Anies Tepis Rotasi Jabatan Politis, NasDem DKI: Dia Kan Pejabat Politik

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak kebijakan rotasi jabatan disebut politis. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menganggap hal tersebut tidak tepat karena menganggap Anies sebagai gubernur melalui proses politik.

“Sudahlah Pak Anies kadang-kadang juga aneh. Ya semuanya politis lah, dia kan pejabat poltik. Dia kan mengeluarkan kebijakan berstatemen kan itu semua poltis. Jadi gimana sih ngerti atau kagak,” kata Bestari kepada detikcom, Jumat (8/3/2019).

Bestari mengatakan Anies menjabat sebagai gubernur berbeda dengan TNI atau Polri yang merupakan pejabat karir. Dia menilai semua kebijakan Anies berhubungan dengan politik.

“Emang dia pejabat politik atau pejabat politik atau karir? Segala macam kegiatan, itu kegiatan politis. Udah pasti politis, Jawab saja, ‘saya kan memang pejabat politik’,” sebut Bestari.

Bestari sendiri setuju adanya pansus jual-beli jabatan jika memang ditemukan fakta di lapangan. Dia berjanji akan turun langsung untuk ikut dalam pansus tersebut.

“Kita lihat nanti kan masuk ke fraksi. Kalau misal ini jadi, nanti saya akan turun,” ucapnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta saat ini sedang mengkaji pembentukan pansus untuk menyelidiki dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Anies meminta agar para anggota dewan tidak berpikir politis terkait kebijakan rotasi jabatan.

“Ya, dewan boleh melakukan apa saja yang memang menjadi wewenangnya. Kita hargai dan kita pun juga menjalankan proses itu dengan mengikuti tata kelola yang benar, yang baik, dan saya malah mengajak kepada semua, jangan mengikuti cara berpikir politis dalam setiap pergantian di birokrasi,” ujar Anies di Jalan RS Fatmawati di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).

Dia pun membantah tuduhan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang menyebut rotasi jabatan itu mengandung unsur politis. Anies menilai orang yang menganggap rotasi ini politis adalah politisi saja.

“Ini berbeda dengan politisi yang ganti-ganti orang di partai. Kalau politisi ganti-ganti orang di partai ya, karena ada afiliasi. Orang yang terbiasa mengganti orang karena kepentingan, melihat pergantian karena proses rotasi dan mutasi yang normal jadi berpikirnya politis,” katanya.

(fdu/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *