Mensos Agus Gumiwang Ajak Emak-Emak di Tangerang Lawan Hoaks

Maka itu, Agus meminta juga para ibu rumah tangga itu memposisikan diri sebagai korban hoax. Sehingga merasakan dampak berita bohong bagi psikologis sang korban.

Dengan begitu, para ibu rumah tangga itu bisa menghindari diri dari menyebarkan apalagi mempercayai berita hoax. Menurutnya, bila ada berita yang dirasa janggal, diharapkan bosa dicari kebenarannya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Mensos Agus Gumiwang bersama Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan sosialisasi terkait Penguatan Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak di Pondok Pesantren Al-Falahiyyah, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.

Acara ini diikuti oleh ratusan masyarakat yang didominasi ibu-ibu dari seluruh elemen dan daerah. Sebelumnya, penguatan diri dari penyebaran narkoba juga dilakukan di tempat serupa, agar keluarga dan para santri menjadi garda terdepan dalam membentengi diri dari obat-obatan haram tersebut.

TKN Jokowi Bela Hasto Yang Sebut Rocky Gerung Hina KH Agus Salim

JakartaTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin sependapat dengan Hasto Kristiyanto yang menilai Rocky Gerung telah menghina pahlawan nasional KH Agus Salim. Bagi TKN, mengolok-olok pahlawan nasional sama saja merendahkan martabat bangsa dan negara.

“Kalau menghina, kalau mengolok-olok, memberikan kata yang tidak tepat bagi pahlawan kita itu sama dengan merendahkan martabat bangsa, sama dengan mengolok negeri sendiri,” kata Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Jumat (8/3/2019) malam.

Rocky Gerung dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina KH Agus Salim. Pihak yang melaporkan yakni Forum Anak Nagari (FAN) menyebut Rocky Gerung menghina karena menyebut KH Agus Salim memiliki jenggot seperti kambing.

Ia mengatakan sosok KH Agus Salim merupakan pahlawan yang ikut mendirikan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Karding menilai apa yang diucapkan Rocky Gerung kepada pahlawan nasional H Agus Salim suatu yang tak pantas.

“Oleh karena itu Pak Rocky Gerung itu kan orang terpelajar, orang yang memiliki intelektual. Lantas menurut saya tidak pantaslah menyampaikan hal-hal seperti itu. Banyak metafor atau simbol-simbol yang bisa disampaikan, yang lebih mendidik dan tidak terkesan mengolok dan menghina,” sebutnya.

Karding menilai wajar bila Hasto geram dengan ucapan Rocky Gerung. Menurutnya, respons itu merupakan bagian dari rasa nasionalisme dan cinta Tanah Air yang dimiliki Hasto.

“Saya kira Pak Hasto memberi tanggapan Pak Rocky Gerung itu bagian dari rasa nasionalisme cinta pada Tanah Air kepada bangsanya. Dan oleh karena itu ini hikmah jangan kita ulang-ulang sebagai tokoh sebagai orang terpelajar, orang terpandang untuk melakukan hal semacam itu lagi,” ujar Karding.

Rocky Gerung sendiri membantah telah menghina KH Agus Salim. Dia mengatakan dirinya justru memuji Menteri Luar Negeri pertama RI itu.

Menanggapi itu, Karding meminta Rocky Gerung memberikan klarifikasi dan menunjukkan video yang utuh. Politikus PKB itu juga mengingatkan Rocky Gerung agar tak mengeluarkan diksi atau perkataan yang mengundang kontroversi.

“Ya kalau dianggap dipotong ya silakan diberi klarifikasi secara utuh dan disampaikan videonya secara utuh. Itu saya kira itu yang bisa kita lakukan. Pendek kata seorang tokoh siapapun atau warga negara tidak perlu bicara atau mengeluarkan diksi yang mengundang kontrovresi, apalagi untuk membangun ketenaran pribadi,” kata Karding.

Sebelumnya, Hasto menilai Rocky Gerung telah menghina pahlawan nasional KH Agus Salim. Hasto meminta Rocky melepaskan status warga negara Indonesia (WNI).

Rocky Gerung juga menanggapi pernyataan Hasto itu. Dia lalu mengungkit pengalamannya mengajar di Megawati Institute. Ia berbicara tentang dungu.

“Astaga! Ini partai marah-marah karena tak paham sejarah,” ucap Rocky di Twitter-nya, Jumat (8/3).

“Saya pernah jadi pengajar di Megawati Institute, dan mengajarkan satire itu, tuan Hasto! Mengapa masih dungu?” sebut Rocky.
(ibh/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PDIP: Rocky Gerung Hina Agus Salim, Tinggalkan Status WNI!

Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Rocky Gerung telah menghina pahlawan nasional H Agus Salim. Hasto meminta Rocky melepaskan status warga negara Indonesia (WNI).

“Pernyataan Rocky Gerung sangat menyakitkan, tidak memahami persoalan bersejarah bangsa. Karena itu mencabut saja tidak cukup. Kami meminta yang bersangkutan meninggalkan kewarganegaraan Indonesia kalau tak bisa hormati pahlawan. Itu sikap PDIP,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3/2019).

Ia mengaku tak bisa terima Agus Salim disebut-sebut Rocky seperti kambing. Pernyataan Rocky itu diketahui beredar dalam sebuah potongan video saat akademisi itu menyampaikan kuliah umum bersama Amien Rais di Adi-TV Sleman, Yogyakarta pada Jumat (22/2).
“Dalam kedunguan saya, tetap tidak akan pernah bisa menerima pahlawan bangsa yang begitu bersahaja, dikatakan sebagai kambing,” ujar Hasto.

Hasto pun menyebut Rocky ‘salah mental’. Sebab, perkataan merupakan cermin dari kesehatan jiwa raga.

“Ada yang salah dalam mental Rocky saat menghina KH Agus Salim. Mengingat perkataan adalah cerminan sehatnya jiwa dan raga,” ucapnya.

Rocky juga telah dilaporkan Forum Anak Nagari (FAN) Kabupaten Agam Sumatera Barat ke polisi. Mereka menganggap Rocky telah menghina H Agus Salim. FAN menilai pernyataan Rocky merupakan pelecehan terhadap tokoh Minang. Diketahui Agus Salim adalah tokoh yang berasal dari Kabupaten Agam.

Dikonfirmasi soal pelaporan ini, Rocky membantah telah menghina Agus Salim. Dia mengatakan dirinya justru memuji mantan Menteri Luar Negeri pertama RI itu. Dia mengatakan video yang tersebar ialah video potongan. Menurutnya, seharusnya yang dilaporkan ialah pihak yang memotong video tersebut.

“Saya justru memuji. Itu video dipotong/diedit oleh si dungu,” ucap Rocky lewat pesan singkat.

“Mereka korban fitnah. Mereka seharusnya lihat video utuhnya. Mereka seharusnya melaporkan si pengedit video,” imbuhnya.

Soal pernyataan Hasto ini, Rocky juga sudah sempat mencuit di Twitter. Dia menganggap Hasto tidak paham sejarah.

“Astaga! Ini partai marah-marah karena tak paham sejarah. Saya pernah jadi pengajar di Megawati Institut, dan mengajarkan satire itu, tuan Hasto! Mengapa masih dungu?” tulis Rocky Gerung.
(tsa/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Bantah Fadli Zon: Tidak Benar Agus Rahardjo Usul Hapus LHKPN

JakartaKPK membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal usul penghapusan LHKPN berasal dari Ketua KPK Agus Rahardjo.

“Pertama, saya sudah tanya langsung ke Pak Agus tidak benar seperti itu. Tidak mungkin ketua KPK mengusulkan penghapusan LHKPN, padahal UU memberikan tugas itu ke KPK,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).

Febri menegaskan, KPK punya usulan soal sinkronisasi data LHKPN dengan data pajak terutama untuk pejabat negara. Usulan ini disebut Febri mendapat respons baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami tegaskan tidak benar kalau diklaim Ketua KPK (Agus Rahardjo) itu meminta penghapusan LHKPN. Yang benar adalah ke depan kami berharap pelaporan LHKPN ini bisa sinkron dengan pelaporan pajak untuk data-data dan pihak Kemenkeu kalau kita baca itu sangat antusias untuk menyambut ini,” tutur Febri.

Febri meminta para penyelenggara negara memiliki itikad baik untuk melaporkan LHKPN. Dia menyebut batas pelaporan LHKPN sampai tanggal 31 Maret 2019.

“Sebaiknya pelaporan dilakukan segera meskipun masih ada waktu sampai 31 Maret 2019,” imbuhnya.

Menurutnya, pelaporan LHKPN merupakan hal terpenting yang harus dilakukan setiap penyelenggara negara. Hal tersebut untuk menunjukkan transparansi terkait kekayaan yang dimiliki para penyelenggara negara.

“Keterbukaan jadi hal penting bagi penyelenggara negara karena tentu orang-orang akan bertanya apa yang harus disembunyikan oleh penyelenggara negara sampai nggak mau melaporkan kekayaannya. Jadi lebih baik kita transparan dan laporkan kekayaan sesuai aturan yang berlaku,” sebut Febri.

Fadli Zon sebelumnya menjelaskan soal saran penghapusan LHKPN yang sempat dilontarkannya. Fadli menyebut penghapusan LHKPN itu diusulkan Ketua KPK Agus Rahardjo.

“Saya waktu itu berdiskusi dengan Pak Agus Rahardjo Ketua KPK. Pak Agus Rahardjo sendiri yang mengusulkan agar LHKPN ini tidak usah lagi, tapi digabungkan dengan data pajak di SPT karena semuanya sama. Jadi ada redundant antara pajak dengan LHKPN,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya juga sudah menjelaskan dasar hukum pelaksanaan LHKPN. Saut mengatakan KPK melaksanakan perintah Undang-Undang 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Saut menjelaskan kewajiban LHKPN disetor ke KPK setiap tahun diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“KPK itu pelaksana UU, bukan pembuat (law maker) LHKPN, itu perintah UU LHKPN dasarnya UU 28/1999 lalu atas UU itu KPK membuat bentuk laporan tahunan dasarnya Perkom KPK. Kalau tidak setuju LHKPN itu soal lain, LHKPN itu moral obligation,” ujar Saut
(ibh/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alasan SBY Tunjuk AHY Jadi Penanggung Jawab Pemenangan Demokrat

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yufhoyono (SBY) menyerahkan tongkat komando kampanye pemenangan pemilu 2019 kepada putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengungkap  alasan mengapa SBY lebih memilih AHY ketimbang putra keduanya Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Dalam pemenangan pemilu SBY justru menugaskan Ibas dalam Komisi Pemenangan Pemilu (KPP). Sedangkan AHY, mendapat tugas pemenangan pemilu melalui jabatan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma).

Menurut Didik, ada pertimbangan lain hingga akhirnya SBY menunjuk AHY sebagai tonggak pemenangan pemilu. Alasannya, kata dia, AHY dianggap mampu mengatur strategi dan ritme.

“Mas AHY kan memang menjadi komisi pemenangan pemilu kita, itu tugasnya sangat berat dibanding tugas lain, karena harus menentukan strategi, mengatur ritme pertarungan dan bertanggung jawab terhadap rencana aksinya,” kata Didik saat dihubungi, Jumat (1/3/2019).

Didik juga mengungkap alasan kenapa bukan Ibas yang ditugaskan sebagai ketua pemenangan kampanye. Ibas, lanjutnya harus fokus pada pemenangannya sebagai caleg.

“Dan Mas Ibas sendiri strategi kampanye soal dapur Partai Demokrat sendiri, mereka berdua memang menjadi bagian magnet center, pada saatnya nanti Mas Ibas akan memperkuat Mas AHY,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Fokus Pengobatan Ani Yudhoyono

Diketahui, SBY memang tengah fokus merawat sang istri Ani Yudhoyono yang sedang sakit kanker darah di Singapura. Terkait Persiapan menghadapi pemilu serentak 17 April nanti, SBY telah memberikan sejumlah pesan.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, surat dituliskan SBY, demi menjawab ketidakhadirannya dalam dua bulan terakhir sisa masa Pemilu 2019, karena harus mendampingi sang istri yang mengidap kanker darah.

“Karena sementara waktu, secara fisik tidak bisa menjalankan kampanye sampai 17 April, oleh karena itu beliau sampaikan pesan untuk memaksimalkan kerja-kerja Partai, DPP sampai ke tingkat ranting,” kata Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).


Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

AHY Sampaikan Rekomendasi PD untuk Presiden Mendatang Malam Ini

Jakarta – Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyampaikan pidato politiknya malam ini. Pidato AHY mengangkat tema ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’.

Pidato politik AHY akan disampaikan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) pukul 19.30 WIB. Pidato ini disampaikan AHY menyusul mandat yang diberikan Ketum PD sekaligus ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Teman-teman yang baik, Insyaallah, malam ini saya akan menyampaikan pidato politik dengan judul ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’. Live di @tvonenews pukul 19.30-20.00 WIB. Terima kasih, dan semoga berkenan menyaksikan. Salam, AHY,” ujar AHY lewat akun Twitter @AgusYudhoyono.
Mandat itu sebelumnya disampaikan SBY karena tidak bisa ikut terlibat dalam masa kampanye hingga hari pencoblosan, 17 April 2019. SBY harus mendampingi sang istri, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan medis di Singapura karena mengidap kanker.
Melalui secarik surat, AHY diberi tugas memimpin pemenangan Pemilu PD. Sedangkan anak kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan, dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari PD.

“Secara nasional komandan Kogasma, saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019,” ujar SBY melalui surat yang dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).
(dkp/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mandat SBY untuk AHY Pimpin Kampanye Partai Demokrat di Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin proses kampanye Partai Demokrat di Pemilu 2019.  

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Jumat (1/3/2019), melalui surat kepada Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, SBY menyatakan bahwa dirinya tidak bisa ikut dan hadir dalam kampanya. Alasannya SBY harus mendampingi Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan di Singapura.

SBY juga menunjuk AHY untuk memimpin kampanye Partai Demokrat dalam Pemilu 2019. AHY akan dibantu Nachrawi Ramli di wilayah barat, dan Soekarwo atau Pakde Karwo di bagian timur.  

Adanya surat dari SBY maka terbantahkan spekulasi mengenai pergantian posisi ketua umum Partai Demokrat dari SBY kepada AHY. (Karlina Sintia Dewi)

SBY Sebut Kontestasi Pilpres 2019 Lebih Keras dari Sebelumnya

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya di era reformasi.

Pernyataan SBY itu disampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan untuk disampaikan kepada kader Demokrat dan masyarakat.

“Beliau mengamati bahwa kontestasi Pilpres 2019 lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya di era reformasi, seperti terjadinya polarisasi tajam dan dukungan indentitas yang menguat,” kata Hinca saat membacakan surat kedua SBY yang diberikan kepadanya, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Hinca menjelaskan, SBY menyampaikan apabila kondisi itu terlampau jauh maka kerukunan bangsa Indonesia akan retak dan dirinya mengajak kader Demokrat serta masyarakat mencegah agar tidak terjadi.

Menurut dia, SBY menilai semua kader Demokrat harus berperan aktif dalam rangkaian Pemilu yang berlangsung aman dan damai, serta memastikan berlangsung demokratis, jujur, dan adil.

“Persaingan pemilu memang keras namun tidak patut terjadinya disintegrasi sehingga perlu kesadaran bersama,” ujarnya.

Hinca mengatakan, dalam surat kedua tersebut, SBY menjelaskan bahwa Presiden Keenam RI itu tidak dapat hadir secara fisik bersama kader Demokrat dalam memenangkan partai karena harus mendampingi Ani Yudhoyono berobat di Singapura.

Menurut dia, SBY berharap semangat para kader tidak berkurang meskipun dirinya tidak hadir secara fisik padahal dua bulan ini merupakan saat menentukan bagi caleg Demokrat.

“Beliau menyampaikan sangat ingin secara fisik berada di lapangan dan berjuang namun harus mendampingi pengobatan Ibu Ani Yudhoyono di Singapura,” katanya.

2 dari 2 halaman

AHY Yakin Mampu

Hinca mengatakan, SBY meyakini Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dua anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Nachrowi Ramli serta Sukarwo merupakan pemimpin yang tangguh.

Dia menjelaskan, SBY sangat yakin ketiga orang tersebut mampu memimpin kampanye terpadu menggantikan dirinya yang sedang berada di Singapura.

“Beliau juga berpesan agar para senior Demokrat membantu Kogasma, mereka antara lain EE Mangindaan, Amir Syamsuddin, Vence Rumangkang, Syarief Hasan, Djoko Udjianto, Jafar Hafsah, Nurhayati Ali Assegaf, Pramono Edhie, Jhonny Alen Marbun, Max Sopacua, dan Ahmad Yahya,” ujarnya.

Sebelumnya, SBY memberikan secara langsung dua surat kepada Hinca sebagai Sekjen Partai Demokrat di Singapura.

Surat pertama, berisi 10 poin salah satunya memberikan mandat kepada AHY memimpin kampanye Pemilu 2019, dibantu Sukarwo dan Nachrowi Ramli.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Sekjen Demokrat: AHY Ikon Kampanye Pemilu, Bukan untuk Gantikan SBY

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi mendapuk anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai penanggug jawab pemenangan partai untuk kampanye Pilpres 2019.

Namun, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan sosok AHY hanya sebagai ikon absennya SBY dikarenakan merawat sang istri, Ani Yudhoyono di Singapura akibat kanker darah.

“Desas desus soal Plt, soal ganti ketua umum itu tidak benar dan tidak ada. Ini hanya intensitas dan efektivitas kader memenangkan kampanye, (AHY) sebagai ikon karena secara fisik Pak SBY tak hadir,” kata Hinca usai jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Hinca menjelaskan, tanggung jawab diemban AHY ini pun tak serta menjadikannya memiliki kuasa lebih atas keputusan partai. Semua hal menyangkut teknis kepartaian, menurut Hinca akan tetap berada di koridornya.

“Urusan internal partai saya yang memimpin dengan teman-teman di dalam. Komandan Kogasma (AHY) fokus bagaiman acara menang pemilu,” jelas Hinca.

Terkait rencana dan program khusus yang dijalankan AHY di sisa masa kampanye Pemilu 2019, Hinca menyatakan hal itu akan dibeberkan dalam pidato politik AHY besok, Jumat 1 Maret 2019 di Jakarta dan 1 April 2019 di Jawa Timur.

“Jadi itu kita mulai besok dengan pidato politik, nanti juga 1 April lagi pidato politik lagi Jawa Timur dan seterusnya,” Hinca menandasi.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ribut Saat Ulang Tahun NU di Tebing Tinggi, 11 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka

Liputan6.com, Medan – Keributan terjadi saat berlangsungnya Tablig Akbar dalam rangka Ulang Tahun ke-93 Nahdatul Ulama (NU) di Lapangan Sri Mersing, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu, 27 Februari 2019. Terkait keributan ini, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengamankan 11 orang.

Informasi diperoleh Liputan6.com, keributan tersebut belakangan diketahui dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat (ormas). Acara tersebut dihadiri oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto, Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, tokoh masyarakat, serta pemuka agama.

“Sebanyak 11 orang yang diamankan berinisial MHB, S alias G, FS, AS, AR, SS, OQ, MA, AD, E alias I, dan RP. Saat ini mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Kamis (28/2/2019).

Tatan menjelaskan, saat keributan itu terjadi, di Lapangan Sri Mersing sedang berlangsung‎ Tablig Akbar dan Tausiah Kebangsaan serta Pelantikan IPNU dan IPPNU Kota Tebing Tinggi dalam rangka hari lahir ke-93 Nahdlatul Ulama. Keributan terjadi saat acara akan berakhir.

“Jadi, Ustaz Guz Muwafiq sudah mengucapkan terima kasih. Lalu masuk mereka, berteriak-teriak untuk membubarkan acara. Petugas menghalau mereka, namun mereka tetap memaksa dan semakin berteriak-teriak. Bahkan mereka mengajak ibu-ibu yang sedang mengikuti pengajian untuk unjuk rasa,” jelas Tatan.

Petugas yang melihat aksi mereka semakin tidak kondusif, dengan sigap menghalau. Sempat terjadi kegaduhan dan aksi dorong-dorongan, sehingga petugas melakukan tindakan untuk mengamankan anggota ormas yang membuat keributan tersebut di acara Nahdlatul Ulama itu.

Terkait tindakan yang dilakukan para anggota ormas itu, mereka akan dijerat dengan Pasal 160 Subsider Pasal 175 jo Pasal 55,56 KUHP. Pasal mengenai penghasutan dan atau melakukan perbuatan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan. “Kasus ini juga ditangani Polres Tebing Tinggi. Sedangkan Polda Sumut Hanya mem-back up,” ujarnya.


Simak video pilihan berikut ini: