2021. Hal itu terjadi ketika Pertamina resmi mengelola setelah masa kontrak operator sebelumnya, Chevron Pacific Indonesia.

“Kalau kita lihat secara alamiah diperkirakan decline (penurunan produksi) 2021 itu masih berharap diangka 160 ribu bph. Kira-kira kalau kita lihat trennya kan masih ada 3 tahun sekitar 160ribu,” kata Darwis.

Darwis menuturkan, penurunan produksi migas terjadi alamiah, bukan akibat pergantian oparator dari Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina pada 2021 atau setelah masa kontrak perusahaan Amerika Serikat tersebut habis.

‎”Kita lihat kalau decline produksi secara alamiah diperkirakan 2021 itu 160 ribuan,” ujar dia.

Untuk diketahui, pada APBN 2019 lifting minyak ditargetkan 775 ribu barel per hari (bph), sedangkan gas 1,2 juta barel setara minyak per hari (Barel Oil Equivalent Per Day/BOEPD). Total target lifting migas tahun ini ‎sebesar 2 juta BOEPD.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah telah menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola blok minyak dan gas (migas) Rokan‎ setelah 2021. Keputusan ini merupakan kado pemerintah untuk rakyat Indonesia menjelang hari kemerdekaan ke-73.

Fadli Zon Tuding Ada Menteri Kampanyekan Jokowi Lewat Dana Desa

Jakarta – Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menunding ada dua menteri kabinet Kerja yang mengampanyekan Presiden yang juga capres petahana, Joko Widodo (Jokowi), lewat dana desa. Padahal menurutnya dana desa adalah amanah undang-undang.

“Dana desa merupakan amanat UU nomor 6/2014 tentang Desa. Jadi, siapapun presidennya dana itu akan tetap ada. Secara teori, besaran dana desa tentu saja akan terus meningkat seiring meningkatnya besaran APBN. Dua hal ini perlu disampaikan kembali kepada masyarakat, terutama aparat desa, agar mereka tak menjadi korban penyesatan informasi sekaligus korban kampanye terselubung oleh pihak yang sedang memerintah. Dana desa adalah perintah UU, dana dari rakyat kembali ke rakyat, bukan dari petahana,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/1/2019).

Kedua menteri yang dituding Fadli mengampanyekan Jokowi lewat dana desa ialah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. Fadli mengatakan Tjahjo memberikan pernyataan yang menyesatkan dalam sebuah acara yang dihadiri oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia di Jogja Expo Center (JEC) pada 25 Juli 2018.

“Dalam acara tersebut Mendagri menyebut dana desa adalah program dari pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Dia bukan hanya menyebut dana desa sebagai inisiatif presiden, bahkan juga menyebutkan dana desa merupakan bantuan dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan Mendagri jelas berbau kampanye dan menyesatkan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI itu juga mengungkit pernyataan Menteri Eko. Dia mengatakan pada 24 Agustus 2018, Menteri Eko menyatakan kalau dalam Pilpres tahun 2019 Joko Widodo kembali menang, dia memastikan kalau desa akan kembali dinaikkan.

“Seolah, kenaikan dana desa dari sebelumnya Rp 60 triliun dalam APBN 2018, menjadi Rp 73 triliun dalam APBN 2019, merupakan komitmen pribadi Presiden Joko Widodo. Ini juga menyesatkan publik,” kata dia.

“Selain menumpang kampanye pada acara resmi, dua pernyataan menteri tahun lalu itu memang menunjukkan adanya upaya dini untuk menggunakan dana desa sebagai bahan kampanye bagi petahana dalam Pilpres 2019,” sambung Fadli.

Menurut Fadli, pemerintah Jokowi tak pernah bisa memenuhi janjinya dalam merealisasikan dana desa Rp 1,5 miliar, yang menurut Fadli jadi janji kampanye Jokowi pada 2014. Pada 2015 pemerintah disebutnya memberikan dana desa sebesar rata-rata Rp 300-400 juta per desa kemudian di 2018, pemerintah memberikan dana desa rata-rata Rp 800 juta per desa dan pada 2019 ini, dengan anggaran Rp 73 triliun, tiap desa disebutnya rata-rata mendapatkan Rp 900 juta.

“Belajar dari penggunaan dana desa dalam empat tahun terakhir, yang mestinya kita soroti, dan ini juga mendapatkan perhatian dari kami, tim Prabowo-Sandi, adalah isu optimalisasi pemanfaatan dana desa. Apalagi, mandat utama UU Desa adalah mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya,” pungkasnya.
(abw/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>