Anggota Komisi III Minta Penegak Hukum Tegas Berantas Ponsel Ilegal

Jakarta – Peredaran ponsel ilegal alias black market (BM) di Indonesia semakin meningkat. Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menyebut masalah ponsel ilegal ini sudah bukan lagi persoalan regulasi.

“Gadget sudah bukan masalah regulasi melainkan masalah penegakan hukum,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi, dalam keterangan tertulis, Selasa (6/11/2018).

Taufiqulhadi mengatakan, menurut undang-undang, kasus ponsel ilegal sudah masuk dalam kasus pemalsuan. Dia pun meminta agar aparat penegak hukum lebih tegas memberantas peredaran ponsel ilegal di Indonesia.

Apalagi, kata Taufiqulhadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebelumnya pernah mengungkapkan total kerugian negara bisa mencapai Rp 1 triliun. Selain itu, ponsel ilegal juga dinilai ‘mematikan’ produsen resmi dengan ‘membanting’ harganya di pasaran.

“Jika terbukti melakukan pemalsuan, maka kita akan meminta aparat penegak hukum untuk mengenakan sanksi pidana. Jika terkait dengan KUHP, ini masuk dalam tindakan kriminal ekonomi,” katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi XI Eva Kusuma Sundari. Menurut Eva, aparat penegak hukum harus tegas menegakkan aturan terkait peredaran ponsel ilegal.

Eva, berharap ke depan, pengawasan ekstra dapat dilakukan. Selain. Itu, ia juga mendorong agar ada regulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk menekan peredaran ponsel ilegal.

“Kami meminta sejumlah pihak termasuk aparat penegak hukum untuk mengawasi peredaran ponsel BM. Kami juga mendukung Kominfo dalam mengimplemantasikan regulasi IMEI agar industri ponsel tanah air menjadi sehat,” kata Eva yang juga politikus PDIP itu.
(mae/jor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *