Soal Usulan Pemberlakuan Ganjil-Genap Sepanjang Hari, Ini Jawaban Anies

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan melihat kajian terlebih dahulu mengenai saran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untul memberlakukan ganjil-genap sepanjang hari.

“Saya lihat kajiannya dulu dong. Dilihat seperti apa bedanya baru diputuskan,” kata Anies di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengaku tidak mencemaskan saran BPTJ itu. Dia menyebut saat ini pihaknya fokus pada perbaikan layanan dan pengintegrasian moda transportasi.

Sigit juga menyangkal adanya kemaceten yang semakin tinggi akibat pelaksanan ganjil-genap yang diberlakukan saat jam sibuk saja. Dia beralasan yang terpenting saat ini yakni adanya integrasi dan perluasan akses layanan kendaraan umum.

“Kita tentu tidak ingin hal itu (kemacetan) terjadi karena dalam Pergub itu diamanatkan dievaluasi setiap tiga bulan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menyarankan agar ganjil-genap di Jakarta diberlakukan seharian penuh.

Sebab, menurut dia, pembatasan kendaraan lewat jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) tak kunjung diimplementasikan.

“Seandainya ERP belum memungkinkan dalam waktu dekat, perlu dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjil-genap sehari penuh,” ujar Bambang lewat siaran persnya, Jumat 15 Maret 2019.

Anies Sambangi Lokasi Kebakaran di Krukut, Beri Bantuan Rp 100 Juta

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi lokasi kebakaran di Krukut, Tamansari, Jakarta Barat. Saat tiba, Anies menyempatkan mengelilingi lokasi kebakaran.

Tak hanya itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan bantuan kepada korban berupa uang yang dapat dimanfaatkan secara bersama.

“Tadi saya serahkan bantuan senilai Rp 100 juta kepada Pak RW nanti dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan sifatnya dana. Karena dari pemerintah sifatnya barang,” kata Anies Baswedan, Senin (18/3/2019).

Anies mengatakan, terdapat sekitar 225 rumah dengan 660 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran. Tak hanya itu, dia juga menyebut Pemprov DKI Jakarta memberikan modal untuk perbaikan rumah.

“Nanti pemerintah akan memberikan bantuan untuk modal awal perbaikan Rp 2,5 juta per rumah untuk nanti mereka memperbaiki lagi tempatnya,” ucapnya.

Selain itu, Anies Baswedan menyebut Pemprov DKI Jakarta langsung memberikan bantuan saat dan usai peristiwa itu terjadi. Dia menyebut mulai dari pemadaman yang cepat hingga penanganan kebutuhan.

“Mulai tempat pengungsian sementara, makan minum kebutuhan dasar MCK semua disiapkan dan khusus anak-anak sekolah disiapkan lengkap setiap anak akan mendapatkan seragam dan kebutuhan sekolahnya,” kata Anies.

Anies Beri Bantuan Rp 100 Juta untuk Korban Kebakaran Krukut Jakbar

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan bantuan untuk korban kebakaran di Krukut, Tamansari, Jakarta Barat. Anies memberikan bantuan berupa uang untuk pembangunan pascakebakaran.

Anies menyebut, terdapat sekitar 225 rumah di RW 05, yang hangus terbakar. Masing-masing rumah akan mendapat bantuan sebesar Rp 2,5 juta. Sedangkan khusus untuk RW mendapat Rp 100 juta rupiah.

“Insyaallah, kita bantu perumahan Rp 2,5 juta. Insyaallah jadi modal awal. Saya titipkan kepada Pak RW bekal, yang nilai Rp 100 juta dipegang untuk uang mendadak. Musyawarahkan pemanfaatan, bukan untuk keluarga satu per satu tapi bersama. Jadi dipakai untuk hari ke depan,” ujar Anies kepada warga di lokasi, Senin (18/3/2019).

Anies menjamin Pemprov DKI Jakarta mencukupi kebutuhan pengungsi. Dia berpesan kepada masyarakat menjaga kesehatan selama dalam pengungsian.

“Kebutuhan dasar insyaallah Pemprov akan bantu. Tempat tinggal sementara, kebutuhan makan, pakaian. Makan ada. Bapak Ibu jaga kesehatan. Bapak Ibu harus cukup istirahat. Anak juga sempatkan istirahat. Pastikan makanan anak bergizi sehat, dari dinas sosial insyaallah aman,” ucap Anies.

Kepada wartawan, Anies menyebut bantuan Rp 2,5 juta berasal dari pemerintah. Pemerintah akan mencari pos anggaran untuk membantu.

“Nanti anggarannya kita atur tapi seperti yang kemarin kita menggunakan Bazis. Kita lihat apakah nanti posnya masih ada. Tapi langkahnya sama seperti ketika kejadian dua bulan lalu (kebakaran di Tomang),” kata Anies.

Namun, bantuan Rp 100 juta kepada RW, berasal dari uang pribadinya. “Iya, kalau itu dana dari saya,” sebutnya.
(aik/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Pilih Pasif Meski Diserang Faizal Assegaf

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih pasif meski dirinya diserang eks Alumni 212 Faizal Assegaf. Anies menyatakan dirinya enggan berkomentar terkait serangan dari Faizal tersebut.

Kasus ini berawal dari cuitan Faizal di akun Twitter-nya @faizalassegaf yang ditujukan terhadap Anies. Cuitan itu kemudian membuat Faizal dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan cuitan Faizal mengandung unsur ujaran kebencian terhadap Anies.

“Faizal Assegaf ini membawa nama baik Assegaf dan kita semua dari keluarga besar marga Assegaf tidak terima. Intinya ini salah satu ujaran kebencian yang mana dia berbicara membawa ras dan intinya memecah belah,” kata pelapor Fikri Assegaf saat dimintai konfirmasi, Jumat (15/3/2019).

Fikri mengaku tidak terima atas cuitan itu karena merasa Faizal mengatasnamakan keluarga besar Assegaf saat menulis tweet tersebut. Atas dasar itulah, dia melaporkan Faizal ke Polda Metro Jaya dengan membawa barang bukti berupa screenshot 6 cuitan dari akun Twitter Faizal.

“Tidak ada hubungan kita (hubungan keluarga antara Fikri dan Faizal). Justru karena di situ dipakai Assegaf saya sebagai keluarga besar Assegaf tidak terima seperti itu. Makanya saya penasaran juga siapa dia ini, Faizal Assegaf ini,” ujar Fikri.

Pengacara Fikri, Muhammad Daniel, menyebut kliennya merasa tersinggung oleh cuitan Faizal. Daniel menyebut Faizal dilaporkan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Laporan itu tertuang pada Nomor Laporan LP/1585/III/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 14 Maret 2019. Terlapor dalam hal ini bernama Faizal Assegaf.

Screenshot cuitan Faizal Assegaf Foto: Screenshot akun Twitter @faizalassegaf (dok.istimewa)

Selain itu, Daniel menjabarkan barang bukti yang sempat ia dibawa saat membuat laporan itu. Cuitan-cuitan Faizal itu hingga Jumat (15/3) masih terlihat di akun Twitter Faizal.

“Inget bung @aniesbaswedan, kita ini warga keturunan Arab, tahu dirilah! Jgn pernah menghidupkan kembali politik busuk primordialisme kakekmu di bumi NKRI. Jgn pernah jadikan Kantor Gubernur DKI JKT sbg markas politik kaum intoleran HTI & PKS. Goblok kamu, penghianat NKRI !,” tulis akun @faizalassegaf seperti dilihat detikcom.

Faizal kemudian merespons pelaporan atas dirinya. Respons tersebut disampaikan Faizal lewat akun Twitter-nya, @faizalassegaf.

“@aniesbaswedan nanti saya akn buka kedok busukmu yg menipu ulama, habaib & umat. Diduga Dicemarkan Nama Baik, Habib dan Ulama Jakarta Laporkan Faizal Assegaf ke Polda Metro Jaya,” cuit Faizal, seperti dilihat detikcom, Jumat (15/3).

Meski dilaporkan ke polisi, Faizal tidak berhenti menyerang Anies. Faizal bahkan menyebut Anies seorang penipu yang berlindung di balik pencitraan politik santun.

Anies sendiri seolah tak mempermasalahkan cuitan Faizal itu. Dia mengatakan, dirinya sebagai pejabat publik enggan mengomentari hal tersebut.

“Saya nggak mau komentar ah. Saya ini pejabat publik, silakan orang ngomong apa saja,” ujar Anies di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Foto: Naik Tangga, Anies Panen Duku di Condet

Kamis 14 Maret 2019, 10:30 WIB

Arief Ikhsanudin – detikNews

Jakarta detikNews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut memanen buah duku di kawasan Condet. Anies turut menaiki tangga untuk memetik duku.

Anies datang dan berkeliling di Cagar Buah Condet (CBC). Dia menyusuri pohon salak dan duku. Saat ini salak Condet belum berbuah. Hanya duku yang siap untuk dipanen.  (Foto: Arief Ikhsanudin/detikcom)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Anies: 49 Tahun DKI Punya Usaha Tak Lakukan Pembangunan, Namanya Pabrik Bir

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan selama 49 tahun Pemprov DKI Jakarta memiliki badan usaha yang tidak melakukan pembangunan. Badan usaha tersebut, kata Anies adalah pabrik minuman bir.

“Pemerintah itu tugasnya melakukan pembangunan, menggunakan lembaga pemerintah dan badan usaha. Nah sekarang selama 49 tahun, Pemprov DKI punya badan usaha yang tidak melakukan pembangunan namanya pabrik bir, perusahaan bir. Nggak ada unsur pembangunannya,” kata Anies di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Karena itu lah Anies berencana menjual saham Pemprov DKI di perusahaan bir PT Delta Djakarta.

“Uangnya dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau saham kita, usaha kita itu di bidang konstruksi, di bidang keuangan, itu membantu pembangunan,” ujarnya.

“Tapi kalau produksi alkohol dimana pembangunannya? Dan badan usaha negara itu harus bertanggung jawab kepada rakyat loh. Saya harus bertanggung jawab kepada rakyat, bahwa uang Rp 1,2 triliun ini saya gunakan untuk produksi apa? Nah kalau gunakan untuk produksi bir, apa pertanggungjawaban saya kepada rakyat,” lanjutnya.

Anies pun ingin agar dana Pemprov DKI bukan untuk produksi minuman beralkohol seperti bir. Melainkan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi warga. Anies lalu heran dengan pihak yang mempermasalahkan penjualan saham di perusahaan bir itu.

“Saya tidak paham dimana kontranya, tunjukkan pada saya manfaat bagi pemerintah dan rakyat ketika uang rakyat diletakkan di usaha produksi alkohol,” tuturnya.

Anies pun menegaskan jika rencana penjualan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta tinggal menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta. Ditanya terkait apakah rakyat DKI mendukung rencana itu, menurutnya, penjualan saham di perusahaan bir itu bukan masalah mendukung atau tidak.

“Ini soal benar atau tidak. Benar apa tidak sih uang negara dipakai untuk usaha produksi alkohol. Coba, masuk akal tidak kalau ada BUMN, BUMD bidangnya produksi alkohol? Karena itu kita mau koreksi sesuatu yang sudah berjalan terlalu lama,” imbuhnya.

Anies pun meminta pihak yang tidak setuju dengan rencana penjualan saham perusahaan bir itu agar tidak sensi.

“Ini bukan kebijakan pemerintahan kemarin kok, ini adalah kebijakan 49 tahun yang lalu. Santai aja. Karena saya meyakini bahwa segala uang rakyat itu, harus dipakai sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pembangunan,” paparnya.

“Di dalam produksi alkohol ini tidak ada unsur pembangunannya. Kan masuk akal, punya BUMD dan BUMN karena mau membangun. Nah kalau kita punya badan usaha yang tidak membangun apalagi produksi alkohol. Jelaskan dimana unsur pembangunannya?,” tegasnya lagi.
(nvl/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

M Taufik Lobi-lobi Bantu Anies Penuhi Janji

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan memenuhi rencananya menjual saham perusahaan bir PT Delta Jakarta. Rencana Anies didukung penuh Wakil Ketua DPRD M Taufik.

M Taufik, yang juga Ketua DPD Gerindra DKI ini mengaku sudah berkeliling ke sejumlah fraksi membahas penjualan saham Anker Bir. Taufik menyebut ada beberapa fraksi setuju untuk segera memulai pembahasan soal saham tersebut.

“Saya kemarin terima teman-teman yang demo. Saya sampaikan untuk mengkomunikasikan dengan fraksi-fraksi. Dan sudah mulai jalan hari ini, ada beberapa yang sudah mulai ok (akan membahas)” ujar Taufik kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Taufik sebelumnya menemui massa aksi yang menuntut DPRD menyetujui rencana Anies melepas saham produsen Anker Bir.

“Saya terima sebaik apa pun saya terima, setiap demo saya terima. Aspirasi pasti kita dengar,” kata Taufik, Jumat (8/3)

Sedangkan Anies Baswedan sudah mengirim surat sebanyak dua kali meminta persetujuan penjualan saham. Surat kedua ditandatangani Anies pada 31 Januari 2019.

Dalam surat tersebut, Anies meminta agar pembahasan tidak terlalu lama. “Saya sampaikan kembali, permohonan persetujuan dimaksud dan mohon kiranya dapat diproses dalam waktu yang tidak lama,” tulis Anies dalam suratnya.

Taufik menyebut pelepasan saham akan dibahas pekan ini dalam rapat pimpinan DPRD Anies. Pembahasan ini sebagai respons atas surat yang diajukan Anies.

“Bahas aja di kita. Rabu (13/3) ada rapim. Rabu setelah paripurna ada rapim. Rapim nggak bahas satu tapi banyak. Ada beberapa persoalan,” ucap Taufik.

Rencana Anies menjual saham Pemprov DKI di PT Delta Jakarta memang mendapat beberapa penolakan, salah satunya dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Menurut Prasetio, tidak ada keuntungan berarti dari penjualan saham bir tersebut.

“Dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar, terus mau dijual Rp 1 triliun. Kita makan riba, itu buat saya. Saya sebagai orang muslim, ya mohon maaf ya, lebih jahat riba daripada orang minum bir. Coba itu dipikirkan lagilah,” kata Prasetio, Jumat (8/3).
(fdn/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Soal Saham Bir: Unsur Pembangunannya Dimana?

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan aset yang dimiliki negara harus punya kepentingan pembangunan, termasuk dengan saham bir punya Pemprov. Maka itu dia menilai, saham bir dijual lantaran tak berdampak pada pembangunan Ibu Kota.

“Argumen sederhana Rp 1,2 triliun dipakai untuk pembangunan atau tidak? Kalau negara punya saham, atau badan usaha, maka di bidang pembangunan. Pemerintah kalau bikin usaha itu tren pembangunan, misal perbankan, infrastruktur,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Menurutnya, minuman beralkohol tidak memiliki sifat pembangunan. Berbeda dengan air minum biasa yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.

“Ini unsur pembangunan dimana dari bir ini? Kalau ini air minum, masih ada penjelasan, ada kebutuhan air bersih. Alkohol dimana pembangunannya?” ujar Anies.

Prinsipnya, negara tidak boleh sekedar mencari untung. Mereka harus mengutamakan pembangunan.

“Swasta kan cari untung, kalau negara itu melaksanakan UUD. Tugas beda, negara nggak cari untung. Pendapatan negara di mana? pajak. Itu pendapatan negara. Kalau negara cari untung, bahaya. Kita yang bikin aturan, kita yang main. nggak fair dong,” kata Anies.

Anies juga tidak sepakat jika ada anggapan pelepasan saham bir karena isu agama. Anies, menyebut dirinya tidak pernah membawa-bawa agama.

“Saya pernah ngomong soal isu agama?” kata Anies.

Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai alasan penjualan saham itu harus jelas, bukan hanya soal haram dan halal.

“Kenapa nggak sekalian Bank DKI dijual. Kan riba, tuh. Coba dipikirkan baik-baik, matang-matang. Terus yang mau beli itu siapa sebenarnya, perusahaan siapa yang mau beli itu. Mudah-mudahan, kalaupun niatnya baik, bukan dikarenakan keinginan untuk melepas dikarenakan ada perusahaan dari kolega dekat. Kemudian mengalaskan pada alasan seperti… kalau mau melepas, ya lepas saja,” ucap Bestari.

“Kalau memang itu dikatakan sebagai barang haram, ya tanya lagi, bank itu kan juga ada riba, kenapa nggak sekalian saja. Atau Bank DKI ubah saja jadi bank syariah, biar sesuai selera Pak Gubernur,” lanjut dia.
(aik/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bahas Percepatan Infrastruktur Jakarta, JK Panggil Sri Mulyani hingga Anies

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar rapat koordinasi bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Kantornya Jakarta.

Adapun pembahasan ini terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, rapat kali ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya.

Pembicaraaan dalam rapat tersebut menyangkut upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Di antaranya adalah persoalan infrastruktur transportasi, air bersih, pengolahan air limbah, hingga perumahan.

“Jadi tadi Pak Wapres (JK) mengundang kita untuk meneruskan pembicaraan bulan lalu menyangkut pembangunan infrastruktur di Jakarta. Itu garis besar yang akan dibangun sama-sama,” kata Anies saat ditemui usai rapat di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Anies menuturkan, Jakarta mendapat tugas menyusun kebutuhannya untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa kebutuhan itu di antaranya adalah menyiapkan atau memperpanjang lintasan  jalur dari Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), hingga Transjakarta.

“Jadi misalnya kita harus membangun jaringan MRT kita, dari yang saat ini 16 kilometer (km), kita diproyeksikan harus memiliki 223 km,  kemudian LRT saat ini 5,8 km,  kita butuh untuk membangun sampai 116 km. Transjakarta ada 431 km, kita akan membangun 2.149 km,” kata dia.

“Kemudian air bersih yang sekarang cakupannya 60 persen harus menjadi 100 persen.  Pengelolaan air limbah  saat ini 14 persen diproyeksikan bisa sampai 81 persen, kemudian pemukiman kita butuh tambahan 600 ribu unit rumah baru,” sambung Anies. 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Gerindra DKI: Anies Tak Tinggalkan Budaya Betawi dalam Programnya

Jakarta – Gerindra DKI Jakarta tak sependapat dengan Forum Betawi Rempug (FBR) soal program pro pemberdayaan Betawi. Bagi Gerindra, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak meninggalkan program pelestarian budaya Betawi.

“Iya dong tentu (tak meninggalkan budaya Betawi). Saya lihat. Misal Pak Anies konsen terhadap pengembangan organisasi Bamus (Badan Musyawarah). Bamus diperhatikan sekali bantuannya. Dulu tertahan karena dualisme, kemudian selesai saat zaman Sandi (Sandiaga Uno masih menjadi wakil gubernur),” ucap Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif, saat dihubungi detikcom, Sabtu (9/3/2019).

Syarif menilai, pekerjaan Anies tak hanya mengurusi masalah kebudayaan Betawi. Ada janji kampanye lain yang juga sama pentingnya untuk segera ditunaikan.


“Saya nggak setuju dong (disebut tak perhatikan budaya Betawi). Kurang lengkap mengatakannya, karena ada prioritas yang sedang ditunaikan janji kampanye Pak Anies,” kata Syarif.

FBR meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera membuat Pergub dari turunan Perda nomor 4 tahun 2015 soal pelestarian budaya. Syarif mengatakan, salah satu Pergubnya sudah dalam tahap pembahasan.

“Dari sekian yang disorot emang pergub kelanjutan Perda pelestarian Betawi. Saya bisa memahami tapi tidak bisa menerima, karena itu kan butuh proses. (Proses) Sudah di Biro Hukum, sedang dibahas di Biro Hukum dan Biro ORB,” kata Syarif.

Sebelumnya, saat menjatuhkan pilihan kepada capres Joko Widodo (Jokowi), FBR menyinggung program pemberdayaan budaya Betawi yang dianggap tak jalan saat kepemimpinan Anies. FBR menilai Anies belum menjalankan implementasi dari Pergub nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian dan kebudayaan Betawi.

“Tapi Anies-Sandi 2 bulan dia menjabat gubernur, kami masyarakat Betawi memberi dia gelar ‘Abang Betawi’, namun sampai saat ini implementasi dari Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi itu terkesan setengah hati dia lakukan. Memang waktu kemarin dia mengangkat beberapa wali kota dari Betawi, tapi kita tidak bicara person-lah. Kita bicara sistem yang bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat Betawi,” jelas Ketua Umum FBR Lutfi Hakim.

“Perda itu masih perlu disempurnakan dengan beberapa pergub. Tapi itu tidak terealisasi hingga saat ini. Padahal Jokowi tidak pernah kita kasih gelar ‘Abang’. Anies-Sandi-lah yang kita kasih gelar ‘Abang Betawi’ tapi kepeduliannya kepada masyarakat Betawi itu masih setengah hati. Padahal ketika masyarakat Betawi memberi dia gelar ‘Abang’, itu merupakan komitmen dari masyarakat Betawi untuk terus mengawal dan mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi saat itu,” sambungnya.
(aik/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>