Seruan Ormas dan Tokoh Agama: Tolak Provokasi, Ayo Rekonsiliasi

Jakarta – Berbagai ormas besar dan tokoh agama menyerukan agar pendukung Joko-Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno rekonsiliasi usai pencoblosan pada 17 April 2019. Segala bentuk provokasi yang bertentangan dengan konsitusi harus dieliminasi.

Rekonsiliasi terus disuarakan oleh ormas-ormas Islam usai pencoblosan, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang dibentuk belasan ormas Islam juga turut menyampaikan hal senada.

Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta elite politik tak memobilisasi massa untuk menentang hasil Pemilu 2019. Daripada memobilisasi massa, ia menyarankan berbagai sengketa pemilu diselesaikan lewat jalur hukum.

Organisasi Islam yang jadi wadah resmi habib se-Indonesia, Rabithah Alawiyah, juga mengeluarkan pernyataan resmi. Rakyat Indonesia diminta tetap menjaga persatuan dan kesatuan apapun nanti hasil penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Apa pun hasilnya, kita tetap harus berpegang pada semangat ukhuwah. Pemilu penting, tetapi yang lebih penting adalah persatuan kita sebagai satu bangsa,” kata Ketua Umum Rabithah Alawiyah, Habib Zen Bin Smith, dalam keterangan, Jumat (19/4). Habib Zen Bin Smith menegaskan Rabithah Alawiyah tidak terkait urusan politik praktis. Pandangan tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari kecintaan terhadap negara. Rabithah menurutnya selalu peduli dengan kepentingan politik kebangsaan.

“Jangan lupa bahwa kemenangan yang didapat dengan kejujuran akan sangat berarti bagi kita semua,” ujarnya.

Terkait pro dan kontra hasil quick count, Habib Zen meminta seluruh pihak menahan diri sampai hasil akhir dari KPU keluar. Dia mengajak umat tidak terlebih dulu menarik kesimpulan sebelum segala tahapan di KPU berakhir.

Habib Zen lantas mengajak umat untuk berdoa agar pemilu dapat memberikan manfaat terbaik untuk bangsa Indonesia. “Ingat bahwa kita telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk hajatan ini. Jangan lupa, setiap selesai salat kita mendoakan yang terbaik bagi keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Habib Zen.

Habib Zen lantas meminta kepada pihak yang kelak diputuskan KPU sebagai pemenang agar bisa merangkul yang kalah. Jangan justru yang menang mencerca yang kalah. Menurutnya yang kini terpenting bagi bangsa Indonesia adalah islah atau rekonsiliasi nasional. Dia juga meminta calon yang terpilih merangkul pihak yang selama ini berseberangan.

“Yang terpenting yang terpilih harus mampu memandang bahwa semua adalah bersaudara sebangsa setanah air. Apapun perbedaan tidak boleh menyebabkan ada yang terpinggirkan. Siapapun nanti yang ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang harus menunjukkan sikap kenegarawanan dengan merangkul semua pihak yang yang sekubu maupun berlawanan kubu dengannya,” ucapnya.

Demikian juga untuk pihak yang kalah. Habib Zen meminta agar kekalahan disikapi dengan legawa. “Marilah kita saling bahu membahu demi kebaikan bangsa, negara, dan agama,” ujarnya.

Moeldoko Sebut Kekalahan Jokowi di Jabar dan Aceh karena Serangan Isu Agama

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Moeldoko, mengakui perolehan suara pasangan calon 01 di wilayah basis pemilih Islam masih kalah jauh dari lawannya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Moeldoko menyebut Jokowi mendapat sedikit suara di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dibandingkan Prabowo.

Dia menduga, kekalahan Jokowi tersebut lantaran masyarakat di sana sudah terpengaruh isu agama yang dihembuskan sejak lama.

“Kenapa begitu mudah terpengaruh? Karena hembusan isu yang diwaspadai dari awal itu, itu memang luar biasa. Semburannya luar biasa,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Moeldoko mengaku mendapat penjelasan dari rekan-rekannya bahwa masyarakat Aceh sangat teguh pendirian apabila telah menyangkut masalah agama. Sehingga, mereka sulit untuk mengubah pilihan politiknya ke Jokowi.

“Aku dibilangin teman-teman di Aceh, mau ngomongin program sampai mampus juga enggak didengerin. Karena urusannya sudah agama,” ujar Moeldoko.

Kasus Penistaan Agama di Bangka Berawal dari Saling Ejek di Medsos

Pangkalpinang – Warga di Bangka Belitung (Babel), Daud Rafles (25) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Kapolda Bangka Belitung Brigjen Istiono menyebut kasus tersebut berawal dari saling ejek antara Daud dengan temannya.

“Motifnya adalah saling ejek dengan rekannya di media sosial,” kata Istiono saat menggelar jumpa pers di Mapolda Babel, Selasa (9/4/2019).

Istiono menjelaskan, Daud saling ejek dengan temannya di media sosial. Karena ingin membalas temannya, Daud kemudian merekam aksinya saat membacakan salah satu surat di Alquran namun diplesetkan.

“Berdasarkan pemeriksaan sementara karena saling ejek, video tersebut di-upload pada Senin (8/4) ke grup alumninya hingga berujung viral di media sosial,” terang Istiono.

Pemeriksaan sementara, Daud merupakan residivis kasus pengeroyokan. Daud baru bebas pada Desember 2018 lalu.

“Hasil pemeriksaan petugas, pelaku adalah residivis kasus pengeroyokan dan menjalani hukuman selama 8 bulan, baru menghirup udara segar Desember 2018 lalu,” jelasnya.

Daud saat ini ditahan Polda Babel. Istiono memastikan pihaknya akan mengusut tuntas kasus tersebut.

“Kita akan usut tuntas video tersebut, termasuk pemeriksaan saksi-saksi,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, penetapan Daud sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik Krimsus Polda Babel, usai ditangkap dan dilaporkan ke Polres Bangka Barat.

“Hasil pemeriksaan petugas subuh tadi dan langsung ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Dirkrimsus Polda Babel AKBP Indra Krimasyadi.
(zak/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tanggapi SBY, BPN: Seluruh Agama Hadir di Kampanye Akbar Prabowo

Jakarta – Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono sempat menyurati elite partainya untuk memberi saran kepada capres Prabowo Subianto soal kampanye akbar di GBK. SBY dalam suratnya menyebut kampanye akbar itu tak lazim dan tak inklusif. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menanggapi SBY.

“Ya menurut saya sih nggak ada masalah Pak SBY namanya juga masukan dan saya rasa masukannya bagus dan faktanya memang acara itu memang dimulai dengan salat subuh berjemaah, ada zikir dan doanya,” kata juru bicara BPN, Andre Rosiade, kepada wartawan, Minggu (7/4/2019).

“Tapi faktanya, setelah acara itu selesai, kan mulai kampanye akbar seluruh agama hadir. Ada Pak Hashim, Natalius Pigai Hadir, lalu Lieus Sungkharisma hadir, lalu juga ada biksu yang hadir. Hadir semua perwakilan agama, tidak eksklusif lagi, tapi inklusif. Memang paginya ada yang tahajud. Kan nggak mungkin agama lain ikutan tahajud, ikut subuh berjemaah, zikir. Tapi setelah jam 7 semua agama masuk di acara ini,” imbuh Andre.

Andre menegaskan kampanye akbar Prabowo Subianto tak bersifat eksklusif. Lagi pula, kata Andre, Waketum PD Syarief Hasan juga hadir untuk memastikan kampanye akbar itu terbuka bagi semua pihak.

“Saya rasa itu kampanye terbuka untuk apapun agama kita untuk hadir, bukan eksklusif untuk umat Islam saja. Pak Syarief Hasan kan hadir tadi untuk memastikan acara terbuka dan memang terbuka,” ucap Ketua DPP Partai Gerindra.

Sekali lagi Andre menegaskan kampanye akbar Prabowo Subianto bersifat inklusif. Menurutnya, Prabowo merupakan calon pemimpin bagi semua umat, agama, ras dan suku di Indonesia.

“Kalau eksklusif nggak mungkin dong Natalius Pigai hadir, Lieus Sungkharisma hadir, lalu biksu Buddha juga hadir. Pak Hashim nggak mungkin dong. Pak Hashim ini kan pimpinan gereja, gitu lo. Itu menunjukkan memang acara Pak Prabowo terbuka untuk umat apa pun, acaranya inklusif terbuka, tidak eksklusif milik umat Islam karena Prabowo ini hadir bersama Sandi adalah presiden republik Indonesia, presiden seluruh rakyat, presiden seluruh agama, presiden seluruh ras WNI,” sebut dia.

Saksikan juga video ‘Potret Kampanye Akbar Prabowo-Sandi dari Udara’:

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Forum Kebangsaan Lintas Agama Tulungagung Doa Bersama Dukung Jokowi

Tulungagung – Puluhan anggota Forum Kebangsaan Tulungagung dari lintas agama dan aliran kepercayaan menggelar doa bersama. Mereka berdoa untuk kemenangan Capres Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Ketua Forum Kebangsaan Tulungagung Ahmad Royan mengatakan, doa bersama tersebut diikuti oleh puluhan perwakilan dari sejumlah agama. Seperti Islam, Kristen, Katolik, Konghucu serta aliran kepercayaan lainnya. Secara bergiliran para tokoh agama memanjatkan doa untuk kedamaian bangsa dan kemenangan calon yang didukung.

“Mudah-mudahan Pemilu 2019 berjalan lancar dan damai. Sekaligus meneguhkan persatuan kesatuan dalam bingkai NKRI,” kata Royan, Jumat (5/4/2019) sore.

Forum Kebangsaan mengakui keberhasilan Jokowi di berbagai bidang dalam memimpin Indonesia sejak 2014 lalu. Selain itu, Jokowi juga dinilai mampu menjaga kedamaian di Tanah Air yang terdiri dari banyak suku, ras maupun agama.

“Kedamaian di Negara Indonesia ini bisa dilanjutkan di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, untuk itu kami bersatu padu untuk memenangkan nomor urut 01,” imbuhnya.

Dengan dukungan dan kerjasama secara masif dari berbagai kalangan, pihaknya optimis Jokowi-Ma’ruf akan menang. Bahkan ia menargetkan suara petahana akan mencapai 65 persen.
(sun/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Disebut Gerakan Politik 02, PA 212: Kami Dukung yang Lawan Penista Agama

Jakarta – TKN Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menyebut kelompok Alumni 212 merupakan gerakan politik Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyebut TKN panik karena gerakannya mampu mengumpulkan jutaan orang.

“Saya rasa apa yang dikatakan takut hanya bentuk kepanikan saja, karena hanya para Alumni 212 dan simpatisannya yang bisa mengumpulkan orang sampai jutaan,” kata Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin kepada wartawan, Jumat (5/4/2019).

Menurut Novel, kekuatan Alumni 212 mampu menenggalamkan massa kubu Jokowi-Ma’ruf. Ia mengatakan tiap warga negara punya hak untuk memilih. Novel menyebut Alumni 212 memiliki semangat melawan penista agama.

“Di tahun politik ini, para Alumni 212 dan simpatisannnya tentu akan memberikan aspirasi politiknya atau memberikan suara. Tentu yang sejalan dengan ruh Aksi 212, yaitu melawan penista agama dan pendukungnya. Perjuangan kami jelas berada di kubu yang akan melawan kubu kelompok pendukung penista agama,” ujar Novel.

Dia menegaskan Alumni 212 akan terus mengawal pemerintahan, terlepas dari siapa pun yang terpilih di Pilpres 2019. Novel mengatakan Alumni 212 membela Islam.

“Perlu diingat, ada pesta politik atau tidak, kami para Alumni 212 Insyaallah akan terus melakukan perjuangan bela Islam dengan mengawal pemerintahan, siapa pun nanti yang terpilih pada 2019 ini,” kata Novel.

TKN Jokowi-Ma’ruf menyebut kini makin jelas Alumni 212 merupakan gerakan politik untuk Prabowo-Sandi. Hal ini menyusul undangan kepada Alumni 212 untuk hadir di kampanye akbar Prabowo-Sandi pada 7 April 2019.

“Memang dari sejak awal sudah makin jelas bahwa Alumni 212 itu bagian dari gerakan politik untuk 02. Mereka mempolitisasi berbagai gerakan, seperti alumni 212 ini, untuk kepentingan politik,” kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily, Jumat (5/4).
(tsa/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pengadilan Agama Izinkan 13 Ribuan Anak Menikah Sepanjang 2018

Jakarta – UU Perkawinan memberikan syarat minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun bila ada yang di bawah usia tersebut mau menikah, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama (PA) setempat yang dikenal dengan dispensasi kawin.

Berdasarkan laporan tahunan MA 2018 yang dikutip detikcom, Kamis (4/4/2019), Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi kawin sebanyak 13.251 putusan. Adapun yang mencabut permohonan sebanyak 624 orang.

Dispensasi kawin secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.


Sebagaimana diketahui, pada akhir 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Indonesia darurat pernikahan anak. Oleh sebab itu, MK meminta DPR segera merevisi UU Perkawinan agar batasan minimal usia perkawinan dinaikkan.

“Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh naegara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi ‘Darurat Perkawinan Anak’, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” demikian kata MK dalam putusan yang diketok pada Kamis (13/12/2018).

MK menyampaikan semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah UU No 1 tahun 1974 yang berlaku selama 44 tahun.

“Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000-2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019,” tulis MK.

Oleh karena itu, untuk menyempurnakan isi Undang-Undang agar sesuai dengan tujuan bernegara perlu didakan revisi UU tersebut. MK berpendapat perubahan UU Perkawinan harus segera diselesaikan.

“Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan,” papar MK.
(asp/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan Kepala Desa Soal Slamet Ditolak di Bantul karena Beda Agama

Bantul – Pemerintah Desa (Pemdes) Pleret mengaku akan merevisi aturan terkait warga nonmuslim yang dilarang tinggal di Dusun Karet. Namun Pemdes belum bisa memastikan apakah nantinya warga non Muslim boleh tinggal di dusun tersebut.

Kepala Desa Pleret, Nurman Afandi mengatakan, bahwa terkait masalah yang membelit Slamet Jumiarto (42) telah dimusyawarahkan tadi malam, Senin (1/4) di Balai Pedukuhan Karet. Dari hasil musyawarah tersebut, Slamet menerima keputusan yang diambil warga pedukuhan Karet.

“Tadi malam sudah disepakati, Slamet dan pemilik rumah agar mengembalikan uang (sewa rumah kontrakan), dan selama mencari kontrakan baru, warga setuju memberi kesempatan (Slamet) untuk tinggal selama enam bulan,” katanya saat ditemui di Kantor Bupati Kabupaten Bantul, Selasa (2/4/2019).

“Saya juga akan membantu mencarikan (rumah kontrakan baru untuk Slamet). Tapi kemarin (saat musyawarah) dia (Slamet) malah bilang sudah cocok, entah cocok sama kearifan lokal atau harganya, karena itu masih diberi kesempatan,” imbuh Nurman.
Selain itu, dari hasil musyawarah tersebut Nurman menilai pemilik kos bersalah karena tidak memberikan penjelasan terkait aturan yang berlaku di Dusun Karet. Hal itu, kata Nurman agar pendatang baru tahu akan aturan yang berlaku di suatu wilayah, dan ke depannya tidak menimbulkan polemik seperti saat ini.

“Dan harusnya kalau ada yang mau tinggal di wilayah tertentu, dia harus tanya dulu apakah ada aturan-aturan khusus. Saya juga salahkan warga kalau itu (aturan Dusun Karet) tidak disampaikan lurah,” ujarnya.

Kendati demikian, Nurman menilai aturan yang dibuat RT 8 Dusun Karet terkait tidak bolehnya warga non muslim bermukim di dusun tersebut tidak serta merta bisa dihapuskan. Menurutnya hal itu karena aturan telah disepakati warga dan untuk merubahnya harus dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

“Desa pun tidak berani mengubah, cuma merevisi jika (aturan Dusun Karet) melanggar hukum, kalau tidak melanggar hukum tidak masalah. Tapi yang jelas kalimat (pada aturan Dusun Karet) harus diperbaiki, direvisi agar tidak menyinggung etnis, suku, ras dan lainnya yang bersifat minoritas,” ucapnya.

“Dan insyaallah nanti kita revisi agar tidak melanggar hukum di atasnya. Kemungkinan yang direvisi pada kalimat yang menyudutkan agama lain (pada aturan yang dikeluarkan Dusun Karet),” sambung Nurman.

Nurman menambahkan, bahwa ke depannya ia belum bisa memutuskan apakah warga nonmuslim diperbolehkan untuk tinggal di RT 8 Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul. Hal itu karena menurutnya aturan yang dikeluarkan sebuah Dusun berasal dari kesepakatan masyarakat dan merupakan kearifan lokal.

“Silakan (warga non muslim tinggal) di Desa Pleret, wong yang agamanya Hindu dan Nasrani juga ada. Tapi ya ikuti ketentuan yang dibuat masyarakat setempat (Dusun), karena ketentuan itu hasil musyawarah dari warga dan adalah kearifan lokal,” pungkasnya.
(sip/sip)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK juga Temukan Duit Honor di Ruang Menteri Agama, tapi Tak Disita

Jakarta – KPK mengungkap ada uang lain yang ditemukan di ruang Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat dilakukan penggeledahan di sana. Namun, uang itu tak disita karena berdasarkan bukti dan data yang ada uang itu diduga sebagai honor.

“Kami sebenarnya juga menemukan uang-uang yang lain di ruangan Menteri Agama pada saat itu yang dari informasi atau dari data yang ada di sana itu diduga merupakan honorarium dan uang-uang tersebut tidak dibawa,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2019).

Penggeledahan di ruang Menag Lukman itu dilakukan terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag dengan tersangka Romahurmuziy (Rommy). Adapun jumlah uang yang disita ialah Rp 180 juta dan USD 30 ribu.

Febri menegaskan uang yang disita itu diduga terkait dengan perkara. Namun, nantinya akan ada proses klarifikasi terkait uang yang disita itu.

“Jadi sejak awal tim KPK sudah memisahkan mana uang dalam amplop yang merupakan honor, mana yang bukan. Tapi tentu nanti ada proses klarifikasi lebih lanjut yang akan kami tanya saat proses pemeriksaan,” ujarnya.

Dia menyatakan KPK tak menghitung uang yang tak disita tersebut. Namun, Febri menjelaskan soal skema pemberian honor bagi penyelenggara negara, misalnya honor saat penyelenggara negara yang menjadi pembicara di sebuah acara.

“Ketika ada pejabat melaporkan menerima honor Rp 100 juta dan dia bicara dalam sebuah acara selama 2 jam atau 3 jam, maka kami akan melihat standar biayanya selama satu jam berapa. Kalau standar biayanya untuk ahli sekitar Rp 1,7 atau Rp 1,8 juta, atau katakanlah Rp 2 juta dikali 3 jam, maka yang berhak diterima menjadi milik penerima itu adalah nilai wajar dikali jumlah jam yang bersangkutan bicara,” jelasnya.

“Kalau misalnya ada honor nilainya sangat besar misalnya Rp 50 juta atau Rp 100 juta, maka sisanya jadi milik negara,” sambung Febri.

Sebelumnya sejumlah pihak telah angkat bicara terkait uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu yang disita KPK itu. Misalnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menilai uang tersebut lazim berada di ruangan seorang Menteri.

“Lazim dong, selalu ada namanya kas kecil (di ruang kerja) iya kan dan menteri itu juga ada dana operasionalnya, dan itu kas dana operasionalnya (menteri),” ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Kemudian, PPP juga angkat bicara soal uang yang ditemukan di ruangan Lukman. Menurut PPP, Lukman yang juga Ketua Majelis Pakar PPP, dinilai merupakan orang yang terkenal bersih.

“Yakin (tidak berkaitan). Pak Menteri Lukman kan terkenal bersih ya,” kata Waketum PPP Arwani Thomafi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

“Memang kami diinfokan bahwa itu uang-uang honor, honor sebagai menteri. Menteri kunjungan ke mana kan ada honornya, ada sebagai pembicara narasumber, itu kan ada honornya semua,” sambung dia.

Dalam kasus ini, ada 3 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah Rommy selaku anggota DPR dan eks Ketum PPP yang diduga sebagai penerima, Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin sebagai tersangka pemberi.

Total suap yang diduga diberikan kepada Rommy berjumlah Rp 300 juta. Duit itu diduga diberikan agar Rommy membantu proses seleksi jabatan Muafaq dan Haris.
(haf/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mualaf di Depan Habib Rizieq, Steve Emmanuel Pindah Agama Lagi

JakartaSteve Emmanuel hari ini, Kamis (21/3/2019) sedang menjalani sidang perdana kasus narkoba yang menjeratnya. Sidang pun beragendakan pembacaan dakwaan.

Pantauan detikHOT, sebelum sidang dimulai hakim ketua sempat menanyakan biodata Steve Emmanuel. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir hingga tempat tinggal.

Namun yang paling mengejutkan, saat Steve Emmanuel ditanya agama oleh hakim ketua. Pria yang pernah tinggal bersama dengan Andi Soraya itu mengatakan kembali beragama Kristen.

“Agama kamu apa?”, tanya Ketua Hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

“Kristen yang mulia,” jawabnya.

Video: Penampilan Baru Steve Emmanuel di Sidang Perdana

[Gambas:Video 20detik]

Sebelumnya, Steve Emmanuel pernah memutuskan pindah agama untuk memeluk Islam. Di hadapan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq, aktor 35 tahun itu mengucap dua kalimat syahadat di markas FPI, Jakarta Pusat.

Ketika memutuskan pindah agama pada 24 Mei 2008, Steve Emmanuel mengganti namanya dengan Yusuf Iman.
(hnh/kmb)

Photo Gallery

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20