Nasib PBB Gratis DKI, Dibuat Ahok Direvisi Anies

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar. Dalam aturan yang baru, pembebasan pajak berlaku sampai 31 Desember 2019.

Revisi mengenai pembebasan PBB ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Kebijakan ini pun akhirnya menuai polemik, pasalnya revisi Pergub itu dikhawatirkan menghapus kebijakan PBB gratis yang telah diterapkan pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Saat itu, Ahok menyebut kebijakan itu berawal dari keprihatinan terhadap warga Jakarta, yang ternyata masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih, kalau menggunakan ukuran Kebutuhan Hidup Cukup (KHC).

Pada 2015, Ahok memutuskan untuk menghapuskan kewajiban pembayaran PBB untuk rumah dengan nilai di bawah Rp 1 miliar. Menurut Ahok, penghapusan PBB kepada masyarakat merupakan upaya mendorong geliat ekonomi yang mulai lesu.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Anies Baswedan saat melakukan jumpa pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/4). Anies menemui Ahok di Balai Kota setelah unggul lewat h‎itungan cepat Pilkada DKI 2017. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

“Jadi siapapun orang yang tinggal di rusun, rusunami atau rumahnya berharga Rp 1 miliar ke bawah tidak perlu bayar PBB. Nol,” ucap Ahok saat itu.

Dia pun beranggapan PBB yang dikenakan kepada rakyat layaknya ‘upeti’ di era kolonial Belanda. “Kenapa kita harus ikutin Belanda? Kita ini jangan-jangan ngikutin penjajah? Dulu Belanda, rumah tinggal itu, dikenakan pajak,” ujar Ahok.

Sebagai payung hukumnya, Ahok menerbitkan Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah dan rusun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 1 miliar. Kebijakan tersebut berlaku efektif setahun kemudian atau pada 2016.

“Jadi kita pikir ini ekonomi begitu susah. Kita bantu orang yang betul-betul tapi adil,” kata Ahok di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat saat itu.

Tiga tahun berlalu, pengganti Ahok, Anies Baswedan, merevisi aturan yang sudah dibuat. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2019, Anies memasukkan sejumlah klausul baru dalam aturan tersebut.

Beberapa anak bermain di halaman Rusunawa KS Tubun, Jakarta, Jumat (5/4). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto memastikan Rusunawa KS Tubun akan segera dihuni dengan tarif Rp1.500.000/bulan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Beberapa di antaranya yaitu di Pasal 4A, disebutkan bahwa pembebasan PBB hanya berlaku sampai 31 Desember 2019. Dengan kata lain maka pada 2020, seluruh masyarakat yang punya rumah dan bangunan serta wajib pajak badan yang NJOP-nya mencapai Rp 1 miliar akan dibebankan PBB lagi.

Selain itu, dalam Pasal 2A disispkan, PBB yang gratis menjadi tidak berlaku jika ada perubahan objek pajak yang mengalami perubahan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak badan.

Ini berarti adanya peralihan seperti contohnya penjualan rumah dan bangunan maka pembeli baru wajib membayar PBB.

“Yang penting pada tahun 2019 itu tetap dibebaskan. Itu dulu yang penting,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2019.

Anies mengaku kini tengah mendata kembali objek-objek pajak yang ada di Jakarta. Sebab, dia menilai terdapat sejumlah objek pajak yang dibebaskan tidak sesuai dengan semestinya.

“Termasuk tempat-tempat yang disebut sebagai rumah tinggal, tetapi dalam praktiknya kegiatan komersial itu terjadi, kos-kosan, warung,” jelas dia.

Tidak Ubah Pergub

Aturan revisi ini pun menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Selama ini Pak Anies sampaikan ini soal keberpihakan. Nah sekarang ketika faktanya, fakta yang sudah berjalan di bawah Rp 1 miliar itu adalah 0 rupiah, sementara Pak Anies buat kebijakan baru yang notabanenya adalah semua terkena pajak, kan nilai keadilan nggak ada. Jadi keberpihakan kepada wong cilik gak nampak di situ,” kata Gembong kepada wartawan, Selasa (23/4/2019).

Menurutnya, Anies semestinya tidak merevisi aturan tersebut. Bila revisi Pergub tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, Gembong mengaku cara tersebut kurang tepat.

“Kan faktanya dari  2016 sampai saat ini berjalan baik, kan nggak ada soal berkaitan dengan pendapatan asli daerah kita. Jadi pertama soal keberpihakan, kemudian yang kedua soal pendapatannya nggak ada soal, urgensinya apa Pak Anies buat kebijakan seperti itu?” ucap Gembong

Gembong berharap, Anies tetap mempertahankan kebijakan Pergub 259 Tahun 2015. Menurutnya, pemerintah daerah bisa menggenjot sumber pendapatan daerah yang lain, dari pada harus kembali memungut pajak bagi bangunan dibawah NJOP Rp 1 Miliar.

“Kalau sekarang katakan lah pendapatan berkurang ya Pak Anies harus cari sektor lain yang harus digenjot. Kan ini pajak rumah nggak bayar di bawah Rp 1 miliar itu kan emang orang benar-benar nggak punya. Artinya nggak punya itu bahasanya emang orang yang betul dimiliki bukan investasi, tapi kalau di atas Rp 1 miliar bisa saja orang kaya punya investasi,” papar dia.

 

 

Pesanan Paslon Belum Bisa Kalahkan Karangan Bunga untuk Ahok

Jakarta – Para pedagang bunga menyatakan, order papan karangan bunga ucapan selamat untuk pasangan calon presiden (paslon) belum bisa mengalahkan karangan bunga yang ditujukan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Sebagaimana diketahui, pada 2017 lalu karangan bunga sempat memenuhi Kompleks Balai Kota. Karangan bunga itu sebagai bentuk ucapan terima kasih warga atas kontribusi Ahok untuk DKI Jakarta.

Salah seorang pedagang bunga di Rawa Belong Jakarta, Ridwan Januar mengaku, sempat kewalahan saat melayani pesanan karangan bunga untuk Ahok. Berbeda saat melayani pesanan ucapan selamat ke calon presiden seperti sekarang ini.

“Jauh, Pak Ahok itu sampai kewalahan, saya saja sampai oper ke orang bagi-bagi,” katanya kepada detikFinance, Minggu (21/4/2019).
Ridwan mengaku, baru menerima order ucapan selamat untuk presiden sebanyak tiga buah. Sementara, dia mengatakan, untuk satu momen Ahok saja total order yang diterima mencapai 90 karangan bunga. Itu saja, lanjutnya, ada order yang ia tolak.

“Waktu itu karyawan saya 8 orang, mau tarik orang juga punya kerjaan masing-masing. Paling saya waktu itu 90 kurang lebih, termasuk oper-oper ke orang,” ujarnya.

“Kalau saya hitung-hitung kurang lebih 150-an ada 60-an saya tolak karena memang nggak sanggup, kasian yang kerjanya. Kita bukan masalah nominalnya,” tambahnya.

Senada, Sugianto pedagang bunga di Kalimalang mengatakan, pedagang bunga ketiban untung saat kejadian Ahok. Saat itu, dia mengaku menerima order sampai 150 papan bunga.

“Zamannya Pak Ahok meledak lagi, sampai stok kebun bunga kurang. Itu yang paling ini (banyak) zamannya Pak Ahok, toko bunga ibarat panen. Itu kemarin 150-an ada,” tambahnya. (dna/dna)

Beda Kejutan Ahok dan Adiknya

Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan adiknya, Fifi Lety Indra, sama-sama membuat kejutan. Begini rangkumannya.

Ahok membuat kejutan saat marah-marah ketika hendak mencoblos di Osaka, Jepang. Hal itu diketahui lewat video yang viral di media sosial.

Dalam video berbeda, Ahok menceritakan insiden yang dialaminya saat mendak mencoblos. Mantan Gubernur DKI ini mengaku hampir dikerjai oknum.

“Nyoblos di Osaka. Hampir mau dikerjain oknum tadi. Udah dapet DPT yang pindah malah dibilang nggak boleh, ngantri kalau ngantre kalah sama orang bisa hilang,” kata Ahok.

Padahal Ahok mengaku sudah mengurus pindah memilih ke Osaka sejak 2 bulan lalu. Dia sendiri sebenarnya berusaha tidak marah sejak keluar dari tahanan.

“Gua udah berusaha nggak mau marah. Tapi pas ketemu orang kayak gitu memang mesti dimarahin, baru dia takut. Kalau nggak, banyak orang nggak bisa milih,” ujarnya.

Adik Ahok Bertemu Prabowo

Adik Ahok Bertemu Prabowo Adik Ahok, Fifi Lety Indra, bertemu Prabowo. (Instagram fifiletytjahajapurnama)

Jakarta – Adik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Fifi Lety Indra, bertemu dengan Prabowo Subianto. Apa saja yang mereka bicarakan?

Pertemuan itu diunggah Fifi di akun Instagram-nya, Senin (15/4/2019). Fifi dan Prabowo tampak tertawa bersama di sebuah ruangan.

“Memasuki Minggu tenang, daripada saling menuduh & mencacimaki, mari kita membangun kembali kasih persaudaraan antar anak bangsa,” kata Fifi.

Dia mengajak untuk menghilangkan kebencian, dendam, serta caci maki. Fifi juga meminta membangun persaudaraan.

“Mari kita membangun kembali kasih persaudaraan antar anak bangsa. Mari hilangkan kebencian, dendam, caci maki,” kata Fifi.

Kakak Fifi, Ahok, sendiri sudah mencoblos Pemilu 2019 di Osaka. Dalam unggahannya di Instagram, Ahok mengajak masyarakat tidak golput.

“Ayo Memilih, Jangan Golput!” tulis Ahok di Instagram.

Saksikan juga video ‘Viral Video Ahok Marah-marah Saat Nyoblos di Jepang’:

[Gambas:Video 20detik]

(imk/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ahok Sempat Marah-marah Saat Nyoblos, PPLN Osaka: Salah Paham Aja

Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat marah-marah saat hendak menggunakan hak pilihnya di Osaka, Jepang. Ahok merasa gilirannya untuk menggunakan hak pilih diserobot oleh WNI yang belum tercatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Momen Ahok marah-marah itu viral di media sosial dan tersebar di WhatsApp grup. Ketua PPLN Osaka Anung Wibowo menjelaskan, insiden tersebut hanya salah paham.

“Itu salah paham saja, jadi tadinya kan Pak Ahok sudah antre, tapi dia harus pindah tempat karena banyak massa yang minta foto, terus ketika beliau kembali ke antrean lagi, dikirain nyelak gitu, terus Pak Ahok nggak terima, itu juga ngobrol-ngobrol aja, cuma karena sama-sama ngomongnya keras, sama orang-orang Makassar, sedikit panas, itu juga sebentar nggak sampai 5 menit sudah selesai urusannya,” kata Anung, saat dihubungi, Minggu (14/4/2019).

Dalam video tersebut, Ahok protes karena merasa diserobot oleh WNI yang belum terdaftar. Sementara dirinya sudah tercatat dalam DPTb.

“Memang beliau benar nyoblos, beliau terdaftar sebagai DPTb, semua kita sama, kita layani dengan baik, sama semua WNI, kami layani dengan baik, kita layani sebagai semestinya, cuma salah paham sedikit aja, cuma yang di sosmed melihatnya apa, tapi nggak sampai 15 menit sudah smooth lagi,” kata Anung.

Anung memaparkan, pada saat kejadian memang ada pendukung dari kedua kandidat peserta pemilu. Masing-masing menenangkan massanya pada saat kejadian. Dia berharap insiden serupa tak terulang.

“Jadi nggak terjadi hal yang terlalu. Salah paham sebentar terus teman-temang 01 ada di samping saya, sama teman-teman 02 ada di samping saya, mereka masing-masing menenangkan massanya. Kami juga imbau tidak ada yang teriak-teriak lagi karena itu gedung orang nanti kita diusir, mereka bisa memahami, sudah selesai urusannya,” jelas Anung.
(idn/yld)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Viral Ahok Marah-marah Saat Nyoblos di Jepang, PPLN Osaka Beri Penjelasan

Jakarta – Beredar video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah-marah saat pencoblosan Pemilu 2019 di Osaka, Jepang. Video tersebut viral di media sosial dan tersebar di grup WhatsApp.

Dalam video itu, Ahok yang memakai kemeja putih tampak protes kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Osaka. Dia merasa gilirannya untuk mencoblos didahului oleh WNI yang belum terdaftar Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Tadi kan kesannya walaupun saya di nomor 8 kalau ini duluan kertas suara habis saya hilang hak suara saya,” kata Ahok Protes, seperti dilihat dalam video yang beredar di media sosial, Minggu (14/4/2019).

“Semua bisa begitu pak,” timpal seorang warga.

“Itu buat yang belum terdaftar pak, saya terdaftar pak. Beda. Layanin yang punya ini dulu, baru mereka,” kata Ahok lagi.

Dikonfirmasi terpisah Ketua PPLN Osaka Anung Wibowo menjelaskan momen Ahok protes ketika pencoblosan di Jepang. Anung mengatakan insiden itu hanya salah paham.

“Itu salah paham saja, jadi tadinya kan Pak Ahok sudah antre, tapi dia harus pindah tempat karena banyak massa yang minta foto, terus ketika beliau kembali ke antrean lagi dikirain nyelak gitu, terus Pak Ahok nggak terima, itu juga ngobrol-ngobrol aja, cuma karena sama-sama ngomongnya keras, sama orang-orang Makassar, sedikit panas, itu juga sebentar nggak sampai 5 menit sudah selesai urusannya,” kata Anung saat dihubungi detikcom.

Anung membenarkan jika Ahok sudah terdaftar untuk melakukan pencoblosan di Osaka. Dia menegaskan lagi, peristiwa hanya salah paham.

“Memang beliau bener nyoblos, beliau terdaftar sebagai DPTb semua kita sama kita layani dengan baik, sama samua WNI, kami layani dengan baik, kita layani sebagai semestinya, cuma salah paham sedikit aja, cuma yang di sosmed melihatnya apa, tapi nggak sampai 15 menit sudah smooth lagi,” jelasnya.

“Jadi nggak terjadi hal yang terlalu, salah paham sebentar terus teman-teman 01 ada di samping saya, sama teman-teman dari 02 juga ada di samping saya. Mereka masing-masing menenangkan massanya. Kami juga imbau tidak ada yang teriak-teriak lagi karena itu gedung orang nanti kita diusir, mereka bisa memahami, sudah selesai urusannya,” sambung Anung.

Sebelumnya, diberitakan Ahok sudah mencoblos di Osaka. Dia memosting usai nyoblos di Istagram basukibtp.

“Baru saja selesai memberikan hak suara pada Pemilu 2019 di Osaka, Jepang,” ujar Ahok.

Ahok tampak mengenakan kemeja berwarna putih sambil menunjukkan jarinya yang sudah dicelupkan dalam tinta. Ahok mengajak masyarakat tidak golput pada pemilu.

“Ayo Memilih, Jangan Golput!” kata Ahok.
(idn/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Terima Penghargaan, Sutradara ‘A Man Called Ahok’ Berterima Kasih pada Ahok

Jakarta‘A Man Called Ahok’ adalah salah satu film Indonesia yang bersinar 2018 lalu. Biopik tentang sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini membawa sang sutradara, Putrama Tuta, menerima penghargaan.

Dirinya didapuk sebagai sutradara terbaik di ajang Indonesian Box Office Movie Awards (IBOMA) 2019.

Tuta, begitu ia biasa disapa, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada penonton Indonesia setelah menerima penghargaan tersebut. Ia juga berterima kasih pada Ahok yang bersedia kisah hidupnya difilmkan.

“Pastinya apresiasi ini buat orang-orang yang rela ngabisin waktunya untuk nonton karya saya. Didoakan disini juga, saya lupa bilang, makasih sama dia (Ahok),” ujar Putrama Tuta saat ditemui di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Ia menyebut ada pandangan yang berbeda yang ia angkat dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu lewat film ini.

“Ahok, semua orang tua mendidik anak berbeda. Tapi ini film memperlihatkan tentang bagaiman Ahok terbentuk,” imbuh Tuta lagi.

Ia berharap dapat membawa karya film selanjutnya yang juga tak hanya dapat dinikmati. Melainkan punya pesan yang ingin ia sampaikan lewat karya filmnya mendatang.

“Insyaallah saya bisa terus ngasih hasil kerja saya yang terbaik di setiap film saya. Bisa bikin film yang bermanfaat dan bisa kasih impact yang besar buat yang nonton,” tukas Tuta.

‘A Man Called Ahok’ sendiri menjadi salah satu film yang berada dalam daftar box office nasional 2018 lalu. Film yang dibintangi Daniel Mananta sebagai Ahok ini meraup jumlah 1,4 juta penonton di bioskop.
(doc/tia)

Photo Gallery

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Man Called Ahok Raih Trailer Film Terbaik IBOMA 2019

Tak lupa Putra Matuta mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang terlibat dalam film garapannya. ‎Ia bersyukur bisa mendapatkan penghargaan tersebut di ajang tahuan IBOMA 2019. 

“Terimakasih buat yang terlibat, buat semuanya. Selamat malam,” kata Putra Matuta.

Film A Man Called Ahok berhasil masuk dalam IBOMA 2019 lantaran ditonton lebih dari satu juta orang. ‎Film tersebut mengisahkan tentang perjalanan hidup mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja alias Ahok. Film tersebut tayang di bioskop pada 2019. Film ini menjadi box office karena ditonton tak kurang 1,4 juta penonton.

Komparasi Jokowi vs Ahok di Balik Video Viral Ma’ruf Amin

Jakarta – Cerita di balik video viral Ma’ruf Amin mengatakan ‘Ahok sumber konflik’ akhirnya terungkap. Ma’ruf Amin, yang kini cawapres Joko Widodo (Jokowi), menegaskan perbedaan antara Jokowi dan Ahok.

Berdasarkan penjelasan Ma’ruf Amin, video lama itu direkam saat beberapa ustaz mengajaknya untuk mendukung Anies Baswedan menjadi capres di Pemilu 2019. Dorongan itu muncul setelah Anies mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017.

Saat itu, Ma’ruf tidak setuju mendukung Anies di Pemilu 2019. Dia membandingkan kondisi di Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019.

“Saya tak setuju. Saya bilang, kalau Ahok itu, saya waktu itu menggunakan istilahnya itu apa namanya, sumber konflik. Terjadi konflik itu karena Ahok,” ucapnya.

“Oleh karena itu, tentu Ahok ya kita harus cegah. Kalau dia terus menjadi konflik akan bangsa ini berkonflik,” sambung Ketum MUI ini.

Baginya, Jokowi beda dengan Ahok. Oleh sebab itu, dia mendukung Jokowi. Itulah konteks pembicaraan di video tersebut.

“Tapi Pak Jokowi tidak, makanya saya cenderung mendukung Pak Jokowi ketimbang Anies. Biar nanti Anies 2024 ke atas bolehlah, sekarang Pak Jokowi. Konteksnya itu. Nah akhirnya mereka beralih, dari mendukung Anies menjadi pendukung Prabowo, saya kira itu,” jelasnya.

“Jadi waktu itu saya bilang saya nggak setuju. Pak Jokowi berbeda dengan Ahok. Ahok itu sumber konflik. Kalau Pak Jokowi kan bukan,” lanjut Ma’ruf.

Bela Ma’ruf Soal Video ‘Ahok Sumber Konflik’, TKN: Konteksnya Pilkada DKI

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin memberi pembelaan kepada sang cawapres terkait videonya yang menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai ‘sumber konflik dan harus dihabisi’. Ma’ruf disebut berbicara dalam konteks Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Melihat pernyataannya Abah Kiai Ma’ruf Amin jelas harus dilihat dalam konteks politiknya pada saat itu. Saat Pilkada DKI Jakarta, Pak Ahok kan memang menjadi sorotan publik. Apapun yang dilakukan Pak Ahok selalu menjadi perbincangan masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra,” ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (4/4/2019).

Dalam video yang beredar, Ma’ruf tampak berbicara dengan sejumlah orang. Video tersebut diketahui bukan baru-baru ini diambil. Pada video itu, Ma’ruf menyebut Ahok merupakan sumber konflik sehingga harus dihabisi.

Saat dikonfirmasi, Ma’ruf menjelaskan bahwa ada beberapa ustaz yang mengajaknya untuk mendukung Anies Baswedan menjadi capres di Pemilu 2019. Dalam percakapan muncul pembicaraan soal Anies yang berhasil mengalahkan Ahok di Pilgub DKI 2017.
Ma’ruf pun tidak setuju mendukung Anies di Pilpres 2019. Baginya, Jokowi beda dengan Ahok. Oleh sebab itu, dia mendukung Jokowi.

Ace pun menyebut pernyataan Ma’ruf soal ‘Ahok sumber konflik sehingga harus dihabisi’ tidak bisa diartikan secara harafiah. Seperti diketahui, Ahok tersandung kasus penistaan agama saat Pilgub DKI 2017. Kasus Ahok menimbulkan Aksi 212 yang turut dihadiri Ma’ruf. Saat persidangan kasus Ahok, Ma’ruf juga sempat menjadi saksi ahli.

“Politik itu kan sebetulnya merupakan upaya penyelesaian konflik dengan cara yang lebih beradab dan telah diatur dalam aturan perundang-undangan,” ujar Ace.

Politikus Golkar ini mengkritik pihak yang menyebarkan video Ma’ruf Amin itu. Menurut Ace, Pilpres 2019 dan Pilgub DKI 2017 tak bisa disamakan.

“Mengangkat kembali video Abah Kiai Ma’ruf dalam konteks Pilkada DKI Jakarta dan membandingkannya dengan Pilpres 2019 ini jelas tidak relevan. Apalagi mempersamakan Pak Jokowi dengan Pak Ahok,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Ma’ruf sudah menjelaskan alasannya membicarakan Ahok. Ia menyebut nama Ahok sebagai pembanding situasi politik Pilpres 2019 yang berbeda dengan Pilgub DKI 2017.

“Sekarang saya buka saja, beberapa ustaz waktu itu minta ngajak saya untuk dukung Anies sebagai calon presiden. Dia mengaca itu bisa berhasil ketika Anies mengalahkan Ahok di Jakarta. Begitu,” kata Ma’ruf di Garut, Kamis (4/3).

“Saya tak setuju. Saya bilang, kalau Ahok itu, saya waktu itu menggunakan istilahnya itu apa namanya, sumber konflik. Terjadi konflik itu karena Ahok. Oleh karena itu, tentu Ahok ya kita harus cegah. Kalau dia terus menjadi konflik akan bangsa ini berkonflik,” sambungnya.
(elz/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>