Temuan Baru Penyelewengan Carlos Ghosn

Liputan6.com, Jakarta Bukti-bukti baru kembali bermuculan menyangkut kasus Carlos Ghosn. Tim investigasi Nissan dan Mitsubishi merilis hasil kerja mereka.

Dilansir dari Paultan.org, mantan bos aliansi Renault-Mitsubishi-Nissan itu terbukti menerima pembayaran kompensasi kontrak yang tidak sewajarnya dari Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV), mencapai EUR7.822.206,12 atau sekitar Rp126 miliaran (Kurs EUR1 = Rp16.184).

NMBV merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh Nissan dan Mitsubishi Motors pada Juni 2017. Di perusahaan yang berbasis di Belanda tersebut, Ghosn menempati jabatan direktur.

Dari investigasi tersebut juga terbukti Ghosn tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota dewan lainnya, yaitu CEO Nissan Hiroto Saikawa dan CEO Mitsubishi Motors Osamu Masuko dalam pembuatan kontrak dirinya.

Tidak hanya itu, menurut tim investigasi gabungan tersebut, seharusnya Carlos Ghosn terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota dewan lainnya dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kontrak kerja dan kompensasi direktur. Sementara untuk anggota dewan lainnya yaitu Saikawa dan Masuko dilaporkan tidak menerima kompensasi atau pembayaran lain dari NMBV.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Dalam penyelidikan tersebut, tim investigasi juga memastikan bahwa setelah pengumuman pembentukan aliansi strategis antara Nissan dan Mitubishi Motors pada 2016, Ghosn, mantan wakil direktur Greg Kelly dan lainnya terbukti mulai menjajaki kemungkinan membayar kompensasi kepada Carlos Ghosn secara rahasia melalui perusahaan patungan tersebut.

Nissan mengungkapkan pandangannya terkait pembayaran yang diterima Ghosn dari NMBV adalah sebab akibat dari kesalahan, dan mereka saat ini sedang mencari cara untuk kembali bersaing di pasar mobil dunia.

Sumber: Otosia.com

Ma’ruf Amin Akui Pernah Usulkan Pembebasan Baasyir Lewat Grasi

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin membenarkan pernah mengusulkan agar pemerintah membebaskan Abu Bakar Baasyir yang dipenjara karena kasus terorisme.

“Betul, memang saya pernah mengusulkan. Cuma pada waktu itu, secara teknis masih akan ditempuh grasi. Tapi keluarganya tidak mau meminta grasi, sehingga sulit untuk dibebaskan. Tapi kemudian sekarang sudah ditemukan lagi alasannya, yaitu demi kemanusiaan,” ucap Ma’ruf usai melakukan silaturahmi dengan ulama se-Bandung Raya, di Pondok Pesantren Riyadlul Huda Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (20/1/2019).

Dia bersyukur dengan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membebaskan Baasyir. Apalagi, narapidana kasus teroris itu sudah lanjut usia.

“Ya saya bersyukur sekali itu. Karena memang saya bilang beliau sudah tua, sudah uzur kan seharusnya memang bisa dibebaskan,” ungkap Ma’ruf.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dilakukan demi alasan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

“Yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya Beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan,” kata Jokowi usai meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jumat 18 Januari 2019.

Presiden yang menugaskan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk mengupayakan pembebasan Baasyir juga membenarkan bahwa kondisi kesehatan Baasyir yang menurun menjadi pertimbangan utama. Meski begitu, ia menegaskan ada banyak pertimbangan lain yang diperhatikan.

“Iya, termasuk kondisi kesehatan, masuk dalam pertimbangan itu. Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” ujar Jokowi seperti dikutip Antara.

Kepala Negara mengatakan, keputusan untuk membebaskan Baasyir tidak muncul tiba-tiba atau melalui pertimbangan yang singkat.

“Sudah pertimbangan lama. Sudah sejak awal tahun yang lalu. Pertimbangan lama Kapolri, kita, Menko Polhukam, dan dengan pakar-pakar. Terakhir dengan Pak Prof Yusril Ihza Mahendra,” jelas Jokowi.

2 dari 3 halaman

Bebas Pekan Depan?

Anggota Tim Pengacara Muslim, Mahendra Datta mengatakan, Abu Bakar Baasyir akan bebas pada pekan depan. Perkiraan waktu itu disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, sebagai utusan Presiden Jokowi, kepada TPM.

“Insyaallah menurut janji Yusril atau Presiden, dalam waktu minggu depan. Caranya belum disampaikan, berbagai cara wewenang pemerintah,” kata Mahendra dalam jumpa pers di kantornya, Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, Abu Bakar Baasyir bisa kembali menghirup udara bebas berkat perjuangan panjang. Sejak tiga tahun lalu, Mahendra dan tim kerap bersurat kepada Menhan Ryamizard.

“Kami tiga tahun lalu sudah berkirim surat, ditanggapi Menhan Ryamizard bahwa dia mendukung pembebasan Baasyir,” ujar Mahendra.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Edy Rahmayadi Tinggalkan PSSI demi Kebaikan Bangsa

Liputan6.com, Bali – Edy Rahmayadi memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Menurutnya, langkah itu merupakan keputusan terbaik untuk sepak bola dan bangsa Indonesia.

“Tidak ada yang menekan saya untuk mundur. Ini adalah keputusan yang terbaik untuk bangsa,” ujar Edy usai menyampaikan pidato pengunduran dirinya dalam kongres tahunan PSSI di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (20/1/2019), dikutip dari Antara.

Menurut mantan Pangkostrad itu, memimpin PSSI menjadi tantangan paling sulit yang dihadapi dalam hidupnya.

Dia mengakui dalam beberapa hal dirinya gagal membawa PSSI menjadi lebih baik sejak memimpin tahun 2016.

“Sudah dilarang mengatur skor, terjadi pengaturan skor. Ada perkelahian juga. Itu kan berarti saya gagal. Jangan sampai karena satu atau dua orang PSSI terganggu. Mari kita doakan pemimpin berikutnya lebih jaya,” tutur Edy yang juga Gubernur Sumatera Utara itu.

2 dari 3 halaman

Minta Maaf

Karena itu, dia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terutama pencinta sepak nasional atas semua kekurangannya selama memimpin PSSI.

“Saya mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata saya yang tak tepat, apabila ada perbuatan-perbuatan kurang baik, saya manusia biasa. Saya berusaha berbuat yang terbaik. tapi inilah kemampuan saya. Bersatu kalian, besarkan PSSI kita,” tutur Edy Rahmayadi.

Dengan mundurnya Edy, pucuk organisasi PSSI untuk sementara dijabat oleh Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono.

Joko bisa saja saja memimpin sampai tahun 2020, tahun berakhirnya era kepengurusan yang dilantik tahun 2016. 

3 dari 3 halaman

Bila Ditolak Voters

Namun, jika para pemilik suara (voters) meminta untuk segera melakukan pergantian ketua umum, mekanisme yang dilakukan adalah melalui kongres luar biasa (KLB).

Regulasi tersebut diterangkan dalam pasal 30 Statuta PSSI. Di sana tertulis, KLB bisa digelar jika 50 persen atau 2/3 delegasi membuat permohonan tertulis untuk itu.

KLB akan diadakan oleh komite eksekutif PSSI tiga bulan setelah permintaan resmi itu diterima. Seandainya tidak juga digelar, anggota dapat melangsungkan kongres sendiri atau bisa pula meminta bantuan FIFA. (ant)

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kubu Prabowo Sudah Jelaskan Persekusi Nelayan, TKN Jokowi Tetap Tuding Hoax

Jakarta – Cerita cawapres Sandiaga Uno soal adanya nelayan di Karawang yang dipersekusi berbuntut panjang. Meski sudah sudah diklarifikasi timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin tetap menuding hoax.

“Pernyataan Sandiaga Uno tersebut ternyata dibantah oleh Bupati Kerawang, yakni Cellica Nurrachadiana yang mengatakan bahwa pernyataan Sandiaga Uno tentang persekusi dan kriminalisasi nelayan yang bernama Najib tersebut adalah tidak benar dan sangat menyesatkan, bahkan Najib sendiri bukanlah nelayan maupun anggota kelompok nelayan di Karawang,” kata Anggota TKN Inas Nasrullah Zubir dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Seperti dilansir Antara, pernyataan Cellica yang membantah Sandiaga disampaikan pada Jumat (18/1) lalu. Cellica menegaskan bahwa aksi persekusi nelayan di Pantai Pasir Putih, Cimalaya tidak benar. Sementara itu, Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya menyatakan Najib, nelayan yang disebut Sandiaga memang pernah melaporkan kasus penganiayaan ke Polsek Cimalaya.

Sementara itu, Slamet mengatakan Najib statusnya sebagai terlapor dalam kasus penambangan pasir dan penebangan pohon mangrove di Cimalaya. Polisi juga sudah melakukan pemanggilan kepada Najib, tapi yang bersangkutan belum memenuhi panggilan polisi tersebut.

“Sekali saya tegaskan, tidak ada aksi persekusi. Tidak ada juga kriminalisasi. Kalau yang dikaitkan dengan Najib, saat ini kami masih menangani kasusnya, dan penanganannya ditangani secara profesional,” kata Slamet seperti dilansir Antara.

Kembali ke Inas. Ketua DPP Hanura itu menyebut Sandiaga mengolah cerita Najib menjadi hoax untuk menyudutkan pemerintah. Serangan Sandiaga itu dinilai Inas merugikan partai koalisinya sendiri, karena Bupati Karawang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, Kabupaten Karawang.

“Upaya hantem kromo Sandiaga Uno dalam memproduksi hoax, tidak lagi memandang lawan atau kawan sehingga seringkali merugikan partai-partai koalisi di kubu Prabowo Sandi, tapi sayangnya Sandiaga Uno tidak perduli kepada eksistensi partai-partai pendukungnya menjelang pileg dan pilpres 2019 ini, karena yang penting bagi dia adalah meraih kemenangan dengan segala cara,” tuturnya.

Sebelumnya, Kubu Prabowo-Sandiaga sudah membeberkan kasus nelayan di Karawang yang disebut dipersekusi. Advokat Senopati 08 PPRI yang menyatakan diri sebagai penasihat hukum Nazibulloh (Najib) memberikan klarifikasi melalui konferensi pers yang difasilitasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Advokat Senopati 08 PPRI menyatakan peristiwa persekusi itu benar-benar terjadi dan sudah dilaporkan ke kepolisian pada 27 September 2018, dengan bukti nomor laporan polisi LP/B-101/IX/2018/Jabar/Res.Krw/Sek.Cma dan surat tanda bukti laporan (STBL) nomor STBL/B101/IX/2018/Sek.Cma. Soal pemukulan yang diakui dialaminya, Najib menyatakan tak tahu alasan jelasnya.

“Yang dialami saudara Nazibulloh, warga masyarakat nelayan Pasir Putih, Cilamaya dalam dugaan tindak pidana penganiayaan atau persekusi itu dilontarkan dalam debat. Esok harinya beberapa media nasional dan lokal membantah apa yang dinyatakan cawapres nomor 02, itu disebut hoax atau berita tidak benar,” kata Ketua Umum Advokat Senopati 08 PPRI Zaenal Abidin .

Dalam konferensi pers itu, Najib juga angkat bicara melalui sambungan telepon. Najib mengatakan tak tahu mengapa dianiaya.

“Saya nggak tahu alasannya dipukul. Alasannya pasirnya nggak boleh dipindah aja. (Dipukul) di muka sama di belakang dan tangan itu terkilir dipelintir. Yang mukul satu (orang), yang megangin satu,” ujarnya dalam sambungan telepon di acara konferensi pers di Posko Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1).

Najib mengaku memang belum terdaftar sebagai petani mangrove binaan Pemkab Karawang. Selain sebagai petani mangrove, ia juga berprofesi sebagai nelayan.

“Memang dari dulu kami itu kelompok tapi nggak diakuin karena ada kelompok pengawas masyarakat. Kami nggak tahu gimana cara bikin kelompok yang resmi,” tutur Najib.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Teganya PNS Kemenag Korupsi Dana Rehab Masjid Terdampak Gempa NTB

Mataram – Polisi membongkar jejaring mafia pungli di Kanwil Kemenag, Mataram, NTB. Yang lebih memilukan, mereka mengorupsi dana rehab masjid yang terdampak gempa NTB.

“Sudah kita tetapkan tiga orang tersangka, yakni BA, IK, dan SL. SL merupakan Kasubag Kepegawaian di Kemenag Provinsi NTB,” kata Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (18/1/2019).

Bagaimana struktur kejahatannya?

“SL menyuruh IK dan IK di samping mengambil sendiri juga menyuruh BA. IK memberikan uang hasil pidana kepada SL,” jelasnya.

Mereka mengutip dana rehab masjid di 13 wilayah. Yaitu 4 masjid di Gunungsari, 4 masjid di Lingsar dan 5 masjid di Batu Layar. Dari pungli itu, mereka mendapatkan lebih dari Rp 100 juta.

“Sangat prihatin. Perihatin dalam arti yang luas. Kita sangat terpukul rasanya dalam permasalahan ini. Saya ndak enak makan, kami ndak enak makan. Kalau ndak OTT sih mungkin masih disembunyi-sembunyikan. Tapi karena di-OTT ini,” ucap Kakanwil Kemenag Manaram, H Nasruddin mengomentari perilaku bawahannya.

Gurita korupsi di Kemenag tidak hanya di level bawah. Di pucuk pimpinan, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sedang menjalani hukuman di LP Sukamiskin.

Kasus lain yang mencengangkan yaitu Pengadaan Alquran di Kementerian Agama yang dikorupsi ini ada pada APBNP 2011 dan APBN 2012. Kasus bermula saat Kemenag mempunyai dana Rp 22,855 miliar untuk pengadaan penggandaan kitab suci Al-Quran tahun 2011 di Ditjen Bimas Islam. Ada anggota Banggar DPR kala itu, Zulkarnaen Djabar, yang bermain dalam proyek pengadaan Alquran. Ada pula nama Fahd A Rafiq dan Dendy Prasetya yang menjadi perantara proyek ini.

Pada 28 September 2017, Fahd divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Fahd terbukti menerima suap Rp 3,411 miliar.

Adapun pasangan bapak-anak Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia, meski sempat banding atas vonis hakim, namun toh akhirnya banding mereka ditolak. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada 30 Mei 2013 menghukum Zulkarnaen Djabar 15 tahun penjara, denda Rp 300 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 5,745 miliar. Sedangkan Dendy Prasetia dihukum 8 tahun penjara denda Rp 300 juta dan uang pengganti Rp 5,745 miliar. Mereka terbukti menggunakan jabatannya sebagai anggota DPR untuk mengintervensi pejabat Kemenag guna memenangkan perusahaan tertentu sebagai pelaksana proyek Alquran dan laboratorium.

Pada 2017, Kejati Jakarta juga mengusut rapat fiktif. Laporan keuangan menyebut digelar rapat di hotel, tapi faktanya di kantor. Padahal, uang sudah mengucur.

Pada 2011, Kementerian Agama menduduki peringkat terbawah dalam indeks integritas dari 22 instansi pusat yang diteliti oleh KPK. Pada 18 November 2014, KPK juga merilis survei serupa. Lagi-lagi Kemenag mendapatkan rapor merah. Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama menjadi sorotan negatif kala itu. Survei itu dilakukan tertutup dengan kuesioner serta wawancara mendalam. Ada 26 unit yang mendapat nilai di atas rata-rata yaitu 72. Sementara di bawahnya ada 14 unit dan 2 unit yaitu di Kemenag dan Kemenhub berada di bawah rata-rata.

Berbagai kasus yang membelit Kemenag membuat legislator Arteria Dahlan tak kuasa menahan emosinya dala rapat dengat pendapat (RDP) di Komisi III DPR.

“Yang dicari jangan kayak tadi bapak lakukan inventarisasi, pencegahannya, Pak. Ini Kementerian Agama bangsat, Pak, semuanya, Pak!” ucap Arteria di Ruang Rapat Komisi III, Rabu (28/3/2018) kemarin.

Atas hal itu, Menag Lukman Hakim menyatakan banyak pejabat di Kemenag marah karena diksi umpatan yang digunakan Arteria.Menag Lukman menyarankan agar Arteria meminta maaf.

“Saran saya, agar tak menimbulkan permasalahan yang makin rumit, sebaiknya yang bersangkutan bersedia menyampaikan permohonan maaf atas ungkapannya itu,” kata Lukman, beberapa saat tadi.

Atas umpatan itu, Arteria meminta maaf.
(asp/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Robot Lucu Ini Berkeliling di Supermarket untuk Bantu Layani Pembeli

JakartaSupermarket ini hadirkan robot canggih berbentuk unik. Robot itu bertugas sebagai asisten staf yang membantu para pelanggan yang berbelanja.

Penggunaan robot canggih dalam dunia kuliner agaknya sudah biasa. Biasanya robot dijadikan pengganti chef hingga pramusaji.

Tapi di supermarket ini, robot canggih justru digunakan untuk mengawasi para pelanggan yang berbelanja. Sehingga pelanggan yang kesulitan dapat segera mendapat bantuan.

Robot Lucu Ini Berkeliling di Supermarket untuk Bantu Layani PembeliFoto: Istimewa

Giant Food Store, jadi salah satu supermarket populer di wilayah Pennsylvania, Maryland, Virginia, dan West Virginia. Supermarket ini jadi satu satunya supermarket yang memiliki robot asisten canggih bernama Marty di AS.

Sebanyak 172 cabangnya akan dilengkapi dengan satu buah Marty. Kehadiran Marty tidak begitu saja menggantikan semua pekerjaan para pekerja di supermarket.

Baca juga: Keren! Ini Restoran Hotpot Robot Pertama di Dunia

Robot Lucu Ini Berkeliling di Supermarket untuk Bantu Layani PembeliFoto: Istimewa

Namun Marty bertugas mengawasi dan memberi sinyal adanya hal-hal tak diinginkan yang mengancam pelanggan. Robot canggih itu juga bisa melihat barang yang jatuh dan memberitahu pelanggan secara langsung ataupun lewat pengumuman publik di supermarket. Sehingga karyawan yang bertugas bisa membersihkan barang yang berjatuhan maupun tumpah.

“Marty tidak menggantikan pekerja kami. Sebaliknya, ia memungkinkan anggota tim kami untuk menghabiskan lebih banyak waktu terlibat dan membantu pelanggan yang ada,” ungkap Ashley Flower selaku juru bicara Giant pada Popular Mechanics (15/1).

Tak sama seperti robot lainnya, Marty punya tampilan yang unik. Pasalnya Marty punya ‘googly eyes’ alias mata palsu yang sering digunakan sebagai mata boneka.

Robot Lucu Ini Berkeliling di Supermarket untuk Bantu Layani PembeliFoto: Istimewa

Sebenarnya ini bukan kali pertama Marty hadir di supermarket. Sebab perusahaan yang membawahi Giant, Ahold Delhaize USA yang berbasis di Belanda sudah lebih dulu menggunakan Marty.

Perusahaan itu juga membawahi Martin’s and Stop & Shop. Saat ini, sudah ada sebanyak 500 Marty yang membantu para pekerja Martin’s and Stop & Shop.

Marty sendiri dibuat oleh Brain Corp, perusahaan teknologi yang juga membuat robot janitor untuk Walmart.

Baca juga: Canggih! Ini 7 Robot yang Hadir di Industri Kuliner (dwa/lus)

Parlemen Jerman Berupaya Halangi Arus Imigran dari 4 Negara Ini

Liputan6.com, Berlin – Para anggota parlemen Jerman telah menyetujui rencana pemerintah setempat untuk menetapkan status aman kepada Georgia dan tiga negara di Afrika Utara negara.

Hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk menekan laju kedatangan imigran dari keempat negara tersebut, sekaligus merampingkan proses penanganan permohonan suaka, demikian sebagaimana dikutip dari VOA Indonesia pada Sabtu (19/1/2019).

Majelis rendah di parlemen Jerman pada Jumat 17 Januari, mendapati 509 suara mendukun, 138 menolak dan empat abstain, dalam rencana penetapan Aljazair, Maroko, Tunisia dan Georgia sebagai negara yang aman.

Tetapi peluang pemerintah untuk menjadikan legislasi tersebut sebagai undang-undang tampaknya diragukan, karena rencana itu memerlukan persetujuan majelis tinggi, yang merupakan lembaga perwakilan 16 pemerintah negara bagian di Jerman.

Banyak di antara pemerintah negara bagian itu mencakup partai Hijau sebagai oposisi, yang menentang penetapan negara-negara Afrika Utara sebagai negara aman.

Majelis tinggi di parlemen Jerman menolak rancangan undang-undang serupa pada 2017 lalu.


Simak video pilihan berikut: 


2 dari 2 halaman

Inggris dan Prancis Tekan Arus Imigran

Sementara itu, pemerintah Inggris dan Prancis meningkatkan patroli bersama dan pengawasan di Selat Inggris, guna mengatasi peningkatan jumlah imigran ilegal yang berusaha mencapai Negeri Ratu Elizabeth II dengan kapal kecil.

Menteri Dalam Negeri Inggris Sajid Javid menyetujui rencana aksi bersama dengan Menteri Dalam Negeri Prancis, melalui sambungan telepon di antara keduanya pada Minggu 30 Desember 2018.

Di lain pihak, menyusul sambungan telepon dengan mitranya di Prancis, Christophe Castaner, Kemendagri Inggris mengatakan kedua menteri menyetujui “rencana aksi yang ditingkatkan” pada upaya penanggulangan aus imigran ilegal, yang akan diberlakukan mulai pekan ini.

Operasi bersama itu termasuk menindak kelompok-kelompok perdagangan manusia terorganisir, dan meningkatkan kesadaran para imigran tentang bahaya menyeberang Selat Inggris secara ilegal.

Namun, Kemendagri Inggris tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana operasi ini akan dilaksanakan.

Anggota Dewan Mengaku Gaptek, Tak Lapor Harta ke KPK

Jakarta

Gagap teknologi (gaptek) jadi alasan sejumlah anggota dewan tak melaporkan harta kekayaan (LHKPN) ke KPK.

Dari data yang dirilis KPK, DPRD DKI Jakarta, DPRD Lampung, DPRD Sulteng dan DPRD Sulawesi Utara, menjadi lembaga legislatif daerah dengan tingkat kepatuhan LHKPN terendah.

KPK menyebut tidak ada satu pun wajib lapor di keempat DPRD tersebut yang menyerahkan LHKPN alias nol persen.

Sementara itu, tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan anggota DPRD Banten hanya 1,19 persen. Dari total 84 orang anggota, hanya satu orang yang melaporkan LHKPN.


Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan pihaknya sudah mengirimkan instruksi ke anggota untuk melaporkan kekayaan ke KPK.

Tapi, instruksi tidak dijalankan karena laporan kekayaan yang dinilai rumit. Sebagian anggota DPRD juga gagap teknologi karena pelaporan secara online.

“Sebetulnya bukan ketidakpatuhan, pemahaman pelaporan itu kan persoalannya ada hal njelimet nggak paham, sebagian ‘gaptek’,” kata Asep saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/1/2019).

Secara kelembagaan, pimpinan fraksi menginstruksikan agar setiap anggota melaporkan kekayaan ke KPK. Namun tindak lanjutnya kembali ke personal anggota.

Menurut Asep, perlu ada panduan bagi anggota DPRD yang akan melaporkan LHKPN ke KPK.

Hal ini juga terjadi di DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi D DPRD DKI, Syarif, mengaku butuh pendampingan mengisi LHKPN. Dia tidak begitu mengerti teknis pengisian LHKPN tersebut.

“Saya mengatakan sih banyak yang gaptek (gagap teknologi) itu. Saya sendiri gaptek, agak rumit, harus didampingi,” kata Syarif saat dihubungi, Jumat (18/1).

Sementara itu, anggota Komisi A Gembong Warsono berkomitmen akan mengisinya pada bulan depan. Menurutnya, banyak data yang belum terkumpul untuk mengisi LHKPN.

“Pelaporan kan mesti dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan atas harta yang dia miliki. Itu yang bikin agak lama,” sebut Gembong saat dikonfirmasi terpisah.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik juga merasa kesulitan mengisi LHKPN. Dia mengatakan tidak ada penyuluhan dari Sekretariat Dewan mengenai cara mengisi LHKPN.


“Tanyain Sekwan kenapa tidak melakukan (pendampingan) kan katanya mau bersama-sama. Ada panduannya di paripurna,” sebut Taufik.

Sekretaris Dewan Muhamm Yuliardi menuturkan sudah melakukan sosialisasi LHKPN pada rapat paripurna 2018. Pihaknya mengatakan siap membimbing anggota DPRD yang ingin mengisi LHKPN.


(fdn/jbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PSSI Boleh Terima Uang Iuran dari Anggota

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komite Eksekutif PSSI, Gusti Randa gembira dengan gerak cepat Satuan Tugas (satgas) Anti Mafia sepakbola dalam menertibkan para terduga pelaku pengaturan skor di lapangan hijau. Ini disebutnya bisa menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas sepak bola di tanah air.

“Saya pribadi melihat, gerakan satgas anti mafia sepakbola ini menuju ke arah positif,” kata Gusti seperti rilis yang diterima Liputan6.com.

Beragam kasus pengaturan skor membuat beberapa anggota PSSI tersandung hukum. Banyak pihak menilai, antara PSSI dan anggota terjadi transaksi pengaturan skor.

Menanggapi kecurigaan ini, Gusti meminta masyarakat berpikiran positif. Sebab, sesuai statuta, PSSI boleh menerima iuran dari para anggota di semua level dari tingkat asosiasi kecamatan sampai provinsi.

“Dalam statuta, PSSI boleh memungut iuran kepada anggota ,sebagai uang pendaftaran, penyelanggaraan turnamen, kursus-kursus kepelatihan dan wasit yang digelar anggota PSSI,”ujar mantan Asprov PSSI DKI Jakarta ini.

Meski begitu, dia tak sepakat sepak bola Indonesia berada dalam kondisi darurat pengaturan skor. Sebab, banyak pertandingan berakhir dengan skor murni.

“Karena belum tentu, semua skor pertandingan diatur. Semua kembali kepada individu masing-masing. Kalau memang terlibat, aparat harus bertindak dan pelaku harus mempertanggung jawabkan di depan hukum,” ujar mantan aktor sekaligus pengacara ini.

2 dari 2 halaman

Ditentukan Kongres

Dalam Pasal 71 statuta PSSI tertulis, Kongres PSSI bakal menentukan nilai iuran tahunan anggota setiap 2 tahun sekali berdasarkan rekomendasi Komite Eksekutif. Jumlah iuran keanggotaan untuk semua anggota sama dan tidak lebih dari Rp 10 juta.

Kemudian, dalam pasal 73 tertulis, PSSI boleh memungut iuran sekaligus menetapkan iuran kepada anggota bila berniat menggelar pertandingan tertentu dengan monitor PSSI.

Dalam pasal 68 Statuta PSSI; terdapat tiga macam sumber pendapatan PSSI secara khusus antaralain; iuran tahunan keanggotaan, penerimaan hak dari pemasaran (marketing) di mana telah menjadi kewenangan PSSI, denda dari Komisi Disiplin PSSI sesuai ketetapan dari Komite Eksekutif PSSI. Terakhir, iuran dan penerimaan lain sesuai dengan tujuan PSSI.

Edy Rahmayadi: Masalah Match Fixing Urusan Polisi, PSSI Tak Bisa

Nusa Dua – Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi, mengindikasikan bahwa match fixing tak akan dibahas dalam Kongres Tahunan PSSI. Dia memberi wewenang kepada Kepolisian.

Kongres PSSI 2019 bakal berlangsung di Hotel Sofitel, Nusa Dua Beach Resort, Bali, Minggu (20/1/2019). Agenda ini nantinya mengevaluasi kerja PSSI sepanjang 2018 dan merancang agenda di 2019.

PSSI tak akan membahas masalah match fixing. Padahal, masalah ini tengah menerpa PSSI setelah dua pengurusnya, yakni Anggota Komite Eksekutif (Exco), Johar Lin Eng dan Komisi Disiplin, Dwi Irianto alias Mbah Putih, diciduk Satgas Anti Mafia Bola bentukan Polri.

Edy beralasan bahwa PSSI sulit membersihkan kasus match fixing. Maka, dia menyerahkan masalah tersebut ke Kepolisian.

“Itulah kesalahan. Bukan dibahas di sini. Biarkan polisi membersihkan ini semua karena kami organisasi PSSI sulit melakukannya,” kata Edy di lokasi kongres, Sabtu (19/1/2019) malam WITA.

Edy juga ditanya soal kemungkinan dipercepatnya pergantian Exco setelah Johar non aktif.

“Tanyakan besok saja, tapi aturan di statuta itu bagaimana? Kita lihat. Tetapi kan posisi itu harus segera ada penggantinya agar pekerjaan kembali normal PSSI,” tegasnya.

(ran/cas)