Drama Pengejaran Ular hingga ke Tempat Persembunyiannya di Lubang Batu

Liputan6.com, Kendari – Seekor ular piton (Python reticulatus) membuat geger warga Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Baubau, Selasa, 26 Februari 2019. Tak jelas dari mana datangnya, ular sepanjang 8 meter tiba-tiba dipergoki seorang ibu rumah tangga sedang menyeberang jalan beraspal di wilayah itu sekitar pukul 04.30 Wita pagi.

“Awalnya kita dengar suara ibu-ibu. Dia berteriak panggil warga yang lain,” ujar Hamid, salah seorang warga Kelurahan Lipu.

Hamid menceritakan, setelah mendengar asal suara histeris, sejumlah warga langsung datang melihat ke arah semak-semak yang dimaksud si ibu rumah tangga yang tak diketahui identitasnya.

“Warga yang lari ke arah yang ditunjuk si ibu, melihat ular berusaha masuk di dalam lubang yang berada di bawah tebing batu,” tambah Hamid.

Saat itu, warga yang berada di lokasi ular bersembunyi langsung berusaha menarik ekor ular. Usaha ini memakan waktu hingga hampir 1 jam hingga sekitar pukul 5.30 Wita.

Penyebabnya, bagian kepala ular yang sudah lebih duluan masuk ke dalam lubang, melilitkan tubuhnya di antara celah bebatuan. Ditambah ekor ular yang bersisik licin membuat warga kesulitan menarik ular keluar dari lubang.

Aswad, warga lainnya ikut membantu di lokasi penemuan ular mengatakan, salah seorang warga terpaksa melukai bagian tengah tubuh ular agar bisa dipasang pengait untuk menarik ular keluar.

“Lubang batunya tak cukup besar untuk membuat tubuh besar ular piton itu bisa bersembunyi,” ujar Aswad.

Setelah tarik-menarik sekitar 2 jam, warga akhirnya berhasil menarik ular keluar. Sebelumnya, warga sempat memanggil ‘orang pintar’ yang datang di lokasi dan merapal sejumlah mantra.

2 dari 2 halaman

Ular Sering Mendekati Permukiman Warga

Hamid, warga di sekitar kelurahan Lipu mengatakan, ular sering terlihat oleh warga setempat. Tidak hanya sekali, beberapa rumah warga malah sempat didatangi hewan melata itu.

“Tapi, yang pernah masuk di dalam rumah seukuran lengan tangan orang dewasa,” kata Hamid.

Beberapa kasus ular yang tepergok warga, langsung dibunuh saat itu juga. Namun, sisanya bisa lolos ke rimbunan semak-semak di wilayah itu.

Sejumlah warga cukup khawatir dan ketakutan. Sebab, lokasi penemuan ular tepat berada di belakang SMK 2 Kota Bau-Bau. Wilayah yang padat dengan anak sekolah setiap hari.

“Bisa saja dia serang anak sekolah,” tambah Hamid.

Hamid mengungkapkan, di sekitar lokasi penemuan ular ada lokasi bebatuan yang memiliki celah semacam gua. Warga menduga, bukan hanya seekor ular yang menggunakan lokasi itu sebagai tempat bersembunyi.

Ular Dijual di Kabupaten Tetangga

Setelah warga mengeluarkan ular dari lubang batu, sejumlah tubuh ular sudah mengalami luka-luka karena sabetan benda tajam milik warga. Yakin tak bisa menjual kulit yang penuh luka kepada pembeli, ular piton sepanjang 8 meter itu langsung dipotong-potong menjadi bagian kecil.

Setelah itu, tubuh ular langsung diangkut dengan satu buah mobil bak terbuka dan dibawa ke Raha, ibu kabupaten Muna, yang berjarak sekitar 100 kilometer lebih dari lokasi kejadian.

“Ular berharga Rp 80 ribu per kilogram, kalau ini bisa sampai 60 kilo, bisa kaya kita,” ujar Ade Ponto, salah seorang warga.

Dari informasi warga, wilayah terdekat yang siap menerima ular hanya ada di Kabupaten Muna. Sebab, di wilayah itu sudah ada beberapa kali penangkapan ular dan penampung siap menerkam hasil buruan warga.

“Di sana kan ada pembeli. Di Bau-Bau tidak ada ini,” ujar Ade Ponto.


Simak video pilihan berikut ini:

Menyelidiki Motif Kampanye Hitam 3 Emak-Emak di Karawang

Liputan6.com, Jakarta – Kampanye hitam yang melibatkan tiga orang ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat menghebohkan media sosial.

Tiga emak-emak, yang diketahui berinisial ES (49), IP (45), CW (44) ini diduga melakukan kampanye hitam door to door terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Mereka melakukan kampanye hitam dengan membuat isu Jokowi akan melarang azan dan melegalkan pernikahan sejenis jika kembali terpilih di Pilpres 2019. Polisi pun bergerak cepat usai video yang menampilkan tiga emak-emak itu viral di media sosial.

Polda Jabar menetapkan ES (49), IP (45), CW (44) sebagai tersangka setelah diduga melakukan kampanye hitam door to door terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Tepatnya sejak tanggal 25 Februari 2019 kemarin kita menetapkan ketiganya sebagai tersangka dan statusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (26/2/2019).

Trunoyudo mengatakan Dalam video yang beredar, ketiganya memiliki peran masing-masing. “Ya dua orang (ES dan IP) yang dimaksud dalam konten video. Satu lagi (CW) yang memvideokan dan menambah caption (di twitter),” dia. 

Dalam video juga nampak dua ibu-ibu yang sedang berbicang dengan seorang pria paruh baya. Pria tersebut berdiri di depan pintu rumahnya. Dua ibu-ibu mengajak untuk tidak memilih Jokowi dengan menggunakan bahasa sunda.

Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin)” kata salah satu ibu yang tidak diketahui namanya.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya kini dijerat dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 dengan ancaman 6 tahun penjara dan juga Pasal 14 ayat 2 UU KUHP terkait penyebaran berita bohong dengan ancaman 3 tahun bui.

Untuk mempertanggungjawabkan perbutannya kini ketiga tersangka berada di Polres Karawang.

“Kita lakukan penahanan dari penyidik. Karena ancaman hukuman 6 tahun. Karena memang di sana fokus terjadinya dan dasar adanya laporan dari pihak korban. Dalam hal ini adalah tim sukses pasangan calon yang disudutkan,” ungkap dia. 

Sementara itu, motif ketiga ibu melakukan kampanye hitam terhadap pasangan calon presiden nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf kini terus didalami oleh Bawaslu Jawa Barat.

Rencananya Bawaslu Jabar bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan memeriksa motif terduga pelaku.

Nantinya setelah dilakukan pendalaman, pihaknya bersama Gakkumdu akan menilai apakah ketiga perempuan tersebut melakukan pelanggaran terkait pemilu atau tidak.

“Dari Bawaslu kami lagi mengumpulkan informasi dan keterangan dulu. Nanti bersama Gakkumdu untuk pendalamannya,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah.

Menurut Abdullah, Bawaslu akan mendalami hal-hal terkait soal pemilu saja. Pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu memuat larangan dalam kampanye. Pasal itu berbunyi: Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Soal dugaan kampanye hitam itu, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin meminta kepolisian mengusut tuntas kampanye hitam yang dilakukan ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat.

Dia berharap aktor intelektual kampanye hitam ‘Jokowi terpilih tidak ada azan dan LGBT diizinkan’ juga ditangkap.

“Saya kira itu harus terus diproses karena harus dicari aktor intelektualnya di mana,” kata Ma’ruf di Kuningan, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

Supaya, kata Ma’ruf, sumber hoaks tersebut dihentikan. Menurut Ma’ruf, kampanye hitam yang demikian sangat berbahaya.

“Sebab kalau tidak ini (ditangkap) bakal ada lagi keluar lagi jadi sumber hoaks. Itu harus diketahui dan harus diproses. ini sangat berbahaya bagi demokrasi penegakan demokrasi dan keutuhan bangsa ini isu seperti itu menimbulkan konflik,” jelas dia.

2 dari 3 halaman

Ada Peran Tokoh Intelektual ?

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko menduga tiga orang emak-emak yang melakukan kampanye hitam terhadap capres petahana Joko Widodo atau Jokowi atas perintah pihak tertentu.

“Terstrukturlah pasti. Enggak mungkin menjalankan kalau enggak ada perintah,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Moeldoko menyebut publik tak kesulitan untuk mengidentifikasi siapa saja di balik kampanye hitam tersebut. Dilihat dari bahasa yang digunakan tiga emak-emak tersebut, terlihat jelas aktor utama kampanye yang menjatuhkan Jokowi-Amin.

Mengenai pernyataan tim BPN Prabowo-Sandiaga Uno yang membantah memberikan perintah apa pun pada tiga emak-emak itu, Moeldoko menanggapi santai.

“Bisa saja menyangkal. Kan bisa dilihat, diikuti. Pelakunya siapa? Aktornya siapa? Emak-emak. Ikuti saja. Pendidikan dia apa? Substansi isunya apa? Bisa enggak ya dia membuat struktur isu seperti itu? Kan gitu. Kan gampang. Mana bisa emak-emak bikin isu begitu kalau enggak ada seniornya,” ujar dia.

Belajar dari kampanye hitam itu, Moeldoko mengimbau kepada pihak-pihak yang tengah berkontestasi di Pemilu 2019 untuk tak membodohi rakyat. Dia berharap ajang pesta demokrasi kali ini diisi dengan adu gagasan dan program.

“Enggak usahlah pakai membodoh-bodohi rakyat. Yang saya sedih itu, berpakaian Muslim, tapi memfitnah orang kayak begitu. Itu kan keterlaluan. Jadi Muslim-nya mana? Saya yang enggak sukanya begitu. Kita sama-sama Muslim jadi enggak enak. Masak ajaran kita begitu sih? Jadi jangan cara-cara pembodohan yang berlebihan,” ucap dia.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan meminta Polda Jabar tidak berhenti melakukan penyelidikan setelah mengamankan tiga perempuan tersebut. Terlebih, ia menduga ketiga ibu rumah tangga itu tidak memahami pesan yang disampaikan.

“Kami menduga kemungkinan ada aktor intelektual di balik itu apakah ibu itu disuruh melakukan kampanye hitam, sebar fitnah, ujaran kebencian kepada masyarakat di sekitarnya untuk tidak memilih Pak Jokowi,” ucapnya di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin, 25 Februari 2019.

Selebihnya, pihak kepolisian pun diminta untuk menelusuri lebih jauh peran ketiga perempuan yang saat ini berada di Polda Jabar. Apakah ketiganya simpatisan atau relawan resmi dari paslon 02 Prabowo- Sandiaga Uno yang saat ini bersaing dengan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membantah telah melakukan kampanye hitam pada Pilpres 2019. Hal ini sekaligus menanggapi tiga ibu-ibu di Karawang yang ditangkap oleh polisi karena telah melakukan kampanye hitam.

“Kami sejak awal mengatakan bahwa Prabowo-Sandi ingin menang berkah dan bermartabat. Tidak menghalalkan segala cara hukum yang menyebar hoaks,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian di Media Center Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin, 25 Februari 2019.

“Kami harus verifikasi ulang, enggak tahu sampai saat ini tentu tim kami sedang mengkajinya tetapi ingin melakukan landasan dari BPN bahwa kami meminta siapapun relawan dari BPN Prabowo-Sandi untuk tetap tidak menyebarkan hoaks kalau melanggar itu memang konsekuensi harus siap diproses hukum,” tegas dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) ini mengungkapkan, BPN tetap meminta keadilan harus ditegakkan secara adil terhadap penyebar hoaks baik dari pendukung Prabowo-Sandi maupun pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Tetapi di sisi lain kami ingin penegak hukum berlaku adil. Para pendukung 01 yang melakukan menyampaikan hoaks dan black campaign pada 02 diproses secara hukum,” pungkas dia.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

3 dari 3 halaman

Hindari Hoaks

Menjelang Pilpres 2019, fenomena haters dan hoax dipastikan bakal bermunculan. Begitu pun saling menyerang antarpendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pesta demokrasi lima tahunan itu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengimbau masyarakat tidak menanggapi dengan serius berbagai postingan di media sosial (medsos).

“Jangan gampang baperan. Dari pada buang-buang pulsa mending delete saja” ujar Rudiantara, usai kuliah umum di IPB Dramaga, Bogor.

Rudiantara menegaskan tidak akan segan-segan untuk menghapus akun media sosial atau website yang melakukan black campaign maupun menyebar informasi bohong (hoax) selama masa kampanye.

“Seperti Pilkada kemarin, Bawaslu meminta kami meng-take down beberapa akun, pasti kami lakukan,” kata dia.

Selama Pemilu 2019, Menkominfo bersama Bawaslu akan selalu mengawasi proses kampanye baik di medsos maupun area yang menjadi tanggungjawabnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan media sosial sebagai tempat saling menyerang. Alangkah baiknya diisi dengan adu program maupun gagasan untuk kebaikan Indonesia.

“Ini kan pesta demokrasi, namanya pesta harus happy, jangan jelek-jelekan, gontok-gontokan, gebuk-gebukan. Harusnya sampaikan yang baik-baik seperti program atau visi-misi saja,” tutupnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Emruscorner, Emrus Sihombing, mengatakan tidak menutup kemungkinan ada penumpang gelap yang memanfaatkan momentum Pilpres dan bergerak di media sosial. Dia mencontohkan isu-isu bangkitnya PKI atau yang lainnya.

“Saya mau katakan bahwa tidak hanya Pilpres, dalam dinamika politik penumpang gelap itu adalah sesuatu yang tak tertolak dan tak ternafikkan,” ucap Emrus di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Dia menuturkan, seharusnya, jika terjadi serangan dalam bentuk hoax, ujaran kebencian, dan sebagainya melalui berbagai saluran komunikasi, terutama sosial media, kepada salah satu peserta atau paslon, kompetitor lain yang merasa diuntungkan harus membantu.

“Sejatinya kompetitornya yang boleh jadi diuntungkan dengan isu tersebut maju ke depan menjelaskan. Bila perlu membelanya dengan narasi yang menyejukkan,” tutur Emrus.

Dia mencontohkan, jika paslon Z diserang isu yang merugikannya, sejatinya paslon X yang membelanya sembari mejelaskan bahwa mereka tidak mau menang di tengah hiruk-pikuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, ekploitasi SARA dengan berbagai bentuk.

“Jadi, tidak boleh ada pembiaran sekalipun paslon yang bersangkutan diuntungkan,” ungkap Emrus.

Sementara itu, Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga Politisi PDI Perjuangan, Zuhairi Misrawi, menegaskan, pihaknya mewaspadapi potensi munculnya penumpang gelap yang bakal menggerus suara mereka di Pilpres 2019 mendatang.

“Penumpang gelap biasannya muncul dengan memproduksi isu negatif dan berita bohong. Dengan fokus pada isu ekonomi dan pembangunan, maka isu negatif yang dimainkan penumpang gelap bisa diredam,” jelas Zuhairy.

Mitra Seni Indonesia Lantik Pengurus Baru Lewat Pesta Pisah Sambut

Liputan6.com, Jakarta – Mitra Seni Indonesia, organisasi nirlaba yang berkecimpung dalam pelestarian seni resmi dijalankan pengurus baru periode 2019-2022 dengan ketua umum, Sari Ramdani Basri. Sebelumnya, masa bakti 2015-2018 dipimpin oleh ketua umum Ken Subagio.

Rangkaian Pesta Pisah Sambut dibuka dengan rapat umum anggota dan dilanjutkan sesi pelantikan pengurus baru. Ken Subagio mendapatkan tanda kasih dari dewan pembina berupa selendang panjang bermotif.

Dalam prosesi pelantikan, Sari Ramdani Basri selaku ketua umum periode 2019-2022 turut naik ke panggung. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjalani masa jabatan bersama pengurus baru.

Acara dilanjutkan dengan serah terima dan penyerahan memorandum yang diberikan oleh dewan pembina Mitra Seni Indonesia, Sri Harmoko. Ada pula sambutan dari salah satu tamu VIP, Mufidah Jusuf Kalla.

“Mitra Seni Indonesia didirikan Agustus 2007, organisasi nirlaba yang bertujuan melestarikan seni dan budaya Indonesia. Kami mendapat laporan anggota kini mencapai 750 orang,” jelas Mufidah Jusuf Kalla di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Istri Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 ini menyebut pencapaian anggota Mitra Seni Indonesia begitu membanggakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mitra Seni Indonesia adalah organisasi yang besar dan banyak pihak yang cinta pada seni budaya Tanah Air.

Kini ada deretan pelatihan seni yang dijalankan Mitra Seni Indonesia seperti paduan suara, arumba, kolintang, angklung, karawitan, hingga melukis. Kegiatan ini turut melibatkan generasi muda untuk keberlangsungan seni budaya.

“Melestarikan seni dan budaya saja tidak cukup, tapi juga mengembangkan mengikuti perkembangan zaman. Contoh kolaborasi seni musik dan gamelan Jawa atau Bali, penggabungan wayang kulit dan wayang orang sangat menarik dan sangat dibutuhkkan untuk memperkaya seni Indonesia,” tambahnya.

“Saya berharap Mitra Seni Indonesia dapat berada melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Indonesia,” ujar Mufidah.

Sementara, Pesta Pisah Sambut Mitra Seni Indonesia ditutup dengan ragam penampilan menarik yang meliputi Kolintang Kawanua Jakarta (K2J), dendang Ussy Pieters, Angklung Interaktif Mang Udjo, serta penampilan Tonny Wenas dengan Ade n Friends Band.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

TKN: Harus Diungkap Apakah Ibu-ibu ‘Kampanye Hitam’ Bagian Kampanye 02

Bandung – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta polisi mengusut tuntas kasus ibu-ibu di Karawang melakukan dugaan kampanye hitam. TKN menduga ada aktor intelektual dibalik aksi tiga ibu rumah tangga tersebut.
Ketiganya yakni ES warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, IP warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang dan CW warga Telukjambe, Desa Sukaraja, Kabupaten Karawang. Mereka diamankan kemarin, Minggu (24/2) malam sekitar pukul 23.30 WIB.

“Terhadap ketiga ibu itu kami juga komunikasi ke penyidik seharusnya tidak berhenti di ibu itu, karena kami menduga kemungkinan ada aktor intelektual dibalik itu apakah ibu itu disuruh melakukan kampanye hitam, sebar fitnah, ujaran kebencian kepada masyarakat di sekitarnya untuk tidak memilih Pak Jokowi,” ucap Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (25/2/2019).

Ade Irfan mengatakan dorongan untuk mengusut lebih dalam kasus ini juga sekaligus untuk mencari tahu apakah ketiganya merupakan relawan dari capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno.

“Nah ini makanya yang perlu ditelusuri pihak penyidik. Apakah dari simpatisan atau relawan resmi dari paslon 02 atau memang mereka disuruh melakukan kampanye negatif. Saya menduga ketiga ibu ini tidak paham tentang kalimat atau materi yang mereka ucapkan dan tidak paham dampak hukum yang bisa muncul ke mereka. Ini harus ditelusuri supaya terang benderang, karena ini sesat menyesatkan, ini peristiwa murni ujaran kebencian ke Pak Jokowi,” tutur Ade.

“Kami meminta ke penyidik tetap proses, tidak berhenti dalam proses ke ibu ini, harus tuntas di balik ini apakah diduga dari bagian kampanye 02 atau kepentingan kelompok lain yang mendompleng masalah pemilu ini. Ini yang harus diungkap,” ucapnya menambahkan.

TKN melalui Tim Kampanye Daerah (TKD) Karawang telah melaporkan adanya video itu ke Polres Karawang. Kedatangan Ade ke Polda Jabar untuk berkoordinasi dengan penyidik terkait kasus yang kini ditangani penyidik Polda Jabar itu.

Kembali ke soal video, Ade menilai konten dari video tersebut sudah jelas merupakan fitnah kepada Jokowi. Menurutnya, ucapan-ucapan yang dilontarkan ibu kepada seorang kakek yang berdiri di pintu tak mencerminkan sikap Jokowi.

“Ini tidak masuk akal dan fitnah keji. Kita tahu bersama, Pak Jokowi memanggil wakilnya seorang ulama, dari mana akal sehatnya sampai mengatakan Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin bila terpilih suara azan tidak diperdengarkan. Pergunakanlah akal sehat untuk melakukan kampanye ke masyarakat jangan gunakan orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu yang mengakibatkan timbulnya gadu,” ujar Ade.
(dir/bbn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Syafri Adnan Bantah Asusila, Pengacara: Belum Ada Putusan Pengadilan

Jakarta – Tim Panel Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan eks anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin terbukti melakukan perbuatan maksiat. Tim Kuasa Hukum Syafri menyayangkan pernyataan DJSN.

“Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi dikarenakan sampai dengan hari ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap klien Kami mengenai perbuatan tersebut,” ujar kuasa hukum Syafri, Afrian Bondjol, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/2/2019).

Afrian membantah kliennya telah melakukan perbuatan maksiat. Sebab, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menetapkan Syafri bersalah melakukan tindakan asusila.
“Bahwa sehubungan dengan telah beredarnya berita di media massa baik cetak maupun elektronik, yang pada intinya memberitakan Klien kami telah melakukan perbuatan maksiat, bersama ini kami dengan tegas kami membantahnya,” katanya.

Afrian mengatakan, kliennya saat ini tengah mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum terkait hasil investigasi tersebut. Mengingat hal itu sangat merugikan harkat dan martabat kliennya.

“Saat ini Klien kami sedang mempertimbangkan untuk menggunakan haknya guna mengajukan upaya hukum baik laporan pidana maupun gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang telah merugikan harkat dan martabat Klien kami beserta keluarganya. Kami harap semua pihak dapat menahan diri dan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan,” tutur Afrian.

Sebelumnya, Tim Panel DJSN mengeluarkan hasil penyelidikan laporan RA tentang dugaan tindakan asusila yang dilakukan oknum eks anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin. Syafri dalam laporan itu disebut terbukti melakukan perbuatan maksiat.

“Tim panelnya secara jelas menyatakan SAB melakukan tindakan tercela dalam bentuk perbuatan maksiat dan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan agama,” kata Koordinator Kelompok Korban Kekerasan Seksual Ade Armando.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Munajat 212 Diduga Langgar Kampanye, Kubu Prabowo Serahkan ke Bawaslu

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Ahmad Muzani mempersilahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki lebih lanjut kasus dugaan pelanggaran kampanye di acara Munajat 212, Kamis, 21 Februari 2019.

Menurut Muzani, Bawaslu punya wewenang Bawaslu untuk menilai adanya pelanggaran atau tidak. 

“Kalau ada selisih paham dua belah pihak selalu merujuknya ke Bawaslu, karena Bawaslu itu adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ini salah jalur atau tepat jalur,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Terkait pengacungan simbol dua jari yang dilakukan para petinggi BPN seperti Fadli Zon dan Zulkifli Hasan Muzani juga menanggapi santai. Menurut dia, itu adalah ekspresi spontanitas saja. 

“Kalau kemudian di situ kemudian ada yng memberi isyarat dua jari begini, itu saya kira lebih merupakan ekspresi atau spontanitas dari para pengunjung hadirin,” ungkap dia. 

Muzani justru membandingkan kejadian pengacungan dua jari itu dengan aksi penyorakan Ridwan Kamil saat di stadion sepak bola. Kala itu, Ridwan Kamil datang dengan disambut sorakan nama ‘Prabowo’.

“Cuma bedanya di Jalak harupat yang datang adalah Ridwan Kamil, yang deklarasi yang mengatakan pendukung 01, yang di Munajat 212, yang datang adalah Zulkifli Hasan, yang artinya mendukung 02,” ujar dia. 

“Dua-duanya sama, rakyatnya pendukungnya, yang hadir  ekspresinya yang di Jalak Harupat berteriak teriak Prabowo, yang di sini ada begini,” ucap dia. 

Sebelumnya, Bawaslu telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam acara Malam Munajat 212 di Monas pada Kamis (21/2). Laporan tersebut kini tengah dibahas oleh Bawaslu DKI.

“Kita masih lihat Bawaslu DKI masih membahasnya,” kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja saat dikonfirmasi awak media, Jumat (22/2).

 

 

2 dari 2 halaman

Kumpulkan Bukti

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan tengah mengumpulkan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Munajat 212

Irfan menduga acara tersebut bermuatan politis dan sarat dengan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti guna dijadikan dasar melaporkan Bawaslu. 

“Kami lagi menghimpun data secara detail agar kami bisa melaporkan ini kepada pihak Bawaslu,” kata Irfan Pulungan saat jumpa pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Irfan mengimbau Bawaslu supaya mengumpulkan fakta-fakta di lapangan sebagai temuan dugaan pelanggaran di acara Munajat 212. Apalagi, TKN mengantongi informasi bahwa personel Bawaslu dikerahkan ke lokasi acara untuk memantau.

“Saya juga minta dan mengimbau kepada pihak Bawaslu kalau mereka memang berada di tempat tersebut, yang katanya mereka kan berada dalam acara tersebut ingin memantau acara pelaksanaan ini, ini menjadi temuan dari pihak Bawaslu setelah diproses,” imbuh dia.   

 

Reporter: Sania Mashabi

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:   

Kubu Jokowi-Ma’ruf Kumpulkan Bukti Dugaan Kampanye di Munajat 212

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan sedang mengumpulkan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Munajat 212 di Monas, Jakarta, kemarin, 21 Februari 2019.

Irfan menduga acara tersebut bermuatan politis dan sarat dengan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti guna dijadikan dasar melaporkan Bawaslu. 

“Kami lagi menghimpun data secara detail agar kami bisa melaporkan ini kepada pihak Bawaslu,” kata Irfan Pulungan saat jumpa pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Irfan mengimbau Bawaslu supaya mengumpulkan fakta-fakta di lapangan sebagai temuan dugaan pelanggaran di acara Munajat 212. Apalagi, TKN mengantongi informasi bahwa personel Bawaslu dikerahkan ke lokasi acara untuk memantau.

“Saya juga minta dan mengimbau kepada pihak Bawaslu kalau mereka memang berada di tempat tersebut, yang katanya mereka kan berada dalam acara tersebut ingin memantau acara pelaksanaan ini, ini menjadi temuan dari pihak Bawaslu setelah diproses,” imbuh dia.   

 

2 dari 2 halaman

Tokoh Pendukung Prabowo Datang

Irfan melihat banyak terjadi dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Munajat 212. Dia merujuk kepada tokoh-tokoh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi seperti Neno Warisman, Fadli Zon dan Zulkifli Hasan. 

“Karena beberapa potongan video yang viral yang kita dapati bersama, itu sangat jelas sekali ada semacam ajakan, semacam simbol simbol jari, simbol tangan yang menunjukkan kepada pasangan calon 02, kemudian ada nyanyian lagu Ijtima ulama yang dikumandangkan dalam acara tersebut,” terangnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

 

Dewan Pers: Indopos Melanggar Kode Etik Terkait Berita ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin’

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pers akhirnya memutuskan surat kabar Indopos melanggar kode etik jurnalistik atas berita berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ yang ditayangkan pada edisi 13 Februari 2019.

“Karena membuat berita tidak berdasarkan informasi yang akurat. Teradu mengembangkan informasi rumor dari media sosial tentang Ahok menggantikan Ma’ruf Amin, disertai infografis dengan judul Prediksi 2019-2024,” demikian bunyi putusan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, Jumat (22/2/2019).

Indopos juga dianggap tidak profesional karena tetap memberitakan rumor yang tidak berdasar fakta dan sumber yang jelas. Sementara rumor tersebut dapat memunculkan dampak negatif (hoaks yang diviralkan) dan menimbulkan sentimen SARA.

Selain itu Indopos juga tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi atas substansi informasi dari media sosial terkait Ahok menggantikan Ma’ruf Amin. Hasil wawancara terhadap anggota tim TKN dan pakar yang merupakan upaya konfirmasi, sesungguhnya telah membantah substansi dari rumor yang beredar, namun Teradu tetap memberitakan bahkan disertai infografis yang dapat.

Teradu tetap mengembangkan informasi yang sejak awal sudah diberitakan oleh media pers lain sebagai konten yang menyesatkan atau disinformasi. 

“Kemudian Teradu juga melanggar angka 5a dan 5c Pedoman Pemberitaan Media Siber karena telah mencabut berita di media siber indopos.co.id, mengubah dan kemudian mengunggah lagi, atas inisiatif sendiri dan tanpa disertai alasan,” ucap putusan tersebut. 

Atas putusan ini, Indopos wajib memberikan hak jawab proporsional pada Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang mengadukan masalah ini ke Dewan Pers. Indopos juga wajib meminta maaf pada TKN dan masyarakat.

Indopos wajib memuat Infograsis sebelumnya di edisi cetak dan online dengan penambahan kata ‘Hoaks’ di dalamnya. Untuk artikel lama yang dimuat di media online, Indopos wajib menggantinya hak jawab dan permintaan maaf.

2 dari 2 halaman

Diadukan ke Dewan Pers

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin melaporkan sebuah surat kabar harian nasional ke Dewan Pers, Menteng, Jakarta Pusat.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Maruf, Ade Irfan Pulungan mengatakan pihaknya mengadukan pemberitaan surat kabar yang terbit pada Rabu, 13 Februari 2019. Dia menyebut pemberitaan itu merupakan bentuk fitnah kepada paslon nomor 01.

“Pemilu aja belum terjadi dan ini sudah diberitakan. Kedua mereka ngangkat ini berdasarkan media sosial dimana tingkat kebenarannya, diragukan,” kata Ade di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Karena hal itu, Ade meminta Dewan Pers segera memproses dan menjatuhkan sanksi kepada salah satu media tersebut.

“Kami berharap bisa diporses lebih cepat karena menyangkut masalah pencapresan,” jelasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Cilegon Vs Bekasi, Mana yang Lebih Keren?

Cilegon – Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi ingin daerahnya tak seperti Kota Bekasi yang disebut macet-macetan. Ia ingin pemerintah provinsi dan pusat gelontorkan pembangunan di kota ini. Jadi, mana yang lebih keren, Bekasi atau Cilegon?

Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Cilegon Aziz Setia Ade memamerkan wilayahnya yang saat ini penuh dengan taman. Bahkan, ada alun-alun kota dengan air mancur yang disebutnya sebagai yang terbesar se-Indonesia.

“Alun-alun ada fasilitas utamanya air mancur buatan terbesar kalau kita klaim se-Indonesia. Dibuat dengan panjang 125 meter lebar 20 meter malam bisa warna-warni,” kata Aziz saat berbincang dengan detikcom, Cilegon, Rabu (20/2/2019).

Air mancur ini, lanjutnya berbeda dengan di Surabaya yang pembangunannya di laut. Atau Purwakarta yang dipasang di danau. Di Cilegon, air mancur dibuat di tengah kota dan bisa diakses publik begitu datang.
“Kalau untuk hari libur pengunjung bisa lebih dari seribu orang. Kalau dilihat malam pasti ramai. Tapi sampai dengan saat ini nggak ada kemacetan,” katanya.

Selain air mancur, pembenahan di Cilegon juga ditambah dengan pembangunan taman dan landmark Kota Baja. Ada 15 total taman dibangun jadi ruang terbuka publik di setiap kecamatan dan pusat kota.

“Target tahun ini ada penambahan di kecamatan, taman itu fasilitas bersosialisasi masyrakat, ada plaza, ruang olah raga dan fasilitas bermain,” ujarnya.

Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi mengaku kotanya tak ingin seperti Bekasi yang penuh macet. Sebab itu, ia ingin ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi salah satunya flyover.

“Kita kan minta flyover, itu kewenangan pusat atau provinsi. Jangan kaya Bekasi kan kasihan macet. Jalan kelurahan itu Cilegon lah, tapi yang gede-gede ini,” ujarnya.

(bri/asp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemilik Skutik Dilarang Melupakan Perawatan Komponen yang Satu Ini

Liputan6.com, Jakarta – Motor berjenis skutik merupakan motor favorit di Indonesia. Bentuknya yang beragam dan juga pengendaraannya yang praktis membuat siapa saja mudah jatuh hati.


Berbeda dengan motor manual, motor jenis ini butuh perawatan khusus, terutama bagian CVT (Continuously Variable Transmission). CVT merupakan transmisi dengan menggunakan sistem pemindahan roda-roda gigi secara otomatis.

“Makanya CVT harus terus diberikan perawatan. Minimal dibersihkan saat servis di bengkel motor. Jika tidak sering dibersihkan dan dibiarkan dalam keadaan kotor, maka akan berpengaruh buruk pada komponen lain yang ada di dalamnya,” kata Asisten Manajer Technical Training PT Daya Adicipta Motora (DAM), Ade Rohman.

Untuk panduan waktu perawatan berkala sebenarnya dapat dilihat pada buku perawatan barkala. Untuk CVT sendiri pengecekan dilakukan setiap 8.000 kilometer. Lalu ada beberapa penggantian yang dilakukan setiap maksimal setiap 24.000 kilometer. Karena itu, lanjut Ade Rohman, ada beberapa komponen yang perlu dicek untuk memastikan CVT berkerja dengan baik.

Komponen tersebut meliputi Drive Belt V-belt dimana drive belt adalah onderdil penting dalam CVT, karena fungsinya sebagai penghubung puli primer (penggerak) dengan puli sekunder (yang digerakkan).

“Kondisi V-belt yang mulai rusak harus segera diperiksa bila perlu diganti. Dengan memperhatikan V-belt, keamanan saat berkendara bisa terjaga. Sebab bila tidak terawat, rusak atau putus bisa menyebabkan bahaya saat motor sedang melaju di jalan,” terangnya.

2 dari 3 halaman

Selanjutnya

Tidak kalah pentingnya adalah melakukan perawatan pada roller weight. Kondisi roller yang rusak atau hancur harus segera diganti dengan baru. Roller yang rusak bisa disebabkan karena keausan seiring pemakaian. Kerusakan satu roller harus diganti dengan satu set roller.

“Gejala yang bisa terjadi jika roller rusak adalah terdengar bunyi atau suara yang berisik di dalam bagian CVT bagian depan,” ungkapnya.

Selanjutnya adalah kampas kopling. Perhatikan ketebalannya karena jika sudah di bawah batas servis maka berbahaya jika digunakan. “Jika dibiarkan makan akan merusak komponen CVT lainnya, seperti mangkok kopling,” tutupnya.

Sumber: Otosia.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: