Panas Jelang Debat: TKN Sorot Penculikan-PT DGI, BPN Tanya Kasus Novel

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya akan menyoroti isu penculikan aktivis dan kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) untuk diangkat di debat capres pertama. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan mereka siap mendebat TKN dan telah mempersiapkan pertanyaan seputar kasus teror yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan.

“Mengenai pertanyaan yang akan dilakukan pihak TKN kepada Pak Prabowo dan Bang Sandi, bagi kami tidak masalah ya. Kasus penculikan itu adalah kaset rusak yang diulang-ulang atau nasi basi ya karena memang sekali 5 tahun akan dipertanyakan. Untuk itu kita siap menghadapi,” ujar juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade dalam keterangannya, Selasa (15/1/2019).

Andre menegaskan Prabowo-Sandi juga siap menjawab perihal kasus DGI. Sandiaga Uno diketahui pernah menjadi komisaris PT DGI, yang telah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai korporasi pelaku korupsi. Sandiaga bahkan pernah hadir sebagai saksi di persidangan kasus PT DGI pada 7 September 2017. Sandiaga mundur dari posisi komisaris PT DGI pada tahun 2015.


Sandiaga, tegas Andre, tak terlibat dalam kasus tersebut. Dia menyinggung soal jajaran timses Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Bicara kasus DGI juga tidak masalah. Tidak mungkin Mas Bambang Widjojanto dan Pak Adnan Pandu mau jadi timses Anies-Sandi kalau Bang Sandi terlibat kasus DGI, bahwa Bang Sandi tidak terlibat dalam kasus korupsi DGI. Untuk itu kami sangat optimis dua kasus ini tidak akan menyulitkan Pak Prabowo dan Bang Sandi menjawab pertanyaan kubu Jokowi,” tegas Andre.

Politikus Partai Gerindra tersebut lalu berbicara soal kasus yang menimpa Novel Baswedan. Menurut Andre, jika Prabowo-Sandi memimpin negeri, pengungkapan teror terhadap Novel akan selesai dalam waktu 100 hari.

“Dari pihak kami ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Secara pertanyaannya belum bisa kami ungkapkan tapi salah satu yang akan ditanyakan tentu perkembangan kasus Novel ya. Banyak masyarakat yang menyampaikan ke Pak Prabowo dan Bang Sandi, tolong tanyakan kasus Novel kenapa kasus Novel tak selesai-selesai sedangkan Pak Prabowo dan Bang Sandi bisa menyelesaikan kasus Novel insyaallah paling lama 100 hari pemerintahan beliau. Soal political will, ada kemauan dari penguasa atau tidak,” ucap Andre.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Debat TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan TKN akan menyoroti isu penculikan aktivis dan kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) untuk debat capres pertama.

“Pertama, kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini saya kira menjadi hal penting yang perlu kami garis bawahi, agar masyarakat tidak lupa dan mengetahui jejak rekam seseorang. Bahwa yang memimpin Indonesia ini harus lah orang-orang baik,” kata Karding.

“Salah satu yang menjadi pertanyaan publik adalah kasus DGI, di mana semua juga tahu bahwa salah satu komisarisnya adalah pasangan paslon 02. Jadi ini tentu menjadi ruang dan hal yang strategis untuk kami minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” ujar Karding.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kenapa Anies Baswedan Berambisi JPO dan Trotoar Harus Artistik?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan trotoar yang ada di DKI Jakarta harus tampak artistik.

“Mengapa JPO, trotoar itu harus dibangun dengan artistik, karena kita ingin jalan kaki semata-mata dipandang sebagai perjalanan pengalaman,” ujar Anies di Jakarta, Senin (15/1/2019).

Beberapa waktu lalu, Anies telah mengecek dua proyek revitalisasi JPO Bundaran Senayan dan JPO Gelora Bung Karno. Dua JPO tersebut memiliki desain arsitektur unik dan berbeda dibanding desain JPO lainnya.

Anies mengatakan bahwa dirinya mengecek ketinggian-ketinggian yang nantinya akan dirasakan pejalan kaki sebagai pengalaman unik dari dua JPO berdesain unik tersebut.

“Jalan kaki dipandang sebagai pengalaman, setiap waktu orang melewati, mengalami unik yang berbeda. Nah desainnya harus memastikan bahwa itu terintegrasi dengan suasana yg ada di sekitarnya,” imbuh Anies, seperti dilansir Antara.

Hingga saat ini, proses revitalisasi JPO Bundaran Senayan dengan JPO Gelora Bung Karno Jakarta Pusat masih terus berlangsung.

2 dari 2 halaman

Cek Lapangan

Pengecekan yang dilakukan oleh Anies dilakukan bersandarkan oleh cuaca dan waktu untuk merasakan kendala pejalan kaki serta melihat ketinggian JPO yang dilewati.

“Kemarin kita ngecek pada saat hujan, saat sore, pagi, saya ajak mereka untuk merasakan sendiri. Beda tidak ketinggian-ketinggiannya. Kalau progres, tanya kepada pelaksana, kendala utamanya pada hujan, ujar Anies.

Saksikan video pilihan di bawah ini

JK Bilang Biaya Pembangunan LRT Kemahalan, Ini Jawaban Adhi Karya

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated tersebut dinilai kurang efektif.

Sebagai kontraktor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk merespons bahwa pembangunan LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) sudah melalui proses pertimbangan yang masak oleh perusahaan. Itu salah satunya seperti pertimbangan biaya operasional (operational cost).

“Jadi bahwa pemilihan konstruksi elevated atau underground harus meninjau kondisi yang ada. Dalam desain pembangunan infrastruktur ada tiga pertimbangan, pertama at grade di atas tanah biasa, kedua elevated dan ketiga underground. Kami sudah lakukan kajian, ini yang paling optimal yang bisa kita berikan,” ucap Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Dia menambahkan, nominal sejumlah Rp 500 miliar per km tersebut sudah mencakup seluruh nilai operasi dengan panjang rel LRT yang mencapai 44,43 kilometer. Termasuk didalamnya pembangunan depo hingga stasiun.

“Jadi LRT ini berbeda dengan jalan tol, kami bukan hanya membangun jalan tapi juga membangun sistem, juga membangun workshop untuk menyimpan perbaikan maintenance depo. Depo ada cost-nya ini yang Rp 500 miliar, termasuk biaya depo yang sesuai dengan panjang tadi,” ujarnya.

Dia pun menegaskan, pembangunan LRT ini telah sesuai dengan pertimbangan Perseroan. Perusahaan telah mensurvei secara detail terkait pembangunan LRT dengan skema elevated itu.

“Kami sudah berusaha memikirkan semuanya supaya lebih optimum. Jadi kalau mau kita compare, atau bolehlah dicek pembangunan di luar negeri ya. Supaya bisa clear perbandinganya,” tandasnya.

2 dari 3 halaman

JK Kritik Pembangunan LRT Habiskan Rp 500 Miliar per KM

Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat bertemu Gubernur DKI Jakarta, Anies Beswedan di rumah dinasnya, Jumat (11/1/2019) pagi.

Dalam pertemuan itu JK berbicara banyak hal, salah satunya terkait efisiensi transportasi di Jakarta.


“Saya baru tadi pagi berbicara dengan Gubernur DKI tentang efisiensi transportasi di Jakarta. Diuraikan bagaimana penggunaan teknologi di dalam sistem transportasi di Jakarta,” kata JK saat memberikan sambutan di hadapan para peserta INKINDO di Istana Wapres, Merdeka Selatan, Jumat (11/1/2019).

Sebab itu, para konsultan harus terus memahami teknologi. JK mencontohkan pembangunan LRT Jabodetabek dengan elevated yang hanya berada di samping jalan tol. Menurut JK, model pembangunan seperti itu tidak efisien. 

“Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?,” ucap JK.

Menurutnya, di sejumlah negara, pembangunan LRT tidak di bangun bersebelahan dengan jalan tol. Pembangunan jalur layang justru akan membuat biaya semakin membengkak.

“Biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Tapi bangunnya gitu. Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya 500 miliar per kilometer,” kata JK.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pasukan Oranye hingga TNI Dikerahkan Atasi Banjir Jatipadang Akibat Tanggul Jebol

Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 20 petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi jebolnya tanggul Kali Pulo di kelurahan Jatipadang, Jakarta Selatan pada Minggu (13/1/2019) malam.

“Dari pasukan biru (jajaran Sudin SDA Jaksel) ada 20 anggota, dan dibantu anggota PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) Kelurahan Jatipadang, juga dari jajaran TNI,” kata Holi saat dihubungi.

Dia menjelaskan, tanggul mengalami jebol sekitar pukul 18.30 WIB. Ketinggian air saat ini mencapai 50 hingga 60 centimeter dan  merendam 2 wilayah rukun tetangga (RT).

“Yang terendam RT 003 dan RT 004 di RW 006 Kelurahan Jatipadang,” ucap Holi seperti dilansir dari Antara.  

Untuk mengatasinya, petugas memasang crucuk, (struktur tiang-tiang kayu dolken) serta menimbun karung-karung pasir untuk menahan laju air Kali Pulo.

“Kami sudah memasang crucuk dolken, dan menimbun karung-karung pasir untuk menjadi penahan sementara,” kata Holi.

 

2 dari 2 halaman

Langganan Jebol

Sementara ini, pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan belum ada warga yang mengungsi akibat jebolnya tanggung itu.

Tanggul di Kali Pulo beberapa kali mengalami jebol. terakhir tanggul jebol terjadi di era awal kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan pada 2017.

Untuk mengatasi masalah itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan sempat berencana memperkuat tanggul dan memperlebar Kali Pulo.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Tanggu di Jatipadang Jaksel Jebol Lagi, 2 Wilayah RT Terendam Banjir

Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak dua wilayah Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diterjang banjir setinggi 50-60 centimeter. Banjir terjadi tanggul Kali Pulo yang jebol pada Minggu malam.

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi (BPBD) DKI Jakarta mencatat air merendam RT003 dan 004 di wilayah Rukun Warga (RW) 006.

Dikedua area itu, BPBD DKI Jakarta menyebutkan terendam air Kali Pulo sekitar pukul 18.30 WIB.

“Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa ataupun luka-luka akibat insiden tersebut,” ucap BPBD dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/1/2019). 

Selain itu, pihak BPBD DKI Jakarta menyatakan belum menerima laporan mengenai warga sekitar kejadian yang mengungsi akibat banjir di Jatipadang.

Tanggul di Kali Pulo sebelumnya pernah jebol pada 2017. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan  sempat berencana memperkuat tanggul dan memperlebar saluran sungai tersebut.

 

 

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

3 Ucapan Ustaz Arifin Ilham Usai Dijenguk Jokowi Hingga Sandiaga

Liputan6.com, Jakarta – Ustaz Arifin Ilham sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Namun, pada Kamis, 10 Januari 2019, ia dirujuk ke rumah sakit di Penang, Malaysia.

Ketika masih dirawat di RSCM, Ustaz Arifin Ilham sempat dijenguk oleh tokoh-tokoh penting. Mulai dari pejabat publik hingga calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Mereka antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, Ma’ruf Amin, dan Sandiaga Uno. Kedatangan mereka dalam waktu yang berbeda-beda.

Dimulai dari Anies Baswedan, Ma’ruf Amin, Sandiaga Uno, Jokowi, dan terakhir Prabowo Subianto.

Anak dari Arifin Ilham, Muhammad Alvin Faiz di akun Instagram @alvin_411 mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut. Lima foto pun dipajangnya dalam unggahan itu.

Berikut 3 ucapan Ustaz Arifin Ilham yang disampaikan melalui sang anak, Alvin Faiz dihimpun dari Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Sang Ayah Senang

Alvin Faiz memajang foto ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, Ma’ruf Amin, dan Sandiaga Uno datang menjenguk sang ayah, Ustaz Arifin Ilham.

Ada kalimat dari Arifin Ilham untuk postingan tersebut.

“Abi senang nak, ada hikmah di balik sakitnya abi, sejenak kita semua melupakan perbedaan dan semua berdoa untuk kesembuhan abi. Semoga seterusnya kita bisa seperti ini, tidak hanya sekarang, amiin,” tulis Alvin mengutip ucapan Arifin Ilham, Kamis 10 Januari 2019.

3 dari 5 halaman

2. Akrab dengan Jokowi

Alvin memention instagram @jokowi saat membahas komentar netizen yang membicarakan momen jengukan presiden ke ayahnya yang sakit.

“Ada yang bilang abi saya selama ini benci Pak Jokowi, padahal mereka gak ada bukti. Ada yang bilang Pak Jokowi hatinya sangat baik karena masih mau menjenguk abi saya yang selama ini menghina dan mencaci maki Pak Jokowi. Sekali lagi, gak ada buktinya,” kata Alvin.

Dia menyampaikan, masyarakat perlu tahu bahwa Arifin Ilham sebenarnya sudah lama akrab dengan Presiden Jokowi. Meskipun berbeda pandangan dan pendapat, tidak menghalangi keduanya dan siapa pun untuk saling menyayangi dan menghormati.

“Saya masih ingat betul beberapa waktu lalu abi bilang langsung ke saya, kalau abi itu akrab dan dekat dengan Pak Jokowi. Abi juga bilang siapapun presidennya, kita harus tetap hormati dan taati, jika ada salah, ingatkan dengan cara yang baik dan tidak melewati batas,” lanjut Alvin.

4 dari 5 halaman

3. Ucapan Terima Kasih

Alvin berharap masyarakat juga sadar dengan dinamika berdemokrasi. Jangan sampai perbedaan pandangan politik membuat pribadi menjadi bodoh dan lupa bahwa seluruhnya sama-sama rakyat Indonesia dan sejalan menginginkan yang terbaik untuk NKRI.

“Saya selaku anak Abi @kh_m_arifin_ilham Mengucapkan terimakasih atas doa dan waktunya, semoga Allah membalas kebaikan bapak, dan semoga Abi saya disehatkan kembali, aamiin,” katanya.

“Siapapun pilihan kita nanti, jangan lupakan kalo kita sama2 ingin yang terbaik untuk negeri tercinta ini. #2019IndonesiaBersatu #IndahnyaPersatuan,” tutup Alvin.

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

MUI Kritisi Pemprov DKI Wajibkan Nikah Punya Sertifikat Layak Kawin

Jakarta – Pemprov DKI mewajibkan calon pengantin memiliki ‘Sertifikat Layak Kawin’ yang tujuannya untuk mencegah berbagai masalah kesehatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai kebijakan tersebut harus dikaji lagi sesuai kebutuhan masyarakat.

“Menanggapi berkenaan dengan sertifikasi, ide awalnya bagus tetapi harus lebih jeli. Pertama, setiap orang menikah itu punya anak dan syarat sahnya menikah itu juga tak harus mampu untuk melahirkan. Syarat sahnya nikah, laki-perempuan mampu menjalankan hubungan sebagai suami istri,” kata Ketua Dewan Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Cholil Nafis, saat dihubungi, Sabtu (12/1/2019).

Sertifikat Layak Kawin itu didapat calon pengantin setelah melakukan serangkaian pemeriksaan medis sebelum sah menjadi suami istri. Kebijakan itu tertulis dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

Peraturan itu dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan sejak akhir 2017 dan diterapkan mulai awal tahun 2018. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any mengatakan program ini sangat baik dijalankan karena setiap anak yang dilahirkan bisa menjadi generasi penerus yang sehat dengan berawal dari kedua orang tuanya.

Menanggapi hal itu, Cholil melihatnya kebijakan tersebut tak perlu dikaitkan ke kondisi anak. Sebab menurutnya, pernikahan yang sah juga tak mewajibkan untuk memiliki anak.

“Soal punya anak dan tidak punya anak itu bukan kewajiban atau syarat dalam pernikahan. Kalau dia punya penyakit lalu khawatir menularkan tidak dilarang menikahnya, tapi dilarang untuk hamil, umpanya karena dikhawatirkan menurut dokter akan berbahaya. Tapi menikahnya ketika menemukan orang yang sama-sama penderita penyakit yang sama, lalu dia melakukan pernikahan kan tidak harus punya anak, oleh karena itu perlu disempurnakan sertifikat menikah itu,” paparnya.

Cholil menyarankan kebijakan tersebut untuk dilihat kembali efektifitasnya ke masyarakat. Sebab apabila tidak mengikat dengan masyarakat, peraturan yang dikeluarkan Anies hanya sia-sia.

“Kedua adalah konsistensinya bagaimana aturan itu efektif, sekiranya aturan tidak bisa efeketif, tidak bisa dijalankan masyarakat, tak mengikat pada masyarakat, maka peraturan itu hanya sia sia. Ketiga peraturan harus berdasarkan kebutuhan publik, mengatur demi kesempurnaan,” paparnya.

“Oleh karena itu dalam perkawinan tidak lepas dari hukum Islam, Islam tak pernah melarang orang menikah karena punya penyakit selama ia mampu menjalankan kehidupan berkeluarga dalam suami istri. Yang kedua tidak setiap menikah itu wajib punya anak, sehingga tak menjadi alasan tdak boleh menikah karena takut punya anak yang lemah,” lanjut Cholil.

(idn/hri) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemprov DKI Kirim Draf Revisi ‘Perda Becak’ ke DPRD DKI

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah mengirimkan draf revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Revisi Perda itu berisi legalisasi becak untuk mengaspal di Jakarta.

“Draf Perda perubahan sudah dikirim ke DPRD, selanjutnya kewenangan untuk membahas dan menjadwalkan pembahasan ada di DPRD,” kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, kepada detikcom, Sabtu (12/1/2019).

Adapun Sekretaris Dewan DPRD DKI Muhammad Yuliadi, dihubungi terpisah, menyatakan draf tersebut sudah diterima Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Alur penyerahan draf tersebut berawal dari Pemprov DKI ke Sekretariat Dewan, dilanjutkan ke Ketua DPRD DKI, kemudian baru diserahkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD.
“Masih di Ketua,” kata Yuliadi.

Sebelumnya, ada 18 rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2019. Namun tak ada revisi ‘Perda becak’ dalam Prolegda 2019 itu.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI, Merry Hotma, menyatakan revisi ‘Perda becak’ itu bisa saja masuk ke Prolegda 2019 dan menjadi salah satu pembahasan tahun ini. “Sesuai aturan, itu bisa ketika memang itu dianggap mendesak dan untuk kepentingan publik,” kata Merry dihubungi terpisah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sebagian rancangan peraturan membutuhkan pembahasan yang lebih matang dengan DPRD DKI. Dia tak khawatir dengan tidak masuknya Perda becak itu ke Prolegda 2019.

“Nggak apa-apa, nanti bisa diusulkan,” kata Anies pada 30 November 2018 lalu.

Peraturan soal becak selama dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ada pada Pasal 29, isinya adalah larangan membuat, hingga mengoperasikan becak. Pada Pasal 62 diatur bahwa yang merakit, menjual, hingga memasukkan becak bakal kena pidana kurungan 20 hari sampai 90 hari, atau denda Rp 5 juta sampai Rp 30 juta.

Pihak yang mengoperasikan dan menyimpan becak bakal dikenakan pidana kurungan 10 hari hingga 30 hari, atau denda Rp 250 ribu sampai Rp 5 juta.
(dnu/dnu)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Akan Buat Aturan Larang PNS DKI Parkir di Gedung DPRD

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana melarang pegawai lingkungan Pemprov DKI Jakarta memarkirkan kendaraannya di gedung DPRD DKI Jakarta.

Lokasi parkir di DPRD DKI, kata Anies, hanya khusus para anggota DPRD dan pegawainya. Balaikota DKI Jakarta dan DPRD DKI memang berada dalam satu kawasan.

“Parkir itu khusus untuk anggota Dewan dan staf yang di situ,” kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Karena hal itu, Anies Berencana membuat aturan larangan pegawai Pemprov DKI memarkirkan kendaraannya di gedung DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya, banyak pegawai parkir di Lapangan IRTI kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Akan tetapi mulai Januari 2019, Anies mencabut subsidi tarif parkir. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan PNS DKI Jakarta harus mengeluarkan tarif lebih tinggi usai pencabutan subsidi parkir di lapangan IRTI Monas.

Kebijakan itu malah membuat PNS DKI memindahkan lokasi parkir kendaraan ke Gedung DPRD DKI. Di sana tak ada pungutan biaya parkir, alias gratis. 

Kini Anies juga akan menata aturan parkir di DPRD bagi PNS DKI. 

Top 3 News: Jokowi Kaget Dengar Gaji Guru Rp 300 Ribu Per Bulan

Liputan6.com, Jakarta – Dalam Top 3 News hari ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kaget begitu mendengar gaji guru yang belum tersertifikasi cuma Rp 300 ribu-Rp 400 ribu per bulan. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di Istana Negara Jakarta.

Mengetahui hal ini, Jokowi berjanji dirinya akan segera mencari solusinya. Salah satunya melalui inpassing dan sertifikasi guru.

Inpassing merupakan penyesuaian angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional Guru pegawai negeri sipil.

Sementara itu, di sela-sela kesibukannya, Wakil Presiden Jusuf Kall (JK) bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di rumah dinasnya. Dalam kesempatan tersebut JK menyoroti penggunaan teknologi di dalam sistem transportasi di Jakarta.

Salah satunya soal pembangunan Light Rail Transit (LRT) ke arah Bogor dengan jalur layang. Tidak hanya soal biaya yang semakin membengkak, menurut JK tidak seharusnya LRT dibangun di samping jalan tol.

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Jumar, 11 Januari 2019: