Hashim Djojohadikusumo: Prabowo Tak akan Ambil Langkah Inkonstitusional

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo meminta masyarakat Indonesia tak khawatir dengan manuver capres Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Hashim memastikan, Prabowo tak akan melakukan tindakan inkonstitusional.

Prabowo tak akan ambil langkah-langkah di luar konstitusional. Tapi sebaliknya, kami berharap dari aparat juga tetap berpegang dengan cara-cara konstitusional. Kalau mereka konstitusional, kami juga konstitusional,” kata Hashim saat jumpa pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Hashim membantah anggapan sejumlah pihak yang menilai sikap Prabowo bisa membuat situasi politik makin tak terkendali, terutama setelah pilpres.

Menurutnya, Prabowo selalu berjuang sesuai koridor hukum. Mantan Danjen Kopassus itu pun selalu mengingatkan pendukungnya tetap sejuk dan tidak terprovokasi.

“BPN 02 ingin pemilihan presiden dan pemilihan umum dilaksanakan secara jujur, transparan, dan adil. Saya ulangi, jujur, adil dan transparan. Kami menilai sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil,” tegas Hashim.

Oleh karenanya, adik kandung Prabowo itu meminta KPU dan Bawaslu mengusut berbagai tindak kecurangan yang telah dilaporkan oleh tim BPN.

“Hari Sabtu timnya Pak Djoko Santoso (Ketua BPN) sudah kirim surat resmi ke KPU dan Bawaslu, minta tindakan. Kecurangan itu diusut dan diperiksa hingga tuntas,” pungkas politikus Partai Gerindra itu.

Gubernur Sumut Tak Ambil Pusing dengan Pengunduran Bupati Mandailing Natal

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengaku, belum menerima surat pengunduran ‎diri Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution, secara resmi.

Menurutnya, untuk berhenti dari jabatan sebagai kepala daerah harus melalui prosedur sesuai undang-undang, yakni melalui DPRD. “Kalau mengundurkan diri ada prosedurnya, harus ke DPRD Kabupaten, nanti DPRD melakukan paripurna,” kata Edy, Senin (22/4/2019).

Setelah surat diterima, DPRD kemudian menggelar sidang paripurna, hasil sidang itu kemudian disampaikan kepada Gubernur Sumut dan akan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri untuk kembali diproses sesuai dengan prosedur yang ada.

“Itu prosedurnya. Kalau surat ditujukan ke saya, harus dari DPRD-nya,” ucap dia.

Surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal, yang langsung ditandatangani Dahlan dengan Surat bernomor :019.6/1214/TUPIM/2019 tertanggal 18 April 2019. Perihal : Permohonan Berhenti Dari Jabatan Bupati.

Menurut Edy, surat tersebut, bukan ditujukan kepada DPRD Kabupaten Mandailing Natal untuk diteruskan kepada Gubernur Sumut. Namun, ditujukan kepada Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri.  Edy pun menilai, Dahlan keliru dalam mengajukan pengunduran dirinya.

“Saya tidak mau ambil pusing dengan surat pengunduran diri itu. Perlu banyak belajar (Dahlan Nasution),” ucap Edy.

 

Fikri Tewas Kesetrum Saat Ambil Layangan Tersangkut di Kabel

Pontianak – M Fikri (20) tewas kesetrum saat mengejar layang-layang di Pontianak, Kalimantan Barat. Fikri tewas karena tali layangan yang dia kejar menggunakan benang kawat dan tersangkut di kabel listrik.

“Korban ditemukan tewas di TKP di Kawasan Pelabuhan Nipah Kuning, Kamis (18/4), sekitar pukul 17.00 WIB,” kata Kapolsek Pelabuhan Dwikora Pontianak, AKP Primas Dryan Maestro yang dikutip dari Antara, Jumat (19/4/2019).

Dia menjelaskan, saat itu Fikri mengejar layang-layang yang putus. Lanjut Primas menjelaskan, setelah layang diraih Fikri, tali layangan itu nyangkut di kabel PLN. Rupanya, tali layangan tersebut merupakan tali kawat.

“Awalnya, seorang petugas keamanan Pelabuhan Nipah Kuning mendapat laporan dari seorang saksi atas nama Jali, yang mengatakan temannya kesetrum kabel listrik. Mendapat laporan tersebut petugas keamanan itu langsung melaporkannya ke Kantor Pos Polisi Nipah Kuning,” ungkapnya.

Primas menambahkan, menurut keterangan saksi, Fikri berusaha menarik layangan yang tersangkut itu. Namun, Fikri malah tersetrum hingga tangannya terbakar.

“Dengan spontan korban menarik tali kawat tersebut, kemudian tiba-tiba keluar percikan api dan timbul ledakan dari kabel listrik, sehingga korban kesetrum listrik dan terjatuh. Korban sempat dilarikan Rumah Sakit Kota Pontianak Barat, tetapi nyawanya tidak tertolong,” paparnya.

(rvk/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tunggu Laporan PPLN, KPU Belum Ambil Keputusan soal Pemilu di Sydney

JakartaKPU belum mengambil keputusan terkait ada atau tidaknya pemilu ulang di Sydney, Australia, karena banyak masyarakat yang belum terfasilitasi untuk mencoblos. KPU masih menunggu laporan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

“Jadi kita akan meminta laporan secepatnya, lalu dirumuskan seperti apa menindaklanjutinya,” ucap Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (15/4/2019).

Arief mengaku sudah meminta PPLN untuk berkoordinasi dengan Bawaslu terkait persoalan yang terjadi saat pencoblosan. KPU disebut Arief masih mengkaji terkait langkah yang akan ditentukan selanjutnya.

“Sejak ada berita yang viral di beberapa TPS itu saya sudah minta kepada PPLN agar berkoordinasi dengan Bawaslu dan meneliti apakah ada ketentuan yang tidak sesuai. Nanti, apakah pemilu bisa dilanjutkan atau pemilu susulan,” kata Arief.

Menurut Arief, ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait Pemilu 2019 di Sydney mulai dari kesiapan logistik hingga kategori pemilih. “Termasuk kesiapan logistiknya. Apakah (pemilih) seluruhnya masuk, dan lain-lain. Kategori pemilih yang memang memenuhi syarat sebagai pemilih. Dipastikan dulu,” ucap Arief.

Sebelumnya diberitakan, puluhan ribu WNI sudah meneken petisi meminta pemungutan suara susulan di Sydney. Petisi itu menyebutkan, dalam pemilu 13 April 2019 yang digelar di Sydney, ratusan warga Indonesia yang mempunyai hak pilih tidak diizinkan melakukan apa yang jadi hak mereka meski telah antre panjang.

Warga Indonesia disebut tidak dapat memilih karena proses yang panjang dan ketidakmampuan PPLN Sydney sehingga menyebabkan antrean tidak berakhir sampai pukul 6 sore waktu setempat. PPLN juga disebut sengaja menutup TPS tepat jam 6 sore, tanpa menghiraukan pemilih yang telah antre.

Terkait hal ini, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney menjelaskan duduk perkaranya. Pencoblosan di Sydney berlangsung pada Sabtu (13/4/2019). Berdasarkan penjelasan yang dimuat di situs https://pemilusydney.org.au, pemungutan suara yang berada di wilayah kerja PPLN Sydney meliputi 4 TPSLN berlokasi di KJRI Sydney, 5 TPSLN berlokasi di Sydney Town Hall, 3 TPSLN berlokasi di Marrickville Community Centre, 3 TPSLN berlokasi di Yagoona Community, 3 TPSLN berlokasi di Good Luck Plaza, 2 TPSLN berlokasi di Sherwood State School-Brisbane, dan 2 TPSLN di Adelaide State Library.

“Hampir semua lokasi adalah gedung yang disewa,” demikian keterangan dari PPLN Sydney.
(aik/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jika Terpilih Jadi Wapres Sandi Janji Tak Ambil Gaji, Berapa Nilainya?

Liputan6.com, Jakarta – Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berjanji tidak akan mengambil gajinya apabila memenangkan pemilihan umum presiden atau Pilpres 2019 mendatang. Sandiaga justru memilih gaji yang seharusnya diterimanya dengan pasangannya Prabowo Subianto diberikan kepada sejumlah pihak.

“Kami berkomitmen tidak mengambil gaji serupiah pun,” kata Sandiaga saat debat capres kelima di Hotel Sultan, Jakarta, pada Sabtu kemarin.

Lantas berapa besaran gaji yang akan diterima oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno apabila terpilih menjadi kepala negara?

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur tentang Hak Keuangan atau Administratif yang dapat diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pasal 2, dicantumkan bahwa gaji pokok Presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara (Ketua DPR, MA, BPK,) adalah sebesar Rp 5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, dapat dihitung, besarnya Gaji Pokok Presiden per bulan yakni 6 kali lipat dari Rp 5.040.000 atau sebesar Rp 30.240.000. Sedangkan Gaji Pokok Wakil Presiden per bulan yakni 4 kali lipat Rp 5.040.000 atau sebesar Rp 20.160.000.

Namun, gaji tersebut belum termasuk tunjangan jabatan yang diterima Presiden dan Wakil Presiden setiap bulannya. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 yaitu sebesar Rp 32.500.000 untuk Presiden dan Rp 22.000.000 untuk Wakil Presiden.

Adapun secara keseluruhan besaran gaji yang diperoleh Presiden adalah mencapai Rp 62.740.030 per bulan. Angka tersebut diperoleh dari gaji pokok ditambah jumlah tunjangan. Sedangkan untuk seorang Wakil Presiden, gaji secara keseluruhan mencapai sebesar Rp 42.160.000 dalam sebulan.

Baliho Dibersihkan, Capres-Caleg Bisa Ambil di Kantor Lurah atau Camat

Jakarta – Sejumlah alat peraga kampanye (APK) mulai dibersihkan dini hari ini. Bagi caleg maupun capres yang merasa memiliki APK yang dicopot itu bisa mengambil ke kantor kelurahan atau kecamatan.

Pengawas Lapangan Panwascam Tegal Parang Ahmad Gozali yang mengawas pembersihan APK di kawasan Jl Mampang Prapatan, Jakarta Selatan mengatakan sejumlah APK yang dibersihkan dari ruang publik itu akan dikumpulkan dan didata. APK itu akan dibawa ke kantor kelurahan.

“Ini kita rapikan. Bagi pasangan calon presiden ataupun caleg yang mau ambil, kita persilakan. Bisa diambil diambil di kantor lurah,” kata Gozali di Jl Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (14/4/2019) dini hari.


Gozal menambahkan, APK yang dikumpulkan itu tidak akan dibuang. ” Jadi kita tunggu, bagi yang merasa memiliki silakan ambil. Ini tidak akan kita buang, apalagi kita ambil. Kita persilakan bagi pemiliknya untuk yang mengambil. Pokoknya akan kita amankan sampai pemilu selesai,” katanya.

Pantauan detikcom, Minggu (14/4) pukul 00.55 WIB, pembersihan APK mulai dari poster, spanduk hingga baliho mulai dibersihakn oleh pekerja Penanganan Prasaran dan Sarana Umum (PPSU) atau dikenal ‘pasukan oranye’ di sekitar Jalan Mampang Prapatan. Lurah Tegal Parang Achmad Yani mengatakan dirinya sengaja melibatkan pasukan oranye karena sesuai dengan permintaan dari Bawaslu DKI Jakarta.

“Kita sudah dapat surat perintah dari Bawaslu untuk melibatkan PPSU dalam pembersihan APK ini. Selain tentu saja ada juga petugas Satpol PP yang ikut dalam pembersihan ini,” kata Yani

Yani menambahkan, nantinya APK yang dicopot itu akan dibawa ke kantor kelurahan. “Nanti ini akan dikumpulkan oleh Panwascam. Akan kita bawa ke kantor lurah, ada juga nanti dikumpulkan ke kantor kecamatan. Ini akan kita hitung dan rapikan,” katanya.
(jor/tsa)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jika Terpilih, Prabowo-Sandiaga Janji Tak Ambil Gaji

JakartaPrabowo dan Sandiaga Uno berjanji tidak akan mengambil gaji seandainya memenangi Pilpres 2019. Mereka merasa sudah cukup.

“Allah SWT sudah begitu baik kepada padi. Kami juga berterima kasih pada Indonesia, yang luar biasa kepada kami. Kami berkomitmen untuk tidak ambil gaji serupiah pun jika kami dapat amanah ini,” tutur Sandiaga.

Hal itu disampaikan Sandiaga ketika menyampaikan pernyataan penutup dalam debat terakhir di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Sandiaga mengatakan gaji yang seharusnya diterima untuk dia dan Prabowo akan diberikan kepada sejumlah pihak.

[Gambas:Video 20detik]

“Kepada negara, kaum yatim, dan juga duafa,” tutur Sandiaga.

Sandiaga juga kembali menegaskan dia dan Prabowo akan menghadirkan pemerintahan yang bersih dan kuat.

“Saatnya ajak kerabat ke TPS. Karena TPS itu adalah Tusuk Prabowo Sandi,” tutur Sandiaga.

Di Akhir Debat Prabowo-Sandi Janji Tak Ambil Gaji, Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]

(fjp/fjp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soal Hudson-Odoi, Munchen Harus Cepat Ambil Keputusan

(AP/Matt Dunham)

“Kita hanya bisa tahu apakah Hudson-Odoi cocok untuk Munchen setelah transfernya. Namun, Munchen perlu berhati-hati ketika merekrut pemain baru. Bursa transfer saat ini memang mahal. Uang 5 juta euro tidak dapat membeli pemain yang Anda inginkan,” kata Elber di Soccerway.

“Jika Munchen tidak membuat keputusan, mungkin Real Madrid dan Barcelona akan melakukannya,” Elber menambahkan.

Mantan Wapres AS Joe Biden Segera Ambil Keputusan soal Pilpres

Jakarta – Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dia telah berada di puncak pengumuman terkait rencananya di 2020. Biden mengatakan dirinya sudah sangat dekat dalam membuat keputusan.

“Saya sangat dekat membuat keputusan,” kata Biden, Jumat (5/4/2019) seperti dilansir AFP. Biden mengatakan itu setelah berpidato di acara serikat pekerja di Washington.

Selain itu, Biden mengatakan, jika pun dia tahu dirinya akan mencalonkan sebagai presiden di Pilpres AS mendatang, dia akan menjadi kandidat terakhir yang mengumumkan.

“Bahkan jika saya tahu pasti bahwa saya akan mencalonkan diri sebagai presiden di hari Thanksgiving, niat saya sejak awal, jika saya mencalonkan diri, akan menjadi orang terakhir yang mengumumkan,” kata Biden.

Ditanya soal klaim-klaim yang ditujukan kepadanya dan apakah akan muncul lebih banyak wanita dengan tuduhan serupa, Biden mengatakan dirinya ‘tidak akan terkejut.’

Biden sebelumnya mendapat tuduhan dari beberapa wanita yang mengaku disentuh secara tak pantas

“Saya sudah ratusan, dan ratusan orang menghubungi saya–yang saya tidak tahu–dan mengatakan hal sebaliknya,” kata Biden.

Pada Rabu, Biden merilis video di media sosial yang membahas kontak fisiknya dengan wanita, berjanji untuk ‘lebih berhati-hati dalam menghormati ruang pribadi di masa depan.’
(gbr/zap)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Sebut Freeport Ambil Untung 81%, Ini Penjelasan Pengamat

Jakarta – Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menyebut akusisi 51% saham Freeport cuma etok-etok (pura-pura). Menurutnya, di New York Stock Exchange (NYSE), Freeport justru untung besar. Ini penjelasan pengamat

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada ( UGM), Fahmy Radhi menilai kepentingan ekonomi Freeport McMoran (FCX) akan menurun seiring PT Inalum (Persero) berhasil menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Fahmy menjelaskan, kepentingan ekonomi FCX akan susut menjadi 40% di PTFI setelah Inalum berhasil menguasai 51% saham Freeport Indonesia.

“Sebelum divestasi 51% saham Freeport, memang benar sekitar 80%, tetapi setelah divestasi 51%, keuntungan yang mengalir ke Freeport McMoran sekitar 40%,” kata Fahmy saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Minggu (31/3/2019).
Fahmy menilai, kepentingan ekonomi FCX sekitar 81% merupakan kondisi di saat pemerintah belum menguasai 51% saham Freeport Indonesia.

“Iyes, kontribusi terhadap FCX sebelum divestasi 51%, kontribusinya akan turun sekitar 40%,” ungkap dia.

Sebelumnya, Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menganggap keberhasilan pemerintah merebut saham Freeport Indonesia hanya sebagai kepura-puraan. Pasalnya menurut Prabowo laporan saham di NYSE, Freeport menikmati keuntungan sebesar 81%.

“Soal Freeport ya sesuai kontrak. Tetapi sadar nggak, Freeport di New York Stock Exchange benefitnya 81% ke mereka,” terang dia.

“51% saham itu mungkin ya agak etok-etok (bahasa Jawa artinya pura-pura) Pak. Itu laporan dia, New York Stock Exchange,” ungkap dia.

PT Inalum (Persero) sebagai pemegang mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) menjawab tudingan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said soal Freeport. Sebelumnya Sudirman mengatakan meski PTFI dikuasai Indonesia tapi manfaat ekonominya dikuasai Freeport McMoRan, induk PTFI.

Lantas, apa jawaban Inalum?

“Inalum meneruskan participating agreement Rio Tinto yang memberikan kita hak atas dividen 82%, namun juga hak atas metal strip revenue sampai 2022 (habisnya participating agreement). Bukan hingga 2041,” kata Head of Corporate Communication and Government Inalum Rendy Witoelar kepada detikFinance, Rabu (20/2/2019).

Rendi melanjutkan, melalui skema itu, Inalum akan mendapatkan penerimaan sebesar US$ 1,8 miliar dalam 4 tahun ke depan. Angka ini jauh lebih besar dari penerimaan tahun 2018 sebesar US$ 180 juta. (hek/zlf)