Syafri Adnan Bantah Asusila, Pengacara: Belum Ada Putusan Pengadilan

Jakarta – Tim Panel Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan eks anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin terbukti melakukan perbuatan maksiat. Tim Kuasa Hukum Syafri menyayangkan pernyataan DJSN.

“Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi dikarenakan sampai dengan hari ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap klien Kami mengenai perbuatan tersebut,” ujar kuasa hukum Syafri, Afrian Bondjol, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/2/2019).

Afrian membantah kliennya telah melakukan perbuatan maksiat. Sebab, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menetapkan Syafri bersalah melakukan tindakan asusila.
“Bahwa sehubungan dengan telah beredarnya berita di media massa baik cetak maupun elektronik, yang pada intinya memberitakan Klien kami telah melakukan perbuatan maksiat, bersama ini kami dengan tegas kami membantahnya,” katanya.

Afrian mengatakan, kliennya saat ini tengah mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum terkait hasil investigasi tersebut. Mengingat hal itu sangat merugikan harkat dan martabat kliennya.

“Saat ini Klien kami sedang mempertimbangkan untuk menggunakan haknya guna mengajukan upaya hukum baik laporan pidana maupun gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang telah merugikan harkat dan martabat Klien kami beserta keluarganya. Kami harap semua pihak dapat menahan diri dan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan,” tutur Afrian.

Sebelumnya, Tim Panel DJSN mengeluarkan hasil penyelidikan laporan RA tentang dugaan tindakan asusila yang dilakukan oknum eks anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin. Syafri dalam laporan itu disebut terbukti melakukan perbuatan maksiat.

“Tim panelnya secara jelas menyatakan SAB melakukan tindakan tercela dalam bentuk perbuatan maksiat dan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan agama,” kata Koordinator Kelompok Korban Kekerasan Seksual Ade Armando.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Donald Trump: Hanya Sebagian Kecil Pasukan AS akan Tetap di Suriah

Liputan6.com, New York – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, keputusannya untuk meninggalkan jumlah kecil pasukan AS di Suriah tidak berarti membatalkan rencananya menarik pasukan Amerika dari sana.

“Saya tidak membatalkan rencana,” kata Donald Trump kepada wartawan di Gedung Putih, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Minggu (24/2/2019).

“Hanya sejumlah kecil dari pasukan itu yang ditugaskan di sana,” tambahnya, merujuk pada lebih dari 2.000 pasukan Amerika yang ada di Suriah mendukung pasukan Kurdi memerangi sisa-sisa negara Islam ISIS.

Beberapa pejabat pemerintah mengatakan yang akan tinggal di Suriah hanya beberapa ratus selebihnya bakal ditarik.

Menurut seorang pejabat tinggi pertahanan kepada VOA, yang tinggal itu akan membantu mencegah ISIS bangkit lagi.

Asumsinya, katanya, yang tinggal itu akan menjadi bagian dari pasukan internasional pemelihara perdamaian.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Truk-Truk Sipil Terlihat Tinggalkan Kantong ISIS

Truk-truk yang mengangkut warga sipil, Jumat (22/2) terlihat meninggalkan desa Suriah timur, Baghouz, kantong terakhir yang tersisa dari kekhalifahan yang dinyatakan oleh kelompok teror Negara Islam itu.

Tidak segera jelas berapa jumlah warga sipil yang masih berada di daerah terpencil dekat perbatasan Irak itu.

Kantor berita Associated Press melaporkan konvoi truk itu dikawal oleh truk-truk pick-up yang dipasangi dengan senjata milik Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika.

Pesawat-pesawat tempur koalisi melancarkan serangan udara hari Kamis terhadap Baghouz, setelah upaya untuk mengevakuasi warga sipil terhenti.

Serangan itu, yang disertai dengan tembakan artileri, menarget pinggiran Baghuz sehari setelah 2.000 warga sipil dievakuasi dari daerah itu.

Adnan Afrin, seorang komandan Pasukan Demokratik Suriah, mengatakan kepada VOA, “serangan itu menimbulkan kekacauan di antara para teroris ISIS dan memberikan kesempatan kepada sebagian warga sipil yang berada dalam tahanan mereka untuk melarikan diri.”

Serangan tersebut memungkinkan ratusan warga sipil untuk melarikan diri dari kantong ISIS itu dengan berjalan kaki dan sebagian petempur ditahan, tambah Adnan Afrin.

Anas Urbaningrum dan Sumpah Gantung di Monas, 6 Tahun Silam

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu, Muhammad Nazaruddin menjadi titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut lambat terealisasi karena terkendala sertifikasi tanah.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com mencatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang.

Sebelum penetapan tersebut, Nazaruddin sempat menyeret nama Anas dan Menpora Andi Alfian Mallarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazar mengaku menerima uang sebesar Rp 100 miliar. Separuhnya digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kendati demikian, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan, Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengejutkan publik.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” kata Anas pada 9 Febuari 2012.

Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK.

Namun apa daya, sumpah itu tak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah Menpora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora, Dedi Kusnandar sebelumnya sudah dilabeli sebagai koruptor Hambalang

2 dari 3 halaman

Vonis Anas yang Dilipatgandakan

Proses panjang selama 15 bulan akhirnya membuahkan hasil, Anas menjadi pesakitan di ruang sidang Tipikor pada 30 Mei 2014 dengan didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dia diperiksa dan diserang berbagai macam pertanyaan oleh majelis hakim.

Di persidangan, dia tetap bersikeras menuding pernyataan Nazaruddin merupakan cerita kosong belaka dan tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu, dia juga geram dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim mencabut hak politiknya.

“Sungguh tidak rasional, absurd, mengada-ngada dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M. Nazaruddin,” kata Anas saat membacakan nota keberatan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014. Di dalam sidang Anas membacakan pledoi atau pembelaannya setebal 80 halaman.

Namun, drama itu selesai enam hari kemudian. Sidang vonis Anas pun berjalan di tempat yang sama. Berdasarkan putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Setelahnya, Anas mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dia menyatakan keberatan lantaran tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang TPPU harus dibuktikan dahulu. Namun, Majelis Agung tidak mengabulkannya karena merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis hakim malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan pada 8 Juni 2015.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Majelis hakim merujuk pada beberapa pasal.

Adapun pasal tersebut, Pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003.

3 dari 3 halaman

Ajukan Peninjauan Kembali dan Permainan Politik

Anas yang geram karena kasusnya berbuntut panjang mengajukan peninjauan kembai atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Mei 2018. Dalam kasusnya, dia merasa mendapati muatan politis sangat kental sehingga merugikan dirinya.

“Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK,” ujar Anas melalui pengacaranya, Abang Nuryasin, Kamis (24/5/2018).

Tudingan ini bukan tanpa dasar. Menurut abang, saat Anas maju sebagai calom Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, Anas tidak diunggulkan dalam bursa saat itu. Namun, berkat dorongan para kader Partai Demokrat, mantan komisioner KPU itu akhirnya menang.

Abang menjelaskan, gerakan menggulingkan Anas Urbaningrum terjadi dengan status tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan KPK.

“Bahwa kudeta politik dan pengambilalihan kewenangan pemohon PK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pernyataam dari resim berkuasa saat itu agar pemohon PK kembali berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan opini politik publik,” ucapnya memungkasi. (Rifqi Aufal Sutisna)

10 Sengketa Perceraian Termahal Para Miliarder Dunia

Liputan6.com, New York – Menikah dengan miliarder, mungkin bayangan yang muncul di benak Anda ialah hidup mewah, tidak perlu bekerja dan akan sering menikmati liburan bersama dengan pasangan.

Namun, ketika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, Anda dan pasangan bisa saja harus berpisah. Seperti yang terjadi dengan beberapa pasangan miliarder ini, yang mau tak mau harus berpisah dan membagi total kekayaan mereka.

Siapa sajakah mereka? Berikut 10 miliarder dengan perceraian ‘termahal’ di dunia dilansir dari CNBC, Rabu (6/2/2019):

1. Jeff & MacKenzie Bezos

Kabar perceraian dari dua bos perusahaan raksasa Amazon ini belum lama muncul ke permukaan. Publik yang penasaran mencari tahu bagaimana mereka membagi kekayaan mereka setelah berpisah.

Kabarnya, miliarder ini harus membayar 5 persen dari total kekayaan yang dimilikinya, terutama dari bisnis besarnya, kira-kira sekitar USD 6,8 triliun atau sekitar Rp 94.700 triliun

Namun menurut situs gosip seperti TMZ, mereka tidak memiliki perjanjian pranikah termasuk membahas pembagian uang setelah bercerai. Oleh karenanya, mungkin saja MacKenzie dapat menerima 10 kali lipat lebih banyak dari yang seharusnya ia terima.

2 dari 4 halaman

2. Alec dan Jocelyn Wildenstein

Pengusaha di bidang seni Alec Wildenstein dan istrinya, sosialita New York, Jocelyn Wildenstein bercerai pada tahun 1999. Jocelyn menerima sekitar USD 2,5 triliun atau sekitar Rp 34.800 triliun dan nafkah per tahun sebesar UDS 100 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun selama 13 tahun.

Dengan jumlah yang fantastis tersebut, Jocelyn disarankan untuk tidak menggunakan uangnya untuk operasi plastik. Jocelyn memang dikenal sangat mencintai operasi plastik dan membuat beberapa perubahan pada wajahnya.

3. Rupert Murdoch dan Anna 

Pebisnis media penting Rupert Murdoch bercerai dengan istrinya, Anna (Murdoch) Mann setelah 32 tahun menikah pada 1999. Dalam surat perjanjian pranikah, Anna berhak menerima USD 1,7 triliun atau sekitar Rp 23,6 triliun serta USD 110 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun dalam bentuk uang tunai.

4. Bernie dan Slavica Ecclestone

Bernie Ecclestone, bos Formula One Group, harus memberi mantan istrinya, Slavica Ecclestone yang merupakan model asal Croatia USD 1 triliun atau sekitar Rp 13,9 triliun setelah mereka bercerai pada 2009.

3 dari 4 halaman

5. Harold Hamm dan Sue Ann Arnall

CEO Harold Hamm dan istrinya, Sue Ann Arnall bercerai setelah 24 tahun menikah. Pada 2014, Harold Hamm diharuskan membayar USD 974,8 juta atau sekitar Rp 13,5 triliun untuk mantan istrinya -kabarnya, ia meminta uang tunai. Bisa dibayangkan sendiri jumlahnya.

6. Adnan dan Soraya Khashoggi

Pengusaha Arab Saudi, Adnan Khashoggi bercerai dengan Soraya Khashoggi pada 1974. Soraya menerima USD 874 juta atau sekitar Rp 12 triliun pada 1982. Namun, Soraya mengklaim bahwa dirinya tidak pernah menerima sepeserpun uang perceraian dari Adnan dan hidup sederhana di London sekarang.

7. Steven dan Elaine Wynn

Steven Wynn yang bercerai dengan Elaine Wynn pada 2010 dikabarkan harus membayar sebesar USD 741 juta atau sekitar Rp 10,3 triliun pada saham Wynn Resorts, yang mana nantinya perusahaan tersebut dikelola oleh Elaine sendiri.

4 dari 4 halaman

8. Dmitry Rybolovlev and Elena Rybolovleva

Miliarder Rusia Dmitry Rybolovlev dan istrinya, Elena Rybolovleva, sosialita Rusia bercerai setelah 26 tahun menikah pada 2008. Enam tahun kemudian, Dmitry diharuskan membayar USD 4,8 miliar oleh pengadilan Swiss. 

Namun, pengadilan menarik kembali putusannya dan Dmitry hanya diharuskan membayar Elena sebesar USD 604 juta atau sekitar Rp 8,4 triliun saja.

9. Craig dan Wendy McCaw

Pemimpin McCaw Cellular and Clearwire Corp, Craig McCaw bercerai dengan istrinya, Wendy, setelah menjual McCaw Celluar kepada AT&T sekitar USD 11 miliar- USD 12 miliar. Craig diwajibkan membayar USD 460 juta atau sekitar Rp 6,4 triliun kepada Wendi dalam bentuk saham Nextel.

10. Mel dan Robyn Gibson

Aktor Mel Gibson dikabarkan memberi kekayaan senilai USD 425 juta atau sekitar Rp 5,9 triliun kepada mantan istrinya, Robyn, setelah mereka memutuskan berpisah. Saat ini, Mel memiliki setengah dari kekayaan Gibson termasuk pendapatan dari film-filmnya.

Cegah Banjir, JK Setuju Bendungan Jenelata Dibangun di Gowa

Liputan6.com, Gowa – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengunjungi lokasi banjir bandang dan longsor di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Untuk mengantisipasi bencana serupa terulang, JK menyetujui rencana pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa. 

“Ada beberapa rencana untuk mengantisipasi banjir dan salah satunya pembangunan Jenelata di Gowa,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gowa, Minggu (27/1/2019).

Ia mengatakan, pembangunan Bendungan Jenelata adalah bagian dari rencana pemerintah untuk mengurangi dampak banjir dan longsor, serta melakukan kembali upaya perbaikan lahan konservasi. Pembangunan bendungan baru di Gowa sebagai langkah antisipasi mengurangi banjir saat terjadi curah hujan tinggi.

JK pun telah membicarakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kita targetkan agar tahun ini sudah bisa di bangun bendungannya. Termasuk juga memperbaiki lahan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Gowa,” katanya.

Menurut dia, banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Gowa, pekan ini termasuk besar dampaknya karena selain merendam di sembilan kecamatan Gowa, juga berimbas ke kota Makassar. Karenanya, pembangunan bendungan baru dan perbaikan lahan konservasi hutan harus dipercepat dan dirinya sudah membahas pembangunan tersebut dengan Kementerian PUPR.

2 dari 3 halaman

Diusulkan Sejak 2016

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, memang sudah seharusnya pembangunan bendungan dilakukan sebagai cara untuk membendung aliran sungai Jenelata, bahkan dirinya mengaku telah mengusulkan pembangunan ini sejak 2016.

“Tanggal 22 kemarin memang curah hujannya sangat tinggi, saat terjadi banjir dan longsor, sehingga hasil pertemuan kita tadi ada jangka pendek yang akan diambil yaitu memang sudah sangat medesak untuk dibangunkan Bendungan Jenelata untuk bisa mereduksi banjir yang ada di daerah Gowa dan Makassar,” ungkapnya, seperti dilansir Antara.

Adnan menjelaskan salah satu penyebab arus air yang begitu kuat dan cepat karena pada saat pembukaan pintu air Bendungan Bili-bili itu bertemu dengan arus kuat dari Jenelata, sehingga inilah salah satu yang mempengaruhi air begitu cepat naik kepermukaan.

“Banyak masyarakat yang bilang air tidak sampai lima menit sudah sampai dada orang dewasa, itu karena bertemunya arus kuat Jenelata ditambah dengan air dari bendungan saat dilakukan pembukaan pintu. Karena itu pembuatan Bendungan Jenelata sudah sangat mendesak dilakukan. Saya juga sudah mengusulkan 2016 lalu pemabangunan bendungan ini,” jelas Adnan.

Selain pembangunan Bendungan Jenelata, akan dilakukan pula perbaikan hutan dan lahan-lahan konservasi untuk mencegah terjadinya longsor dalam jangka panjang. Menurut Adnan dirnya akan berkordinasi dengan pihak terkait agar tegas dalam mengambil sikap terhadap masyarakat yang melakukan pengaliham fungsi lahan.

“Kita duduk bersama di gubernuran, dan membahas lebih lanjut masalah ini, bahwa yang harus kita lakukan selain pembangunan Bendungan Jenelata tadi, kita juga harus melakukan perbaikan lahan salah satunya dengan reboisasi, serta masyarakat harus tegas dalam yang pengalihan fungsi lahan, agar tak terjadi lagi pengalihan dari lahan konservasi menjadi lahan perkebunan,” ungkapnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Banjir Sulsel Tewaskan 6 Orang, Ribuan Orang Mengungsi

Makassar – Ribuan orang mengungsi akibat banjir yang melanda hampir sebagian besar wilayah di Sulsel. Tercatat sudah 6 orang tewas akibat banjir ini.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel yang diterima detikcom , Rabu (23/1/2019), hingga pukul 07.00 Wita, data yang terkumpul baru dari satu kecamatan di Kabupaten Gowa.

Di Kecamatan Pallangga, total penduduk yang mengungsi berjumlah 943 orang. Data ini belum mencakup pengungsi di Kabupaten Gowa, Maros, Jeneponto dan sekitarnya.

Sementara itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ikhsan mengatakan bahwa penyebab banjir yang terjadi di wilayahnya akibat dibukanya pintu air di bendungan Bili-bili.
“Ini konsekuensi dari kita bukanya pintu air di bendungan. Karena kalau terus dibiarkan meluap, bisa jebol lebih membahayakan masyarakat. Jadi hasil pertimbangan cepat dan koordinasi, harus kita buka supaya air bisa keluar dan tidak meluap,” kata Adnan dalam keterangannya.

Bahkan sempat terjadi longsor di beberapa kawasan di Gowa pada Selasa (22/1) kemarin. Longsoran ini menyebkan 6 penduduk tewas.

“Kalau korban ada kurang lebih en

am orang di dataran tinggi dan dataran rendah,” Sebutnya.

Sementara itu di Kabupaten Maros, ketinggian air mencapai dada orang dewasa dibeberaap lokasi seperti di Perumnas Tumalia Maros.

“Ketinggian air sudah sampai dada orang dewasa di perumnas Tumalia,” ujar Ismawan.

Dia mengatakan beberapa warga masih terjebak di dalam rumah dan meminta kepada petugas setempat untuk melalukan evakuasi secepatnya.

Tidak hanya banjir, Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Maros juga lumpuh total sejak kemarin. Ratusan pengguna jalan baik itu kendaraan roda empat dan roda dua harus rela menginap di jalan karena jalan di Kota Maros masih terputus akibat aor setinggu pinggang yang menggenangi ruas jalan ini.

Hingga saat ini, hujan dengan intensitas sedang masih terus mengguyur wilayah Makassar dan sekitarnya.

(tfq/asp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tim Panel Dugaan Pencabulan Staf Dewas BPJS TK Disetop, Ade Armando Curiga

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) mencurigai langkah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghentikan Tim Panel dugaan pencabulan yang dilakukan mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB) kepada stafnya. Tim Panel itu disetop setelah SAB diberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini sungguh mencurigakan. DJSN menghentikan kerja Tim Panel yang sudah hampir rampung mengumpulkan bukti dan mewawancarai para saksi dan ahli. Tim Panel sudah akan mengumumkan hasil kerja mereka tentang perilaku Syafri pada awal pekan besok, dan tiba-tiba saja DJSN menghentikannya. Saya curiga DJSN sudah terbeli atau tunduk pada kepentingan Syafri,” ujar Koordinator KPKS, Ade Armando dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Meski demikian, Ade berharap tim panel yang dibentuk akhir Desember 2018 itu tetap mengumumkan temuan tentang dugaan asusila yang melibatkan SAB dengan staffnya berinisial RA.

“Mudah-mudahan Tim Panel tidak ragu untuk menuntaskan kewajibannya, karena ini menyangkut integritas sebuah lembaga yang dibiayai uang rakyat tentang perilaku seorang pejabat nesagara yang dibiayai uang rakyat,” kata Ade.

Disetopnya kerja tim panel lantaran Presiden Jokowi sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan SAB yang mengajukan permohonan pengunduran diri pada 30 Desember 2018. Menurut Ade, DJSN seharusnya tidak melakukan intervensi karena mengundurkan diri.

“Ini tentu dua hal yang berbeda. Tim panel ini dibentuk untuk menyimpulkan apakah perilaku Syafri masuk dalam kategori perilaku tidak pantas atau tidak. Tim sudah bekerja. Seharusnya DJSN tidak mengintervensi hanya karena Syafri mengundurkan diri,” kata Ade.

Proses kerja tim panel, kata Ade sudah mengumpukan beberapa bukti dari saksi-saksi. Saksi dalam penuturan Ade, menyajikan bukti chat WA SAB ke RA berupa kata-kata rayuan. Dia melanjutkan, disetopnya tim panel oleh DJSN menunjukkan ada ketidakobjektifan dan indikasi tidak ingin melindungi pekerja perempuan.

“Tapi ini bukan cerita baru. Dua tahun yang lalu sejumlah deputi di BPJS TK juga melaporkan perilaku tidak pantas oleh Syafri. Tim panel sudah dibentuk dan merekomendasikan penghentian Syafri. Tapi ternyata tidak pernah ditindaklanjuti. Bayangkan, ini semua terjadi karena terduga pelaku dibiarkan bertahun-tahun oleh sesama Dewan Pengawas BPJS TK dan kini juga dilindungi oleh DJSN yang seharusnya berpihak pada korban,” ujar Ade.

Sebelumnya, DJSN memaparkan bahwa Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat saudara SAB dengan mengacu pada Surat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01/DP/012019 tanggal 2 Januari 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, proses Tim Panel dihentikan dan selanjutnya DJSN akan mengusulkan pada Presiden, untuk membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang kosong,” kata Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung dalam keterangan tertulis.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Berhentikan Dewas BPJS TK yang Dilaporkan Dugaan Pencabulan

Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB). SAB sebelumnya mengajukan pengunduran diri setelah terbelit isu dugaan pencabulan.

“Presiden telah menerima surat pengunduran diri SAB dengan baik. Pemberhentian dengan hormat saudara SAB menunjukkan presiden mengapresiasi kontribusi SAB kepada negara, yang sudah mengabdi puluhan tahun,” kata anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/1/2019).

Pemberhentian dengan hormat SAB tertuang dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2019 pada 17 Januari. Lewat pemberhentian ini, Jokowi disebut Poempida juga menunjukkan posisinya menghormati proses hukum.

“Dengan demikian saudara SAB dapat fokus untuk menyelesaikan proses hukum yang dengan dijalaninya.

Apresiasi saya pribadi kepada Presiden Jokowi yang secara cepat menandatangani Keppres ini. Saya pribadi berharap semua pihak menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan,” sambung Poempida

SAB sebelumnya menyatakan pengunduran diri dalam jumpa pers pada Minggu, 30 Desember 2018.

SAB mengatakan dirinya mundur bukan sebagai pembenaran uan mantan stafnya. Syafri mengaku fokus menempuh jalur hukum.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum,” katanya.


(fdn/haf) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Panas Jelang Debat: TKN Sorot Penculikan-PT DGI, BPN Tanya Kasus Novel

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya akan menyoroti isu penculikan aktivis dan kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) untuk diangkat di debat capres pertama. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan mereka siap mendebat TKN dan telah mempersiapkan pertanyaan seputar kasus teror yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan.

“Mengenai pertanyaan yang akan dilakukan pihak TKN kepada Pak Prabowo dan Bang Sandi, bagi kami tidak masalah ya. Kasus penculikan itu adalah kaset rusak yang diulang-ulang atau nasi basi ya karena memang sekali 5 tahun akan dipertanyakan. Untuk itu kita siap menghadapi,” ujar juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade dalam keterangannya, Selasa (15/1/2019).

Andre menegaskan Prabowo-Sandi juga siap menjawab perihal kasus DGI. Sandiaga Uno diketahui pernah menjadi komisaris PT DGI, yang telah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai korporasi pelaku korupsi. Sandiaga bahkan pernah hadir sebagai saksi di persidangan kasus PT DGI pada 7 September 2017. Sandiaga mundur dari posisi komisaris PT DGI pada tahun 2015.


Sandiaga, tegas Andre, tak terlibat dalam kasus tersebut. Dia menyinggung soal jajaran timses Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Bicara kasus DGI juga tidak masalah. Tidak mungkin Mas Bambang Widjojanto dan Pak Adnan Pandu mau jadi timses Anies-Sandi kalau Bang Sandi terlibat kasus DGI, bahwa Bang Sandi tidak terlibat dalam kasus korupsi DGI. Untuk itu kami sangat optimis dua kasus ini tidak akan menyulitkan Pak Prabowo dan Bang Sandi menjawab pertanyaan kubu Jokowi,” tegas Andre.

Politikus Partai Gerindra tersebut lalu berbicara soal kasus yang menimpa Novel Baswedan. Menurut Andre, jika Prabowo-Sandi memimpin negeri, pengungkapan teror terhadap Novel akan selesai dalam waktu 100 hari.

“Dari pihak kami ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Secara pertanyaannya belum bisa kami ungkapkan tapi salah satu yang akan ditanyakan tentu perkembangan kasus Novel ya. Banyak masyarakat yang menyampaikan ke Pak Prabowo dan Bang Sandi, tolong tanyakan kasus Novel kenapa kasus Novel tak selesai-selesai sedangkan Pak Prabowo dan Bang Sandi bisa menyelesaikan kasus Novel insyaallah paling lama 100 hari pemerintahan beliau. Soal political will, ada kemauan dari penguasa atau tidak,” ucap Andre.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Debat TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan TKN akan menyoroti isu penculikan aktivis dan kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) untuk debat capres pertama.

“Pertama, kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini saya kira menjadi hal penting yang perlu kami garis bawahi, agar masyarakat tidak lupa dan mengetahui jejak rekam seseorang. Bahwa yang memimpin Indonesia ini harus lah orang-orang baik,” kata Karding.

“Salah satu yang menjadi pertanyaan publik adalah kasus DGI, di mana semua juga tahu bahwa salah satu komisarisnya adalah pasangan paslon 02. Jadi ini tentu menjadi ruang dan hal yang strategis untuk kami minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” ujar Karding.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Simak Berbagai Hukuman Bagi Para Koruptor di Penjuru Dunia

Berlin – Berbagai macam hukuman dijatuhkan bagi para pelaku korupsi di berbagai penjuru dunia. Tak sedikit yang membuat ciut nyali. Lalu bagaimana nasib koruptor di Indonesia?

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio, yang berarti busuk atau rusak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, korupsi memiliki pengertian penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Praktik korupsi bisa menimpa siapa saja, mulai dari masyarakat biasa, karyawan swasta, elit politik, bahkan pemimpin negara sekaligus.

Di Indonesia, korupsi menjadi hal yang marak diperbincangkan. Tercatat sepanjang tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT sebanyak 28 kali dan menetapkan 108 orang sebagai tersangka. Total ada 178 perkara sepanjang tahun 2018, bukan angka yang kecil. Menurut Transparency International, organisasi dunia yang bergerak memerangi korupsi, di tahun 2017 Indonesia menempati peringkat 98 dalam daftar negara terbersih dari praktik korupsi, tidak lebih baik ketimbang Timor Leste yang berada di posisi 95.

Tak hanya di Indonesia, praktik korupsi juga marak terjadi di berbagai belahan dunia. Hukuman yang dijatuhkan pun beragam, tak tanggung-tanggung ada yang menerapkan hukuman mati. Di Cina, seseorang yang terbukti melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 215 juta rupiah akan dihukum mati. Liu Zhijun mantan Menteri Perkereta Apian Cina dan Zhang Zhongseng mantan Wali Kota Luliang divonis hukuman mati karena terbukti melakukan korupsi. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Cina berkomitmen untuk menindak tegas pelaku korupsi.

Malaysia juga sempat menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian pada tahun 1982 Badan Pencegah Rasuah (BPR) dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang Anti Corruption Act yang akan menjatuhi hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Namun tidak sedikit masyarakat Malaysia yang menentang tindakan ini.

Kesadaran anti korupsi, kolusi, dan nepotisme juga harus dimiliki setiap individu. Pendidikan akan bahaya korupsi juga penting untuk diberikan kepada generasi muda. Setidaknya hal inilah yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan. Di kedua negara ini, korupsi bak aib besar. Budaya malu di kedua negara tersebut masih amat kuat. Mereka yang terjerat kasus korupsi akan mendapat rasa malu yang luar biasa.

Tahun 2007, mantan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, Toshikatsu Matsuoka, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di usia 62 tahun karena tidak tahan menerima tekanan dari berbagai pihak atas skandal korupsi yang menjeratnya. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di kediamannya, Tokyo.

Sama halnya dengan mantan Presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun. Ia juga memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, yakni terjun bebas dari tebing di belakang kediamannya di Bongha. Roh Moo Hyun dikucilkan oleh keluarganya sendiri setelah terbukti melakukan korupsi.

Dilansir dari CNN, sebelum terjun ia pun sempat menulis surat permohonan maaf, “Banyak orang menderita karena saya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka akan menjalani hari-hari ke depan. Jangan merasa sedih. Jangan menyalahkan siapa pun. Ini sudah takdir.”

Lain pula di Amerika, Negeri Paman Sam menjatuhkan denda yang fantastis bagi seseorang yang terbukti melakukan korupsi. Selain divonis kurungan penjara, koruptor wajib membayar denda. Nilainya tidak tanggung-tanggung, bahkan bisa mencapai 2 juta dolar. Lantas bagaimana dengan Indonesia?

Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo mengatakan, para pelaku korupsi tidak mendapat efek jera yang sepadan atas tindakan yang dilakukannya. Diperlukan sanksi yang lebih berat dibandingkan hanya dengan menjatuhkan sanksi pidana. “Resiko itu dapat diklasifikasi ke dalam beberapa aspek, misalnya hukuman finansial diperberat sehingga pelaku jatuh miskin, dipecat atau kehilangan posisi tanpa bisa menjadi pejabat lagi atau pegawai lagi, larangan untuk maju sebagai pejabat publik.” tandasnya.

Netizen pun juga tidak mau kalah. Mereka berpendapat jika sanksi sosial merupakan salah satu cara efektif untuk menghukum koruptor. Banyak dari mereka juga prihatin dengan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor di Indonesia.

Baca juga : Putusnya Urat Malu Para Koruptor Demi Memperkaya Diri

Seperti diketahui, di Indonesia sendiri hukuman bagi koruptor tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UU Tipikor yang berbunyi, “Setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maka dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara, untuk denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”

Namun sepanjang perjalanan tidak semua terpidana kasus korupsi menyelesaikan masa tahanan sesuai dengan vonis yang dijatuhkan, dikarenakan sistem hukum di Indonesia yang memberikan remisi kepada para tahanannya. Hebatnya lagi di Indonesia, terpidana kasus korupsi bisa mendapatkan fasilitas sel mewah selama mendekam di lembaga pemasyarakatan.

rap (dari berbagai sumber)


(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>