10 Ribu Aparat Amankan Kampanye Akbar Prabowo di GBK

Jakarta – Sebanyak 10 ribu personel keamanan bersiaga dalam rangka pengamanan kampanye akbar capres Prabowo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat ini. Polisi mengatakan situasi saat ini kondusif.

“Total 10 ribu (personel) lebih sudah, gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Daerah. Dari Polda (Metro Jaya) ya, dari TNI, dari Polri, dari Polri ada Brimob, personel Polda gabungan Polres,” jelas Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Arie Ardian Rishadi di SUGBK, Jl Pintu Satu Senayan, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2019).

Arie menuturkan pihak keamanan telah mensterilisasi lokasi. Aparat memberlakukan pola pengamanan berlapis yaitu Ring I, Ring II dan Ring III.

“(Situasi) masih kondusif. Pengamanan kita polanya sistem ring. Ada ring 1, yaitu tempat kegiatan, ring 2, di luar tempat kegiatan dan ring 3 di luar GBK,” ujar Arie.

Kampanye akbar Prabowo-Sandi digelar di GBK sejak subuh hari tadi. Acara dimulai dengan salat subuh berjemaah pada pukul 04.00 WIB, lalu diakhiri dengan pidato Prabowo dan Sandiaga Uno pada pukul 10.00 WIB.

Pantauan detikcom, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir dalam kegiatan kampanye ini. Setibanya di lokasi, Anies berpelukan dengan cawapres Sandiaga Uno. Para pimpinan partai koalisi Prabowo-Sandi juga tampak di lokasi seperti Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.

(/aud)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Sebut Pejabat Minta Aparat Bantu Paslon, BPN: Sudah Rahasia Umum

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai pernyataan sang capres soal pejabat yang mengarahkan aparat mendukung salah satu paslon sudah menjadi rahasia umum. BPN menyinggung penyalahgunaan kekuasaan dari menteri hingga kepala desa.

“Yang disampaikan Mas Bowo itu sudah menjadi rahasia umum. Lihat saja betapa banyak oknum menteri, aparat hukum, birokrasi, kepala daerah, hingga kepala desa yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendukung kontestan tertentu. Video mereka sudah viral,” kata anggota Dewan Pakar BPN Dradjad Wibowo kepada wartawan, Minggu (31/3/2019).

Dradjad mengatakan dirinya sudah ikut pemilu sejak tahun 1980-an. Menurutnya, dulu ABRI dan birokrasi pemerintahan dikerahkan untuk memenangkan Golkar dengan pengerahan yang masif, namun masih tetap bertata krama.


“Sekarang penyalahgunaan kekuasaan itu juga masif. Tapi caranya sangat vulgar. Tidak ada lagi tata kramanya,” ujar Dradjad.

“Sebagai contoh, lihat saja bagaimana bingkisan barang dan uang dibagikan terang-terangan di siang bolong. Seolah-olah mereka mengatakan ’emang siapa yang berani tangkap kita?’ Masih banyak lagi contoh lainnya,” imbuhnya.

Lantas, siapakah sosok pejabat yang dimaksud Prabowo? Dradjad menyerahkannya kepada masyarakat yang menurutnya sudah tahu siapa sosok pejabat yang dimaksud.

“Prabowo tidak hanya merujuk ke satu dua pejabat. Saya rasa, tanpa ditunjuk hidungnya pun masyarakat sudah tahu siapa saja mereka,” ungkap Dradjad.

Politikus PAN ini lalu menceritakan saat dirinya bersama mahasiswa Indonesia di luar negeri berdemo untuk mendukung gerakan reformasi tanah air. Ia mengharapkan demokrasi serta pemerintahan yang bersih dan adil seperti di negara maju.

“Saya selalu ingat bagaimana PM Australia Bob Hawke ditilang polisi karena tidak memakai sabuk pengaman. Bagaimana seorang Wakil Premier di Queensland (orang nomor dua di negara bagian) kehilangan jabatan karena kasus uang perjalanan dinas sekitar Rp 1,5 juta. Ya, hanya sekecil itu,” tuturnya.

Menurut Dradjad, demokrasi seperti yang dicontohkannya itulah yang ia impikan. Kini, dikatakan Dradjad, banyak tatanan yang rusak menjelang pemilu.

“Itulah jenis demokrasi, penegakan hukum dan kebersihan pemerintahan yang saya impikan. Sekarang banyak yang rusak menjelang Pemilu 2019 ini,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Debat BPN Suhud Alynuddin meminta agar KPU, Bawaslu, maupun instansi terkait melakukan pengawasan ketat untuk mengantisipasi potensi kecurangan pemilu.

“Kami tidak ingin terjebak mempersoalkan orang per orang. Bagi kami, yang terpenting pihak-pihak terkait, baik itu KPU, Bawaslu maupun LSM melakukan pengawasan yang ketat terkait potensi kecurangan dalam pemilu ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo berbicara mengenai ada pejabat yang memerintahkan aparat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dalam pemilu.

“Maaf, Pak, saya harus menyampaikan bahwa Bapak komit terhadap demokrasi, saya tahu. Tetapi maaf, Pak, bocor di mana-mana surat-surat dari pejabat Bapak yang memerintahkan penggunaan aparat untuk membantu salah satu kontestan dalam pemilu,” ujar Prabowo.

Prabowo tidak menjelaskan detail siapa pejabat yang dimaksud. Begitu pula aparat yang dibicarakannya itu.
(azr/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Panas! Prabowo Ungkap Pejabat Minta Aparat Bantu Paslon di Pemilu

Jakarta – Segmen keempat debat pilpres keempat ditutup dengan panas. Prabowo berbicara mengenai ada pejabat yang memerintahkan aparat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dalam Pemilu.

“Maaf, Pak, saya harus menyampaikan bahwa Bapak komit terhadap demokrasi, saya tahu. Tetapi maaf, Pak, bocor di mana-mana surat-surat dari pejabat Bapak yang memerintahkan penggunaan aparat untuk membantu salah satu kontestan dalam Pemilu,” ujar Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo di panggung debat keempat yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Prabowo tidak menjelaskan detail siapa pejabat yang dimaksud. Begitu pula siapa aparat yang dibicarakannya itu.

“Pak, ini kan tidak sesuai dengan kaidah demokrasi. Saya khawatir mungkin Bapak tidak paham. Di bawah ini banyak ada kepala desa dimasukin penjara, dipanggil dikasih pengarahan. Aparat yang memberikan pengarahan,” tutur Prabowo.

“Ini bagaimana dengan sistem sebaik apapun kalau memang political will menjalankan pemerintahan tidak ada. Saya kahawatir distrust ini.,” tutur Prabowo yang kemudian dipotong moderator karena waktu habis.
(dwia/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

2.500 Aparat Amankan Duel Persija Jakarta vs Kalteng Putra

Haen pun menegaskan jika Persija selaku tuan rumah sudah siap untuk menggelar laga krusial tersebut. Puluhan ribu tiket juga sudah dijual beberapa hari lalu melalui situs online di www.loketpersija.com dan www. gotix.id.

“Pada dasarnya pihak keamanan siap melaksanakan pertandingan. Tiket pertandingan di cetak 23.000,” imbuhnya.

Pertandingan tersebut diprediksi akan dihadiri ribuan The Jakmania untuk memberikan dukungan. Mereka ingin membantu tim kesayangan lolos ke semifinal sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar Piala Presiden.

Sumber: Bola.net

Kabur Usai Menipu Bank, Koleksi Miliarder Ini Dijual Aparat

Liputan6.com, Jakarta – Miliarder Nirav Modi (48) asal India harus pasrah karena koleksi barang seni miliknya telah dilelang oleh aparat. Ketika barangnya dilelang, Modi pun tak berada di India, melainkan di Inggris.

Dilaporkan BBC, Nirav Modi melarikan diri pada awal tahun 2018 ke Inggris karena perkara penipuan yang melibatkan bank terbesar kedua di India: Punjab National Bank (PNB). Ia dan komplotannya dituduh terlibat pemalsuan jaminan dari bank agar bisa meminjam uang dari sumber lain.

Aparat pun menyita aset milik miliarder berlian ini termasuk 68 lukisan yang dilelang karena Modi juga memiliki utang pajak. Beruntung, harga lukisan miliarder ini berhasil laku mahal.

Lukisan minyak karya Vasudeo S Gaitonde tercatat laku hingga USD 3,7 juta atau Rp 52,5 miliar (USD 1 = Rp 14.214). Total penjualan mencapai USD 8 juta (Rp 113,7 miliar), padahal targetnya hanya USD 7,3 juta (Rp 103 miliar).

Nirav Modi merupakan salah satu orang terkaya di India. Forbes menyebut hartanya mencapai USD 1,75 miliar (Rp 24,8 triliun).

Miliarder ini terlahir dari keluarga pebisnis berlian. Ia pun memiliki produk berlian yang juga dinamakan Nirav Modi.

Berlian yang ia pasarkan pun dipakai seleb ternama seperti Priyankan Chopra-Jonas, Kate Winslet, Rosie Huntington-Whiteley and Naomi Watts.

Saat ini, toko-toko miliknya sudah dibekukan, dan aparat sudah meringkus sang miliarder berlian ini di London untuk diekstradisi.

Aparat Musnahkan Ganja dengan Cara Dibakar, Apa Tidak Bikin Mabuk?

Jakarta – Pemusnahan ganja sering dilakukan dengan cara dibakar. Narkoba jenis lainnya juga dimusnahkan dengan cara dibakar. Kenapa cara ini yang dipilih? Apa asap pembakaran tidak bikin mabuk?

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Polisi Dedi Prasetyo, menerangkan berdasarkan pengalamannya. Pemusnahan dengan cara dibakar tak pernah membuat orang-orang di sekitarnya menjadi teler. Soalnya, ada cara khusus yang diterapkan untuk membakar ladang ganja, yakni dengan dicampur Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kami belum pernah mabuk selama melakukan proses pembakaran karena pohon ganja disiram solar saat pembakaran supaya akarnya ikut terbakar. Jika hanya dipotong maka pohon akan tumbuh lagi cabang-cabangnya, sementara jika dicabut akan membutuhkan banyak sumber daya (manusia/tenaga),” kata Dedi kepada detikcom, Senin (25/3/2019).


Analis Kebijakan Direktorat 4 (Tindak Pidana Narkoba) Badan Reserse Kriminal Polri, Kombes Sulistyo Pudjo, menjelaskan pemusnahan barang bukti ganja memang biasa dilakukan dengan cara dibakar. Namun, pembakaran dilakukan di insinerator (tungku perapian) yang mampu menghasilkan suhu tinggi dan tekanan udara tertentu, sehingga narkoba akan hancur dalam alat pembakaran itu.

Aparat Musnahkan Ganja dengan Cara Dibakar, Apa Tidak Bikin Mabuk?Foto: ANTARA FOTO/Irwansyah Putra.

Sulistyo Pudjo yang merupakan mantan Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) ini menjelaskan tidak semua wilayah punya insenerator. Biasanya, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten yang tak punya insinerator harus membakar ganja dengan cara langsung, tujuannya untuk memusnahkan.

“Memang memabukkan, karena asap ganja sama saja. Satu-satunya yang paling aman adalah pembakaran di insenerator,” kata Sulistyo Pudjo kepada detikcom, dihubungi terpisah.

Insenerator milik Kementerian Pertanian yang ada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta adalah yang paling aman karena cerobong asapnya yang tinggi, biasanya digunakan untuk memusnahkan barang bukti narkoba seberat di atas 10 kg. Dia menjelaskan, asap yang keluar dari cerobong asap yang tinggi akan termurnikan sendiri oleh udara tanpa harus masuk ke pernapasan penduduk yang bermukim di bawah. Ada pula ininerator ‘mobile’ yang lebih kecil, berada di kantor BNN, Jakarta Timur.

Aparat Musnahkan Ganja dengan Cara Dibakar, Apa Tidak Bikin Mabuk?Pemusnahan ganja di Gayo Lues (Hasan Al Habsy/detikcom)

Lalu bagaimana solusi untuk penegak hukum di daerah-daerah yang menggelar pemusnahan ganja? Kabar pemusnahan barang bukti ganja dan ladang ganja sering muncul dari pelbagai daerah. Akan butuh waktu dan biaya bila barang bukti harus dibawa ke insinerator pusat untuk dimusnahkan. Maka cara terbaik tetap harus dibakar di masing-masing daerah.

“Kalau ditanam maka berpotensi diambil lagi,” kata dia.

Aparat Musnahkan Ganja dengan Cara Dibakar, Apa Tidak Bikin Mabuk?Foto: Polisi dan TNI musnahkan ladang ganja (Datuk-detik)

Untuk kasus pemusnahan ladang ganja, pembakaran dinilainya aman karena ladang ganja pada umumnya jauh dari permukiman penduduk. Untuk pemusnahan dengan cara pembakaran yang dilakukan di dekat permukiman penduduk, maka aparat akan memerintahkan masyarkaat menjauh dari titik pembakaran. Itu adalah upaya meminimalisir pengaruh asap pembakaran bagi penduduk sekitar.
Dia ingat pernah ada peristiwa warga Palmerah Jakarta Barat pusing karena Polsek setempat membakar barang bukti ganja. “Masyarakat dalam tanda kutip secara pasif ikut menghisap asap ganja itu,” kata dia. Maka pembakaran di insinerator dinilainya adalah metode yang paling aman untuk memusnahkan ganja.

(dnu/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Studi Banding, 40 Aparat Desa Dikirim ke China dan Korea Selatan

Jakarta – Sebanyak 40 aparat desa dikirim ke China dan Korea Selatan untuk menjalani studi banding. Aparat desa tersebut terdiri dari kepala desa, penggiat desa dan pendamping desa.

“Ada 40 peserta yang diberangkatkan. 20 ke negara Korea dan 20 lagi ke negara China,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat melepas aparat desa tersebut di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Jumat (22/3/2019).

Eko berharap studi banding ke luar negeri diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan memunculkan inovasi dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Selain itu diharapkan para peserta dapat membangun jaringan, menambah pengetahuan, dan membuka pasar antarkepala desa dengan mitra luar negeri.

“Kita memerlukan kepala desa, pegiat desa dan pendamping desa untuk lebih punya wawasan lagi. Diharapkan setelah kunjungan itu, para peserta bisa menerapkan di desanya masing-masing apa yang apa yang mereka liat di luar negeri,” tutur Eko.
Sebanyak 40 yang diberangkatkan merupakan sebagian dari target keseluruhan 1.000 aparat desa. Negara tujuan pun beragam seperti ke Jepang, Thailand, Vietnam dan Malaysia.

“Salah satu cara yang paling cepat kita belajar adalah kita melihat negara lain yang relatif sudah maju. kita harapkan kepala desa dan penggiat desa ini punya wawasan yang lebih lagi. Kegiatan ini juga penting untuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Jadi tidak hanya infrastruktur yang dibangun, tapi juga manusianya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi menuturkan peserta yang mengikuti studi banding ke China akan mempelajari terkait revitalisasi pembangunan desa, kebijakan pengentasan kemiskinan, pertanian modern, perikan air tawar, dan diskusi dengan petani lokal di China.

“Sedangkan yang ke negara Korea akan mempelajari terkait pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, mengunjungi pusat buah buah kering dan mempelajari pendistribusiannya serta mengunjungi pabrik pengolahan ikan dan pasar-pasar perdesaan di Korea,” ucap Anwar.

(rna/rna)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wiranto Pastikan Aparat Tak Lengah dari Teroris: Ngelawan Kita Habisi!

Jakarta – Menko Polhukam Wiranto memastikan aparat keamanan tidak pernah lengah dalam memantau terorisme. Wiranto menegaskan, jika teroris itu melawan, akan langsung dihabisi.

“Aparat keamanan kita dalam rangka lawan terorisme sangat-sangat kuat, dalam rangka tim monitor maupun melakukan hard approach kemudian soft approach. Kemudian itu kalau ketauan ya kita tangkap, kalau ngelawan ya kita habisi,” kata Wiranto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Wiranto pun mengungkapkan, terorisme bergerak saat masyarakat lengah dan aparat keamanan tidak memantau pergerakan mereka. Dia pun memastikan, selama ini pemerintah sudah terus melakukan upaya sosialisasi terkait bahaya terorisme.

“Kita di hulu sudah mulai kita membangun satu sistem di mana masyarakat-masyarakat termarjinalkan. Sudah kita mulai buat penyuluhan, bahwa terorisme itu jahat. Bahwa terorisme itu bukan akidah agama dan sebagainya,” ujarnya.

Wiranto pun memastikan jika aksi terorisme di Sibolga, Sumatera Utara tak ada kaitannya dengan gelaran Pilpres dan Pemilu 2019.

“Di Sibolga kemarin jangan diributkan seakan-akan bagian dari mengganggu pemilu. Katanya pemilu enggak aman, enggak. Pemilu tetap kita jamin keamanannya. Gitu, karena kita sudah melakukan suatu pengamatan dari awal melalui indeks kerawanan pemilu dan kita sudah melakukan langkah-langkah untuk menetralisir itu semua. Jadi jangan dikait-kaitkan,” tegasnya.

Wiranto juga menegaskan jika pemerintah akan terus mengejar dan memberantas terorisme. Salah satunya melalui Undang-undang Antiterorisme.

“Kan Undang-undang sudah direvisi dan kita sudah diberikan keluasaan menangkap mereka walaupun mereka belum aksi. Kalau dulu kan baru aksi baru ditangkep,” tuturnya.

(nvl/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jawab ‘Ancaman’ Novel Bamukmin, Komisioner KPU Ungkit Hoax 7 Kontainer

Jakarta – Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin menyebut masyarakat mengalami krisis kepercayaan dan menyebut akan membubarkan KPU jika tidak netral dalam pemilu. KPU mengatakan tudingan krisis kepercayaan tersebut tidak bijak.

“Tudingan krisis kepercayaan tidak bijak, karena hingga tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu terjaga,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz kepada detikcom, Jumat (1/3/2019).

Menurut Viryan, saat ini yang terjadi banyak pihak berupaya mendelegitimasi pemilu dengan berita hoax. Salah satunya dengan adanya hoax 7 kontainer surat suara tercoblos yang sempat terjadi.

“Yang ada justru hoax pemilu yang berupaya mendelegitimasi pemilu, terbukti dengan hoax pemilu 7 kontainer surat suara sudah tercoblos, masa hoax pemilu delegitimasi pemilu lantas membuat krisis kepercayaan. Maknanya upaya membuat kabar bohong mendelegitimasi KPU tidak berhasil dilakukan,” kata Viryan.

Dia juga mengatakan perhitungan hasil pemilu dilakukan secara manual, sehingga tidak dimungkinkan adanya kecurangan memalui manipulasi IT. Selain itu, menurutnya perhitungan ini juga dilakukan secara terbuka yang disaksikan pengawas pemilu.

“Pemilu sejak 1955 sampai sekarang dilakukan secara manual, tidak mungkin IT bisa memanipulasi hasil pemilu karena Indonesia tidak menyelenggarakan pemilu elektronik. Yang dilakukan hanya publikasi hasil pemilu di TPS, kecamatan, dan sebagainya,” kata Viryan.

“Hasil pemilu dihitung dalam rapat pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan sampai dengan pusat. Rapat pleno dilakukan secara terbuka, diikuti saksi dari peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau dan masyarakat,” sambungnya.

Terkait adanya potensi kecurangan memalu kotak suara bila disimpan di kantor kecamatan. Viryan juga mengatakan tempat penyimpanan ini telah dilakukan sejak 1955 dan tidak menimbulkan masalah.

“Penyimpanan kotak suara di kantor kecamatan dilakukan sejak pemilu 1955 sampai sekarang, termasuk juga di pilkada. Penggunaan kantor kecamatan sudah berlangsung dan tidak ada masalah selama ini,” kata Viryan.

Sebelumnya, Novel Bamukmin meminta KPU netral sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Dia menyebut KPU wajib dibubarkan jika tidak netral.

“Kita mendatangi KPU, tak lain tidak bukan tuntut keadilan. Betul? Siap tegakkan keadilan? Siap tegakkan persatuan? Takbir!” kata Novel di atas mobil komando di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Novel juga mengklaim masyarakat saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan. Oknum aparat, baik sipil maupun Polri, disebut Novel dipertanyakan netralitasnya.

(dwia/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI Munarman (Foto: dok. detikcom)

Jakarta – Sebelas anggota Front Pembela Islam (FPI) ditetapkan sebagai tersangka terkait kerusuhan saat tablig akbar dan peringatan Harlah NU ke-93 di Tebing Tinggi, Sumatera Utara (Sumut). Kuasa hukum FPI, Munarman, mengatakan ada beberapa hal yang memicu kerusuhan tersebut.

“Berdasarkan informasi dari lapangan, peristiwa tersebut bermula dari, satu, ada kegiatan kampanye terselubung dengan pembagian sembako dan pesan mengajak memilih pasangan tertentu,” kata Munarman lewat keterangannya, Kamis (28/2/2019).

“Dua, isi ceramah dari salah satu penceramah yang mengkampanyekan paslon petahana memfitnah kelompok lain sebagai radikal intoleran dan berbahaya, meng-ghibah orang, mendukung pembakaran bendera tauhid, berselawat dengan nada dangdut, dan lain sebagainya,” sambungnya.


Munarman mengatakan hal itu membuat masyarakat gerah atas kegiatan kampanye terselubung yang disampaikan salah satu penceramah. Hingga akhirnya datang sejumlah orang ke acara NU tersebut.

Kerusuhan pun pecah dan polisi mengamankan beberapa orang dari lokasi. Munarman menganggap lucu saat orang yang ditangkap langsung dikaitkan dengan FPI.

“Kegerahan dan protes dari masyarakat justru direspons oleh aparat keamanan dengan melakukan tindakan penangkapan. Yang paling lucu, penangkapan tersebut langsung dikaitkan dengan FPI dan dipropagandakan serta di-labeling ke organisasi FPI. Padahal kehadiran mereka yang ditangkap tersebut adalah murni sebagai masyarakat dan umat Islam. Bukan kegiatan organisasi,” ujar dia.

Munarman mengatakan tim advokasi FPI Sumut sedang menginvestigasi lebih lengkap peristiwa tersebut. Munarman meminta FPI tak dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Dia berharap hukum dijalankan secara berkeadilan.

“Kami ingatkan kepada seluruh pihak, agar jangan terus-terusan melakukan labeling dan framing terhadap FPI. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bersifat individual, bukan perbuatan organize crime. Dan kami serukan agar aparat hukum bersikap profesional dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Bukan sekadar law enforcement but without justice and without equity,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, tablig akbar, doa bersama, dan peringatan Harlah NU ke-93 digelar di Lapangan Sri Mersing, Tebing Tinggi, pada Rabu (27/2) pukul 09.00 WIB. Sekitar pukul 11.44 WIB, sejumlah orang masuk ke dalam lokasi dan meminta acara dibubarkan karena dianggap sesat.

Massa FPI datang mengenakan baju bertuliskan tagar 2019 ganti presiden. Mereka juga meneriakkan ‘2019 ganti presiden’. Aparat yang bertugas di lokasi sempat mengingatkan bahwa acara itu merupakan tablig akbar dan HUT NU. Massa juga diminta tidak membuat gaduh dan keributan.

Polisi awalnya menangkap delapan orang yang diduga terlibat dalam keributan. Kasus ini dikembangkan dan tiga orang lain ditangkap.

“Jadi seluruhnya 11 orang, dari hasil gelar perkara terpenuhi unsur pidananya, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Hari ini dikeluarkan sprin (surat perintah) penahanan,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat dihubungi detikcom, Kamis (28/2).
(jbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>