KPK dan PBNU Bentuk Kader Penggerak Antikorupsi

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) menyelenggarakan pesantren kader penggerak NU antikorupsi. Acara diselenggarakan di Auditorium Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta pada 24 sampai 26 April 2019.

“Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang antikorupsi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (2/4/2019) seperti dilansir Antara.

KPK, lanjut Febri, memandang peran dai sebagai tokoh agama dan panutan masyarakat khususnya umat muslim, sangat penting.

“Melalui kegiatan dakwah, dai diharapkan dapat menyisipkan konten dan pesan-pesan antikorupsi yang akan mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman antikorupsi di masyarakat,” ucap Febri.

Selama tiga hari, kata dia, peserta dibekali materi dari para narasumber terkait korupsi dan modus operandi, membangun integritas kader NU, strategi pencegahan korupsi, “community development”, advokasi dalam dakwah Islamiyah, dan partisipasi publik.

“Selain itu, peserta juga akan didampingi menyusun rencana aksi yang akan diimplementasi pasca mengikuti pesantren kader penggerak NU antikorupsi angkatan satu ini,” kata Jubir KPK ini.

ICW Sebut Seratusan Pegiat Antikorupsi Dapat Teror

Sebelumnya, teror kepada Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017 usai salat subuh. Hari itu menjadi momen yang tak terlupa bagi penyidik senior KPK tersebut. Kala itu, lepas subuh, Novel yang sedang berjalan kaki sendirian dari masjid di kompleks rumahnya, menjadi target penyerangan.

Dua orang yang berboncengan sepeda motor menyiramkan air keras ke wajahnya. Cairan asam mengenai kedua matanya. Sakitnya bukan kepalang.

Operasi demi operasi dijalani hingga ke Singapura untuk memperbaiki kedua matanya yang rusak. Kini, baru mata kirinya yang diobati. Itupun, dengan cara yang tak lazim bagi orang awam medis.

9 Januari 2019, botol berisi spirtus dengan sumbu, mirip bom molotov, ditemukan di depan garasi rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif di Jalan Kalibata Selatan No 42C, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Setelah dicek melalui CCTV, rupanya, sekitar pukul 01.00 WIB, ada orang mencurigakan beraktivitas di depan rumah Laode Syarif.

Tak hanya itu, teror juga dialami oleh Ketua KPK Agus Rahardjo pada hari yang sama. Sebuah benda seperti bom rakitan jenis high explosive ditemukan di rumahnya di Graha Indah, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat.

Kedua pimpinan lembaga antirasuah tersebut mendapat teror dari oknum yang hingga kini masih dicari oleh kepolisian.

Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka

Mahfud Md Polisikan Akun Twitter KakekKampret yang Sebut Mobilnya Hasil Suap

Klaten – Mahfud Md melaporkan akun twitter @KakekKampret_ ke Polres Klaten. Mahfud merasa dihina atas tuduhan menerima suap sebuah mobil Toyota Camry.

Dalam cuitannya, akun itu menanyakan apakah mobil Camry bernomor polisi B 11 MMD milik Mahfud adalah hasil setoran dari seorang pengusaha besi di Karawang. Pengusaha itu disebut merupakan calon bupati dari PDI Perjuangan.

Meski cuitan itu berbentuk pertanyaan, Mahfud menilai hal itu adalah hinaan baginya. Hal itu dia anggap merupakan pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

“Dalam kalimat itu bertanya, tapi ini nistaan. Sama dengan saya bertanya kamu berzina dengan ibumu apa benar? Itu kenistaan meskipun pertanyaan. Mengapa tidak berzina dengan mertuamu saja? Itu kan hinaan,” ujar Mahfud usai melaporkan kasus di Mapolres Klaten, Jumat (1/3/2019).
Saat mengetahui cuitan itu, Mahfud hanya memberi tanda like. Sebenarnya dia masih berharap pemilik akun meralatnya.

“Malah ditambahin tadi malam, sekitar jam tujuh atau jam enam muncul lagi. (Dia bilang) ‘Saudara Mahfud kenapa tidak dijawab’. Kurang ajar ini,” kata dia.

Dalam perjalanan menuju Polres Klaten, Mahfud juga sempat menggunggah beberapa cuitan yang mengatakan dia akan melaporkan akun itu ke polisi. Akun tersebut kemudian sudah nonaktif.

“Kalau anda ikut follower saya, Anda tahu saya dikritik hampir setiap hari tapi saya diam. Tapi ini hinaan, kalau kaya gini ini terkait harga diri saya. Saya itu pejuang antikorupsi,masa saya menerima setoran begitu,” pungkasnya.
(bai/sip)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Calonkan Eks Koruptor, Parpol Dinilai Beri Pendidikan Politik Buruk

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengumumkan 32 nama baru caleg (calon legislatif) eks koruptor pada Pemilu 2019. Jika sebelumnya ada 49 daftar caleg, saat ini total terdapat 81 caleg, baik DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun DPD.

Terhadap hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan, pencalegan mantan koruptor. Ini dinilainya sebagai pendidikan politik yang tidak baik oleh partai.

KPK juga berkali-kali mengingatkan agar caleg yang pernah terlibat korupsi tidak dipilih. Hal itu demi mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Jangan yang pernah terlibat korupsi. Kita mendukung dan memang kita itu waktu ketua KPU ke sini (KPK) kita sampaikan kita mendukung, umumkan saja. Bahkan, KPK mungkin akan memuat ya kalau memungkinkan di website KPK kan itu lebih bagus,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jakarta, Sabtu 23 Februari 2019.

Senada, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai kesadaran masyarakat sangat penting dalam menyaring wakilnya di parlemen. Mereka hendaknya dapat benar-benar memperhatikan siapa yang hendak dipilih. Masyarakat jadi bisa memperoleh penerangan untuk wakil-wakil yang akan dipilih itu agar tahu mana yang bersih dan jujur.

“Kalau hanya memilih misalnya berdasarkan uang yang diberikan maka artinya pemilih berkontribusi untuk tidak mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depan, jadi kita perlu jauh lebih hati-hati untuk memilih dan pilihlah orang-orang yang punya rekam jejak atau latar belakang yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terkait kasus korupsi,” katanya.

Rohaniawan sekaligus budayawan Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis di kesempatan berbeda mengatakan, pengajuan caleg yang pernah dijatuhi hukuman dan dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi adalah pendidikan yang buruk. Apalagi, masyarakat harus memilih di antara partai-partai politik yang mengusung caleg eks koruptor, kecuali dua partai yakni PSI dan NasDem.

“Untuk pendidikan etika politik untuk masyarakat itu suatu suatu signal yang buruk. Di situ tentu kriterianya juga apa yang menjadi program partai dan sebagainya, jadi sangat sulit melarang hal itu. Karena ada pertimbangan macam-macam,” kata Romo Magnis.

Romo Magnis berharap adanya kesadaran masyarakat, bahwa caleg-caleg yang pernah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi, seharusnya tidak dapat tempat di dalam politik.

“Mereka mewakili rakyat, demokrasi itu kekuasaan rakyat. Kalau dewan itu semakin banyak terdiri dari orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk diri sendiri bahkan dengan tidak jujur amat membahayakan demokrasi,” katanya.

2 dari 2 halaman

Hampir Semua Parpol

Sedangkan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai, memang sudah tepat KPU mengumumkan daftar tersebut untuk memenuhi tanggung jawab. Setelahnya, baru diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih caleg bersih atau mempunyai catatan bekas napi kasus korupsi.

“Biar nanti hasil pemilu kita lihat apakah masyarakat memilih atau tidak atau masyarakat memberikan mantan napi koruptor kesempatan. Kalau suara anjlok artinya jangan mengulangi kembali (usung caleg eks napi koruptor),” katanya.

Jimly mengakui hampir seluruh partai peserta pemilu bermasalah dalam pencalegan napi eks koruptor. Kecuali NasDem dan PSI. Namun, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengajak masyarakat untuk membantu berjalannya demokrasi.

“Semangat antikorupsi dimulai dari diri masing-masing, dari hak kita,” katanya.

Dari pengumuman KPU, muncul bahwa Partai Hanura jadi partai dengan jumlah caleg mantan koruptor terbanyak yakni 11 orang. Disusul Partai Golkar dan Partai Demokrat dengan masing-masing 10 orang.

Kemudian ada Partai Berkarya dengan 7 orang, Partai Gerindra 6 orang, PAN 6 orang, Partai Perindo 4 orang, PKPI 4 orang, PBB 3 orang, dan PPP 3 orang. Lalu ada PKB 2 orang, PDIP 2 orang, Partai Garuda 2 orang, dan PKS 2 orang. NasDem dan PSI nihil.


Saksikan video pilihan berikut ini:

KPK Kembali Ingatkan Agar Rakyat Tak Pilih Caleg yang Pernah Terlibat Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkali-kali mengingatkan agar masyarakat tidak memilih caleg yang pernah terlibat korupsi. Anjuran ini demi mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, seharusnya, warga diberi pendidikan politik yang baik oleh partai dengan tidak mencalonkan mereka yang pernah terlibat korupsi.

“Jangan yang pernah terlibat korupsi. Kita mendukung dan memang kita itu waktu ketua KPU ke sini (KPK) kita sampaikan kita mendukung, umumkan saja. Bahkan, KPK mungkin akan memuat ya kalau memungkinkan di website KPK, kan itu lebih bagus,” kata Alexander, di Jakarta, seperti yang dilansir Antara, Minggu (24/2/2019).

Sebelumnya, KPK kembali mengumumkan 32 nama baru calon legislatif (caleg) eks-koruptor pada Pemilu 2019. Jika sebelumnya ada 49 daftar caleg, saat ini total terdapat 81 caleg, baik DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun DPD yang pernah terlibat kasus korupsi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai yang paling penting adalah imbauan dan membangun kesadaran masyarakat sebagai pemilih agar benar-benar memperhatikan siapa yang hendak dipilih karena mereka akan mewakili rakyat di parlemen.

Masyarakat jadi bisa memperoleh penerangan untuk wakil-wakil yang akan dipilih dan tahu mana yang bersih dan jujur.

“Kalau hanya memilih, misalnya, berdasarkan uang yang diberikan maka artinya pemilih berkontribusi untuk tidak mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depan, jadi kita perlu jauh lebih hati-hati untuk memilih dan pilihlah orang-orang yang punya rekam jejak atau latar belakang yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terkait kasus korupsi,” ujar Febri.

Rohaniawan sekaligus budayawan Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis di kesempatan berbeda mengatakan pengajuan caleg yang pernah dijatuhi hukuman dan dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi adalah pendidikan yang buruk.

“Untuk pendidikan etika politik untuk masyarakat itu suatu signal yang buruk. Di situ tentu kriterianya juga apa yang menjadi program partai dan sebagainya, jadi sangat sulit melarang hal itu. Karena ada pertimbangan macam-macam,” tutur Romo Magnis.

Dia berharap, adanya kesadaran masyarakat bahwa caleg-caleg yang pernah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi, seharusnya tidak dapat tempat dalam politik.

“Mereka mewakili rakyat, demokrasi itu kekuasaan rakyat. Kalau dewan itu semakin banyak terdiri dari orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk diri sendiri bahkan dengan tidak jujur amat membahayakan demokrasi,” ucapnya.

2 dari 3 halaman

Langkah KPU Dinilai Sudah Tepat

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai memang sudah tepat KPU mengumumkan daftar tersebut untuk memenuhi tanggung jawab.

Setelahnya, baru diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih caleg “bersih” atau mempunyai catatan bekas napi kasus korupsi.

“Biar nanti hasil pemilu kita lihat apakah masyarakat memilih atau tidak atau masyarakat memberikan mantan napi koruptor kesempatan. Kalau suara anjlok artinya jangan mengulangi kembali (usung caleg eksnapi koruptor),” ujar Jimly.

Dia mengakui hampir seluruh partai peserta pemilu bermasalah dalam pencalegan napi eks-koruptor. Kecuali Nasdem dan PSI.

Namun, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengajak masyarakat untuk membantu berjalannya demokrasi.

“Semangat antikorupsi dimulai dari diri masing-masing, dari hak kita,” kata Jimly.

Dari pengumuman KPU, muncul bahwa Partai Hanura jadi partai dengan jumlah caleg mantan koruptor terbanyak, yakni 11 orang. Disusul Partai Golkar dan Partai Demokrat dengan masing-masing 10 orang.

Kemudian ada Partai Berkarya dengan 7 orang, Partai Gerindra 6 orang, PAN 6 orang, Partai Perindo 4 orang, PKPI 4 orang, PBB 3 orang, dan PPP 3 orang. Lalu ada PKB 2 orang, PDIP 2 orang, Partai Garuda 2 orang, dan PKS 2 orang. NasDem dan PSI nihil.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Cegah Korupsi, Nasdem Tidak Potong Gaji Kadernya di Parlemen

Liputan6.com, Jakarta – Partai Nasdem memiliki kebijakan antimahar dan tidak potong gaji kader yang merupakan anggota dewan. Namun, kebijakan itu bukan untuk pamer atau ingin dipuja dan dipuji partai lain.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, dengan tak adanya pemotongan gaji, partainya ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia bukan hanya slogan.

“Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali. Nasdem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai,” kata Johnny di Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga menekankan, profesionalisme yang menjadi patokan di Nasdem, untuk kadernya, harus diimbangi dengan moralitas. 

“Pakta integritas simpan jauh-jauh karena kita bukan lagi dalam diskursus antikorupsi, kita ingin bangsa ini harus meminimalisir praktik korupsi, tapi ini bukan kerjaan satu-satunya, memberantas korupsi,” kata Paloh.

Paloh menambahkan, banyak pekerjaan rumah yang tak kalah penting untuk membangun kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban. Pemberantasan korupsi adalah kewajiban semua.

“OTT kita mengelus dada, kalau setiap minggu dicopot, ada yang salah, NasDem menyatakan kesedihannya. Kita dukung giat pemberantasan korupsi, tetapi kita ingatkan bahwa preventif jauh lebih penting daripada gerakan represif,” tutur dia.

 

2 dari 2 halaman

Pintu Masuk Korupsi

Sementara itu,  Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko menilai  pemotongan gaji anggota dewan idealnya tidak dilakukan partai politik.

Jika ada partai politik yang memotong gaji anggota dewan untuk operasional, kata dia, patut diduga ada masalah internal partai dalam menyediakan dana.

“Pemotongan itu juga mencerminkan ada problem ketersediaan dana bagi parpol dalam menjalankan fungsi elektoralnya,” ujarnya , Jumat, 8 Februari 2019.

Pegiat antikorupsi ini menilai, potongan gaji anggota dewan bisa bernilai besar ataupun kecil. Yang menjadi masalah, kata Dadang, ketika anggota DPR atau DPRD yang melakukan korupsi itu bukan untuk keperluan bertahan hidup atau operasional karena gaji tidak mencukupi.

“Mereka membutuhkan uang untuk menopang cita-cita politik dan gaya hidupnya yang mewah,” kata dia lagi.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

HEADLINE: Ribuan Caleg Rahasiakan Data Pribadi, Ada Sanksinya?

Liputan6.com, Jakarta – Daftar caleg kembali jadi sorotan. Bukan lagi soal 49 nama caleg eks koruptor yang dirilis belum lama ini. Tapi, tentang data pribadi yang mereka rahasiakan untuk publik.

KPU menyatakan, 2.049 dari 8.037 caleg yang bertarung di pemilu 2019 tidak mau mengisi dan membuka data pribadi secara lengkap.

Data tersebut di antaranya tentang jenis kelamin, usia, riwayat pekerjaan, status khusus (mantan napi/bukan mantan napi), motivasi, dan target saat terpilih menjadi anggota legislatif.

Semangat keterbukaan informasi pun tereduksi. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan, caleg yang tidak mengisi data pribadi lengkap telah mencederai semangat mewujudkan pemilu yang transparan.

“Ketidaktersediaan informasi mengenai caleg akan membuat pemilih kesulitan mengenali profil, memantau rekam jejak, dan mengetahui program masing-masing caleg. Ini akan berujung pada kesulitan memilih pada hari pemungutan suara nanti,” ujar Titi kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019). 

Padahal, kata Titi, UU 7/2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik. Pasal 14 huruf C UU Pemilu menyebutkan, KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Salah satu informasi yang perlu dibuka adalah profil caleg.

Melalui PKPU 31/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, informasi caleg diakomodasi melalui formulir model BB.2: Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

Di formulir tersebut, terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan publik seperti jenis kelamin, usia, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, status khusus (terpidana/mantan terpidana/bukan mantan terpidana), serta motivasi (latar belakang maju caleg) dan target atau sasaran (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika terpilih).

“Informasi yang tertera pada formulir model BB.2 penting dibuka agar pemilih bisa mendasarkan pilihannya pada integritas, kualitas, rekam jejak dan komitmen yang bisa dilacak dari profil caleg tersebut,” ujarnya.

Infografis Ribuan Caleg Sembunyikan Data Pribadi. (Liputan6.com/Triyasni)

Sebagai contoh, status khusus apakah caleg terpidana, mantan terpidana, atau bukan mantan terpidana dengan mudah bisa dilacak pemilih jika caleg benar-benar serius mengisi satu kolom dari sekian banyak kolom isian yang tertera pada formulir model BB.2 dan membukanya ke publik.

“Jika pada batas waktu tertentu caleg masih enggan membuka profilnya ke publik, KPU perlu mengumumkan nama-nama tersebut,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Perludem dari sistem informasi KPU infopemilu.kpu.go.id, per 6 Februari 2019, masih ada 2.043 dari 7.992 (25.56 persen) caleg yang enggan membuka data diri. Jika direkapitulasi berdasarkan jenis kelamin, 1.162 dari 4.790 (24.26 persen) caleg laki-laki enggan membuka data diri serta 881 dari 3.203 (27.51 persen) caleg perempuan menolak membuka data diri.

Jika direkapitulasi berdasarkan partai, kata Titi, Demokrat, Hanura, PKPI, Partai Garuda, dan Nasdem adalah lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg tertinggi. Sementara lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg terendah yaitu Golkar, Berkarya, PPP, PAN, Perindo.

Terpisah, pengamat politik Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Dahlia Umar meminta KPU jadi pelayan rakyat, bukan caleg atau parpol. KPU harus memegang prinsip persamaan hak. Jika mantan napi koruptor tetap mempunyai hak untuk menjadi caleg selama yang bersangkutan sudah menjalankan hukuman. Itu juga harus diimbangi dengan hak pemilih mengetahui rekam jejak calon sebelum memutuskan memilih .

“Ini hanya bisa dilakukan bila KPU berani mewajibkan seluruh caleg mengumumkan profil dan rekam jejaknya sebagai bentuk keadilan dan pertanggung jawaban sebagai calon pemimpin,” ungkapnya kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Menurut Dahlia, pemilu adalah ajang pemilihan calon pemimpin yang mewakili rakyat nantinya. Karena itu yang harus dikedepankan adalah kebutuhan pemilih akan informasi yang detail tentang rekam jejak, capaian, prestasi calon.

“Dengan begitu pemilih dapat mengambil keputusan dengan bijak pada 17 April nanti,” pungkasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 3 halaman

Terbentur UU Lain

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri punya alasan mengapa pihaknya tidak mengumumkan nama-nama caleg yang merahasiakan data pribadinya. Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan, caleg berhak tidak membuka identitas pribadinya.

“Caleg memiliki privasi untuk memilih tidak mengisi data diri. Mereka dijamin UU untuk tidak di-publish,” kata Ilham, Jumat (8/2/2019).

Ilham menyatakan, tidak ada peraturan KPU yang melarang caleg merahasiakan data pribadinya. Selain itu, KPU juga terikat dengan undang-undang lain, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik

“Coba lihat Pasal 17 itu informasi pribadi termasuk hal yang dikecualikan. KPU kan melihat UU lain, ketika pemilu kan bukan hanya soal pemilu saja, ada juga privasi yang enggak boleh,” katanya.

KPU, kata dia, hanya bisa mendorong caleg membuka diri dan meminta koordinasi dengan parpol pengusungnya.

“Biar masyarakat nanti yang menilai caleg tersebut,” kata dia.

Senada, Ketua KPU Arief Budiman menyebut tak ada sanksi apa pun bagi caleg yang menutup data diri.

“Enggak ada sanksi,” singkat Arief di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

Arief menyerahkan pada masyarakat untuk menilai apakah caleg yang menutup diri pantas untuk dipilih atau tidak.

“Biar nanti masyarakat nilai, oh ternyata si A enggak mau dibuka datanya, oh si B mau dibuka datanya,” katanya.

Menurut Arief, adanya akses untuk melihat data diri caleg bagian dari pendidikan politik.

“Biar masyarakat menilai ada partai yang membuka datanya, ada yang tidak. Ada calon yang membuka datanya, ada yang tidak,” ucapnya.

Arief menegaskan tidak akan mengumumkan daftar caleg yang merahasiakan data diri tersebut. Sebab, semuanya telah ada di situs KPU. “Kamu buka saja di situ,” tandasnya.

Mantan Komisioner KPU Hadar Gumay menyayangkan sikap komisi pemilihan tersebut. Menurutnya, sangat penting bagi pemilih untuk mengetahui rekam jejak caleg yang akan dipilih.

“Kita perlu tahu dong, siapa-siapa mereka. Kan kita tidak mau memilih kucing dalam karung,” Hadar kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hadar menyatakan, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, jangan hanya melayani kepentingan partai politik dan calegnya. Menurutnya, justru yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan 192 juta pemilih bisa terpenuhi dengan baik. Caranya, dengan memberikan informasi lengkap terkait daftar caleg yang akan dipilih.

“Mengisi data pribadi secara lengkap dan bisa diakses publik itu hal yang paling mendasar. Dari situ bisa kita kembangkan datanya dengan cari-cari dari sumber lain. Googling di internet misalnya. Tapi kalau yang mendasar saja tidak tersedia bagaimana kita tahu mereka,” sambungnya.

Hadar mendesak KPU untuk mengumumkan nama-nama caleg yang merahasiakan data pribadinya tersebut. Jika memang KPU tidak bisa mengumumkan nama-nama caleg tersebut karena yang bersangkutan menolak untuk dipublikasi, KPU bisa menggunakan logika terbalik dengan mengumumkan nama-nama caleg yang bersedia diumumkan.

“Di formulir BB.2 memang dicantumkan pernyataan bersedia dipublikasi atau tidak. Umumkan saja yang bersedia, dari situ kan kita tau sebaliknya, caleg-caleg yang tidak mau data pribadinya dipublikasi,” katanya.

KPU, kata dia, jangan bersikap kaku dan terkesan tidak punya daya menyikapi kasus ini.

“Kalau caleg eks korupsi saja bisa diumumkan, masa yang begini saja tidak bisa? banyak cara kalau memang sungguh-sungguh,” ungkapnya.

3 dari 3 halaman

Pengaruhi Elektabilitas?

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding punya alasan mengapa caleg tidak mau membeberkan data pribadinya. Menurutnya wajar jika ada caleg yang enggan mengisi lengkap data pribadi, khususnya terkait status khusus pernah jadi napi korupsi atau tidak.

“Ya kalau soal itu pasti tidak mau nyampaikan itu karena itu kan aib, dan akan bisa berpengaruh pada elektabilitas,” ujarnya kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hanya, Kadir Karding menjamin catatan KPU tersebut tidak berlaku untuk caleg PKB. Menurutnya, caleg di partainya  sangat terbuka dan senang jika diminta untuk membuka ke publik soal jejak rekam mereka.

“Enggak ada masalah, kita ikut aturan KPU saja. Kalau KPU mengatur mengharuskan ya kita membuka. Tetapi semangat kami ingin para caleg di PKB itu terbuka,” ungkapnya.

Pihaknya ingin agar sebagai calon pimpinan politik di level masing-masing yang terpilih nantinya adalah betul-betul orang yang memiliki standar.

Terpisah, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antony menegaskan, partainya sejak awal menginstruksikan para caleg untuk membuka data dirinya secara lengkap kepada masyarakat.

“Silakan dicek, yang belum membuka diri itu dari partai apa sebenarnya. Saya akan membuat instruksi ulang kalau memang ada caleg PSI yang belum buka data dirinya,” ungkapnya.

Membuka dan mengisi data secara lengkap, kata dia, adalah bagian komitmen PSI yang selalu mengusung partai antikorupsi dan bebas dari korupsi.

“Ini sudah jadi cita-cita seluruh kader kami,” ujarnya.

Para caleg sendiri sepakat agar KPU mengungkap ke publik caleg-caleg yang tidak mau mengisi lengkap data pribadinya.

“Kalau daftar caleg koruptor saja bisa diumumkan, kenapa yang ini tidak sekalian,” ujar Aziz Kafia, caleg DPD RI dari DKI Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Menurutnya, sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui rekam jejak dan asal usul pejabat publik yang menjadi wakilnya di pemerintahan.

“Bagaimana ingin membangun tranparansi jika calegnya tidak jujur untuk urusan yang simpel seperti ini,” katanya.

Aziz sendiri menegaskan, dirinya sebagai caleg DPD telah mengisi lengkap data pribadi yang dibutuhkan dalam pencalegan.

“Semangat saya ya itu tadi, untuk transparansi dan keterbukaan bersama,” ujarnya.

Senada, caleg Partai Gerindra Dapil DKI Jakarta II Biem Benyamin menyatakan, seyogyanya caleg mengisi lengkap data yang disodorkan KPU dalam pencalegan.

“Sebaiknya sih diisi caleg. Kalau saya sih diisi semua,” kata Biem kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hanya dia tidak bisa menanggapi banyak karena untuk hal ini memang tidak ada kewajiban atau aturan yang mengharuskan untuk mengisi.

“Ya kalau KPU tidak mewajibkan, ya bukan salah caleg juga,” jelasnya.

Perintah partai, lanjut Biem hanya menganjurkan mengisi sesuai yang ada di aturan KPU.


Alumni SMA Pangudi Luhur Puji Jokowi Sebagai Lelaki Sejati

Jakarta – Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sebagai lelaki sejati oleh para alumni SMA Pangudi Luhur Jakarta. Hal itu disampaikan saat para alumni tersebut menyatakan dukungan resminya kepada Mantan Gubernur DKI itu.

Dilansir dari Antara, Kamis (7/2/2019), deklarasi Alumni PL Bersatu bertema ‘Lelaki Sejati’ disebut mewadahi 50 angkatan untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Perwakilan Alumni PL Bersatu yang membacakan deklarasi Andy (alumnus PL 2017) didampingi sejumlah alumnus lain, yakni Adi Rahman Adiwoso dan Yoris Sebastian menyebut Jokowi sebagai lelaki sejati. Alasannya, Jokowi tetap tegak meski disebut mereka kerap diserang kabar bohong atau hoax.
“Jokowi lelaki sejati. Lelaki sejati tidak cengeng, begitu banyak hoax fitnah untuk menjatuhkan pribadinya tapi Jokowi tetap berdiri tegak,” katanya.

Di venue acara juga terbentang banner dan spanduk bertemakan lelaki sejati, di antaranya berbunyi ‘Lelaki sejati enggak grusa grusu gak asbun, lelaki sejati punya solusi’, ‘Lelaki sejati sayang anak istri’, ‘Lelaki sejati gak dikit-dikit emosi walau difitnah bertubi-tubi’, dan ‘Lelaki sejati antikorupsi seberapapun jumlahnya’.

Mereka pun memviralkan acara dengan tanda pagar #AnakPLdukungLelakiSejati #GuePLGueJokowiAmin. Jokowi sendiri tampak antusias dalam acara yang dikemas bernuansa konser ala milenial itu.

Sepanjang acara Jokowi terlihat banyak tertawa dan mengaku sempat kaget mendapatkan dukungan dari PL yang merupakan sekolah tempat cawapres Sandiaga Uno menuntut ilmu. Jokowi sendiri mengapresiasi sebutan lelaki sejati yang disematkan kepada dirinya.

“Ya lelaki sejati itu yang berani mengambil risiko, berani mengambil risiko. Cukup ya ya lelaki sejati berani mengambil risiko. Jangan yang lain-lain,” kata Jokowi sambil tersenyum.
(haf/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra Sindir PDIP Soal Kader Tersangka Korupsi Rp 5,8 Triliun

Jakarta – Partai Gerindra menyindir kubu capres petahana Joko Widodo menyusul ditetapkannya Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi, sebagai tersangka korupsi yang diduga merugikan negara sekitar Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. Gerindra menilai banyak kasus korupsi yang melibatkan kader dari partai pendukung Jokowi.

“Bicara soal penetapan Bupati Kotim oleh KPK, ini menunjukkan memang bahwa partai koalisi pendukung Jokowi memang punya masalah dengan korupsi. Kita bisa melihat pecah telor kemarin juga Bupati Mesuji ya, kalau tidak salah kader Partai Nasdem, juga partai pendukung pak Jokowi. Ini menunjukkan bahwa korupsi itu ada dan banyak di kubu pak Jokowi,” kata anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andres Rosiade, kepada wartawan, Rabu (6/2/2019).

Andre mengatakan tuduhan Jokowi soal banyaknya kader Gerindra yang tersangkut kasus korupsi adalah salah alamat. Menurut Andre, praktik korupsi justru tumbuh subur di partai koalisi Jokowi.

“Jadi kalau pak Jokowi menuduh kami, Partai Gerindra itu seperti maling teriak maling bahwa memang faktanya yang pelaku korupsi banyak partai-partai pendukung pak Jokowi. Makanya kami minta KPK untuk mengungkapkan berapa orang kader-kader masing partai yang tertangkap KPK,” ujar dia.

Kasus korupsi ini, kata Andre, menjadi salah satu indikator gagalnya manajemen partai di lingkungan Jokowi. Andre menyebut pemimpin-pemimpin di partai tersebut tak mampu mengelola partai secara baik.

“Kami melihat ini ada yang salah dalam manajemen partai, dalam pimpinan partai mengelola partai. Di mana pemimpin partai tidak mampu memberikan arahan, memberikan didikan kepada kader-kadernya sehingga kader-kadernya banyak tertangkap tangan oleh KPK. Ini menunjukkan ada yang salah dalam budaya maupun pendidikan antikorupsi di partai-partai pendukung pak Jokowi khususnya di PDIP,” imbuhnya.

Dia pun meminta masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih partai politik di Pileg 2019. Andre meminta masyarakat untuk tidak memilih partai yang mempunyai banyak kader yang terjerat kasus korupsi.

“Lihat rekam jejak mereka. Kalau memang partainya banyak maling, jangan lagi dipilih dan alhamdulillah Gerindra adalah satu-satunya partai di DPR RI yang tidak ada anggota DPR RI nya ditangkap oleh KPK,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menegaskan partainya akan memecat kader yang terlibat korupsi. Senada dengan Watubun, Hendrawan menegaskan kader yang terlibat korupsi akan dikenai sanksi tegas.

“Kami akan… pasti semua nanti ada tim yang mengumpulkan, namanya tim pengumpul fakta dan tim itu melaporkan ke Ketua Bidang Kehormatan, yaitu Pak Komarudin Watubun. Tentu kalau terbukti dan melakukan penyalahgunaan keuangan negara, terus abuse of power, penyalahgunaan kewenangan itu pasti sanksinya tegas,” sebut Hendrawan.

Dalam kasus ini, KPK menduga Supian menyalahgunakan kewenangannya terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) pada tiga perusahaan. Ketiga perusahaan yang dimaksud ialah PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining).

Supian diduga menerbitkan IUP meski ketiga perusahaan itu belum melengkapi persyaratan yang seharusnya. Dugaan kerugian negara Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu itu disebut KPK berasal dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, serta kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.

Selain dugaan kerugian negara hingga triliunan rupiah, Supian diduga menerima dua mobil mewah dan uang. Penerimaan itu diduga masih terkait perizinan bagi ketiga perusahaan tersebut.

“Terkait dengan sejumlah pemberian izin tersebut, diduga SH (Supian Hadi) selaku Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 telah menerima mobil Toyota Land Cruiser seharga Rp 710 juta, mobil Hummer H3 seharga Rp 1,35 miliar, dan uang Rp 500 juta,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).
(knv/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Arab Saudi Bentuk Kantor Antikorupsi untuk Pantau Pengeluaran Negera

RiyadhArab Saudi membentuk sebuah kantor baru yang disebut sebagai kantor antikorupsi untuk memantau pengeluaran negara. Pembentukan kantor baru ini diharapkan bisa membantu melanjutkan perjuangan melawan korupsi setelah operasi antikorupsi diakhiri usai berlangsung selama 15 bulan terakhir.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (6/2/2019), pembentukan kantor antikorupsi itu dilaporkan oleh kantor berita Saudi Press Agency (SPA) pada Senin (4/2) pekan ini.

Jaksa Agung Saudi, Saud al-Mojeb mengatakan dalam pernyataan kepada SPA, kantor antikorupsi itu akan menjadi bagian dari Biro Audit Umum, yang selama ini mengawasi ketidaksesuaian finansial dalam pengeluaran negara.
“Korupsi tidak terbatas pada perusahaan atau sektor pemerintahan tertentu. Otoritas terkait akan melakukan pengawasan,” ujar Al-Mojeb.

Al-Mojeb menambahkan, jaksa-jaksa penuntut umum akan menangani setiap penyelidikan terhadap ketidaksesuaian finansial yang terdeteksi.

Pekan lalu, Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) menyatakan bahwa operasi antikorupsi yang diluncurkan pada November 2017 telah mencapai tujuan. Otoritas Saudi mengklaim bahwa melalui operasi itu, pihaknya berhasil meraup dana lebih dari 400 miliar Riyal atau setara Rp 1.462 triliun.

Dana sebesar itu didapat melalui penyelesaian dengan orang-orang yang terjaring operasi, termasuk di antaranya sejumlah pangeran senior, menteri-menteri dan pengusaha top Saudi. Penyelesaian yang dimaksud melibatkan penyitaan real-estate, perusahaan, uang tunai dan sejumlah aset lainnya.

Beberapa waktu lalu, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saudi menyatakan bahwa pemerintah Saudi akan melanjutkan upaya-upaya memerangi korupsi dan melindungi uang negara.

(nvc/ita)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>