Anies dan KSPI yang Tak Pernah Sepakat Soal UMP

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tidak sepakat dengan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp 3,9 juta yang ditetapkan Gubernur DKI Anies Baswedan. Tahun lalu, Said Iqbal juga tak sepakat UMP 2018 yang ditetapkan Anies.

Pemprov DKI Jakarta Hari ini mengumumkan UMP 2019 Rp 3.940.973. Angka tersebut naik 8,03 persen dari tahun sebelumnya.

“Jadi besaran UMP DKI, sesuai dengan pergub sebesar Rp 3.940.973,096. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga Jakarta menjadi kota maju dan bahagia warganya dengan UMP sebesar itu,” kata Plh Gubernur DKI Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).

Saefullah mengatakan angka tersebut sudah mengakomodasi usulan semua pihak. Buruh juga mendapat kartu pekerja yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi dan subsidi bahan pangan melalui JakGrosir.

Menurut Said Iqbal, upah sebesar Rp 3,9 juta untuk hidup di Jakarta tidak layak. Menurutnya, kebutuhan buruh dalam 1 bulan adalah sebagai berikut: Makan 3 kali sehari membutuhkan Rp 45.000, maka dalam 30 hari, total Rp 1,35 juta, sewa rumah, biaya listrik, dan air dalam 1 bulan Rp 1,3 juta, dan transportasi membutuhkan biaya Rp 500.000.

“Dari tiga item tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp 3.150.000. Ini adalah biaya tetap yang tidak bisa diotak-atik,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis.

Karena itu, lanjutnya, buruh mengusulkan UMP 2019 sebesar 4,2 juta. Nilai itu disebutnya berasal dari hasil survei pasar mengenai kebutuhan hidup layak (KHL) yang disepakati oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jakarta yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, pekerja (tripartit) sebesar Rp 3,9 juta.

Tahun lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta. UMP DKI 2018 jadi sebesar Rp 3.648.035.

“Kita menentukan kenaikan UMP di Jakarta untuk tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035 yang sebelumnya Rp 3.335.000,” kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (1/11/2017).

UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3,648 juta itu lebih rendah dari tuntutan golongan buruh, yakni Rp 3,917 juta. KSPI pun mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Sandiaga Uno.

“Buruh Jakarta menolak UMP DKI Jakarta tahun 2018 dan tetap menuntut UMP 2018 sebesar Rp 3,9 juta. Bahkan buruh sudah menyampaikan ke Wakil Gubernur Sandiaga Uno, bahwa nilai kompromi yang ditawarkan buruh adalah Rp 3,75 juta, naik sekitar 13,9%, agar bisa secara bertahap upah buruh Jakarta mengejar ketertinggalan dengan upah buruh Bekasi, Karawang, Vietnam,dan Malaysia,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2017).

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Koalisi Buruh Jakarta sempat menemui Wagub DKI Sandiaga Uno pada Rabu (29/11/2017). Mereka meminta revisi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2018.

Pada akhirnya, UMP DKI Jakarta 2018 tetap Rp 3,648 juta. Anies menandatangani revisi Pergub tentang UMP tahun 2018, dengan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035.

Saat ditanya apakah besaran UMP tersebut sudah final, Wagub DKI Sandiaga Uno enggan menjawabnya secara gamblang. Sandiaga hanya mengaku telah menyampaikan kepada para buruh bahwa besaran UMP telah ditetapkan sesuai dengan yang diumumkan pada tanggal 1 November.

“Kemarin teman-teman (serikat pekerja) sudah datang memberikan masukan-masukan. Kami sampaikan, kami sudah menetapkan UMP seperti yang diumumkan,” kata Sandi, usai menghadiri cara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami Nurul Falah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (3/12/2017).
(idh/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *