MA Kirim Ridho Rhoma ke Penjara, Pengacara Akan Ajukan PK

Jakarta – Pengacara Ridho Rhoma, Kholidin Achmad, memastikan akan mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). PK akan diajukan setelah tim pengacara menerima salinan putusan kasasi.

“Kemudian kami hanya menunggu putusan itu sampai, kalau ditanyakan apakah ada upaya hukum, pasti ada upaya hukum luar biasa, yang pasti akan kami ajukan yaitu PK,” kata Kholidin saat dihubungi, Senin (25/3/2019).

Dalam putusan kasasi, MA mengirim Ridho ke penjara dengan memperberat hukuman menjadi 1,5 tahun penjara. Kholidin meminta penundaan eksekusi Ridho ke penjara.

“PK kemudian kami berupaya sedemikian rupa untuk ditunda terlebih dahulu,” ujarnya.

Kholidin belum bisa berkomentar banyak terkait putusan kasasi MA. Pasalnya, dia belum menerima salinan putusan kasasi tersebut.

“Kalau sisi hukum dari pihak pengacara sampai saat ini belum menerima putusan kasasi sehingga kami tidak bisa mengomentari terhadap putusan kasasi yang sudah diuraikan, diutarakan oleh humas MA,” imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, lewat putusan kasasi Nomor 570 K/PID.SUS/2019, MA memperberat hukuman Ridho Rhoma menjadi 1,5 tahun penjara. Sebelumnya, ia hanya dihukum rehabilitasi 10 bulan.

Sebagaimana diketahui, Ridho Rhoma ditangkap pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat pada 25 Maret 2017 lalu. Saat diamankan, Ridho kedapatan memiliki narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram.

Pada 19 September 2017, PN Jakbar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 bulan. PN Jakbar juga menetapkan terdakwa menjalankan rehab medis dan sosial di RSKO Cibubur selama 6 bulan 10 hari. Tidak berapa lama setelah itu, Ridho bisa menghirup udara bebas dan kembali manggung lagi.

Vonis itu tidak diterima jaksa dan mengajukan banding tapi kandas. Kasasi pun dikirimkan. Gayung bersambut dan MA memperberat hukuman Ridho.
(knv/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fahri Hamzah Rela Ajukan Diri Jadi Penjamin Ratna Sarumpaet

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan bahwa dirinya telah menjadi penjamin terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet untuk mengajukan tahanan kota. Fahri menegaskan, pengajuan ini dilakukan dengan suka rela.

“Saya yang ajukan diri,” kata Fahri pada wartawan, Selasa (12/3/2019).

Dia menilai saat tidak ada alasan apa pun untuk bisa menahan Ratna Sarumpaet. Penahanan ini, lanjutnya, akan memberikan efek negatif terhadap pemerintahan Jokowi.

“Jadi sebaiknya melapaskan Ratna Sarumpaet demi kemanusian,” ungkapnya.

Tambahnya, kasus Ratna seharusnya dihentikan. Tetapi karena sudah masuk persidangan dia berharap majelis hakim bisa bertindak sesuai hati nuraninya.

“Tapi karena kasusnya sudah masuk pengadilan ya sudah lah, kita percaya Hakim diketuk nuraninya untuk membebaaskan beliau,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Joni dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), pada Rabu 6 Maret 2019 telah menolak permohonan tahanan kota bagi terdakwa Ratna Sarumpaet. Meskipun demikian, Ratna mengaku akan kembali mengajukan hal tersebut.

“Masih diajukan lagi nanti (untuk tahanan kota). Waktu itu kan sudah ditolak, nanti kita ajukan lagi,” ujar Ratna di Polda Metro Jaya usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (12/3).

Dia menyebut kalau dirinya ada orang baru yang akan jadi penjamin. “Karena ada juga penjamin baru ya Fahri Hamzah,” kata Ratna Sarumpaet.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Menkeu dan Menperin Ajukan Perubahan Skema Pajak Barang Mewah ke DPR

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) properti dan kapal pesiar atau yacht masih menjadi wacana.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji hal tersebut. Adapun penghapusan pajak rumah dan kapal pesiar mewah tersebut dianggap sebagai salah satu cara menggenjot pertumbuhan sektor properti di tanah air.

Dia juga mengungkapkan telah melakukan pertemuan dan pembahasan mengenai rencana tersebut bersama Kamar Dagang Industri (Kadin) sektor kontruksi dan properti. 

“Seperti yang sudah saya sampaikan, kita ketemu Kadin dari sektor konstruksi dan properti untuk masukan mengenai kebijakan bidang perpajakan, diharapkan bisa meningkatkan dari kegiatan di sektor properti,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Dia juga mengatakan, pihaknya harus evaluasi dampak baik dan buruknya kebijakan tersebut jika diterapkan. Aturan mengenai ini sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 35/2017 dan PMK Nomor 90/2015.

“Pada saat yang sama, kita juga harus evaluasi dari sisi pengaruh kegiatan ekonomi sektor atau komoditas PPNBM ini. Plus minusnya kita evaluasi secara baik,” ujar dia.

Ke depannya, beberapa kebijakan lain di bidang perpajakan akan diambil untuk meningkatkan pertumbuhan sektor properti. Tidak hanya properti mewah, kelas menengah hingga properti murah pun akan segera diatur.

“Kita berharap properti, baik yang sifatnya kecil untuk masyarakat berpendapatan rendah, kemudian properti kelas menengah dan properti yang levelnya tinggi, kita lakukan review terhadap policy-nya sehingga mereka memiliki sumbangan yang tetap optimal terhadap perekonomian,” ujar dia.

Sebagai informasi, saat ini setiap hunian mewah yang dijual pengembang dikenakan PPnBM sebesar 20 persen dari penjualan. Batas pengenaan pajak itu ditetapkan kepada hunian mewah dengan harga Rp 20 miliar ke atas.

Andi Arief Ajukan Mundur dari Wasekjen Partai Demokrat

Jakarta – Andi Arief terjerat kasus narkoba dan hingga kini masih menjalani proses hukum. Atas kasusnya itu, Andi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wasekjen Partai Demokrat (PD).

“Andi Arief juga telah meminta saya untuk sampaikan kepada DPP Partai Demokrat permohonan pengunduran diri dari kepengurusan DPP Partai Demorkat,” ujar Wasekjen PD Rachland Nashidik di Bareskrim Cawang, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019).

Rachland mengaku akan menyampaikan pengunduran diri Andi ke Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya akan segera sampaikan kepada Ketua Umum dan akan ada mekanisme yang berjalan untuk memutuskan permohonnan ini,” ucap Rachland.

Andi Arief hingga saat ini masih menjalani asesmen terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Status hukum Andi Arief akan diputuskan Rabu (6/3) besok.
(gbr/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jerat Pidana Hoaks Ratna Sarumpaet

Liputan6.com, Jakarta – Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet akhirnya duduk di kursi pesakitan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kali pertama menggelar sidang dugaan hoaks yang dilakukan ibunda artis Atiqah Hasiholan tersebut, Kamis 28 Februari 2019.

Jaksa mendakwa Ratna Sarumpaet telah menyebarkan berita bohong kepada banyak orang yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, berita bohong yang disebarkannya itu dinilai telah menimbulkan pro dan kontra.

Jaksa penuntut umum mendakwa Ratna Sarumpaet dengan dakwaan alternatif.

“Dakwaan kesatu Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 28 ayat (2) jo 45A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar jaksa. 

Sementara pada dakwaan kedua, jaksa menduga Ratna Sarumpaet, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras atau antar golongan (SARA).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tutur jaksa.

Dalam dakwaan, terungkap bahwa Ratna menangis mengaku dipukuli sehingga mukanya lebam dan bengkak. Jaksa menyatakan, pada Jumat 21 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Ratna Sarumpaet memberitahukan kepada saksi Ahmad Rubangi, Saharudin, dan Makmur Julianto alias Pele akan pergi ke Bandung.

“Namun ternyata, terdakwa tidak pergi ke Bandung melainkan pergi ke Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat untuk melakukan tindakan medis operasi perbaikan muka (facelift) atau tarik muka (pengencangan kulit muka),” kata jaksa.

Bedah medis tersebut, sudah dijadwalkan dengan dr Sidik Setiamihardja. Kemudian Ratna Sarumpaet ditempatkan di ruang perawatan kamar B1 lantai 3 untuk menjalani rawat inap sejak Jumat, 21 September 2018 sampai dengan Senin 24 September 2018.

“Bahwa selama menjalani rawat inap tersebut, terdakwa beberapa kali mengambil foto wajahnya dalam kondisl lebam dan bengkak akibat tindakan medis dengan menggunakan handphone merk Iphone. Setelah selesai menjalani rawat inap. Pada hari Senin tanggal 24 September 2018, terdakwa pulang ke rumah,” kata jaksa.

Di dalam perjalanan, Ratna mengirim beberapa foto wajah dalam kondisi lebam dan bengkak tersebut melalui whatsappnya kepada saksi Ahmad Rubangi. Saksi Ahmad kemudian menanggapi foto tersebut dengan membalas pesan Ya Allah, Kak sampai begitu.

Ratna pun membalas. “Dipukulin 2 laki-laki,” kata Jaksa.

Jaksa mengatakan, sesampainya di rumah, Ratna meminta Ahmad Rubangi untuk memanggil saksi Saharudin dan saksi Makmur Julianto alias Pele masuk ke kamar.

Ratna Sarumpaet lalu bercerita sambil menangis bahwa dipukuli orang dengan menunjukkan wajah lebam dan bangkak.

“Kemudian terdakwa mengatakan ingin istirahat. Selelah itu saksi Ahmad Rubangi dan saksi Makmur Julianto alias Pele dan saksi Saharudin keluar dari kamar terdakwa,” kata jaksa.

Keesokan harinya pukul 20.43 WIB, terdakwa mengirimkan foto yang sama ke Rocky Gerung dengan pesan, “21 September jam 18.50 WIB, area bandara Bandung”. Pukul 20.44 WIB, dia mengirim pesan lagi, “Not For Public”.

Rabu 26 September 2018 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan Deden Syarifuddin dan bercerita habis dipukuli. Dia pun kembali sambil menangis.

Pukul 16.30 WIB, Kamis 27 September 2018, saksi mengirim pesan lagi ke Rocky Gerung dengan pesan, “Hei Rocky negrinya makin gila n hancur – need badly :)”, dan pukul 16.33 WIB dengan pesan, “Need you badly”, pukul 16.36 WIB dengan pesan “Pasti kamu bahagia sekali disana ya, Penghormatan pada alam, bless you”.

Pada Jumat 28 September pukul 19.22 WIB, terdakwa kembali mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan “Day 7th”.

Pukul 23.00 WIB, Ratna Sarumpaet meminta Saharudin menelepon Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Setelah terhubung, dia curhat telah dianiaya sembari menangis. Dia meminta Said Iqbal ke rumahnya.

Ketika Said Iqbal datang, terdakwa berkata, “Kakak dianiaya” dan menceritakan kronologi penganiayaannya. Dia juga menunjukkan foto wajahnya yang lebam.

Dia lalu minta dipertemukan dengan Prabowo Subianto. Ratna mengaku sudah berbicara dengan Fadli Zon dan mendapat informasi tengah diatur waktu untuk bertemu Prabowo.

Dia kemudian mengirimkan foto wajah lebamnya ke Saiq Iqbal untuk diteruskan ke ajudan Prabowo atas nama Dani.

Pukul 23.01 WIB, Sabtu 29 September 2018, Ratna Sarumpaet mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan, “Mungkin aku tidak harus ngotot membantu memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak ini. It’s painful.”

Pukul 23.42 WIB dia juga kembali mengirimkan 3 foto wajahnya ke Basariaja alias Basari dan 3 menit kemudian dia mengirim pesan, “KK sedang sangat kesakitan/menderita saat KK minta tolong ingin bicara dengan Pak Joksan.”

Tak berhenti di situ, dia mengirim 3 foto wajahnya ke Simon Aloysius Mantiri dengan pesan, “Ini terjadi di area parkir Bandara Bandung 21 sept 2018, Saya harus bertemu 08 segera Pak Simon, Saya mohon …..” dan mendapat jawaban, “Kurang ajar sekali Bu itu pelakunya.”





2 dari 3 halaman

Akui Salah dan Ajukan Penangguhan Penahanan

Ratna Sarumpaet mengakui kesalahan di hadapan majelis hakim saat sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pengalaman dari saya ditangkap dan apa yang saya ketahui baik melalui bacaan saya betul melakukan kesalahan,” ucap Ratna, Kamis 28 Februari 2019.

Meski begitu, Ratna merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta. Dia melihat kasusnya bernuasa politik.

“Yang terjadi di lapangan dan terjadi peristiwa penyidikan ada ketegangan bahwa memang ini politik,” ucap dia.

Karenanya Ratna berharap majelis hakim mengutamakan keadilan dibandingkan kekuasaan.

“Dengan semua unsur yang ada di sini, marilah menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Tapi di atas segalanya hukum bukan untuk kekuasaan,” tutup dia.

Namun, tudingan nuansa politis ini dibantah kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi. Dia menyanggah adanya muatan politis yang disebut disebut kliennya.

“Tidak ada motif politik sama sekali. Dakwaan kedua kita lihat kebohongan itu diproduksi untuk meyakinkan masyarakat saja, dan bahkan untuk meyakinkan BPN Prabowo-Sandi,” katanya usai persidangan.

Desmihardi mengatakan, lontaran kebohongan yang disebut Ratna murni karena malu dengan keluarga. Dia menegaskan, kebohongan itu hanya dibuat untuk keluarga, tidak ada tujuan menyebarkannya kepada publik.

“Ini murni karena beliau malu lebamnya diketahui oleh keluarga, sehingga harus mengarang cerita bahwa beliau dipukuli. Ini kebohongannya hanya untuk keluarga, karena beliau ingin keluarga tidak tahu beliau operasi plastik,” katanya menandasi.

Pada sidang tersebut, pengacara juga mengajukan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan status penahanan kliennya dari tahanan Polda Metro Jaya menjadi tahanan rumah atau kota.

Desmihardi membacakan pertimbangan mengajukan permohonan tersebut. Dia menyebutkan dua pertimbangan pengajuan penangguhan tahanan bagi kliennya, yakni berdasarkan hukum dan sisi kemanusian.

Ia menyatakan, Ratna Sarumpaet tidak ada niat melarikan diri. Kemudian, terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat dianggap mempersulit jalannya proses hukum.

“Bahwa selama proses pemeriksaan di tingkat kepolisian dan tingkat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terdakwa Ratna Sarumpaet sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa maupun keluarga dalam hal ini anak-anak menjamin bahwa terdakwa akan selalu menghadiri persidangan dengan tidak sulit jalannya sidang pengadilan ini,” ucap Desmihardi.

Sementara itu, dari sisi kemanusiaan, terdakwa adalah seorang perempuan lemah yang telah berusia senja. Pada usia 69 tahun, dia sangat rentan dalam penyakit terbukti selama penahanan dilakukan terdakwa sering sakit-sakitan dan selama penahanan beberapa kali terdakwa harus diperiksa di Bidokkes Polda Metro Jaya.

Apabila terus-menerus ditahan, lanjut dia, akan memperburuk kesehatan Ratna Sarumpaet baik secara fisik maupun secara mentalnya.

“Tidak berlebihan melalui permohonan ini kami minta kemudian lagi sakit yang teramat agar terdakwa dapat dialihkan status,” ucap Desmihardi.

Desmihardi mengatakan, anak kandung terdakwa yakni Atiqah Hasiholan dan Fathom Saulina akan menjadi penjamin penangguhan penahanan Ratna Sarumpaet.

Oleh karena itu, pengacara memohon kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan jenis penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau kota atas terdakwa Ratna Sarumpaet.

“Tujuan permohonan kami bukan untuk ditangguhkan akan tetapi hanya sebatas pada pengalihan jenis penahanan yang semula penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan rumah tahanan kota sebagaimana yang diatur dalam KUHP,” kata Desmihardi.

3 dari 3 halaman

Siapkan 20 Saksi Ahli

Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berencana menghadirkan 20 saksi untuk sidang kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Ratna Sarumpaet. Hanya, jaksa enggan membeber siapa 20 saksi tersebut.

“20 saksi fakta, 5 saksi ahli, dan saksi meringankan,” kata Jaksa kasus Ratna Sarumpaet, Panyaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2019.

Panyaman menegaskan nama Prabowo dan Fadli Zon tidak masuk dalam daftar itu. Hanya Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang disebut akan dihadirkan senagai saksi di persidangan.

“Dalam bacaan saya tidak ada nama Prabowo dan Fadli Zon,” imbuhnya.

Pro-Prabowo Mau Jamin Ahmad Dhani, TKN: Ratna Sarumpaet Nggak Sekalian?

Jakarta – Upaya Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan dkk menjamin penangguhan penahanan Ahmad Dhani jadi sorotan TKN Jokowi-Ma’ruf. Anggota Tim Khusus TKN Inas Nasrullah menyindir manuver itu.

“Kalau niat mereka itu tulus, seharusnya bukan hanya Ahmad Dhani saja yang dimintakan penangguhan penahanan-nya, tapi juga Ratna Sarumpaet sekalian dong, bahkan juga beribu-ribu terpidana lainnya yang ada di lapas se-Indonesia juga lah! Itu baru top! Jangan sampai jika Prabowo terpilih, semua terpidana krimimal yang ada dikubu Prabowo, ditangguhkan penahanan-nya selama Prabowo berkuasa!” kata Inas kepada wartawan, Minggu (24/2/2019).

Inas mengatakan penjaminan penangguhan penahanan yang dilakukan para tokoh pendukung capres 02 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Inas, pasal itu mengatur yang bisa mengajukan penangguhan hanya tersangka atau terdakwa yang sedang proses sidang-nya sedang berlangsung. Sedangkan Ahmad Dhani status-nya ada dua, yakni terpidana dalam kasus lain dan tersangka/terdakwa dalam kasus lain-nya.
“Permintaan politisi di kubu Prabowo, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Amien Rais dan Zulkifli Hasan untuk menangguhkan penahanan Ahmad Dhani adalah bertentangan dengan hukum dan masyarakat sekarang terbuka matanya bahwa kubu Prabowo hanya mementingkan dan perduli kepada kubunya sendiri, walaupun harus melanggar hukum,” kata Inas.
Sebelumnya, selain keluarga dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, ada sejumlah pihak yang juga siap memberikan jaminan untuk penangguhan penahanan Ahmad Dhani. Seperti Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah hingga Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Nama-nama itu disebutkan oleh salah satu kuasa hukum Ahmad Dhani, Zahid. Selain itu, ia juga membenarkan jika pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kliennya ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Penangguhannya, sebagai penjamin ada Pak Prabowo, Bang Fadli Zon, dan Pak Fahri Hamzah, dan pihak keluarga. Sudah kita ajukan ke PT kemarin sudah masuk,” kata Zahid saat dikonfirmasi di Rutan Klas I Surabaya, di Medaeng, Sidoarjo, Sabtu (23/2/2019).
(yld/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Zulkifli Jamin Penangguhan Ahmad Dhani, TKN: Hormati Putusan Pengadilan

Jakarta – Sejumlah tokoh pendukung Capres 02 Prabowo Subianto siap memberikan jaminan untuk penangguhan penahanan Ahmad Dhani. TKN Jokowi-Ma’ruf Amin meminta Ahmad Dhani dan rekan-rekannya mengikuti proses hukum yang berlaku, jangan sampai semua pelaku meminta jaminan penangguhan penahanan juga.

“Sebaiknya Ahmad Dhani ikuti saja proses hukum yang berlaku. Hormati keputusan pengadilan yang telah memerintahkan agar Ahmad Dhani ditahan,” kata Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Minggu (24/2/2019).

Ace mengatakan putusan hakim telah memvonis Ahmad Dhani terbukti bersalah melakukan ujaran kebencian sehingga semestinya Dhani menjalani hukumannya. Ace mengingatkan putusan hakim semestinya dihormati karena tak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk presiden.

Ace mengatakan, jika tokoh-tokoh seperti Zulkifli Hasan, Fadli Zon, Fahri Hamzah memberikan jaminan pada Dhani, ia khawatir nanti pelaku yang terbukti melakukan ujaran kebencian juga akan meminta perlindungan ke tokoh tersebut. Hal itu justru akan menjadi pandangan buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

“Jika tokoh-tokoh politik pendukung 02 memberikan jaminan atas tindakan pelaku yang terbukti melanggar hukum karena ujaran kebencian, nanti setiap orang yang melakukan ujaran kebencian dan mendukung pasangan 02, akan meminta perlindungan kepada mereka. Ini preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri kita,” ungkapnya.

Ace menganggap dukungan para tokoh itu sama saja membenarkan tindakan Ahmad Dhani yang terbukti melakukan ujaran kebencian. Selain itu Ace menilai tindakan para tokoh tersebut membela simpatisannya yang juga terbukti menebar kebencian.

“Kami tidak ingin vonis hukum ujaran kebencian dilegitimasi oleh dukungan politik. Ini akan melahirkan ujaran-ujaran kebencian baru akibat backup politik. Jika tokoh-tokoh itu memberikan jaminan, maka hal itu sama saja membenarkan cara-cara seperti Ahmad Dhani yang suka menebar kebencian. Bahkan justru membela pendukungnya yang jelas-jelas telah terbukti mencaci orang lain dengan penuh kebencian,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota TKN Inas Nasrullah Zubir mengatakan penjaminan penangguhan penahanan yang dilakukan para tokoh pendukung capres 02 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Inas pasal itu mengatur yang bisa mengajukan penangguhan hanya tersangka atau terdakwa yang sedang proses sidang-nya sedang berlangsung. Sedangkan Ahmad Dhani status-nya ada dua, yakni terpidana dalam kasus lain dan tersangka/terdakwa dalam kasus lain-nya.

“Permintaan politisi di kubu Prabowo, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Amien Rais dan Zulkifli Hasan untuk menangguhkan penahanan Ahmad Dhani adalah bertentangan dengan hukum dan masyarakat sekarang terbuka matanya bahwa kubu Prabowo hanya mementingkan dan perduli kepada kubunya sendiri, walaupun harus melanggar hukum,” kata Inas.

Inas mempertanyakan ketulusan kubu Prabowo di kasus itu, ia menyoroti mengapa tidak sekalian diajukan penangguhan penahanan untuk Ratna Sarumpaet saja. Ia menyebut jangan sampai pendukung Prabowo yang sudah dihukum kemudian ditangguhkan penahanannya apabila Prabowo terpilih.

“Kalau niat mereka itu tulus, seharusnya bukan hanya Ahmad Dhani saja yang dimintakankan penangguhan penahanan-nya tapi juga Ratna Sarumpaet dong bahkan juga beribu-ribu terpidana lain-nya yang ada dilapas se-Indonesia juga lah! Itu baru top! Jangan sampai jika Prabowo terpilih, semua terpidana krimimal yang ada dikubu Prabowo, ditangguhkan penahanan-nya selama Prabowo berkuasa!,” imbuh Inas.

Sebelumnya, selain keluarga dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, ada sejumlah pihak yang juga siap memberikan jaminan untuk penangguhan penahanan Ahmad Dhani. Seperti Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah hingga Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Nama-nama itu disebutkan oleh salah satu kuasa hukum Ahmad Dhani, Zahid. Selain itu, ia juga membenarkan jika pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kliennya ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Penangguhannya, sebagai penjamin ada Pak Prabowo, Bang Fadli Zon, dan Pak Fahri Hamzah, dan pihak keluarga. Sudah kita ajukan ke PT kemarin sudah masuk,” kata Zahid saat dikonfirmasi di Rutan Klas I Surabaya, di Medaeng, Sidoarjo, Sabtu (23/2/2019).

Simak Juga ‘Prabowo Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Ahmad Dhani’:

(yld/rvk)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Taiwan Jadi Negara Pertama yang Ajukan RUU Pernikahan Sesama Jenis di Asia

Liputan6.com, Taipei – Pemerintah Taiwan pada hari Kamis, mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) untuk mengizinkan pernikahan sesama jenis, di mana hal itu menjadi yang pertama dalam jenisnya di Asia.

Tetapi, RUU tersebut dikritik oleh aktivis hak asasi dan kelompok konservatif di tengah perdebatan sengit tentang kesetaraan pernikahan, demikian sebagaimana dikutip dari Channel News Asia pada Kamis (21/2/2019).

Dalam sebuah referendum yang digelar akhir tahun lalu, banyak pemilih Taiwan menentang kesetaraan pernikahan, meski suara yang tidak kalah besar menuntut gagasan tersebut dilanjutkan.

RUU yang diumumkan oleh kabinet setempat itu berencana memberi perlindungan hukum setara bagi pernikahan pasangan sesama jenis, seperti hak tinggal satu atap dan memiliki kartu keluarga.

Namun, secara perdata, pernikahan tetap didefinisikan sebagai antara pria dan wanita, sehingga pasangan sesama sejenis tidak memiliki hak hukum terhadap isu-isu sensitif dalam rumah tangga, seperti adopsi anak misalnya.

Jennifer Lu, koordinator Koalisi Kesetaraan Pernikahan Taiwan, mengatakan RUU tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang lengkap kepada pasangan sesama jenis.

Dia mengakui bahwa pemerintah menerima tekanan dari berbagai pihak, tetapi mengatakan para aktivis akan terus memperjuangkan persamaan hak.


Simak video pilihan berikut: 

2 dari 2 halaman

Keputusan Final pada Akhir Mei

Parlemen Taiwan diperkirakan akan memberikan suara final pada rancangan RUU pada akhir Mei nanti.

Itu adalah batas waktu untuk undang-undang yang ditetapkan oleh pengadilan konstitusi pada Mei 2017, ketika memutuskan bahwa pasangan sesama jenis memiliki hak untuk menikah secara sah.

Perpecahan telah menjadi tantangan bagi Presiden Tsai Ing-wen, yang partainya mengalami kekalahan besar dalam pemilihan lokal pada November lalu, di tengah kritik atas agenda reformasinya, termasuk kesetaraan pernikahan.

Kelompok konservatif yang menentang pernikahan sesama jenis mengatakan mereka akan tetap menentang RUU tersebut, “bagaimanapun caranya”

Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas Diusulkan Jadi Moderator Debat Ketiga

Liputan6.com, Jakarta – KPU RI mengusulkan nama moderator yang akan memandu debat ketiga Pilpres 2019 pada 17 Maret mendatang. Kedua nama itu adalah Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas.

“Moderator juga tadi sudah diusulkan oleh KPU, oleh TV penyelenggara yaitu Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas,” kata Ketua KPU Arief Budiman, di Gedung KPU RI, Rabu (20/2/2019).

Arief menyebut usulan tersebut akan didiskusikan dengan TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Karena undang-undang mengatakan bahwa KPU harus berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari masing-masing paslon, maka kami memberikan kesempatan kepada 01 dan 02 untuk kemudian memberikan tanggapan apakah usulan moderator itu bisa disetujui atau tidak,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso mengaku tidak keberatan dengan usulan moderator itu.

“Terhadap moderator yang diusulkan pada prinsipnya 02 tak keberatan. Tapi karena diputuskan pertemuan kedepan, maka kami minta izin final keputusannya kami ajukan nanti pada rapat yang akan datang,” ujar Priyo.

Seperti diketahui, debat ketiga dalah debat cawapres dengan tema debat yang akan dibahas adalah Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, serta Sosial dan Kebudayaan.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PM Netanyahu Tahan Uang Pajak Palestina Rp 1,9 Triliun

Tel Aviv – Pemerintah Israel memutuskan untuk menahan uang pajak Palestina sebesar US$ 138 juta (Rp 1,9 triliun). Penahanan uang pajak ini dilakukan karena otoritas Palestina terus memberikan bayaran khusus untuk warganya yang dipenjara karena menyerang warga Israel.

Diketahui bahwa sesuai kesepakatan perdamaian sementara, Israel selalu mengumpulkan pajak atas nama Palestina, untuk kemudian ditransfer ke otoritas Palestina. Jumlahnya disebut mencapai angka US$ 222 juta per bulan. Dengan upaya perundingan antara Israel dan Palestina mengalami kebuntuan sejak tahun 2014, Israel seringkali menahan transfer uang pajak untuk otoritas Palestina itu sebagai bentuk proses juga tekanan.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (18/2/2019), kantor PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pada Minggu (17/2) waktu setempat, uang pajak sebesar US$ 138 juta yang ditahan itu sama besar dengan jumlah dana yang dibayarkan Otoritas Palestina tahun lalu kepada ‘para teroris yang dipenjara di Israel, kepada keluarga mereka dan para tahanan yang telah dibebaskan’.
“Hari ini, saya akan meminta persetujuan kabinet untuk (aturan legislasi) mengurangi gaji teroris dari dana Otoritas Palestina,” ujar PM Netanyahu dalam pernyataannya pada Minggu (17/2) waktu setempat.

“Para pejabat keamanan akan memberikan penjelasan kepada kabinet soal cakupan dana itu. Ini merupakan aturan hukum penting yang telah kita ajukan dan hari ini akan kita loloskan seperti yang saya janjikan,” imbuhnya.

Laporan media-media lokal menyebut penahanan uang pajak US$ 138 juta itu kemungkinan akan dikurangkan secara bertahap dari pembayaran uang pajak bulanan kepada Palestina, untuk periode 12 bulan ke depan.

“Abu Mazen (Presiden Palestina Mahmud Abbas) terus membayarkan gaji gemuk setiap bulannya kepada para pembunuh yang ada di dalam penjara. Kita harus mencari cara untuk menghentikan aliran dana,” cetus Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked.

Israel menyebut pembayaran itu sama saja mendorong tindak kekerasan lebih lanjut. Terlebih diketahui bahwa banyak warga Palestina yang menganggap para tahanan dan pelaku serangan terhadap warga Israel yang ditembak mati sebagai ‘pahlawan’ dalam konflik dengan Israel. Para pemimpin Palestina juga kerap memuji para pelaku serangan yang tewas sebagai martir.

Dalam keterangannya, Otoritas Palestina menyangkal pembayaran itu mendorong tindak kekerasan dan menyebutnya sebagai bentuk uang kesejahteraan untuk keluarga-keluarga yang kehilangan tulang punggung keluarga.

Pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Ahmed Majdalani, menuduh Israel dan Amerika Serikat (AS) — yang juga memotong ratusan juta dolar AS dana bantuan Palestina — telah melakukan upaya pemerasan. “Pemerintahan pendudukan berupaya menghancurkan kewenangan nasional dalam kemitraan dengan pemerintahan AS yang dipimpin Donald Trump,” sebut Majdalani dalam pernyataannya.

“Ini adalah upaya untuk menekan dan memeras kami,” timpal pejabat senior PLO lainnya, Wasel Abu Youssef. “Bahkan dengan hanya satu dolar tersisa, kami akan membayarkannya kepada keluarga para martir, para tahanan dan korban luka,” tegasnya.

(nvc/ita)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>