Soroti Promosi Anak Jaksa Agung, Komjak Singgung Transparansi

Jakarta – Promosi jabatan untuk jaksa Bayu Adhinugroho Arianto–yang juga putra Jaksa Agung M Prasetyo–sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kajari Jakbar) disoal. Komisi Kejaksaan (Komjak) merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan tentang mutasi dan rotasi di tubuh Korps Adhyaksa tersebut.

“Kami dari Komjak tidak bisa berkomentar lebih lanjut terutama dengan promosi saudara Bayu, alasannya adalah karena dari Komjak itu tidak pernah diikutkan atau dimintakan pendapat mengenai proses mutasi atau promosi di kejaksaan,” ucap salah seorang anggota Komjak, Ferdinand T Andilolo, kepada wartawan, Kamis (14/3/2019).

Ferdinand menyebut proses promosi menjadi hak eksklusif Prasetyo dan para Jaksa Agung Muda (JAM). Padahal, dia mengaku kerap mendengar keluhan dari jaksa-jaksa di daerah.

“Jadi sangat disayangkan kalau masalah mutasi dan promosi dianggap menjadi eksklusif,” ucapnya.

Meski demikian, dia menyadari bila tidak ada regulasi yang mengharuskan keterlibatan Komjak. Selama ini Komjak disebut Ferdinand mendorong untuk lebih dilibatkan.

“Betul itu memang proses di dalam kejaksaan, tapi harus diingat Komjak ini bukan instansi luar, Komjak didirikan untuk mengawasi dan memberikan penilaian pada kinerja kejaksaan,” sebutnya.

“Kami mendorong transparansi, kami mendorong transparansi, salah satu transparansi yang kita dorong itu dengan kami meminta kepada Jaksa Agung agar kami dilibatkan dalam proses-proses seperti itu,” imbuh Ferdinand.

Prasetyo sebelumnya memastikan proses promosi yang dilakukan Kejagung sudah sesuai dengan mekanisme. Dia yang seharusnya memiliki andil dalam proses promosi bahkan tidak menggunakannya ketika bersinggungan dengan putranya itu.

“Saya sengaja abstain, menyerahkan pembahasan dan keputusannya kepada unsur pimpinan yang lain dalam rapim (rapat pimpinan) dengan arahan harus tetap mengacu dan berpegang pada PDLI dari yang bersangkutan, secara obyektif, proporsional, dan profesional,” ucap Prasetyo.

Prosesnya disebut Prasetyo harus mempertimbangkan unsur Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Integritas (PDLI). “Oleh karena itu kalau kemudian ternyata benar ada komentar bernada mempermasalahkannya maka menimbulkan pertanyaan, apakah hanya karena menjadi anaknya Jaksa Agung, seorang jaksa menjadi harus ditutup kesempatannya untuk dapat menapaki kariernya secara baik dan normal, sama seperti kesempatan yang dimiliki oleh jaksa-jaksa lain. Alangkah memprihatinkan dan ironisnya kalau demikian adanya,” imbuh Prasetyo.

Terkait promosi tersebut, Bayu bukan satu-satunya. Ada sejumlah pejabat di Kejagung yang dipromosikan seperti Kajari Deliserdang Asep Margono yang dipromosikan sebagai Aspidum Kejati Jawa Timur. Kajari Belitung Sekti Anggrainim dipromosikan sebagai Aspidsus Kejati Banten.

Selain itu, Kasubdit Pemantauan pada Direktorat III JAM Intel Kejagung Anang Supriatna dipromosikan sebagai Kajari Jakarta Selatan.
(dhn/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Berkunjung ke Masjid Agung Sheikh Zayed, Menteri Susi Pudjiastuti Kenakan Hijab Warna-warni

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kini tengah berada di Abu Dhabi. Di tengah kegiatan yang padat sebagai Menteri Kalautan dan Perikanan, ia menyempatkan diri mengunjungi salah satu masjid yang ada di Abu Dhabi.

Susi Pudjiastuti sering terlihat tomboy dan cool dengan kacamata hitam nya seperti wanita tangguh. Di balik semua itu, ternyata Susi memiliki sisi feminin. Hal itu terlihat saat ia mendatangi Masjid Agung Sheikh Zayed dengan rombongan.

Dalam unggahan di Instagram @susipudjiastuti115, ia mengenakan baju berwarna biru dengan motif garis-garis. Melengkapi penampilannya, Susi Pudjiastuti mengalungkan kerudung warna-warni dengan motif bunga. Tidak ketinggalan, ia tetap mengenakan sneakers berwarna hitam.

Di tengah jadwal kegiatan, saya menyempatkan untuk mengunjungi Masjid Agung Sheikh Zayed yang begitu indah dan megah. Masjid terindah mana yang sudah kamu kunjungi?” tulis Susi Pudjiastuti di Instagramnya @susipudjiastuti115, Selasa 12 Maret 2019.

Gaya busana Susi saat mengunjungi Masjid Agung Sheikh Zayed, mendapatkan pujian warganet. “Ibuuu tetep ketceh dalam setiap situasi akumah syukaaa,” tulis @nyimas_dian_gayatri.

“Mas ya allah bu susi,” tulis @nurulhusein2014.nh di kolom komentar Instagram, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti . (Indah Permata Niska)

Saksikan video pilihan di bawah ini :

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memungut sampah di lingkungan pantai Pangandaran Jawa Barat. Ia pun sampaikan pesan kepada para pengunjung pantai; Apa pesannya?

Kejagung Beberkan Prestasi Anak Jaksa Agung yang Jadi Kajari Jakbar

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan prestasi Bayu Adhinugroho Arianto, anak Jaksa Agung, M Prasetyo, yang dipromosikan menjadi Kepala Kejari Jakbar. Kejagung menolak anggapan nepotisme. Bayu disebut berprestasi saat bertugas di Bali.

“Karir seorang jaksa atas nama Bayu Adhinugroho Arianto tidak boleh terhambat karirnya hanya karena yang bersangkutan anak Jaksa Agung,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspen) Kejagung Mukri dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3/2019).

Bayu saat menjabat sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Bali disebut Mukri berhasil memimpin penangkapan koruptor terbesar yang sudah beberapa tahun tak bisa ditangkap.

“Bayu Adhinugroho Arianto punya kinerja yang hebat dan membanggakan. Sewaktu Kajari Gianyar yang bersangkutan berhasil memenangkan gugatan perdata atas kekayaan negara dan mengembalikan lahan dan istana negara sebagaimana mestinya yang sekian
lama tidak terselesaikan,” papar dia.

Menurut Mukri mekanisme dan sistem mutasi maupun promosi secara objektif tetap berlaku sama dan diputuskan dalam rapat pimpinan. Dasarnya, pertimbangan unsur prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas (PDLI).

“Sekali lagi perlu disampaikan bahwa semua keputusan dan kebijakan tentang hal tersebut adalah merupakan hasil dari pembahasan bersama meliputi semua aspek, berdasarkan data base kepegawaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi juga tidak benar kalau ada sementara pihak yang masih menyatakan bahwa mekanisme rotasi saat
ini dianggap tidak terbuka dan tidak transparan,” katanya.

Selain Bayu, ada sejumlah pejabat di Kejagung yang dipromosikan seperti Kajari Deliserdang, Asep Margono yang dipromosikan sebagai Aspidum Kejati Jawa Timur. Kajari Belitung, Sekti Anggrainim, dipromosikan sebagai Aspidsus Kejati Banten.

Selain itu, Kasubdit Pemantauan pada Direktorat III JAM Intel Kejagung Anang Supriatna dipromosikan sebagai Kajari Jakarta Selatan. Promosi Anang sambung Mukri karena prestasinya dalam program Tangkap Buron (Tabur 31.1).
(fdn/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ini Surat Jaksa Agung Malaysia Bebaskan Siti Aisyah yang Dikirim ke Yasonna

Ini Surat Jaksa Agung Malaysia Bebaskan Siti Aisyah yang Dikirim ke Yasonna Siti Aisyah bersama Yasonna Laoly dan Rusdi Kirana. (Foto: Istimewa)

Jakarta – Pembebasan terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam, Siti Aisyah, tidak lepas dari proses panjang dan lobi-lobi antara Indonesia dan Malaysia. Hal itu terlihat dari korespondensi surat menyurat antarmenteri.

Menkum HAM Yasonna Laoly sebelumnya mengajukan permintaan pembebasan terhadap Siti Aisyah kepada Malaysia. Ada tiga alasan yang menjadi dasar permintaan ini yaitu pertama, Siti Aisyah meyakini apa yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan acara reality show sehingga Siti Aisyah tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam.

Kedua, Siti Aisyah sudah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang diperalat pihak intelijen Korea Utara. Ketiga, Siti Aisyah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.


“Pembebasan ini didasari oleh permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) kepada Jaksa Agung Malaysia sehingga memutuskan untuk menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia, yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (nolle prosequi),” kata Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM Cahyo Rahadian Muzhar lewat keterangan tertulis, Senin (11/3/2019)

Seperti dilansir The Guardian, jaksa agung Malaysia Tommy Thomas membalas surat Yasonna itu pada 8 Maret 2019. Dalam surat tersebut, Tommy mengatakan keputusan untuk mencabut dakwaan terhadap Siti Aisyah atas pertimbangan hubungan baik kedua negara.

Berikut ini isi surat dari jaksa agung Malaysia ke Yasonna Laoly terkait Siti Aisyah yang sudah dikonfirmasi oleh sejumlah media lokal Malaysia dan media internasional:

The Honorable My Yasonna H Laoly
Minister of Law and Human Rights
Central Authority
The Republic of Indonesia

Dear Minister,

Re: Request for Assitance for The Release of Siti Aisyah

Thank you for your recent letter

Having regard to the considerations that you have mentioned therein, and taking into account the good relations between our respective countries, I am pleased to inform you of my decision for the prosecution to enter nolle prosequi against Siti Aishah pursuant to Section 254 of our Criminal Procedure

By doing so, the prosecution will request the Court to otder a ‘discharge not amounting to acquittal’ against Siti Aisyah. This would mean that after she is acquitted by the Court on 11th March 2019, she would be release, and would be fre to return to Indonesia

Yours sincerely,
Tommy Thomas
Attorney General/Public Prosecutor

Saksikan juga video ‘Tak Terbukti Terlibat Pembunuhan Kim Jong-nam, Siti Aisyah Bebas’:

[Gambas:Video 20detik]

(imk/fjp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akan Didakwa Korupsi, PM Netanyahu Berdalih Korban Politisasi

Tel Aviv – Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan hari Kamis (28/2), dia telah menerima rekomendasi penyidik kepolisian untuk mengajukan tuntutan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Dakwaan itu dapat memberikan pukulan besar bagi prospek Netanyahu dalam pemilihan umum 9 April mendatang. Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-empat berturut-turut.

Sidang pengadilan atas dakwaan yang meliputi penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan baru akan digelar setelah pemilihan umum. Sebelumnya Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sidang dapat berlangsung setelah pemilihan 9 April. Netanyahu akan menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi kasus di pengadilan saat menjabat.

Netanyahu tuding ada politisasi

Benjamin Netanyahu antara lain diduga telah menerima gratifikasi dari pengusaha kaya dan memberikan kelonggaran regulasi kepada raksasa telekomunikasi Bezeq sebagai imbalan atas liputan pers positif di situs berita anak perusahaan itu, Walla.

Jika terbukti bersalah melakukan suap, Netanyahu bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan hukuman maksimal 3 tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Perdana Menteri Israel membantah telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan. Menanggapi pengumuman Jaksa Agung, dia mengatakan telah menjadi korban pembunuhan karakter dan politisasi yang bertujuan untuk menjegalnya pada pemilu mendatang. Dia menyatakan tuduhan terhadapnya akan runtuh seperti “rumah kartu”.

Likud berusaha tunda pengumuman tuntutan

Partai Netanyahu, Likud, menggambarkan tuduhan itu sebagai “penganiayaan politik.”

“Pengumuman Jaksa Agung secara sepihak hanya sebulan sebelum pemilihan umum, tanpa memberi Perdana Menteri kesempatan untuk (sebelumnya) membantah tuduhan-tuduhan palsu ini, adalah intervensi terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu,” kata Likud dalam sebuah pernyataan.

Likud telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung Israel untuk menunda pengumuman dakwaan secara terbuka sampai pemilu usai. Namun pengadilan tinggi Israel menolak permintaan itu dan hari Kamis mengumumkan rencana pengajuan tuntutan terhadap Netanyahu.

hp/rzn (afp, rtr,ap)


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Respons Jaksa Agung Soal Polemik Wiranto Vs Kivlan Zein

Liputan6.com, Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo turut merespons polemik antara Menko Polhukam Wiranto dengan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein terkait tudingan dalang kerusuhan 98. Menurut Prasetyo, polemik tersebut bukan domain Kejaksaan Agung.

“Itu di luar domain kita, itu masih polemik antara Pak Wiranto dan Pak Kivlan Zein. Kita tentunya akan lihat seperti apa nanti perkembangannya,” ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2019).

Prasetyo belum bisa menyimpulkan peristiwa 98 sebagai pelanggaran HAM berat. Apalagi penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait peristiwa tersebut belum mendapatkan bukti yang kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Jadi kita tidak usah terpancing terkait masalah itu. Itu adalah ranah Pak Kivlan dan Pak Wiranto. Pak Wiranto sudah berikan penjelasan kan. Pak Wiranto bilangnya perlu buka-bukaan kan. Saya malah denger mau ada sumpah pocong, tapi Pak Kivlan nggak mau,” ucapnya.

Kendati begitu, Prasetyo menegaskan pihaknya tetap beritikad menuntaskan kasus kerusuhan 98. Namun kejaksaan juga tidak bisa memaksakan untuk membawa perkara tersebut ke meja hijau selama bukti yang diperoleh belum kuat.

“Temen-temen jaksa bilang hal itu belum penuhi unsur. Masa mau dipaksakan disidik atau dibawa ke pengadilan, gimana caranya kalau bukti-bukti tidak ada,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

Hasil Penyelidikan Komnas HAM

Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan Komnas HAM juga tidak ditemukan dugaan keterlibatan Wiranto atau Kivlan dalam peristiwa 98. “Tidak ada, justru itu makanya, secara eksplisit maupun implisit tidak ada dua nama itu (Wiranto dan Kivlan),” ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Kivlan Zein menyebut Wiranto memiliki peran ganda pada peristiwa kerusuhan 98. Kala itu, Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Tak terima dengan tudingan tersebut, Wiranto pun menantang Kivlan melakukan sumpah pocong untuk membuktikan omongannya. Wiranto membantah dirinya sebagai dalang kerusuhan 98.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PKS dan Gerindra Serahkan 2 Nama Cawagub DKI ke Anies Baswedan Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menyampaikan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk dilanjutkan ke Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Dua nama cawagub tersebut adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo, yang mewakili Pimpinan PKS dan Gerindra DKI Jakarta, sudah menyampaikan surat ajuan tersebut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

“Pemberkasan sudah selesai semua, Alhamdulillah, dan sudah diterima Sekda Pak Saefullah,” ujar Sakhir di Balai Kota, Jakarta, Jum’at (1/3/2019).

Sakhir mengatakan, dua nama tersebut juga sudah ditandatangani oleh kedua partai pengusung, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi. Selain itu, saat menyampaikan surat tersebut, Sakhir menjelaskan bahwa Anies Baswedan berhalangan menerima dikarenakan sedang ada agenda penting lainnya.

“Kami memohon doa dan dukungan seluruh warga Jakarta, semoga Allah memudahkan proses-proses berikutnya hingga pelantikan dan pelaksanaan tugas Wakil Gubernur definitif kedepannya,” tandas Sakhir.

2 dari 3 halaman

Imbangi Kelemahan Anies Baswedan

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menyebut tim panelis fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI, menginginkan sosok yang dapat mengimbangi Anies Baswedan.

“Peran wagub akan mengisi kelemahan gubernur selama ini,” kata Syarif saat dihubungi, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Para cawagub DKI sebelumnya harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Saat fit and proper test tim panelis menghadirkan sejumlah tokoh, mulai dari pengamat hingga akademisi. Kata Syarif, hal itu guna meminta masukan mengenai isu yang ditanyakan kepada cawagub.

Syarif menyebut beberapa isu itu yakni mengenai perencanaan dan penyerapan APBD DKI, kebijakan percepatan pembangunan dan aspirasi kalangan pengusaha dan pelaku UMKM terutama PKL.

“Selanjutnya, polarelasi politik partai dan konflik tata ruang dan lingkungan hidup serta pengentasan kemiskinan,” ucap dia.

Oleh karena itu, dia menilai nantinya, wagub terpilih banyak memikul beban sebagai eksekutor.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mulai Musim Panen, Harga Beras Turun

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga gabah dan beras. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 4,46 persen sedangkan harga beras medium di penggilingan turun 1,04 persen.

Selama Februari 2019, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp 5.114 per kg sedangkan untuk beras, harga rata-rata di tingkat penggilingan Rp 10.008 per kg, semua turun dibanding bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti berkata, penurunan ini terjadi karena biasanya petani mengalami puncak panen pada bulan Maret.

“Biasanya Januari itu belum panen. Februari sudah mulai, puncaknya di Maret dan April. Itu transisinya begitu. Makanya nanti bulan depan mungkin naik lagi,” ungkap Yunita di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Jumat (01/03/2019).

Penurunan harga gabah dan beras menjadi andil dalam penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional. Tercatat NTP turun sebesar 0,37 persen menjadi 102,94 dibanding bulan sebelumnya.

Penurunan ini dipengaruhi oleh 2 dari 5 subsektor pertanian yang juga alami penurunan NTP, yaitu Subsektor Tanaman Pangan (0,80 persen) dan Subsektor Tanaman Hortikultura (1,47 persen).

2 dari 3 halaman

Indonesia Kembali Lakukan Penjajakan Ekspor Beras Ke Malaysia

Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog kembali jajaki peluang ekspor beras ke Malaysia. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP),Kementan, Agung Hendriadi bersama Judith J Dipodiputro, Direktur Komersil Perum BULOG dan KBRI Kuala Lumpur saat melakukan pertemuan dengan BERNAS, Kamis (21-2-2019) di Kuala Lumpur.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kuala Lumpur ini, Agung diterima oleh CEO BERNAS, Ismail Mohamed Yusoff dan Chairman BERNAS, Megat Joha yang didampingi pejabat tinggi BERNAS.


BERNAS merupakan satu-satunya institusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah Malaysia untuk menangani import beras ke Malaysia. Ismail Mohamed Yusoff menyatakan market share beras di Malaysia sebesar 60% dipenuhi dari produksi domestik dan 40% dari impor.

Melalui pertemuan ini, BERNAS menyetujui untuk melakukan kerjasama dengan Perum BULOG untuk impor beras dari Indonesia. Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat BERNAS akan melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melakukan identifikasi, observasi dan pembahasan lebih lanjut dengan BULOG terkait rencana eksport ke Malaysia. Mendengar respon dari BERNAS, Agung dan rombongan merasa senang dan optimis ekspor beras dari Indonesia ke Malaysia bisa dilakukan.

“Sehubungan adanya peluang kerjasama ekspor beras ke Malaysia, Perum Bulog diharapkan perlu lebih proaktif dalam melakukan round table meeting antara distributor ke dua belah pihak, sehingga ekspor bisa segera direalisasikan,” ujar Agung.

Sebelumnya dalam rapat kerja jajaran Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI (21/1/2019) dan BULOG, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyatakan bahwa Bulog menargetkan ekspor beras ke sejumlah negara tetangga pada pertengahan tahun 2019 mendatang. Target ini diprediksi akan berlangsung seusai panen raya pada pertengahan bulan April hingga akhir Mei 2019.

“Makanya kita targetkan bulan januari sampai april itu kita akan menyerap 1,8 juta ton beras dari petani. Kalau ditambah dengan sisa beras kita hasilnya bisa lebih dari 4 juta ton, kan kita masih punya sisa 2,1 juta,” kata Buwas saat menghadiri Rapat Kerja Menteri Pertanian Dengan Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, beberapa waktu lalu (21/1).

Beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah berhasil meyakinkan negara Malaysia dan Brunai untuk memasok padi adan sebagai bahan kebutuhan mereka. Ekspor ke dua negara ini jumlahnya bahkan mencapai puluhan ton. Setiap kali panen, tak kurang dari 10 ton beras adan secara periodik selalu di expor ke Negara Malaysia dan Brunei.

Padi Adan merupakan salah satu komoditi yang menjadi andalan dari wilayah perbatasan Krayan Kalimantan Utara dan merupakan bibit lokal hasil budidaya masyarakat yang bermukim di daratan tinggi Borneo, khususnya di Krayan yang masuk Kabupaten Nunukan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: