Quick Count Pilpres 2014 Diungkit, Husin Yazid Serang Balik Hamdi Muluk

Jakarta – Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk menyebut Indomatrik cuma ganti nama dari Puskaptis. Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, menyerang balik Hamdi.

Yazid menyebut Hamdi tidak independen dan melibatkan lembaga survei yang ada di bawah naungan Persepi untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di Pilgub DKI 2017. Ini lantaran Hamdi mengungkit soal Puskaptis yang dikeluarkan dari Persepi karena dituding manipulatif karena quick count di Pilpres 2017 berbeda dari lembaga survei lainnya dengan memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa.

“Justru Pak Hamdi Muluk yang ganti nama dari ketua jadi anggota. Karena sebagai ketua dewan etik dia tidak independen. Keberpihakan kepada calon-calon. Dan bahkan disinyalir menyuruh beberapa anggotanya di Persepi untuk mendukung calon tertentu. Contoh di Pilgub DKI 2017, di Ahoker,” tutur Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).


Dia mengatakan hanya berasumsi. Setelah mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017, Yazid menduga Hamdi bersama beberapa lembaga survei di bawah Persepi kini mendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Saya berasumsi. Dulu dia Ahoker benar. Sekarang dia disinyalir. Karena dia membawahi beberapa lembaga survei yang dulu ke Ahok ini. Sekarang kan ke Jokowi, 01,” ucap Yazid.

Dia juga menyebut Hamdi tak punya pengalaman. Alasan-alasan ini pula yang disebut Yazid Puskaptis tak bersedia untuk diaudit pada 2014 lalu.

“Kedua, Saya pertanyakan integritas, kredibilitas, plus kompetensi dari Prof Hamdi Muluk karena dia belum punya pengalaman dalam survei bupati, wali kota, dan gubernur.Sementara saya, dari 2014 sudah lakukan 350-an untuk bupati-wali kota. Plus 34 provinsi. Dan presiden 2004-2009. Artinya dia tak punya kompetensi. Untuk apa saya diperiksa orang tak berpengalaman,” kata Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Indomatrik mengeluarkan survei terkait Pilpres 2019. Hasilnya, elektabilitas Prabowo-Sandiaga semakin mendekati Jokowi-Ma’ruf Amin.

Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, mengatakan Indomatrik tidak terdaftar di Persepi. Hamdi kemudian mengungkit soal hasil quick count Pilpres 2014 dari Puskaptis yang berbeda dengan perhitungan real count KPU.

Quick count Puskaptis, menyatakan elektabilitas Prabowo-Hatta Radjasa unggul dari Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal kebanyakan lembaga survei mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

Hamdi kemudian mengungkit Puskaptis yang tak mau diaudit terkait quick count tersebut. Hamdi kemudian meminta masyarakat skeptis dengan melihat rekam jejak penyelenggara riset.

“Publik harusnya tidak melupakan rekam jejak Yazid dalam kasus kesalahan quick count di 2014. (Indomatrik) itu ganti nama saja (dari Puskaptis),” tandas Hamdi ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Puskaptis merupakan satu dari 4 lembaga survei yang dipermasalahkan saat Pilpres 2014 karena diduga memanipulasi hasil quick count. Pukaptis dan tiga lembaga riset lainnya, yakni Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI), memenangkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Padahal lembaga survei lainnya merilis hasil Jokowi-Jusuf Kalla yang menang, dengan selisih angka tidak jauh dari real count KPU.

Hasil prediksi 4 lembaga itu sangat melenceng jauh dari real count KPU di mana pasangan Jokowi-JK mendapat perolehan 53,15% sementara Prabowo-Hatta 46,65%. Dari 4 lembaga survei yang diduga melakukan manipulatif, Puskaptis dan IRC yang prediksinya paling melenceng.

Puskaptis memiliki perbedaan angka sebesar 5,20%, sementara IRC selisihnya 4,26%. Padahal mereka sama-sama mematok margin error +-1%. Artinya, dalam prediksi mereka, kemungkinan perbedaan data dengan real count tidak akan lebih dari 1 persen. Namun kenyataannya sangat jauh.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKI

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah menyewa lembaga survei Indomatrik untuk menguntungkan pihaknya. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga juga tak mempersoalkan pimpinan Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014 bersama lembaga survei Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

“Saya ingin tegaskan Indomatrik tidak ada hubungan sama sekali dengan BPN Prabowo-Sandi. Karena kami tidak menyewa jasa konsultan atau lembaga survei dari eksternal karena kami menggunakan dari Internal,” kata Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Indomatrik sendiri diketahui tak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Pihak Persepi menyoroti soal Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014. Saat itu Yazid merupakan Direktur Eksekutif Puskaptis, lembaga survei yang dituding manipulatif karena hasil quick countnya memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa, meleset dari real count KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla.


Akibatnya, Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi. Puskaptis juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Kini nama Yazid kembali diperbincangkan sebab hasil survei Indomatrik juga berbeda dengan banyak lembaga survei lainnya. Jelang Pilpres 2019, Indomatrik menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin hanya terpaut tipis dari Prabowo-Sandiaga Uno, tak sampai 4%.

BPN Prabowo-Sandiaga Uno tak mempermasalahkan track record Yazid di Pilpres 2014. Andre Rosiade mengungkit soal Indomatrik yang hasil surveinya di Pilgub DKI 2017 sesuai, Anies Baswedan-Sandiaga mengalahkan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

“Mengenai hasil survei yang meleset di Pilpres 2014, kita juga tahu lembaga-lembaga survei yang sekarang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% adalah lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok juga unggul di 2017,” tuturnya.

Andre pun menyebut lembaga-lembaga survei yang hasilnya menunjukkan keunggulan Jokowi sebagai partisan.

“Ternyata mereka semua juga meleset. Sedangkan Indomatrik waktu Pilkada 2017 prediksinya tepat bahwa Anies dan Sandi akan menang, termasuk hasil quick count nya di Pilkada DKI Indomatrik juga tepat. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga survei pendukung Jokowi juga pernah salah,” sebut Andre.

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKIFoto: Husin Yazid. (Dok detikcom).

Meski mengaku tak membela Indomatrik, ia kembali mengungkit soal hasil lembaga survei itu yang bisa sesuai dengan real count KPU di Pilgub DKI. Andre juga menyebut salah satu tokoh riset pemilu yang berpindah dari satu lembaga ke lembaga survei lainnya.

“Dan yang publik harus ketahui bahwa lembaga survei yang menyatakan Jokowi menang ini sama dengan lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok menang,” ujar politikus Gerindra itu.

“Saya tidak ingin membela Indomatrik tapi saya ingin kita objektif saja. Bahwa lembaga-lembaga survei yang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% ini adalah lembaga2-lembaga yang sama menyatakan Ahok unggul 20% juga dan faktanya Ahok kalah dan yang benar ini adalah Indomatrik. Saya rasa enggak ada masalah ya. Dulu juga Saiful Mujani ada di LSI sekarang ada SMRC, kan enggak ada masalah,” tambah Andre.

Yazid juga sudah membantah Indomatrik berafiliasi dengan Prabowo-Sandiaga. Senada dengan Andre, Yazid juga menyinggung hasil Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” ungkap Yazid, Sabtu (16/2).

TKN Jokowi-Ma’ruf meragukan kredibilitas hasil suevi ini. Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menuding Puskaptis dan Indomatrik sama-sama bersamalah.

“Antara Puskaptis dan Indomatrik sama saja. Kedua-duanya memiliki rekam jejak bermasalah. Lembaga survei ini seperti ini dapat membodohi rakyat dengan tujuan penggiringan opini dengan motif bisnis. Publik perlu kritis terhadap hasil survei dari lembaga survei yang partisan. Lihat dulu track record lembaga survei tersebut. Sandingkan dengan hasil lembaga survei yang lain. Kalau hasil surveinya nyeleneh sendiri patut diduga lembaga survei tersebut sedang membangun framing politik,” urai Ace.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dituding Berpihak ke Prabowo, Indomatrik: Tak Ada Bukti, Kami Independen

Jakarta – Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, mengomentari soal pernyataan lembaganya yang tak masuk ke dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Yazid mengatakan asosiasi lembaga survei tak hanya Persepi.

“Kan disebut tak gabung Persepi. Kan ada 3-4 perkumpulan atau asosiasi lembaga survei. Kan kita mau gabung ke mana saja boleh?” kata Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Lalu Yazid mengungkit soal survei-survei di masa Pilgub DKI pada 2017 lalu. Dia mengatakan saat itu Indomatrik mengeluarkan hasil survei yang hasilnya dinyatakan Pilgub DKI akan berlangsung dua putaran dan Anies Baswedan akan menang.
Dia mengatakan hasil survei Indomatrik ini berbeda dengan survei kebanyakan. Dia bertanya balik soal kredibilitas lembaga-lembaga survei tersebut.
“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” kata dia.

Yazid berasumsi 7-9 lembaga tersebut kini memihak ke Jokowi. Yazid juga menduga Hamdi Muluk tidak independen.

“Dan 7-9 lembaga survei pro-Ahok, sekarang disinyalir ke Jokowi. Hamdi Muluk yang jadi dewan etik juga disinyalir ke 01. Saya juga pertanyakan Prof Hamdi Muluk, kok dari Ahoker, itu keberpihakan? Apakah itu benar sebagai dewan etik?” ucap dia.

Yazid juga menanggapi soal pernyataan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang menduga lembaganya berpihak pada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Dia mengatakan siap menjelaskan metodologi survei.

“Tidak ada bukti (berpihak ke Prabowo-Sandiaga). Saya benar-benar independen. Saya beri pembelajaran kepada masyarakat ini fenomena 5 tahunan. Saya mempunyai rasa bertanggung jawab. Rasa panggilan saya tentang ilmu metodologi survei. Dan masalah duit, itu duit kami sendiri. Kami siap, kami jelaskan semua metodologi,” ujar Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Persepi menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid.

“Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meragukan hasil survei Indomatrik yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto semakin mendekati capres petahana. Karding mengaku baru mengetahui ada lembaga survei bernama Indomatrik.

Begitu juga Sekjen NasDem, Johnny G Plate, yang menertawai hasil survei Indomatrik karena berbeda dengan lembaga survei lainnya. Johnny menganggap hasil survei itu hanya untuk menyenangkan kubu Prabowo-Sandiaga.

Simak Juga ‘Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Mulai Kejar Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin Santai Tanggapi Berita ‘Ahok Gantikan Ma’ruf?’

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin santai menanggapi pemberitaan berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ di koran Indopos. Dia menduga yang membuat berita sedang melamun.

“Itu mungkin orang ngalamun itu ya. Orang mengandai-andai,” ujar Ma’ruf di kediamanya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).

Dia menyebut proses pergantian wakil presiden tak semudah yang dimuat dalam berita yang telah diadukan TKN Jokowi-Ma’ruf ke Dewan Pers itu. Menurutnya, ada mekanisme yang diatur oleh konstitusi.

“Proses tidak semudah itu. Ada mekanismenya konstitusi, diatur ya sehingga tidak orang mau begini memang maunya siapa, itu ada mekanisme dan gerakan,” ucapnya.
Ma’ruf menyayangkan berita tersebut muncul. Dia menyebut berita tersebut bisa saja dijadikan kampanye hitam oleh pihak tertentu.

“Itu bisa digunakan orang sebagai suatu isu black campaign ya kampanye hitam, membuat isu, kebohongan, sehingga bisa dijadikan alat oleh kelompok tertentu, atau pihak sana. Sehingga ini merugikan menurut saya,” tutur Ma’ruf.

TKN Jokowi-Ma’ruf sebelumnya mengadukan koran Indopos ke Dewan Pers. Alasannya, pemberitaan berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ pada koran itu dinilai TKN melanggar kode etik jurnalistik.

“Saya mengadukan dan melaporkan surat kabar Indopos di mana edisi Rabu, 13 Februari 2019, Indopos mengatakan di halaman 2 korannya, Ahok akan menggantikan Ma’ruf Amin,” ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Pemimpin Redaksi (Pemred) Indopos, Juni Armanto, pun telah memberikan penjelasan mengenai berita tersebut. Juni mengatakan isu yang diangkat dalam artikel berita judul tersebut berangkat dari isu viral di media sosial (medsos). Upaya konfirmasi pun, disebut Juni, sudah dilakukan dapur redaksi Indopos pada dua kubu, yaitu TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juni memperkirakan bahwa yang dipermasalahkan adalah infografis yang mendampingi artikel berita dengan judul tersebut. “Jadi prediksi kita yang dipermasalahkan di infografis itu diambil dari medsos, kami ingin memaparkan bahwa ini tuh infografis hoax gitu,” ujar Juni, Jumat (15/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(eva/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Top 3 News: Liburan Romantis Ala Ahok dan Puput Nastiti Devi di Jeju Korea

Liputan6.com, Jakarta – Top 3 news hari ini mengungkap sejumlah momen romantis seorang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Puput Nastiti Devi di Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. 

Lewat akun Instagram @sanggarguna dan @basuki_btp_lovers, sejumlah foto-foto kebersamaan keduanya tersebar luas di media sosial. Tak sedikit warganet yang dibuat baper karenanya.

Belakangan diketahui, momen romantis itu dilakukan Ahok dan Puput di Pulau Jeju Korea Selatan. 

Sementara itu, sebuah granat aktif meledak di permukiman warga di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 14 Februari 2019. Dua orang bocah meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Sementara, satu orang lainnya kini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Leuwiliang.

Berawal dari tiga orang bocah belasan tahun yang menemukan sebuah kaleng susu di area lapangan dan membawanya pulang. Kaleng tersebut sempat dibuang orangtua dari salah satu anak, namun kembali diambil untuk dimainkan bersama kedua temannya.

Tanpa tahu jika isi kaleng tersebut berisi granat aktif, Muhammad Ibnu Mubarok (11), Muhammad Doni (11) dan Khoirul Islami (10), memukul kaleng susu tersebut menggunakan batu hingga terjadi ledakan.

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Jumat, 15 Februari 2019:

2 dari 5 halaman

1. 3 Pose Ahok Puput di Hari Valentine yang Bikin Baper Netizen

Seiring rencana pernikahan keduanya yang disebut segera digelar, Ahok dan Puput belum lama ini menunjukkan beberapa momen kemesraan di Hari Kasih Sayang, Kamis, 14 Februari kemarin. Tak terlihat lagi rasa canggung di antara kedunya.

Baik Ahok dan Puput nampak kompak dalam balutan baju serba hitam dengan latar belakang hamparan bunga kuning dan laut biru di kejauhan.

Dalam foto yang diposting oleh @sanggarguna di akun Instagramnya, terlihat Ahok merangkul pinggang Puput dengan erat sambil duduk dengan latar pemandangan alam yang indah.

Selain disuguhkan dengan panorama alam, hamparan bunga kuning dan lautan lepas di belakang semakin menambah keromantisan yang terjalin antara Ahok dan mantan ajudan Veronica Tan ini.


Selengkapnya…

3 dari 5 halaman

2. 5 Fakta 2 Bocah di Bogor Tewas Akibat Ledakan Granat Kaleng Susu

Sebuah granat aktif meledak di permukiman warga, tepatnya di Kampung Wangun Jaya RT 02/06, Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua bocah tewas dalam kejadian tersebut.

Cerita berawal saat tiga orang bocah tengah asyik bermain di sekitar lapangan tembak yang berada di kampung sebelah. Di sana mereka menemukan sebuah kaleng susu yang belakangan isinya ternyata granat aktif. 

Meski sang ibu telah membuangnya, salah satu korban kembali mengambil kaleng susu tersebut dan memainkannya. Ketiganya memukul-mukul kaleng berisi granat itu dengan menggunakan batu hingga terjadi ledakan.


Selengkapnya…

4 dari 5 halaman

3. Profil Achmad Zaky, Pendiri Bukalapak yang Sukses Berkarier di Usia Muda

From zero to hero mungkin predikat ini sangat pas disematkan untuk sosok Achmad Zaky, sebagai pendiri salah satu startup terbesar di Indonesia, yaitu Bukalapak. 

Sebenarnya apa alasan predikat tersebut pantas untuk disematkan pada pria kelahiran Sragen, Jawa Tengah, 32 tahun lalu ini?

Ketertarikan Achmad Zaky dengan dunia teknologi rupanya sudah tumbuh sejak dirinya menggeluti buku-buku pemrogaman yang dibelikan oleh pamannya, yaitu pada tahun 1997 silam.

Karena ketekunannya itu, saat menduduki bangku sekolah menengah atas di sebuah sekolah di Solo, Zaky berhasil meraih juara Olimpiade Sains Nasional (OSN) di bidang komputer.

Kesuksesan akademisnya itu tidak Zaky raih semata-mata hanya dengan belajar. Semasa kuliah, pria berkaca mata ini berkontribusi dalam menggagas ShARE Global Student Think-Tank bersama teman-temannya.


Selengkapnya… 

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Penjelasan Indopos Soal ‘Ahok Gantikan Ma’ruf?’ yang Disoal TKN

Jakarta – Pemberitaan koran ‘Indopos’ berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ dilaporkan ke Dewan Pers oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Pemimpin redaksi (Pemred) Indopos, Juni Armanto, memberikan penjelasan mengenai berita tersebut.

Juni mengatakan bila isu yang diangkat dalam artikel berita judul tersebut berangkat dari isu viral di media sosial (medsos). Upaya konfirmasi pun disebut Juni sudah dilakukan dapur redaksi Indopos pada dua kubu yaitu TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Itu kan awalnya infografis itu viral di medsos terus diangkat ke koran dengan konfirmasi ke jubir TKN Pak Ace (Ace Hasan Syadzily) dan PDIP Bu Eva (Eva Kusuma Sundari), ada juga dari Gerindra Habiburokhman, terus angle lainnya pengamat yang mengatakan bahwa infografis itu prematur,” ucap Juni saat dimintai konfirmasi, Jumat (15/2/2019).

Juni memperkirakan bila yang dipermasalahkan adalah infografis yang mendampingi artikel berita dengan judul tersebut. “Jadi prediksi kita yang dipermasalahkan di infografis itu diambil dari medsos, kami ingin memaparkan bahwa ini tuh infografis hoax gitu,” imbuh Juni.

Menurut Juni, Ace dan Eva yang saat itu dimintai tanggapan mengenai isu yang beredar di medsos itu sudah membantah. Setelah berita itu muncul pun, Juni mengaku sudah berkomunikasi dengan TKN Jokowi-Ma’ruf.

“Pada dasarnya Indopos membuka pintu selebar-lebarnya kepada TKN untuk klarifikasi. Sebelumnya saya sudah komunikasi baik dengn pihak TKN melalui timnya Pak Erick Thohir, Ibu Ratna,” kata Juni.

Meski demikian kini setelah Indopos dilaporkan ke Dewan Pers maka pihaknya akan menghadapinya. Dia berharap ada solusi terbaik.

“Untuk pelaporan Dewan Pers, kita akan hadapi. Semoga melalui Dewan Pers semuanya bisa berjalan dengan clear dan ada solusi terbaik,” sebut Juni.

Sebelumnya TKN Jokowi-Ma’ruf yang diwakili Direktur Hukum dan Advokasi-nya, Ade Irfan Pulungan, melaporkan Indopos ke Dewan Pers. Ade Irfan menyebut berita yang muncul di Indopos itu merugikan Jokowi-Ma’ruf.

“Berita ini kami anggap sebuah fitnah, fitnah besar kepada paslon kami. Kenapa? Pemilunya saja belum terjadi. Pemilu belum terjadi tapi sudah diberitakan,” kata Ade Irfan.

“Mereka mengangkat ini (berita) dari sebuah rumor di medsos. Dari artinya ada percakapan di medsos, medsos itu kan tingkat kebenarannya masih kita ragukan. Ya ini berita ini dan ilustrasi ini merugikan sangat merugikan pasangan calon nomor 01 karena Indopos menggiring opini pemilih publik untuk percaya tentang hal ini, ini luar biasa fitnahnya, kami datang ke Dewan Pers untuk memproses hal ini,” imbuh Ade Irfan.

(dhn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

JK Larang BTP Gabung TKN, PA 212: Memang Masih Ada Kekuatan Ahok?

Jakarta – Ketua Dewan Pengarah TKN, Jusuf Kalla (JK) tak ingin Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok bergabung dengan TKN. JK khawatir gabungnya Ahok akan mengurangi suara untuk Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin khususnya segmen pemilih muslim.

Terkait hal ini, Sekretaris Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Bernard Abdul Jabbar menilai ungkapan JK bersifat normatif. Pasalnya, Ahok yang sudah bergabung dengan PDIP pasti akan memberi andil terhadap kemenangan Jokowi-Ma’ruf.

“Itu urusan JK dan tim. Memangnya kekuatan Ahok bagaimana? Masih ada kekuatan dia? Ya silakan-silakan aja. Dia kan sekarang sudah masuk PDIP, jadi otomatis harus bantu PDIP meskipun belum dimasukkan ke dalam timses,” kata Bernard saat dihubungi, Rabu (13/2/2019).
Namun Bernard melihat jika Ahok bergabung ke dalam timses, tak akan terlalu berpengaruh pada jumlah dukungan kalangan muslim ke Jokowi. Sebab, dukungan yang diberikan kalangan muslim karena memandang sosok Jokowi-Ma’ruf.
“Bergabungnya Ahok atau tidak bergabungnya Ahok, kita tahu Ahok sudah dihukum, penista agama, baru bebas juga. Mungkin bagi pendukungnya ya tetap. Tapi kalau Islam secara umum mendukung Jokowi-Ma’ruf mungkin ada reaksi. Cuma nggak terlalu berpengaruh, mereka kan nggak memandang Ahok. Tapi paslonnya yang dipandang,” kata Bernard.

Sebelumnya diberitakan, JK menyebut Ahok tak perlu bergabung dengan TKN Jokowi-Ma’ruf. Jika Ahok bergabung ke dalam TKN, lanjutnya, akan membuat orang mengaitkan Jokowi pada kasus Ahok.

“Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah, jangan (Ahok masuk TKN),” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).

“Bahwa bisa berakibat lagi orang mengingat bahwa ‘oh ini Pak Jokowi dukung orang yang penista agama’, kan bahaya itu, bisa mengurangi suara. Apa saya bilang nanti, jadi lebihlah tenang-tenang, toh pemilu lagi 2 bulan, juga efeknya tidak akan banyak,” sambung JK.
(jbr/bag)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Eva Sundari Yakin Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Tak Turun Meski Ahok Gabung ke PDIP

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Bidang Pelatihan dan Pendidikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari yakin elektabilitas pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin tak akan merosot meski Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok gabung ke PDIP. Sebab, kata dia, pemilih Jokowi memiliki pandangan Islam yang moderat.

“Menurutku enggak. Karena gini, siapa yang mendukung Pak Jokowi itu selalu mempunyai pandangan yang moderat tentang Islam dan bukan pandangan yang konservatif,” kata Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Menurut dia, Ahok juga akan tahu diri untuk tidak membantu Jokowi pada bagian-bagian pemenangan yang bisa merugikan pasangan nomor urut 01. Karena itu, dia yakin elektabilitas Jokowi-Ma’ruf tidak akan terpengaruh oleh Ahok.

“Pak Ahok tahu dirilah enggak mungkin akan bertindak sesuatu yang merugikan Pak Jokowi yang sahabat karibnya,” ujar Eva.

“Jadi kalau dia mau memaksakan kehendak-kehendak yang sensitif tidak akan dilakukan. kalau mau membantu ya jangan menurgikan itu menurutku,” sambung dia.

2 dari 3 halaman

Ahok Tak Gabung ke TKN

Eva juga menegaskan Ahok tidak akan bergabung ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Pasalnya, struktur TKN sudah tidak bisa diubah.

“Nah susunan TKN juga sudah fix di dalamnya jadi spekulasi bahwa Pak Ahok akan masuk ke TKN itu tidak benar. Dan Pak JK juga sudah menegaskan ini kan tidak masuk karena memang secara teknis nggak memungkinkan untuk merubah susunan TKN,” ucap dia.


Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Beda JK dan OSO soal Ahok Jadi Timses Jokowi

Jakarta – Dua pimpinan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin beda pendapat soal peran Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di tim pemenangan pasangan nomor urut 01 itu. Bila Jusuf Kalla (JK) menolak Ahok masuk TKN, Oesman Sapta Odang (OSO) justru memberikan dukungan.

“Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah, jangan (Ahok masuk TKN),” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Di TKN Jokowi-Ma’ruf, JK merupakan Ketua Dewan Pengarah. Pria yang kini masih menjabat sebagai Wapres ini punya alasan mengapa melarang Ahok masuk ke tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Jika Ahok masuk ke TKN, kata JK, hal itu akan mengingatkan orang akan kasus penistaan agama yang membuat eks Gubernur DKI itu dihukum bui 2 tahun penjara. Menurutnya, Orang-orang yang sampai saat ini masih meyakini kesalahan Ahok akan mengira capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mendukung kesalahan Ahok.
“Bahwa bisa berakibat lagi orang mengingat bahwa ‘oh ini Pak Jokowi dukung orang yang penista agama’, kan bahaya itu, bisa mengurangi suara. Apa saya bilang nanti, jadi lebihlah tenang-tenang, toh pemilu lagi 2 bulan,” kata JK.

JK pun menilai efek yang akan diberikan Ahok bila masuk TKN Jokowi-Ma’ruf tidak akan signifikan mengingat pelaksanaan Pilpres 2019 tak akan lama lagi. “Juga efeknya tidak akan banyak,” tuturnya.

Rupanya OSO tak sependapat dengan JK. Menurut Dewan Penasihat TKN ini, Ahok sudah otomatis bergabung dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf tanpa perlu ada formalitas.

“Sebetulnya nggak usah disuruh bergabung juga dia udah bergabung kan, karena dia bergabung dengan PDIP. PDIP kan pendukung 01,” kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).

Beda JK dan OSO soal Ahok Jadi Timses JokowiFoto: Jusuf Kalla (JK). (Noval Dhwinuari Antony/detikcom).

Soal pernyataan JK terkait kasus Ahok, dia justru bertanya-tanya apakah kader baru PDIP tersebut betul penista agama. OSO juga mengingatkan, Ahok sudah menjalani hukumannya.

“Ya itu kan prediksi Pak JK, saya juga nggak bisa mempengaruhi. Tapi kan begini, apa benar Ahok itu penista agama? Itu kan menjadi tanda tanya, ya kan?” ujar Ketua DPD RI itu.

“Jadi, ya, sebetulnya dia sudah melakukan kewajibannya, ya sudah dong. Jadi apa yang mau dilakukan sebagai anak bangsa ya silakan aja dilakukan,” lanjut OSO.

Jokowi sendiri belum mengomentari polemik status Ahok di tim pemenangannya. Namun Ma’ruf Amin sudah angkat bicara. Ia setuju dengan pendapat JK.

“Saya kira bagus sarannya Pak JK itu ya bagus aja,” ujar Ma’ruf Amin kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (13/2).

Sementara itu menurut eks juru bicara Ahok di Pilgub DKI 2017, Raja Juli Antoni, Ahok sudah sadar dengan posisinya. Meski begitu, ia juga memahami kekhawatiran JK.

“Tanpa perlu dilarang, Ahok kayaknya sadar untuk tidak akan terlibat langsung pilpres kali ini, apalagi masuk secara formal di TKN,” ungkap Raja Juli kepada wartawan, Rabu (13/2).

Beda JK dan OSO soal Ahok Jadi Timses JokowiFoto: Ahok saat ke rumah OSO. (Screenshot video)

“Dalam konteks itu, saya bisa memahami kekhawatiran Pak JK. Politik identitas pada pilpres lalu sampai sekarang sangat kental. Apalagi setelah Pilkada DKI,” sambung Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf itu.

Terlepas dari masalah ini, Toni meyakini Ahok akan berperan untuk pemenangan Jokowi lewat caranya sendiri. Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Amin itu yakin Ahok juga tak akan memaksa bisa masuk timses pasangan nomor urut 01 tersebut.

“Dalam konteks itu, saya bisa memahami kekhawatiran Pak JK. Politik identitas pada pilpres lalu sampai sekarang sangat kental. Apalagi setelah Pilkada DKI,” tutup Toni.

Ikuti Perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>