Novel Baswedan: Jokowi Pasti Tahu Teror ke KPK Tak Satupun Terungkap

Jakarta – Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, kembali menyinggung keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengungkap kasus teror yang menimpa dirinya. Novel menyebut Polri hingga Jokowi melakukan sesuatu hal yang luar biasa buruk.

“Saya ingin menggambarkan apa yang dilakukan selama ini, baik oleh aparatur yang seharusnya menegakkan hukum tapi tak melakukan sampai dengan pucuk pimpinan negara yang diam dengan masalah ini, ini suatu hal yang luar biasa buruk,” kata Novel dalam diskusi bertajuk Teror dan Kriminalisasi terhadap Aparat Penegak Hukum di restoran d’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).

“Beliau pastinya tahu semua serangan ke KPK tidak ada satupun yang terungkap,” imbuh mantan anggota Polri ini.

Novel mempertanyakan komitmen Jokowi mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi. Menurut dia, Jokowi terkesan diam dalam menyikapi kasus teror yang menimpa pegawai KPK.

“Saya melihat kembali dalam beberapa penyampaian beliau, beliau mendukung pemberantasan korupsi, mendukung KPK dan lain-lain. Ini kok tidak terlihat ketika banyak pegawai KPK, lebih dari lima, banyak diserang dan bahkan banyak kasus tertentu ketika kasusnya besar justru yang mengungkap itu diteror secara psikologis dan fisik, ini tidak didukung presiden,” terang Novel.

Novel menegaskan dirinya akan terus ‘bernyanyi’ di ruang publik mengenai upaya negara yang dinilainya payah dalam mengungkap kasusnya. Novel mengatakan akan berhenti ‘bernyanyi’ saat kasusnya diungkap.

“Saya katakan saya akan terus menyerang, mengatakan di forum-forum publik bahwa ini harus diungkap, tidak boleh dibiarkan,” kata Novel.

Dalam kesempatan ini, Novel juga menegaskan kembali dirinya menolak ketika dimintai tolong Polri untuk membantu mengungkap kasus teror yang dialami. Alasannya, karena dia meyakini kasusnya tak benar-benar hendak diungkap.

“Ketika saya dituntut memberikan bukti, saya menolak. Kenapa saya menolak? Bukti serangan kepada saya yang sangat terang benderang saja dihilangkan kok. Alat bukti sidik jari dalam gelas yang dipakai untuk serang saya dihilangkan. Bukti sidik jari ditempat lain dihilangkan,” tukas Novel.

“Bukti CCTV sangat jelas dan sebelumnya pernah dipakai dalam pengungkapan kasus jambret dekat rumah saya, tidak diambil. Dan bukti-bukti lain tidak diambil,” ujar dia.

Novel curiga jika bukti-bukti yang dimiliki dirinya diserahkan kepada Polri maka bukti-bukti tersebut akan dihilangkan.

“Apakah kemudian saya dengan lugunya atau dengan bodohnya memberikan bukti-bukti itu semua sekarang untuk dihilangkan secara sempurna? Saya kira tidak begitu,” ucap dia.

Alasan lain Novel menolak membantu ungkap kasusnya karena merasa Polri sendiri mempersulit pengungkapan. Padahal, diakui Novel, sedari awal penyerangan terjadi, dirinya sudah berusaha bersikap sekooperatif mungkin.

“Dari polsek, polres, polda bertanya kepada saya saat saya berbaring di UGD. (Kesaksian) itu sudah saya terangkan, semua hal yang ditanya saya jelaskan. Setelah berjalan sebulan, dua bulan, tiga bulan, saya yakin bukti-bukti penting itu sudah pada dihilangkan,” cerita Novel.

Novel menceritakan akhirnya dia memilih mengungkapkan kecurigaan dan kekecewaannya di media.

“Karena itu saya mulai berkomunikasi ke media. Bahkan ketika saya sedang sakit pun, justru malah diputar balik, saya dikatakan tidak kooperatif, tidak mau memberi keterangan, menutup-nutupi informasi. Masa korban diserang?” pungkas Novel.

Dalam kesempatan ini, Novel membuka temuan dari hasil investigasi Komnas HAM yang salah satunya menyebut adanya abuse of process dalam upaya pengungkapan teror air keras.

“Proses pengungkapan perkaranya ada abuse of process. Disebutkan kalau proses pengungkapannya ada abuse of process, tapi tim gabungan (bentukan Kapolri)-nya melibatkan penyidik dan penyelidik,” ungkap dia.

“Saya sejak awal menyampaikan sejak pertama kali tim ini dibentuk, saya tidak percaya karena tim ini tidak membuka diri atau mengambil dari orang-orang yang benar-benar ingin mengungkap ini semua. Tapi diambil dari penyidik, penyelidik dan para staf ahli Kapolri juga dimasukkan,” tutur Novel.

(aud/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menilik Motif di Balik Pembunuhan Sadis Suami Terhadap Ibu Hamil di Bengkulu

Liputan6.com, Bengkulu – Peristiwa pembunuhan suami terhadap istrinya di Kelurahan Tanjung Jaya Kota Bengkulu sontak membuat warga heboh. Pasangan Romi Sepriawan alias Romi Cabe (31) dan istrinya ES yang tengah mengandung 9 bulan itu sudah tinggal lebih dari 3 tahun di lingkungan tersebut.

Menurut Romi, dia dan istrinya memang sudah terjadi cekcok sejak 4 bulan ke belakang. Pemicunya, rasa cemburu dan selalu curiga dengan gerak gerik istrinya yang sering memainkan telepon genggam secara sembunyi-sembunyi.

“Saya mau lihat teleponnya, selalu terkunci, dan dia tidak mau memberikan kode kunci tersebut,” ujar Romi di Mapolres Bengkulu, Jumat 22 Februari 2019.

Pertengkaran demi pertengkaran terjadi antara pasangan yang sudah memiliki seorang putri yang kini berusia 3 tahun tersebut.

Jumat pagi, keduanya kembali cekcok. Romi lalu mengambil parang, menyayat istrinya dan mendorongnya ke atas tempat tidur. Setelah sang istri terbunuh, Romi lalu membelah perutnya dan mengeluarkan jabang bayi sambil membungkusnya dengan kain seadanya. Parang tersebut disiapkan Romi pada malam sebelum kejadian dengan meminjam dari tetengga.

Menurut Romi, setelah pusar bayinya dipotong, dia lalu minta tolong seorang tetangga. Lalu putrinya dan sang jabang bayi diserahkan kepada tetangga dan minta untuk diselamatkan.

“Saya katakan, saya khilaf dan minta maaf sebelum berlari ke belakang,” urai Romi.

Oleh warga, Bayi tersebut sempat dibawa ke klinik pengobatan terdekat sebelum dibawa ke RS Bhayangkara Polda Bengkulu yang berjaran 3 kilometer dari rumah korban.

“Kebetulan ada perawat warga dekat sini,” ujar Fauzan, tetangga korban pembunuhan.

2 dari 2 halaman

Sandiwara Pelaku di TKP

Peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Jaya Kota Bengkulu pada Kamis siang membuattetangga korban langsung mengerumuni Tempat Kejadian Perkara. Aparat kepolisian yang mendatangi TKP langsung membentang garis polisi dan melakukan identifikasi awal.

Hasilnya, ditemukan korban tergeletak tak bernyawa diatas kasur dalam kamar tidur, terdapat luka sayat pada leher korban ES yang ditutup selimut. Loka robek juga ditemukan pada perut korban.

Aparat juga menemukan pagar seng belakang rumah itu rusak akibat diterobos secara paksa. Sempat dilakukan penyisiran beberapa jam, tetapi belum menemukan jejak pelaku.

Kapolsek Teluk Segara Kompol Jauhari menjelaskan, pukul 14.20 unit Opsnal dan Intelkam Polsek Teluk Segara melihat seorang laki-laki di TKP dengan gerak-gerik mencurigakan.

Dengan pakaian yang sebagian berlumur lumpur, dia dikerumuni warga, aparat lalu mengamankan pria yang diketahui merupakan suami korban bernama Romi Sepriawan.

“Kami amankan, dan antar ke Mapolres,” tegas Jauhari.

Heboh Jasad Wanita Terbungkus Karung di Tengah Laut Jepara

Patroli, Jepara – Warga Teluk Awur, Jepara, Jawa Tengah, dihebohkan dengan jasad wanita terbungkus karung yang ditemukan seorang nelayan saat tengah mencari ikan di tengah laut. Oleh nelayan jasad tersebut di bawa ke tepi pantai. 

Seperti ditayangkan Patroli Indosiar, Sabtu (23/2/2019), hasil penyelidikan aparat Polres Jepara, korban bernama Sri Setijawati (48), warga Pandean Lamper, Semarang. Diduga dia merupakan korban pembunuhan yang terjadi di Kendal, 16 Februari lalu.

Sebelumnya, pelaku pembunuhan bernama Ashar, warga Gembyang, Kelurahan Patukangan, telah menyerahkan diri ke Mapolres Kendal karena mengaku telah menghabisi nayawa seorang wanita.

Pelaku saat hati lantaran ia diminta mengembalikan uang komisi penjualan rumah sebesar Rp 500 ribu oleh korban. 

Karena panik usai membunuh korban, pelaku sempat menyimpan jasadnya di kamar mandi, sebelum akhirnya  dibuang dari atas jembatan Sungai Kalibodri. (Galuh Garmabrata)

Komisi III Ingatkan Satgas Ungkap Aliran Dana Mafia Sepakbola

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan Satgas Antimafia Bola menelusuri dan mengungkap aliran dana kasus mafia bola hingga ke akar-akarnya.

Sahroni yakin penegakan hukum terhadap kasus mafia bola menjadi momentum membenahi persepakbolaan tanah air.

“Ini momentum baik untuk memberangus mafia-mafia itu. Puluhan tahun persepakbolaan kita jalan di tempat karena keserakahan sekelompok orang,” kata Sahroni seperti dilansir dari Antara, Jumat (22/2/2019).

Sahroni menduga jaringan mafia bola yang selama ini bermain di tanah air bekerja secara sistemik dengan dukungan oknum-oknum di lingkungan PSSI. Oleh karenanya Sahroni mendesak Satgas Antimafia Bola menjangkau semua pihak yang terlibat.

“Logikanya mafia-mafia bola itu tidak bisa beraksi tanpa ada ‘restu’ dari oknum-oknum PSSI, entah di level daerah maupun pusat,” ucap dia.

Aparat penegakan hukum, menurut Sahroni, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dari ratusan juta pencinta sepakbola tanah air, mengingat olahraga ini paling digandrungi masyarakat Indonesia.

“Bayangkan doa dan harapan ratusan juta penduduk itu selalu dipupus oleh mafia-mafia yang tidak bertanggungjawab. Rasa keadilan masyarakat itu harus menjadi pelecut penegak hukum menuntaskan kasus ini,” ucap politikus NasDem yang kembali menjadi Caleg dari Dapil Jakarta III ini.

2 dari 2 halaman

500 Laporan

Sebelumnya, dua bulan sejak dibentuk, Satgas Antimafia Bola telah menerima 500 laporan terkait kasus ini. Ketua Satgas Antimafia Bola Brigjen Hendro Pandowo mengatakan pihaknya telah menetapkan 15 tersangka pengaturan skor, termasuk Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono.

Hendro menambahkan kinerja Satgas Antimafia Bola akan lebih optimal dengan dukungan atau partisipasi masyarakat melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan mafia bola.

“Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan menuntaskan kasus ini. Satgas Antimafia Bola menjamin keselamatan pelapor,” tukasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Pelajar RI ‘Kerjai’ Layanan AS, KPAI Ingatkan Konten Negatif Film

Jakarta – Pelajar SMK berinisial AAP (17) ‘mengerjai’ layanan pencegahan bunuh diri Amerika Serikat (AS) dengan alasan menyelesaikan tugasnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan perbuatan AAP.

“Meski niatnya baik untuk menguji kualitas layanan publik, sebaiknya tidak dilakukan,” kata Ketua KPAI Sutanto saat dihubungi, Kamis (21/2/2019).

Menurut Sutanto, alasan untuk tugas sekolah juga tidak bisa sepenuhnya dibenarkan. Dia berpendapat tindakan tersebut harus dipikirkan akibatnya.

Terkait tindakan ini, AAP diketahui terinspirasi serial remaja di website TV Amerika Serikat berjudul ’13 Reasons Why’. KPAI memandang orang tua perlu mengawasi tontonan setiap anak.

“Tak sedikit film menginspirasi anak mempraktikkan apa yg dilihat dalam film. Maka peran orangtua dalam hal ini sangat diperlukan untuk memberikan literasi pada anak agar konten negatif dalam film tidak dipraktikkan dalam dunia nyata. Orangtua harus memilihkan film-film yang edukatif buat anak agar stimulasi tumbuh kembang anak positif,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, layanan pencegahan bunuh diri di AS menerima telepon dari AAP, yang diketahui berada di Indonesia, pada Selasa, 19 Februari 2019 pukul 10.22 pagi waktu AS. Call center milik Amerika Serikat itu langsung berkoordinasi dengan Atase Polri di KBRI Washington, DC, untuk mencegah AAP merealisasi ancamannya.

Keesokan harinya, Rabu (20/2), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melacak nomor AAP dan berkoordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polres Jakarta Timur untuk memastikan kondisi AAP. AAP ditemukan selamat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan APP ingin mengetahui seberapa cepat respons aparat terhadap informasi yang dia berikan. Dia pun ingin menguji kemampuan bahasanya.

“Melakukan hal tersebut untuk mengetahui seberapa cepat aparat menindaklanjuti laporannya serta untuk menguji kemampuan bahasa Inggris-nya,” ujar Dedi.
(abw/zak)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Aktivitas Vulkanik Gunung Karangetang Belum Stabil

Liputan6.com, Jakarta Aktivitas vulkanik Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara belum stabil atau masih proses erupsi walaupun intensitasnya fluktuatif. Demikian disampaikan Kepala Sub Bidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Timur, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Devy Kamil Syahbana.

“Aktivitasnya masih tetap tinggi, masih merekam adanya aktivitas embusan dan guguran, begitu pun dengan gempa vulkanik dalam dan vulkanik dangkal,” jelas Devy melalui sambungan telepon di Manado, Kamis (21/2/2019).

Terjadinya guguran mengindikasikan masih terjadi lelehan lava, sedangkan embusan menandakan masih ada gas yang dilepaskan. Dia mengatakan, gempa vulkanik dalam dan vulkanik dangkal menunjukkan masih terjadi pergerakan magma dari kedalaman ke permukaan.

Saat ini, PVMBG merekomendasikan masyarakat dan pengunjung agar tidak mendekati, tidak melakukan pendakian, dan tidak beraktivitas di zona bahaya, yaitu radius 2,5 kilometer dari puncak kawah dua (kawah utara) dan kawah utama (selatan).

Demikian pula di area perluasan sektoral dari kawah dua ke arah barat-barat laut sejauh tiga kilometer, dan ke arah barat laut-utara sejauh empat kilometer.

Masyarakat sekitar Gunung Karangetang di area barat laut-utara dari kawah dua, di antaranya Kampung Niambangeng, Beba, dan Batubulan agar dievakuasi ke tempat yang aman dari ancaman guguran lava atau awan panas guguran salah satu gunung api aktif di Sulawesi Utara itu, yaitu di luar zona bahaya.

“Masyarakat di sekitar Gunung Karangetang dianjurkan menyiapkan masker penutup hidung dan mulut untuk mengantisipasi potensi bahaya gangguan saluran pernapasan jika terjadi hujan abu,” katanya seperti dikutip Antara.

Dia berharap, masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai-sungai yang aliran airnya berhulu di puncak Gunung Karangetang agar meningkatkan kesiapsiagaan dari potensi ancaman lahar hujan dan banjir bandang yang dapat mengalir hingga pantai.

2 dari 3 halaman

Sudah 3 Pekan

Gunung api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan peningkatan aktivitasnya sejak Sabtu 2 Februari 2019 siang. Bahkan puluhan penduduk sekitar harus dievakuasi akibat guguran lava.

“Proses evakuasi dilakukan aparat gabungan TNI, Polri dan BPBD Kabupaten Sitaro. Ada 22 warga Kampung Batubulan, Kecamatan Siau Barat Utara yang diungsikan,” ungkap Kepala BPBD Kabupaten Sitaro, Bob Wuaten.

Berdasarkan data yang diperoleh, 22 warga yang dievakuasi itu terbagi atas 6 KK dengan rincian 8 orang laki-laki, 10 orang perempuan, serta 4 anak-anak.

Mereka pun ditempatkan oleh petugas di rumah-rumah warga Kampung Batubulan lainnya yang dianggap aman dari ancaman guguran lava.

“Kami terus memantau perkembangan disana sambil mendata ulang identitas warga. Kebetulan petugas kami dibantu aparat TNI maupun Polri tetap standby dilokasi,” ujar Bob.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Zulkifli Hasan Tanya ‘Soal Presiden’, Massa Munajat 212 Jawab ‘Nomor Dua’

Jakarta – Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan memberi sambutan dalam acara Munajat 212. Zulkifli menyinggung soal gelaran Pemilu 2019.

Zulkifli mengatakan agar gelaran Pemilu 2019 dilaksanakan dengan jujur dan adil. Zulkifli sempat pula menyinggung agar para penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan pemilu yang damai.

“Ini perintah konstitusi, perintah UUD,” ucap Zulkifli sembari membawa buku UUD 1945 dari atas panggung Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

Dia juga sempat menyinggung tentang posisi Gubernur DKI Jakarta yang saat ini diemban Anies Baswedan. “Kita punya gubernur yang menang gubernurnya 212. Coba kalau yang menang yang itu, kita boleh nggak kumpul di sini?” imbuh Zulkifli.

Zulkifli kemudian menyebut rakyat harus menyadari bila kedaulatan negara dipegang rakyat. Untuk itu dia meminta agar rakyat tidak menyerahkan kedaulatan begitu saja demi sembako atau nasi kotak. Setelahnya dia menyinggung soal persatuan dan presiden.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli.

“Nomor dua!” jawab massa menimpali.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli untuk kedua kalinya.

“Nomor dua!” timpal massa lagi.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli untuk ketiga kalinya.

“Nomor dua!” timpal massa lagi.

(dhn/tor)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Telepon Remaja yang Bikin Heboh Indonesia-Amerika

Jakarta – Layanan pencegahan bunuh diri di AS menerima telepon dari AAP yang mengatakan akan mengakhiri hidupnya sebelum ulang tahun ke-17. Belakangan diketahui bahwa AAP ternyata berlokasi di Jakarta.

Cerita berawal saat layanan bunuh diri di AS menerima telepon dari AAP pada 19 Februari 2019 sekitar pukul 10.22 pagi waktu AS. Kemudian call center milik pemerintah AS langsung berkoordinasi dengan Atase Polri di KBRI Washington, DC, untuk mencegah remaja 17 tahun itu merealisasikan ancamannya.

Sehari berselang, pada 20 Januari 2019, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melacak nomor AAP dan berkoordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polres Jakarta Timur untuk memastikan kondisi AAP.
AAP ditemukan selamat. Dia diketahui merupakan pelajar SMK kelas XI jurusan IT.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan AAP tak benar-benar berniat mengakhiri hidupnya. Perbuatannya tersebut dilatarbelakangi kebutuhannya dalam mengerjakan tugas sekolah.

“Ditemukan dalam keadaan baik-baik, selamat. AAP, usia 17 tahun, tengah melaksanakan tugas sekolahnya yang berjudul ‘Pengaruh Kesehatan Mental dan Perilaku terhadap Remaja’. (AAP) Melakukan hal tersebut untuk mengetahui seberapa cepat aparat menindaklanjuti laporannya serta untuk menguji kemampuan bahasa Inggris-nya,” kata Brigjen Dedi, Kamis (21/2).

Dedi menambahkan APP juga menjelaskan perbuatannya terinspirasi serial remaja di website TV Amerika Serikat berjudul ’13 Reasons Why’. “Yang menceritakan tentang call center yang melayani keluh kesah masyarakat,” imbuh Dedi.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Albertus Rachmad Wibowo, menuturkan perbuatan AAP tersebut dapat dipidana.

“Harus diingatkan bahwa hal ini pidana. Kalau banyak yang melakukan hal seperti ini, mungkin kita pidanakan juga,” kata Brigjen Albertus kepada detikcom, Kamis (21/2).

“Kalau di AS, ini kejahatan. Namanya anak-anak, dulu zaman kecil pencet-pencet bel rumah orang, terus lari, sekarang call center yang dikerjai,” ujar Rachmad.

Menurut Rachmad, AAP dapat dijerat Pasal 220 KUHP tentang Memberi Laporan Palsu. Dalam pasal tersebut, diatur sanksi penjara maksimal 1 tahun 4 bulan bagi pelakunya.

“Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan,” ucap Rachmad.
(rna/zak)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Janji Polisi Usut Vandalisme di Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogya

Yogyakarta – Aparat kepolisian berkomitmen mengusut aksi vandalisme yang menyasar relief di Monumen Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 di Kompleks Museum Benteng Vredeburg Yogya. Komitmen itu disampaikan Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri.

Kepada wartawan, Dofiri mengatakan dirinya telah memerintahkan Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini, untuk mengusut kasus vandalisme di monumen yang berada di Titik Nol KM Yogya ini. Sebab, aksi tersebut dianggap meresahkan.

“Pelakunya saya bilang ke Kapolresta (Yogyakarta) untuk diusut,” ujar Dofiri di Hotel Royal Darmo Kota Yogyakarta, Rabu (20/2/2019).

Agar kasus serupa tak terulang, lanjut Dofiri, pihaknya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersedia memasang CCTV di lokasi-lokasi strategis. Menurutnya, jika ada CCTV maka pengawasan aparat seperti di Monumen SU 1 Maret akan lebih maksimal.
“Jadi kita juga kalau misalnya ada CCTV, masang (CCTV) seperti itu memudahkan kita. Paling tidak (peristiwa) terekam. Ini salah satu bentuk pengawasan, karena orang banyak,” lanjutnya.

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini menambahkan, setelah ini pihaknya akan berupaya untuk menangkap pelaku. “Kita akan coba cari pelakunya. Tapi kita juga imbau lah, ada masyarakat supaya ikut mengawasi dan menemukan orangnya,” ujarnya.

Armaini menduga aksi vandalisme yang menyasar Relief Monumen SU 1 Maret 1949 merupakan bentuk kenakalan remaja. Meski demikian, lanjutnya, aksi vandalisme yang merusak fasilitas publik apapun alasannya tak bisa dibenarkan.

“Intinya (aksi vandalisme) sebenernya itu pelanggaran, itu meresahkan masyarakat, enggak boleh itu. Ya kita akan coba lah patroli cari pelakunya siapa, kita tertibkan. Itu bisa masuk pasal pengrusakan,” tandasnya.

Sementara Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menyayangkan adanya aksi vandalisme di Relief Monumen SU 1 Maret 1949. Padahal monumen yang berada di timur laut Titik Nol KM Yogyakarta ini sarat dengan nilai sejarah.

“Sangat disayangkan, kita masih melihat beberapa perusakan fasilitas-fasilitas publik yang ada di Kota Yogyakarta,” ujar.

Pascainsiden ini, Pemkot Yogyakarta akan mencoba berkoordinasi dengan pengelola Museum Benteng Vredeburg. Sebab, Pemkot tak memiliki kewenangan karena pengelolaan Monumen SU 1 Maret di bawah naungan Kemendikbud.

“Kebetulan ini (monumen) serangan umumnya berada di wilayah Benteng Vredeburg ya. Benteng Vredeburg ini sebenarnya berada di bawah kepengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),” ujar politikus PAN Yogyakarta ini.

“Sepertinya perlu ada koordinasi lebih lanjut. Karena lebih baik ada sesuatu koordinasi (antara Pemkot dengan pengelola museum) sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Karena di monumen ini semua orang bisa masuk,” pungkas dia
(ush/sip)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Serangan di Sinak Papua, Tewaskan 7 Anggota TNI pada 2013

Liputan6.com, Jakarta – Kamis 21 Februari 2013 meninggalkan duka mendalam bagi jajaran TNI. Tujuh anggota mereka tewas dalam serangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua.

Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com merangkum, kisah pilu ini bermula saat 10 anggota Koramil Sinak Kodim 1714/Puncak Jaya akan menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio kiriman dari Nabire. Namun, di tengah jalan, rombongan militer ini diadang gerombolan KKB. Baku tembak pun tak terelakkan. Nahas, tujuh anggota TNI gugur dalam peristiwa tersebut. Mereka adalah Sertu Ramadhan, Sertu M Udin, Sertu Frans, Sertu Edi, Praka Jojon, Praka Wemprik dan Pratu Mustofa.

Kemenko Polhukam saat itu, Djoko Suyanto langsung memerintahkan jajaran aparat keamanan di Papua, baik Kodam XVII/Cenderawasih, Polda Papua dan aparat intelijen untuk menangkap pelakunya.

Namun, kondisi geografis Papua dengan hutan yang lebat, gunung-gunung, tebing yang curam, serta tidak adanya jalur transportasi menjadi kendala aparat keamanan melakukan pengejaran.

Djoko menyakini pelaku penyerangan adalah kelompok Murib yang kerap beraksi di wilayah tersebut.

Serangan yang menewaskan tujuh anggota TNI tersebut hanya berselang satu jam dari serangan serupa di Papua.

Pos Satgas TNI di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, diserbu kelompok bersenjata. Akibatnya satu anggota TNI bernama Pratu Wahyu Bowo tewas. Dia meregang nyawa meningal akibat luka tembak pada dada dan leher.

Satu korban lain yang mengalami luka bernama Lettu Inf Reza (Danpos Satgas) mengalami luka tembak pada lengan kiri.

2 dari 3 halaman

Terburuk Sejak 2006

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengakui serangan yang menewaskan total 8 anggota TNI tersebut,  merupakan yang terburuk. Sebab, jumlah korban mencapai belasan orang. Selain 8 anggota TNI, serangan di dua tempat di Papua itu juga menewaskan 4 warga sipil.

“Kalau dari data 2006, ini bisa dibilang terburuk. Saya enggak tahu persis, tapi dari data yang ada selama ini cuma satu dua. Saya kira ini terburuklah dari beberapa tahun lah,” kata Agus di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 22 Februari 2013.

Agus mengaku belum mengetahui jenis senjata yang digunakan kelompok bersenjata tersebut. 

“Belum terima laporan jenis senjata, tapi bisa-bisa M-16 juga itu, tapi saya belum berani ngomong ya, karena peluru dan sebagainya belum diperiksa,” lanjutnya.

Agus menerangkan Tingginambut, yang berjarak 20 Km dari Kota Mulia, Puncak Jaya merupakan daerah r awan. Di daerah itu terdapat markas kelompok bersenjata.

Daerah lainnya, Sinak, Puncak, Papua juga tak kalah rawan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: