Banjir Surut, Jalur Selatan Garut Kembali Normal

Jakarta – Banjir bandang terjadi di kawasan Cisurupan, Garut akibat air dari sungai meluap hingga ke jalan raya. Sejumlah kendaraan sempat terjebak, tetapi tidak ada korban jiwa.

Banjir bandang tersebut berlangsung Sabtu (23/02/2019) di Jalan Raya Cisurupan-Cikajang, Garut. Hujan deras yang mengguyur kawasan Garut sejak sore membuat anak Sungai Cimanuk yang ada di kawasan Kampung Ciharemas Ciburial, Cisurupan meluap.

Luapan air dari sungai itu naik ke jalan raya yang merupakan akses utama penghubung Kota Garut dengan kawasan Garut selatan.

“Ini diakibatkan hujan lebat selama dua jam. Banjir lumpur di jalan sepanjang 100 meter,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Garut Dadi Djakaria kepada wartawan di lokasi, Sabtu (23/02/2019).

100 meter Jalan Raya Cisurupan-Cikajang tertutup lumpur. Akibatnya, arus lalin di kawasan tersebut sempat tertahan beberapa jam.

Enam unit kendaraan dikabarkan sempat terjebak di lokasi banjir. Namun semua penumpang bisa dievakuasi dengan selamat.
“Enam kendaraan terjebak. Tidak ada korban jiwa,” katanya.

Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Pukul 00.20 WIB ini, arus lalin sudah kembali normal setelah petugas dari Dinas PU Garut menerjunkan alat berat ke lokasi.
(yld/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pelayat Berdatangan ke Rumah Duka Eks Napi Teroris Noeim Ba’asyir

Solo – Mantan narapidana kasus terorisme, Noeim Ba’asyir meninggal dunia, malam ini. Rumah duka keponakan Abu Bakar Ba’asyir tersebut, sudah ramai dikunjungi para pelayat.

Pantauan detikcom, Minggu (24/2/2019), dini hari, tenda sudah dipasang di depan rumah duka, Jalan Kenong, Kelurahan Joyotakan RT 03 RW 04, Serengan, Solo. Kursi-kursi sudah ditata di sekitar rumah.

Di dalam rumah duka terdapat para pelayat wanita yang juga menemani istri Noeim, Nunik. Dua putra Abu Bakar Ba’asyir juga terlihat melayat, yakni Abdul Rosyid dan Abdul Rochim.

Adik kandung Noeim, Muhammad Fauzi, mengatakan kakaknya meninggal sekitar pukul 21.00 WIB di Rumah Sakit Umum Islam (RSUI) Kustati, Solo. Dia saat itu tengah berangkat menuju acara pernikahan temannya.

“Di jalan dia merasakan sesak napas. Dia memang punya riwayat asma. Lalu dibawa ke IGD RS Kustati,” kata Fauzi saat ditemui detikcom di rumahnya.

Noeim masih sempat menyetir motor bersama istrinya menuju rumah sakit. Belum sempat dipasangi alat uap untuk melegakan asma, Noeim sudah tak sadarkan diri.

“Dari rumah sakit menyatakan meninggal karena sakit jantung. Prosesnya hanya lima menit setelah di RS,” ujar dia.

Rencananya, jenazah keponakan Abu Bakar Ba’asyir itu akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Muslim (TPM) Polokarto, Sukoharjo, Minggu (24/2) pagi.

“Subuh kita mandikan, lalu dikafani dan diaalatkan. Pukul 09.00 WIB berangkat dari sini menuju pemakaman,” katanya.
(bai/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

3 Polisi dan 1 Perempuan Ditangkap Saat Pesta Sabu di Makassar

Makassar – Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 orang oknum anggota Polisi terkait Narkotika jenis sabu di salah satu kamar hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain 3 oknum itu, 2 orang perempuan juga diamankan.

“TKP-nya di Hotel Colonial jalan Tanjung Bunga Makassar, kita amankan 3 orang oknum Polisi dan 1 orang perempuan,” kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, Sabtu (22/2/2019).

Penangkapan 4 orang itu terjadi pada Jumat (22/2) malam. Ketiga oknum itu masing-masing, Brigpol Herianto (38), Brigpol Sri Amar (37), Brigpol Ruslan (33) dan Asriani (29). Tiga oknum Polisi itu semua bertugas di Polda Sulsel.

Pengungkapan kasus Narkoba yang melibatkan 3 oknum Polisi itu berawal saat Tim Khusus Dires Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoba di tempat itu. Penggerebekan itu pun dipimpin langsung oleh Diresnarkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Hermawan.

“Setibanya di kamar di temukan pelaku SA (Sri Amar) H (Herianto), R (Ruslan) dan A (Asriani). Dilakukan penggeledahan kamar tersebut dan di temukan 1 sashet diduga narkotika jenis sabu yang di buang oleh H di bawah tempat tidur dan di temukan pula 1 set alat isap bong, 2 sacset bekas pakai, 1 sendok sabu,” lanjutnya.

Selain barang bukti itu, Polisi juga menyita 5 buah handphone, uang tunai Rp 3,8 juta serta 1 pucuk Senpi Genggam Jenis Revolver Amunisi 6 (enam) peluru milik SA. Semua pelaku langsung dibawa ke Polda untuk diproses.

“Kita sudah tes Urine ketiga oknum itu hasilnya positif. Juga pelaku perempuan, juga positif Methapetamine. Siapapun yang terlibat Narkoba kami akan sikat,” tegasnya.

Hingga saat ini, keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Sulawesi Selatan. “Perkembangan nya nanti selesai pemeriksaan. Belum ada data lagi,” pungkas Dicky.
(rvk/yld)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polisi Periksa 7 Orang Terkait Kebakaran Kapal di Muara Baru

Jakarta – Kebakaran sejumlah kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, belum padam. Polisi sudah memeriksa 7 orang terkait kebakaran kapal tersebut.

“Lebih kurang 7 orang kita periksa,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, di Lokasi kebakaran, Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jaktim, Sabtu (23/2/2019)

Dia menambahkan, saat ini pihaknya masih fokus pada pemadaman api. Mengenai potensi adanya kelalaian Eddy menambahkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan.

“Kita bisa menentukan dari hasil pemeriksaan laboratorium,” tuturnya.

Dia menduga kebakaran tersebut akibat adanya percikan api dari kapal yang sedang dilas. Percikan api itu, lanjut Eddy, menyambar ke mesin dan menimbulkan kebakaran.

“Dugaan sementara ini kan ada alat penyedot air di sebuah kapal itu yang patah. Kemudian dilas, ada percikan api yang menuju ke mesin. Ini dugaan sementara, nanti akan kita pastikan dari pemeriksaan laboratorium forensik,” pungkasnya.

Petugas Damkar awalnya menerima informasi kebakaran pukul 15.19 WIB. Hingga pukul 23.01 WIB, api masih berkobar.
(rvk/yld)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Melestarikan Kentongan, Alarm Ampuh untuk Desa-Desa Rawan Bencana

Liputan6.com, Banjarnegara – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara, Jawa Tengah, meminta masyarakat di wilayah setempat untuk memanfaatkan alat komunikasi tradisional kentongan sebagai alat peringatan dini bencana.

“Masyarakat agar memanfaatkan kentongan terutama mereka yang tinggal di lokasi rawan bencana tanah longsor,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara Arief Rahman di Banjarnegara, Sabtu (23/2/2019).

Dia menyatakan hal tersebut mengingat sebagian wilayah di Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan longsor terutama saat curah hujan sedang tinggi.

Dia menambahkan, kentongan merupakan kearifan lokal yang patut dijaga karena efektif digunakan di wilayah perdesaan. “Kentongan adalah kearifan lokal yang perlu terus dilestarikan karena cukup efektif menjadi peringatan dini bencana di desa-desa,” katanya dilansir Antara.

Dia mengatakan sebagian desa di Banjarnegara sudah lama menggunakan kentongan sebagai sarana komunikasi. “Bukan cuma untuk penanda terjadinya bencana bisa juga untuk pencurian, kebakaran, dan lain sebagainya, namun penggunaan kentongan perlu lebih diintensifkan lagi,” katanya.

Dosen Mitigasi Bencana Geologi, Jurusan Teknik Geologi Universitas Jenderal Soedirman Indra Permanajati mengingatkan pentingnya memanfaatkan kentongan sebagai sarana komunikasi peringatan dini bencana bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah rawan bencana.

“Kentongan atau alat-alat tradisi lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi mitigasi bencana berbasis kearifan lokal,” katanya.

Indra menjelaskan salah satu strategi dalam mitigasi bencana alam adalah percepatan informasi bencana.

“Seringkali mitigasi bencana kurang optimal karena kurangnya komunikasi yang baik. Hal ini bisa terjadi jika disuatu daerah rawan bencana tidak ada alat yang mendeteksi bahaya atau sudah ada alatnya namun bencananya tidak terdeteksi karena merupakan bencana yang tidak terduga penyebabnya,” katanya.

Dia menambahkan, bunyi kentongan bisa dibedakan dari nada suaranya untuk memperjelas kondisi yang sedang dihadapi, seperti ancaman longsor. “Bahkan jika perlu nada suara kentongan masing-masing kondisi dapat diseragamkan secara nasional,” katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Novel Baswedan: Jokowi Pasti Tahu Teror ke KPK Tak Satupun Terungkap

Jakarta – Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, kembali menyinggung keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengungkap kasus teror yang menimpa dirinya. Novel menyebut Polri hingga Jokowi melakukan sesuatu hal yang luar biasa buruk.

“Saya ingin menggambarkan apa yang dilakukan selama ini, baik oleh aparatur yang seharusnya menegakkan hukum tapi tak melakukan sampai dengan pucuk pimpinan negara yang diam dengan masalah ini, ini suatu hal yang luar biasa buruk,” kata Novel dalam diskusi bertajuk Teror dan Kriminalisasi terhadap Aparat Penegak Hukum di restoran d’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).

“Beliau pastinya tahu semua serangan ke KPK tidak ada satupun yang terungkap,” imbuh mantan anggota Polri ini.

Novel mempertanyakan komitmen Jokowi mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi. Menurut dia, Jokowi terkesan diam dalam menyikapi kasus teror yang menimpa pegawai KPK.

“Saya melihat kembali dalam beberapa penyampaian beliau, beliau mendukung pemberantasan korupsi, mendukung KPK dan lain-lain. Ini kok tidak terlihat ketika banyak pegawai KPK, lebih dari lima, banyak diserang dan bahkan banyak kasus tertentu ketika kasusnya besar justru yang mengungkap itu diteror secara psikologis dan fisik, ini tidak didukung presiden,” terang Novel.

Novel menegaskan dirinya akan terus ‘bernyanyi’ di ruang publik mengenai upaya negara yang dinilainya payah dalam mengungkap kasusnya. Novel mengatakan akan berhenti ‘bernyanyi’ saat kasusnya diungkap.

“Saya katakan saya akan terus menyerang, mengatakan di forum-forum publik bahwa ini harus diungkap, tidak boleh dibiarkan,” kata Novel.

Dalam kesempatan ini, Novel juga menegaskan kembali dirinya menolak ketika dimintai tolong Polri untuk membantu mengungkap kasus teror yang dialami. Alasannya, karena dia meyakini kasusnya tak benar-benar hendak diungkap.

“Ketika saya dituntut memberikan bukti, saya menolak. Kenapa saya menolak? Bukti serangan kepada saya yang sangat terang benderang saja dihilangkan kok. Alat bukti sidik jari dalam gelas yang dipakai untuk serang saya dihilangkan. Bukti sidik jari ditempat lain dihilangkan,” tukas Novel.

“Bukti CCTV sangat jelas dan sebelumnya pernah dipakai dalam pengungkapan kasus jambret dekat rumah saya, tidak diambil. Dan bukti-bukti lain tidak diambil,” ujar dia.

Novel curiga jika bukti-bukti yang dimiliki dirinya diserahkan kepada Polri maka bukti-bukti tersebut akan dihilangkan.

“Apakah kemudian saya dengan lugunya atau dengan bodohnya memberikan bukti-bukti itu semua sekarang untuk dihilangkan secara sempurna? Saya kira tidak begitu,” ucap dia.

Alasan lain Novel menolak membantu ungkap kasusnya karena merasa Polri sendiri mempersulit pengungkapan. Padahal, diakui Novel, sedari awal penyerangan terjadi, dirinya sudah berusaha bersikap sekooperatif mungkin.

“Dari polsek, polres, polda bertanya kepada saya saat saya berbaring di UGD. (Kesaksian) itu sudah saya terangkan, semua hal yang ditanya saya jelaskan. Setelah berjalan sebulan, dua bulan, tiga bulan, saya yakin bukti-bukti penting itu sudah pada dihilangkan,” cerita Novel.

Novel menceritakan akhirnya dia memilih mengungkapkan kecurigaan dan kekecewaannya di media.

“Karena itu saya mulai berkomunikasi ke media. Bahkan ketika saya sedang sakit pun, justru malah diputar balik, saya dikatakan tidak kooperatif, tidak mau memberi keterangan, menutup-nutupi informasi. Masa korban diserang?” pungkas Novel.

Dalam kesempatan ini, Novel membuka temuan dari hasil investigasi Komnas HAM yang salah satunya menyebut adanya abuse of process dalam upaya pengungkapan teror air keras.

“Proses pengungkapan perkaranya ada abuse of process. Disebutkan kalau proses pengungkapannya ada abuse of process, tapi tim gabungan (bentukan Kapolri)-nya melibatkan penyidik dan penyelidik,” ungkap dia.

“Saya sejak awal menyampaikan sejak pertama kali tim ini dibentuk, saya tidak percaya karena tim ini tidak membuka diri atau mengambil dari orang-orang yang benar-benar ingin mengungkap ini semua. Tapi diambil dari penyidik, penyelidik dan para staf ahli Kapolri juga dimasukkan,” tutur Novel.

(aud/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Sesalkan Puisi Neno Warisman: Masa Jokowi dan Saya Dianggap Kafir

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin menyayangkan doa Neno Warisman yang dibacakan saat Munajat 212. Ma’ruf heran Pilpres disamakan dengan Perang Badar.

“Pertama kok pilpres kok jadi kayak Perang Badar? Perang Badar itu kan perang habis-habisan. Hidup mati. Kita kan hanya memilih pemimpin,” kata Ma’ruf di Mall Palm Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (23/2/2019).

Ma’ruf menilai doa Neno itu tidak tetap. Ma’ruf kembali menegaskan yang sedang dijalani Indonesia bukan perang.
“Kedua, menempatkan posisi yang lain sebagai orang kafir. Masak Pak Jokowi dengan saya dianggap orang kafir. Itu sudah tidak tepat. Menyayangkanlah. Kita kan pilpres bukan perang badar,” ujarnya.

Selain itu, Ma’ruf juga menyambut positif Bawaslu yang mau menyelidiki acara Munajat 212 di Monas itu. Ma’ruf tidak ingin 212 dijadikan alat politik.

“Oh bagus, supaya jangan sampai 212 itu dijadikan kendaraan politik. Itu bagus Bawaslu menyelidiki itu,” ucapya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Neno Warisman, membacakan ‘Puisi Munajat 212’. Potongan video saat Neno membacakan puisi itu ramai dibagikan di media sosial.

Berikut ini isi potongan puisi dari video yang beredar:

jangan, jangan Engkau tinggalkan kami
dan menangkan kami
Karena jika Engkau tidak menangkan
Kami khawatir ya Allah
Kami khawatir ya Allah
Tak ada lagi yang menyembah-Mu
(idh/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Beda Pendapat MUI Pusat dan MUI DKI soal Polemik Munajat 212

Jakarta – Malam Munajat 212 di Monas menuai polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memastikan kegiatan itu bukan acara politik. Namun, MUI Pusat menilai kegiatan Munajat 212 sudah menjurus ke politik praktis.

Malam Munajat 212 digelar di Monas pada Kamis 21 Februari 2019. Acara ini diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Sejumlah tokoh pun hadir di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto, Ketua MPR Zulkifli Hasan,, Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Gelaran malam Munajat 212 pun menjadi sorotan publik mulai dari momen salam dua jari Fadli dan Fahri hingga teriakan ‘nomor dua’ menggema dari massa yang merespons pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait gelaran pilpres di malam Munajat 212 itu.
MUI DKI Jakarta menyatakan acara dengan tajuk ‘senandung selawat dan zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ lantaran untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara. MUI DKI juga menyatakan acara ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

“Itu kan cuma penafsiran. Niat kita cuma satu, bermunajat. Dari awal sudah kami sampaikan MUI DKI punya hajat melaksanakan senandung selawat dan doa. Makanya acara dari awal sampai akhir, kita bermunajat. Ada sedikit masukan begitu, dari awal kita kan nggak ada berpolitik. Makanya nggak ada atribut partai yang ada di dalam,” ujar Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Lain MUI DKI, lain pula pendapat MUI Pusat. MUI Pusat menyayangkan MUI DKI yang dinilai tidak mampu mengendalikan kegiatan Malam Munajat 212 seperti tujuan semula: berdoa, berzikir, dan bermunajat kepada Allah SWT. MUI menyebut kegiatan Munajat 212 sudah menjurus ke politik praktis.

“Kami sangat menyayangkan atas sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara Munajat 212 yang tidak mampu mengendalikan kegiatan tersebut agar tetap berada pada arah dan tujuan semula, yaitu untuk kegiatan berdoa, berzikir, dan bermunajat kepada Allah SWT, untuk memohon keselamatan bangsa dan negara. Bukan untuk tujuan lain yang menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri aksi dukung-mendukung salah satu paslon capres tertentu,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2019).

Zainut mengimbau MUI tidak terseret dalam kegiatan politik praktis. MUI diminta tetap memposisikan diri sebagai institusi yang netral dan independen. “Untuk hal tersebut, MUI harus memposisikan diri sebagai institusi yang netral, independen, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada dan tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik praktis apalagi diperalat dan dijadikan kendaraan politik oleh kelompok tertentu,” kata Zainut.

Meski demikian, Zainut menegaskan MUI tidak melarang pengurusnya terjun ke politik praktis asalkan tidak membawa nama institusi. MUI menjamin hak tersebut kepada pengurusnya. “MUI tidak pernah melarang pengurusnya untuk berkecimpung di bidang politik praktis sepanjang hal tersebut dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama institusi. Karena hal itu merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi,” terang Zainut.

Atas dugaan pelanggaran pemilu di malam Munajat 212, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) turun tangan mengumpulkan bukti-bukti.
“Jadi sementara ini saya sama teman-teman masih mengumpulkan hasil pengawasan teman-teman pengawas kelurahan, panwas kecamatan, Bawaslu kota. Saya lagi minta mereka ini hasil pengawasannya seperti apa,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin.

Bawaslu akan mengumpulkan bukti berupa ada-tidaknya alat peraga kampanye hingga memeriksa isi pidato yang disampaikan beberapa tokoh.
“Mengumpulkan bukti-bukti semua terkait pengawasan, apakah ada pidato yang mengarah ke kampanye, misalnya, atau adakah atribut kampanye dan sebagainya itu masih saya kumpulin,” kata Burhan.

Bukti-bukti itu selanjutnya akan dijadikan bentuk temuan Bawaslu untuk diproses. Burhan juga mempersilakan masyarakat yang menganggap telah terjadi pelanggaran dan memiliki bukti untuk melapor.
(aan/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Eko Patrio: Warga Masih Bingung Soal Warna Surat Suara

JakartaKetua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau yang populer dengan nama Eko Patrio mengungkapkan masih banyak warga Jakarta Timur yang tak memahami arti dari warna surat suara. Eko meminta KPU lebih gencar lagi mensosialisasikan pemahaman mengenai warna surat suara.

“Ini tugas KPU dan media untuk sosialisasi berkaitan dengan surat suara saja. Itu (masyarakat) masih belum tahu, ibu-ibu terutama, mana bedanya warna merah, biru, kuning,” ujar Eko dalam diskusi di restoran d’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).

Eko menceritakan pengalamannya saat berkampanye di Jakarta Timur, yang merupakan daerah pemilihannya. Saat warga ditanya arti surat suara warna kuning, mereka menjawab surat suara itu milik Partai Golkar.


“Bayangan mereka kalau ditanya, ‘Ibu, surat suara warna kuning punya siapa?’, jawabnya Golkar. ‘Warna biru punya siapa?’, jawabnya PAN, karena tidak adanya sosialisasi,” ujar Eko.

Eko menambahkan belum semua masyarakat juga memahami tentang DPD. Gagal paham ini, menurut Eko, dikarenakan penyelenggara pemilu memaksakan pemilihan DPD, DPRD Tingkat 1, DPRD Tingkat 2, DPR RI dan Presiden-Wakil Presiden dalam satu waktu

“Orang pusing, ‘Ini DPD apalagi?’. Masih bingung. Bagi saya ini sosialisasi kurang banget. Masih ada waktu 50 hari,” tutur Eko.

Eko mendorong KPU menggandeng bermacam platform media mulai dari media sosial, aplikasi chat dan provider telepon seluler. “Kalau nggak, wassalam,” imbuh dia.

Diketahui KPU telah menetapkan warna surat suara yaitu kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, biru untuk DPRD Provinsi, hijau untuk DPRD Kabupaten/Kota, dan warna abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Penentuan warna surat suara ini berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018, tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra pada Pemilu Tahun 2019.
(aud/jor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kampanye di Kampus, Caleg PSI di Tanjungpinang Jadi Tersangka

Jakarta – Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPRD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Ranat Mulia Pardede ditetapkan tersangka oleh Sentra Gakkumdu. Ranat jadi tersangka karena kampanye di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan.

“Iya betul (tersangka), inisialnya RMP,” kata Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini saat dihubungi detikcom, Sabtu (23/2/2019).

Zaini mengatakan Ranat merupakan Caleg PSI Dapil Bukit Bestari, Tanjungpinang, nomor urut 2. Ranat melakukan sosialisasi atau kampanye di STIEP, Tanjungpinang pada awal Januari kemarin.
“Jadi dia ini melakukan kampanye di kelas, mengenalkan diri, mensosialisasikan diri sekaligus membagikan kartu nama kepada sejumlah mahasiswa di STIEP,” ujarnya.

Bawaslu Tanjungpinang yang saat itu menerima laporan lalu melakukan penyelidikan selama 14 hari. Lalu, dilanjutkan pembahasan kedua dan ditetapkan memenuhi unsur dan alat bukti.

“Kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan, jadi penyelidikan di Bawaslu, penyidikan di pihak kepolisian dilakukan 14 hari juga. Setelah itu, memenuhi unsur semuanya dilimpahkan kepada kejaksaan. Kemudian dari kejaksaan juga memenuhi unsur semuanya. Lalu terhadap Ranat sudah resmi jadi tersangka. Jadi sudah diproses di Sentra Gakkumdu terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan,” ujarnya.

Zaini menambahkan Ranat disangkakan melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 521 juncto 280. Ranat terancam hukuman 2 tahun penjara.

“Bahwa di situ (di UU itu) dilarang melakukan kampanye di tempat pendidikan. Jika melakukan kampanye di tempat pendidikan termasuk di tempat yang dilarang, maka sanksinya 2 tahun penjara dan sanksi denda 24 juta,” pungkasnya.
(idh/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>