Sri Mulyani Masih Blokir Anggaran Kemenhub Rp 900 M

Jakarta – Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp 903 miliar diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari total pagu anggaran 2019 sebesar Rp 41,5 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta hari ini.

“Kita sampaikan bahwa ada yang masih diblokir sebanyak Rp 900 miliar dari pagu tersebut,” kata Budi Karya, Senin (18/3/2019).


Jika dirinci, anggaran yang diblokir untuk Sekretariat Jenderal Rp 57,1 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 1,28 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 123,1 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp 156,6 miliar, Ditjen Perhubungan Udara Rp 540,8 miliar, BPSDM Rp 23,2 juta, Balitbang Rp 682 juta.

Budi Karya menjelaskan, bila dilihat dari tahun ke tahun anggaran yang diblokir mengalami penurunan dibandingkan 2017 sebesar Rp 5,1 triliun, dan 2018 sebesar Rp 1,8 triliun.

“Dibandingkan 2017 dan 2018 blokir lebih sedikit karena penerapan e-Filing dan proses penganggaran dokumen perencanaan lebih baik,” tambahnya.

(ara/ara)

Debat Cawapres, Sandiaga Siapkan Cara Atasi Defisit Anggaran BPJS

Liputan6.com, Jakarta Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sumarjati Arjoso menyatakan cawapres Sandiaga Uno akan menaruh fokus penuh pada isu kesehatan di debat ketiga Pilpres 2019. Dalam debat kali ini, kesehatan menjadi salah satu dari empat tema yang dibahas, selain pendidikan, ketenagakerjaam dan sosial budaya. 

“Kita akan fokus pada kesehatan, karena harus ada tindakan promotif preventif upaya pencegahan sehingga penyakit itu tidak menjadi parah,” kata Sumarjati usai acara Gerindra Mendengar di Jalan Mulawarman, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019).

Dengan mengutamakan tindakan tersebut, lanjut Sumarjati, Indonesia diharapkan dapat meminimalisir kasus penyakit berat seperti kanker, stroke, ginjal dan diabetes, agar tidak menjadi komplikasi. Sehingga, langkah penyembuhan tidak terlalu menyedot kas BPJS Kesehatan.

“Misalnya diabetes tak jadi berat, tidak komplikasi ke ginjal sehingga tidak perlu cuci darah. Hipertensi tidak parah sehingga menjadi stroke. Jantung juga demikian. Sehingga tidak memerlukan operasi jantung yang makan biaya besar. Semua itu harus dengan promotif preventif artinya ada penyuluhan-penyuluhan dan pencegahan,” kata Sumarjati

Saksi Ungkap Kejelian Irwandi Yusuf Saat Periksa Anggaran

Liputan6.com, Jakarta – Mantan tim asistensi Gubernur Aceh M Nur Djuli memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Dalam keterangannya, dia menyebut Irwandi Yusuf telah melakukan tata kelola keuangan dengan baik.

“Memang benar, beliau lah yang mewajibkan tim-tim untuk melihat tentang anggaran, tentang semuanya,” kata Djuli di PN Tipikor Jakarta, Senin (11/3/2019).

Mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini menyebut, saat melakukan pemeriksaan anggaran di Provinsi Aceh, Irwandi Yusuf menganjurkan agar itu tidak dilakukan sendiri. Ini dimaksudkan demi transparansi anggaran.

“Bahkan kalau memeriksa anggaran tidak hanya sendiri, ada yang dicoret, ini tidak boleh, itu jelas,” ucap Djuli.

Mantan kombatan ini pun menyebut, terjeratnya Irwandi dalam kasus suap dan gratifikasi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan kegeraman dari banyak mantan kombatan GAM.

Namun, ia coba menenangkan mereka dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pengadilan.

“Teman-teman GAM kecewa, kenapa? Jadi ini menjadi tugas kami untuk menenangkan, meredam bahwa kita harus melihat pelaksanaan hukum yang berlaku, jangan gegabah, sebab mudah sekali mencetuskan emosi yang tidak sehat,” ujar Djuli.

Oleh karena itu, Djuli yang merupakan orang dekat Irwandi ini mengaku telah menenangkan para kombatan GAM terkait kasus yang menjerat Irwandi Yusuf.

“Banyak yang datang ke saya, melalui email atau Whatsapp. Saya minta sabar kepada pengadilan, itu yang selalu saya coba jelaskan di lapangan,” ucap Djuli.

Beberkan Skema Anggaran Kartu Pra-Kerja, TKN Jokowi: Fahri Jangan Pesimis

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin membeberkan skema anggaran untuk Kartu Pra-Kerja yang digagas Jokowi. Skema pertama menggunakan anggaran negara alias APBN.

“Pertama, skema anggaran negara. Sebetulnya pendidikan skill dan vokasi ini sudah banyak dilakukan di berbagai Kementerian, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM untuk pendidikan kewirausahaan, dan lain-lain. Dengan Kartu Pra-Kerja ini dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Soal anggaran, tentu akan kami alokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur,” ujar Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan kepada wartawan, Kamis (7/3/2019).

Skema yang kedua adalah menggandeng swasta. TKN menjelaskan, pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja akan dilibatkan.
“Kedua, kami juga akan menggandeng pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja trampil yang siap pakai. Kami akan melibatkan dunia usaha dan industri dengan mempersiapkan SDM yang dibutuhkan mereka. Dengan demikian, Kartu Pra-Kerja ini bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri,” kata Ace.

Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily. Foto: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom

TKN Jokowi meyakini Kartu Pra-Kerja benar-benar berorientasi menciptakan SDM berkualitas. TKN Jokowi meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sangsi terhadap kebijakan ini.
“Jadi Bung Fahri Hamzah jangan dulu pesimis soal kebijakan yang sangat bagus ini. Kita harus optimis untuk menciptakan SDM yang berkualitas,” tuturnya.

Fahri sebelumnya meragukan rencana program Kartu Pra-Kerja Jokowi. Fahri menyebut program tersebut tidak masuk akal.

“Itu kan bukan program yang masuk akal. Kenapa? Karena itu kan soal uang. Uangnya nggak ada,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).
(dkp/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jika Jokowi Terpilih, TKN: Anggaran Kartu Prakerja Masuk APBN 2020

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres nomor urut 01 Johnny G Plate memberikan penjelasan soal penganggaran untuk program Kartu Prakerja milik capres-cawapresnya. Menurut dia memang anggaran itu tidak akan masuk APBN Tahun 2019.

“Kalau anggaran yang dimaksud tahun ini, 2019, kan sudah diputuskan anggarannya,” kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Johnny menjelaskan perlu beberapa hal untuk bisa memasukkan dana Kartu Prakerja di dalam APBN 2019. Salah satunya dengan revisi anggaran.

“Kalau mau dimasukkan ya revisi anggaran 2019. Nomenklaturnya harus ada penyesuaian,” ungkapnya.

Johnny menambahkan, yang paling memungkinkan anggaran Kartu Prakerja masuk APBN 2020. Setelah terpilih presiden baru.

“Kedua, apabila dibiayai melalui APBN, saya kira yang bisa kita lakukan kan 2020 bisa masuk. Jadi akan dibicarakan oleh DPR yang saat ini masih bekerja aktif, kan sampai Oktober. Jadi kami bisa mengawali persiapan itu untuk APBN 2020,” ucapnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi memberi penjelasan tentang Kartu Prakerja yang dipaparkannya dalam Konvensi Rakyat beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan, kartu ini dikhususkan untuk para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jokowi

Hal ini dikatakan Jokowi saat menghadiri acara ngopi bersama milenial Sulawesi Tenggara di Kopi Haji Anto 2 Kendari, Jumat (1/3/2019). Salah satu relawan sebelumnya meminta penjelasan kepada Jokowi terkait hal ini.

“Mengenai kartu prakerja, kartu ini kita siapkan untuk anak-anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik/perguruan tinggi untuk bisa masuk ke industri untuk dapat pekerjaan,” jelas Jokowi.

Menurut dia, para pemegang kartu ini nantinya akan mendapat pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga di luar negeri.

“Semua dikerjakan oleh instruktur yang punya kualifikasi yang bagus. Sehingga begitu lulus training mestinya kalau training bagus gampang sekali masuk dunia kerja,” ucap dia.

Dia mengatakan, pemegang kartu pra-kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikuti pelatihan tak perlu khawatir. Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu ini tetap akan mendapatkan gaji.

“Kalau belum dapat pekerjaan kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi jumlahnya berapa, masih kita rahasiakan,” kata Jokowi disambut tepuk tangan dari para relawan.

Reporter: Sania Mashabi



Saksikan video pilihan berikut ini:

PDIP Sebut Kartu Prakerja Jokowi Tak Akan Bebani Anggaran Negara

Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPP PDIP (PDIP) Hendrawan Supratikno menegaskan, Kartu Prakerja cetusan capres petahana nomor urut 01 Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan membebani anggaran negara. Sebab, program tersebut adalah modifikasi dari program pemerintah saat ini.

“Enggak dong, APBN sudah dibicarakan di DPR, hanya dimodifikasi, disempurnakan sekaligus dimodifikasi,” kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Hendrawan juga menjelaskan mengapa kartu tersebut diluncurkan Jokowi. Salah satu alasannya yakni sebagai jawaban atas kritikan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang kerap mengkritisi banyaknya pengangguran.

“Itu disebut kartu sakti karena apa. karena kan Pak Prabowo selalu kampanyenya dua hal harga dan pengangguran. Solusi dua kartu ada Kartu Indonesia Pintar jadi obatnya cespleng, penyakitnya cek,” ucap dia.

Sebelumnya, Jokowi memberi penjelasan tentang Kartu Pra Kerja yang dipaparkannya dalam Konvensi Rakyat beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan, kartu ini dikhususkan untuk para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik.

Hal ini dikatakan Jokowi saat menghadiri acara ngopi bersama milenial Sulawesi Tenggara di Kopi Haji Anto 2 Kendari, Jumat 1 Maret 2019. Salah satu relawan sebelumnya meminta penjelasan kepada Jokowi terkait hal ini.

“Mengenai kartu pra kerja, kartu ini kita siapkan untuk anak-anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik/perguruan tinggi untuk bisa masuk ke industri untuk dapat pekerjaan,” jelas Jokowi.

2 dari 3 halaman

Pelatihan

Menurut dia, para pemegang kartu ini nantinya akan mendapat pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga di luar negeri.

“Semua dikerjakan oleh instruktur yang punya kualifikasi yang bagus. Sehingga begitu lulus training mestinya kalau training bagus gampang sekali masuk dunia kerja,” ucap dia.

Dia mengatakan, pemegang kartu pra-kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikuti pelatihan tak perlu khawatir. Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu ini tetap akan mendapatkan gaji.

“Kalau belum dapat pekerjaan kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi jumlahnya berapa, masih kita rahasiakan,” kata Jokowi disambut tepuk tangan dari para relawan.


Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

JK Bantah Tax Amnesty Bukti Kebocoran Anggaran

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi terkait pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menganggap adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan bukti bocornya kekayaan Indonesia.

Dia menilai, hal tersebut bukanlah sebuah kebocoran anggaran melainkan hasil ekspor yang tidak masuk ke Indonesia. 

“Karena Undang-Undang devisa kita terlalu bebas. Kita sudah berusaha mereview Undang-undang devisa itu tapi butuh waktu. Sudah dibicarakan beberapa kali. Bahwa ini akibat bebas ini, karena devisa kita sangat bebas sehingga kita orang bebas untuk memindahkan ke dalam negeri ke luar negeri,” kata JK di Kantornya Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019). 

Hal tersebut, kata JK, menyebabkan pengusaha memindahkan uangnya ke negara lain. Seperti para pengusaha memindahkan ke Singapura. 

“Singapura contohnya, atau seperti kita katakan tadi ekspor itu tidak masuk ke dalam negeri. Itu memang terjadi justru itu kita tahu ada tax amnesty sehingga masuk ke dalam, salah satu upaya karena kita tidak bisa memaksakan orang akibat tadi UU Tadi,” ungkap JK. 

Dia juga menjelaskan, tidak ada masalah terkait hal tersebut. Sebab pengusaha tersebut mengakui ada dana tersebut dan membayar pajak. 

“Dia bayar pajak itu hari 2-3 persen maka dana itu dianggap diketahui oleh negara pemerintah dan itu bebas memakainya setelah membayar pajak. Di mana-mana tax amnesty itu lebih rendah daripada pajak resmi. Nama saja Amnesty,” kata JK. 

Diketahui calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menganggap adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan bukti bocornya kekayaan Indonesia.

Prabowo mengaku mendapatkan data tersebut dari menteri keuangan yang menyatakan ada ribuan triliun kekayaan WNI di luar negeri.

“Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pemerintahan Joko Widodo mengatakan bahwa kekayaan warga negara Indonesia di luar negeri ada sekian ribuan triliun,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional Aliansi Pencerah Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu 3 Maret 2019. 

“Karena itulah pemerintahan Joko Widodo minta Undang-undang Tax Amnesty. Karena dengan Tax Amnesty diharapkan uang itu bisa kembali,” lanjut Prabowo.


Reporter: Intan Umbari P.

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Yakin Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak Lari ke Luar Negeri

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis dana repatriasi tax amnestytidak akan pergi ke luar negeri. Hal tersebut karena kondisi ekonomi dalam negeri seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi cukup memadai untuk berinvestasi.

“Kita lihat sebetulnya, dalam perekonomian indonesia yang masih baik, pertumbuhan tinggi, dan inflasi yang terjaga, dan memberikan expected return untuk investment itu masih relatif baik dibandingkan negara lain. Sebetulnya opsi untuk tetap di sini adalah sangat besar,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa 29 Januari 2019.

Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus berkomunikasi untuk melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam negeri.

“Ini yang akan kita terus komunikasikan nanti di dalam konteks sesudah melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam instrumen maupun jenis-jenis investasi,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Keuangan akan mencari upaya lain agar dana repatriasi betah bertahan di dalam negeri.

“Kami bersama OJK dan Pak Gubernur akan melihat apa yang perlu dilakukan. Kami bersama menteri terkait juga akan melihat karena kesempatan untuk investasi di indonesia masih sangat besar dan tingkat pengembalian yang cukup baik,” tandasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bantah Tudingan Minim Program, Ini Strategi Ekonomi Jokowi-Ma’ruf

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menjelaskan bahwa akan ada enam program aksi besar yang akan dilakukan capres petahana Joko Widodo apabila terpilih kembali menjadi presiden.

Hal ini merespon keluhan para pengusaha yang menyampaikan bahwa kampanye tahun ini hanya terlihat saling tuding dan kurang memperlihatkan program yang dibawakan kedua pasangan calon (paslon).

Sebelumnya, taipan Sofjan Wanandi mengeluhkan iklim politik Indonesia di tengah gelaran Pemilu 2019. Dia menilai para paslon hanya saling tuding dan minim menjelaskan apa program yang ingin diperkenalkan ke publik.

“Saya kemarin bertemu dengan banyak pengusaha, itu semua mempersoalkan kok kita kampanye kali ini tidak bicara program banyak ya? Cuma saling menghujat satu sama lain, ini gimana kita, ini mana yang harus kita pegang, nah ini yang menimbulkan was-was terhadap para pengusaha maka wait and see itu terjadi,” ungkap Sofjan pada saat menghadiri CNBC Economic Outlook 2019, Kamis (28/2/2019).
Berikut ini daftar program-program aksi besar yang disampaikan oleh Juru bicara TKN, TB Ace Hasan Syadzily kepada detikFinance, Jumat (1/3/2019).

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu diwujudkan dalam sistem ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.
– Menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundangan
tentang Sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan
ideologi Pancasila.
– Mewujudkan pelaksanaan Sistem Perekonomian Nasional
yang berlandaskan ideologi Pancasila.
– Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik. Tahapan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui langkah-langkah:
– Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.
– Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
– Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
– Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
– Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/ tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah.
– Mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital.
– Mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antar- permukiman, desa, kota, dan provinsi, dengan kerja sama antara pemerintah dan badan-badan usaha.

3. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
Agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing, maka revitalisasi industri merupakan keniscayaan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan:
– Menguatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.
– Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
– Menciptakan keterkaitan industri, baik ke depan maupun ke belakang melalui sinergi seluruh pelaku ekonomi nasional.
– Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.
– Mengembangkan sentra-sentra inovasi serta peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi serta revitalisasi science-technopark untuk keperluan masyarakat serta pengembangan teknologi yang diperlukan di era revolusi industri 4.0.
– Revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
– Meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.
– Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber- sumber energi terbarukan.
– Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
– Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya.

4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru.
Selain ekonomi berbasis sumber daya alam, kita juga memiliki beberapa potensi ekonomi baru yang perlu dikembangkan secara merata. Potensi ekonomi baru itu berbasis kekayaan alam dan juga modal sosial budaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Langkah- langkah yang bisa dilakukan:
– Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”).
– Mempercepat pengembangan ekonomi dan industri kreatif dengan terobosan strategi kebijakan dan insentif melalui Badan Ekonomi Kreatif.
– Mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah.
– Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

5. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal.
Reformasi struktural dan reformasi fiskal adalah kunci peningkatan daya saing perekonomian nasional. Arahnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan berusaha, dan menciptakan level of playing field yang berkeadilan. Langkah yang akan dilakukan:
– Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
– Melanjutkan reformasi kebijakan fiskal untuk menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kesenjangan, dan peningkatan produktivitas rakyat.
– Melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.
– Optimalisasi PNBP dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
– Memperkuat sinergi tiga pilar (kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil) guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan, menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional.
– Meningkatkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional.

6. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.
Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan:
– Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
– Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
– Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
– Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
– Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi. (dna/dna)

Menaker Yakin Program Desmigratif Bisa Tekan Pengiriman TKI Ilegal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menyatakan, Program Desa Migrasi Produktif (Desmigratif) yang dicanangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bisa menekan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang kerap dilakukan calo.

Lewat program ini, calon TKI bisa mendapat informasi lengkap seputar pasar kerja dan tata cara bekerja di luar negeri.

“Bahkan kalau mau misalnya berangkatnya lewat PT, mau nanya PT yang sudah dicabut mana saja, kadangkala orang enggak tahu kan. Itu kalau di layanan migrasi bisa diakses informasi itu,” jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Namun dia mengakui jika upaya tersebut masih butuh usaha yang lebih keras. “Karena ini memang lebih jangka panjang dalam rangka membantu pengelolaan remitansi para TKI,” jelas dia.

Kendati demikian, Hanif menilai, pelaksanaan Program Desmigratif sejauh ini telah berjalan dengan baik, sehingga bisa menangani oknum calo di lapangan.

Alhamdulillah selama ini sudah ada relatif berjalan baik. Dalam program desmigratif itu kan warga desa jadi punya tempat untuk crosscheck Informasi. Karena di situ disiapkan ada informasi pasar kerja, juga kalau mekanisme bekerja ke luar negeri itu seperti apa, syarat-syaratnya bagaimana, dan seterusnya,” tuturnya.

Selain itu, ia melanjutkan, program ini juga mampu menopangi keberlanjutan hidup keluarga TKI yang ditinggal di kampung halamannya.

“Misal yang tinggal pasangannya. Kalau istrinya pergi berarti yang lakinya di rumah, itu kita kasih pelatihan kewirausahaan, kita kasih bantuan sarana dan prasarana usaha sampai mereka menciptakan usaha produktif,” paparnya.

“Kemudian untuk community parenting, anak-anaknya kita urus, kita ada rumah edukatif. Sejumlah BUMN men-support kita, dan anak-anak bisa menghabiskan waktu untuk kepentingan yang positif,” dia menambahkan.

2 dari 2 halaman

Kemnaker Ingin Pemda Ikut Danai Program Desa Migran Kreatif

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengoptimalkan program Desa Migran Produktif alias Desmigratif agar lebih maksimal. Program ini dinilai dapat membangkitkan pembangunan ekonomi di desa.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, Kemnakar menargetkan 150 desa masuk program desmigratif pada 2019 ini.

“Masih jalan, Desmigratif untuk tahun ini sekitar 150 desa yang kita jalankan dengan program desmigratif itu di 10 provinsi, sekitar 60 kabupaten,” kata dia di Kemnaker, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Hanif mengakui bahwa meskipun terjadi kenaikan jumlah desa sasaran program dibandingkan tahun sebelumnya, namun itu tidak tinggi. Pada 2018, program ini menyasar 130 desa.

“Naik. Cuma kenaikannya tidak melonjak begitu, karena anggaran kita untuk itu relatif terbatas,” ungkap Hanif.

Karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk turut ambil bagian dalam pendanaan program ini.

“Kita bikin role model-nya, jadi ada modeling dari Kementerian untuk pelayanan dan perlindungan TKI dari desa. Kemudian nanti kita berharap pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota juga bisa mereplikasi itu di desa-desa yang kebetulan belum,” jelas dia.

“Karena kalau kami kan desanya tiap tahun paling satu kabupaten atau satu provinsi kita kasih dua desa sebagai model. Kalau provinsinya bisa lebih kenceng, kabupatennya lebih kencang, saya kira akan makin banyak desa-desa yang terjangkau oleh program desa desmigratif,” Dia menandaskan.


Reporter: Wifridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

Prabowo Janji Sunat Anggaran Kunjungan Pejabat ke Luar Negeri Bila Menang Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berencana mengurangi anggaran perjalanan keluar negeri bagi para pejabat jika terpilih sebagai Presiden 2019. Menurutnya, anggaran perjalanan keluar negeri untuk pejabat sudah terlalu besar. 

“Kita harus kurangi pemborosan. Kalau saya dapat mandat dari rakyat, saya akan kurangi anggaran-anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri,” kata Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Prabowo mengaku sudah mulai menerapkan aturan larangan kunjungan ke luar negeri di partainya, yakni Gerindra. Namun, aturan itu masih kerap dilanggar oleh kadernya.

“Saya bikin peraturan tapi yang namanya bangsa Indonesia kadang-kadang sulit juga,” ungkapnya.

Dia lalu bercerita mengnai dua anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, yang mendatanginya untuk meminta izin studi banding ke Hongkong. Anggota DPRD tersebut sebelumnya mengaku belum pernah bepergian ke luar negeri.

 

2 dari 2 halaman

Beri Dispensasi

Karena Prabowo merasa kasihan dengan dua anggota DPRD itu, akhirnya dia mengizinkan mereka pergi. Namun dengan syarat harus membawa hasil yang konkret. 

“Pemimpin Indonesia kadang-kadang terlalu kasian, sudah diberi kebijakan, tapi bagiamana kasian juga, jadi saya bilang begini, ini sudah keputusan dprd seluruhnya? Ya sudah. Saya jarang-jarang kasih dispensasi,” ucap dia. 

Meski begitu, mantan Danjen Kopassus itu bingung mengapa masih ada pejabat tinggi yang sudah sering ke luar negeri, tapi masih terus ingin berangkat ke luar negeri.

Karena itu dia berencana mengurangi anggaran kunjungan keluar negeri. “Yang heran saya yang anggota-anggota yang sangat sudah sering keluar negeri, masih minta keluar negeri,” tandas dia.


Reporter: Sania Mashabi


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: