Teka-teki Lucu dan Jawabannya Ini Memang Receh Tapi Bisa Buat Hiburan Saat Jenuh

Liputan6.com, Jakarta Kamu pasti pernah merasakan momen saat berkumpul dengan teman-temanmu tapi mereka asyik dengan gadget masing-masing? Kualitas kebersamaanmu akan berkurang seiring dengan teman-temanmu yang memiliki dunia sendiri di gadgetnya.

Namun ada berbagai cara untuk memecah momen tak mengenakkan seperti ini. Salah satunya melalui teka-teki lucu. Memang melontarkan humor teka-teki lucu akan terkesan receh dan garing, namun cara ini dapat menghibur orang-orang di sekitarmu. Teka-teki lucu dan jawabannya ini juga dapat memancing perhatian mereka agar tidak terus berkutat pada gadgetnya. Banyak teka-teki lucu yang dibuat untuk menghibur dan mengasah kreativitas seseorang.

Teka-teki lucu yang receh seperti ini kadang membuat kita senyum-senyum sendiri saat membacanya. Nah kamu pasti tidak mau terlihat senyum-senyum sendiri kan? Maka dari itu kamu bisa berbagi teka-teki lucu dan jawabannya ini pada teman-temanmu saat berkumpul.

Dengan teka-teki lucu tersebut kamu bisa menghibur teman-temanmu saat berkumpul. Teman-temanmu juga mungkin punya teka-teki lucu lain sehingga kalian dapat berbagi teka-teki lucu lainnya. Dengan itu perhatian mereka pada gadget akan teralihkan dan waktu berkumpulmu akan makin berkualitas.

Berikut kumpulan teka-teki lucu dan jawabannya yang berhasil liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Selasa (22/1/2019).

2 dari 5 halaman

Hewan yang berbahaya

Kentut Ade Ray

Ade ray kalau kentut bunyinya gimana?

Brotot, brotot, brottott

Sandal Terenak

Sandal apa yang paling enak di dunia?

Sandal terasi.

Aksi Demo

Apa perbedaan aksi dengan demo?

Kalo aksi rodanya empat kalo demo rodanya tiga.

Pintu yang tak bisa dibuka

Pintu apa yang didorong nggak bakalan pernah bisa terbuka?

Pintu yang ada tulisannya geser

Belut Berbahaya

Belut apa yg paling bahaya?

belut-ang banyak ental bangklut

Kebo yang Bikin Lelah

Kebo apa yg bikin kita lelah?

kebogor jalan kaki

Payung dan Hujan

Ada 5 orang yang berjalan dibawah 1 payung kecil tapi anehnya tidak seorang pun yang kehujanan, kenapa?

Karena tidak hujan

Bebek yang muter kekiri

Bebek apa yang jalannya muter ke kiri terus?

Bebek dikunci stang

Kaki Seribu

Kaki seribu kalo belok kiri kakinya berapa?

Tetep 1000, karena belok kiri jalan terus

3 dari 5 halaman

Baju superman dan sarung kotak-kotak

Pohon Kelapa

Kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang?

Soalnya kalau dicabut berat

Burung Terbang

Mengapa burung terbang ke selatan saat musim dingin?

Karena jika harus berjalan terlalu jauh.

Rambut yang tidak pernah basah

Orang apa yang berenang tapi rambutnya tak pernah basah?

Orang botak

Tamunya didalam, pemiliknya diluar

Tamunya sudah masuk, malah yang punya diluar, apa?

Tukang becak.

Sepatu dan Jengkol

Apa bedanya sepatu sama jengkol ?

Kalo sepatu disemir, kalo jengkol disemur

Ayam yang bertelur dimanapun

Ayam apa yang bisa bertelur di gunung, di lembah, di kandang macan, pokoknya di semua sempat?

Ayam betina

Rambut Hijau

Rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang, kalo rambut hijau namanya apa? Rambutan belum mateng

Baju Superman

Kenapa Superman bajunya pake huruf S?

Karena kalau pake M atau XL kegedean

Sarung dan Kotak

Apa bedanya sarung dan kotak?

Kalau sarung itu bisa kotak-kotak kalau kotak tidak bisa sarung-sarung

4 dari 5 halaman

Cara membuka pintu

Minta jeruk

Saya ada jeruk lima kamu minta minta satu, sisanya berapa?

Ya tetap lima soalnya kamu nggak dikasih

Sopir truk

Polisi melihat sopir truk di Rambu larangan tetapi tidak menangkapnya.

Kenapa? Karena sopir truk itu sedang berjalan kaki!

Adzan Maghrib

Siapa yang biasanya adzan di tv?

Saat. (ingat tulisan saat adzan maghrib untuk daerah jakarta dan sekitarnya)

Membuka Pintu

Kapankah waktu yang tepat untuk membuka pintu?

Saat pintu masih tertutup

Minyak Favorit laki-laki

Minyak, minyak apa yang disukai laki-laki?

Minyaksikan Pertandingan Sepakbola

Kayu yang Dimakan

Kayu, kayu apa yang bisa di makan?

Kayupuk

Cemilan

Cemilan itu apa?

Cebelum cepuluh, cecudah celapan

Hewan yang paling panjang

Hewan apa yang paling panjang?

Ular ngantri beras

Ayam yang Paling Besar

Ayam, ayam apa yang paling besar?

Ayam Semesta

Sepatu untuk masak

Sepatu, sepatu apa yang bisa di pakai masak?

Sepatula

Buah untuk Perang

Buah apa yang dulu di pake perang?

Jambu runcing

5 dari 5 halaman

Cara membayar taksi

Kacang panjang dan celana panjang

Apa bedanya kacang panjang dengan celana panjang?

Kalo kacang panjang dipotong namanya tetap kacang panjang sedangkan celana panjang di potong namanya jadi celana pendek.

Harimau selalu makan daging mentah

Kenapa harimau selalu makan daging mentah?

Karena harimau tidak bisa masak.

Nyamuk menghisap darah

Mengapa nyamuk menghisap darah?

Karena tidak punya uang untuk menghisap rokok.

Bayar saat naik taksi

Kenapa orang naik taksi tidak bayar uang dahulu?

Karena uang dahulu sudah tidak laku

Lampu yang mengeluarkan orang

Lampu apa yang bisa ngeluarin orang?

Lampu tetangga yang kamu pecahkan, yang punya akan keluar minta ganti rugi padamu.

Nah, itu tadi teka-teki lucu dan jawabannya. Semoga bisa dijadikan hiburan di tengah padatnya rutinitas harian.

Reporter: Anugerah Ayu Sendari

Menkum HAM Teken Permen Napi Lansia, Disiapkan untuk Ba’asyir?

Jakarta – Menkum HAM Yasonna H Laoly meneken peraturan menteri (Permen) napi lanjut usia (lansia). Permen mengatur soal perlakuan terhadap napi lansia termasuk ketentuan lainnya.

“Saya baru saja menandatangani Permen yang berkaitan dengan usia lansia prisoners dan kita buat sebenarnya dengan mengundang beberapa negara pada waktu lalu,” ujar Laoly kepada wartawan di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Laoly mencontohkan, pelaksanaan dari Permen ini salah satunya rencana penempatan napi di lapas khusus.

“Inginnya kita dibuat Lapas khusus lansia, inginnya kayak ada sekarang, kita tetapkan satu di Serang, memang kita beri perhatian. Ada ketentuan-ketentuan hukum lainnya untuk jenis-jenis pidana tertentu khususnya extraordinary crimes yang harus kita penuhi,” sambungnya.

Tapi Laoly tak menjelaskan lugas soal ada tidaknya kaitan Permen ini dengan posisi rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir. Penjelasan soal Permen napi lansia menjawab pertanyaan soal ada-tidaknya ketentuan khusus terkait napi lansia dalam wawancara terkait Ba’asyir.

Sementara itu, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Ade Kusmanto menyebut Permen lansia dibuat untuk memberikan perlakuan berbasis HAM.
(fdn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mahfud MD: Dari 3 Opsi, Abu Bakar Ba’asyir Hanya Bisa Bebas Bersyarat

Jakarta – Pakar hukum tata negara, Mahfud Md berpendapat Abu Bakar Ba’asyir hanya bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Karena itu, Ba’asyir harus memenuhi syarat-syarat yang diatur ketentuan hukum.

“Tak mungkin Abu Bakar Ba’asyir (ABB) dikeluarkan dengan bebas murni, sebab bebas murni hanya dalam bentuk putusan hakim bahwa yang bersangkutan tak bersalah. Yang mungkin, sesuai dengan hukum yang berlaku, ABB hanya bisa diberi bebas bersyarat. Artinya dibebaskan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi,” ujar Mahfud Md lewat akun Twitter @mohmahfudmd, Selasa (22/1/2019).

Selain memenuhi syarat administratif, pembebasan bersyarat menurut Mahfud Md bisa diberikan bila napi sudah menjalani dua pertiga masa hukuman.

“Atau menurut konvensi internasional yang bersangkutan harus sudah berusia 70 tahun,” sambungnya.

Terkait rencana pembebasan Ba’asyir, pemerintah kini mengkaji pertimbangan-pertimbangan berdasarkan aspek ideologi Pancasila, NKRI serta aspek hukum. Menko Polhukam Wiranto menyebut Presiden Jokowi tidak grusa-grusu mengambil keputusan.

Sementara itu, Humas Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto pernah mengatakan ketentuan bebas bersyarat yang diatur PP 99/2012 serta dalam pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat.

Narapidana untuk bebas bersyarat di antaranya harus meneken surat setia kepada NKRI.

“Jika melalui mekanisme PB, menurut perhitungan, dua pertiga masa pidananya adalah pada tanggal 13 Desember 2018. Karena Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan PB,” ujar Ade Kusmanto.
(fdn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TPM Ingin Ba’asyir Dibebaskan Hari Rabu, Ini Kata Ditjen PAS

Jakarta – Tim Pengacara Muslim (TPM) mengusulkan agar pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir dilakukan pada Rabu (23/1). Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham mengaku belum bisa menyampaikan tanggal pasti pembebasan Ba’asyir.

“Kami menunggu prosesnya, ya kita nanti sampaikan pada saatnya, mengenai harinya, kapannya, kami belum bisa sampaikan,” kata kata Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kemenkum HAM Ade Kusmanto kepada detikcom, Senin (21/1/2019).

Ade mengatakan rencana pembebasan Ba’asyir masih dalam proses. Pihaknya masih menelaaah dan menganalisa rencana pembebasan Ba’asyir itu.
“Tidak ada yang pasti, sesuatunya perlu proses, perlu penelahan, perlu proses, dianalisa, seperti itu,” ujarnya.
Menko Polhukam Wiranto sebelumnya menegaskan pemerintah akan membuat kajian atas pertimbangan-pertimbangan pembebasan Ba’asyir. Aspek Pancasila dan NKRI ikut dikaji.

“Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya. Jadi Presiden tidak boleh grusa-grusu, serta-merta, mengambil keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ujar Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2019).

Presiden Jokowi, disebut Wiranto, meminta pejabat terkait membuat kajian atas sejumlah aspek tersebut. Keputusan ini, menurut Wiranto, diambil dalam rapat koordinasi.

“Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian mendalam dan komprehensif guna merespons permintaan tersebut. Jangan sampai ada spekulasi-spekulasi lain berhubungan dengan Abu Bakar Ba’asyir. Saya mendengarkan banyak sekali perkembangan informasi yang muncul dari beberapa pihak, dan ini merupakan penjelasan resmi dari saya mewakili pemerintah,” papar Wiranto.
(knv/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang Kini Dikaji Lagi

Jakarta

Pemerintah kini mengkaji kembali rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Aspek yang dikaji mulai dari ideologi Pancasila, NKRI dan aspek hukum.

“Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi. Presiden Jokowi menurut Wiranto tak grusa-grusu mengambil keputusan karenanya pejabat kementerian terkait mengkaji sejumlah aspek yang disebut Wiranto.

Keputusan pemerintah mengkaji aspek pertimbangan pembebasan Ba’asyir diambil setelah ramai perbincangan rencana pembebasan Ba’asyir sebagaimana disebut Jokowi pada pekan lalu. Jokowi saat itu mengatakan, sudah mendiskusikan pertimbangan panjang atas rencana pembebasan Ba’asyir yang disebut dengan alasan kemanusiaan.

“Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” ujar Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang ikut berkomunikasi dengan Jokowi, menyebut presiden akan membebaskan Ba’asyir tanpa syarat. Ditegaskan lagi soal alasan kemanusiaan karena faktor usia dan kesehatan Ba’asyir.

“Sudah saatnya Ba’asyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbagan kemanusiaan,” kata Yusril.

Rencana pembebasan Ba’asyir juga direspons Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto menyebut opsi pembebasan Ba’asyir di antaranya pembebasan bersyarat dan grasi dari presiden.

Untuk pembebasan bersyarat, Ba’asyir disebut Kemenkum HAM sebenarnya sudah bisa mengambilnya pada 13 Desember 2018. Alasannya, Ba’asyir sudah menjalani dua pertiga masa pidana terkait vonis kasus pelatihan militer kelompok teroris.

Hitungan ini mengacu pada sidang vonis pada 16 Juni 2011. Di mana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan Ba’asyir bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Untuk menempuh pembebasan bersyarat, Ditjen PAS menyebut ketentuan bagi narapidana di antaranya meneken surat setia NKRI. Aturan ini tertuang pada PP 99/2012 serta dalam pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat.

“Jika melalui mekanisme PB, menurut perhitungan, dua pertiga masa pidananya adalah pada tanggal 13 Desember 2018. Karena Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan PB,” ujar Ade Kusmanto.

Tim Pengacara Muslim (TPM), lantas menjelaskan alasan Ba’asyir menolak menandatangani dokumen untuk pembebasan bersyarat. Dokumen itu di antaranya berisi pengakuan tindak pidana, padahal Ba’asyir menurut TPM menegaskan tidak melakukan apa yang didakwakan.

“Dokumen itu macam-macam yang paling penting adalah dokumen untuk berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang dilakukannya,” kata Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta di kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Mahendradatta juga menjelaskan alasan Ba’asyir menolak meneken ikrar setia NKRI. Sebab Ba’asyir menurut Mahendradatta tak perlu meneken setia kepada Pancasila karena sudah setia pada Islam.

“Pembicaraannya gini ‘ustaz kalau ini kok nggak mau tanda tangan, kalau Pancasila itu sama dengan bela Islam’. ‘Loh kalau gitu sama dengan Pancasila, kenapa saya nggak bela Islam saja, kan sama saja. Jadi belum sampai ke argumen yang meyakinkan ustaz. Kalau hal yang sama kenapa saya tidak menandatangani yang satu, tidak boleh yang dua. Itu hanya sebagai kepolosan saja yang saya bilang,” ujar Mahendradatta.

(fdn/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tim Panel Dugaan Pencabulan Staf Dewas BPJS TK Disetop, Ade Armando Curiga

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) mencurigai langkah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghentikan Tim Panel dugaan pencabulan yang dilakukan mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB) kepada stafnya. Tim Panel itu disetop setelah SAB diberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini sungguh mencurigakan. DJSN menghentikan kerja Tim Panel yang sudah hampir rampung mengumpulkan bukti dan mewawancarai para saksi dan ahli. Tim Panel sudah akan mengumumkan hasil kerja mereka tentang perilaku Syafri pada awal pekan besok, dan tiba-tiba saja DJSN menghentikannya. Saya curiga DJSN sudah terbeli atau tunduk pada kepentingan Syafri,” ujar Koordinator KPKS, Ade Armando dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Meski demikian, Ade berharap tim panel yang dibentuk akhir Desember 2018 itu tetap mengumumkan temuan tentang dugaan asusila yang melibatkan SAB dengan staffnya berinisial RA.

“Mudah-mudahan Tim Panel tidak ragu untuk menuntaskan kewajibannya, karena ini menyangkut integritas sebuah lembaga yang dibiayai uang rakyat tentang perilaku seorang pejabat nesagara yang dibiayai uang rakyat,” kata Ade.

Disetopnya kerja tim panel lantaran Presiden Jokowi sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan SAB yang mengajukan permohonan pengunduran diri pada 30 Desember 2018. Menurut Ade, DJSN seharusnya tidak melakukan intervensi karena mengundurkan diri.

“Ini tentu dua hal yang berbeda. Tim panel ini dibentuk untuk menyimpulkan apakah perilaku Syafri masuk dalam kategori perilaku tidak pantas atau tidak. Tim sudah bekerja. Seharusnya DJSN tidak mengintervensi hanya karena Syafri mengundurkan diri,” kata Ade.

Proses kerja tim panel, kata Ade sudah mengumpukan beberapa bukti dari saksi-saksi. Saksi dalam penuturan Ade, menyajikan bukti chat WA SAB ke RA berupa kata-kata rayuan. Dia melanjutkan, disetopnya tim panel oleh DJSN menunjukkan ada ketidakobjektifan dan indikasi tidak ingin melindungi pekerja perempuan.

“Tapi ini bukan cerita baru. Dua tahun yang lalu sejumlah deputi di BPJS TK juga melaporkan perilaku tidak pantas oleh Syafri. Tim panel sudah dibentuk dan merekomendasikan penghentian Syafri. Tapi ternyata tidak pernah ditindaklanjuti. Bayangkan, ini semua terjadi karena terduga pelaku dibiarkan bertahun-tahun oleh sesama Dewan Pengawas BPJS TK dan kini juga dilindungi oleh DJSN yang seharusnya berpihak pada korban,” ujar Ade.

Sebelumnya, DJSN memaparkan bahwa Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat saudara SAB dengan mengacu pada Surat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01/DP/012019 tanggal 2 Januari 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, proses Tim Panel dihentikan dan selanjutnya DJSN akan mengusulkan pada Presiden, untuk membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang kosong,” kata Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung dalam keterangan tertulis.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ditjen PAS: Bila Opsi PB Diambil, Ba’asyir Harus Teken Surat Setia NKRI

Jakarta – Ustaz Abu Bakar Ba’asyir disebut bisa bebas lewat mekanisme pembebasan bersyarat (PB). Namun, Ba’asyir disebut belum mengajukan permohonan dan belum berkenan menandatangani surat ikrar setia NKRI yang merupakan syarat PB.

“Jika melalui mekanisme PB, menurut perhitungan 2/3 masa pidananya pada tanggal 13 Desember 2018. Karena Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan PB,” kata Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kemenkum HAM Ade Kusmanto kepada detikcom, Sabtu (19/1/2019).

Ade mengatakan peluang Ba’asyir mendapat PB tergantung pada diri sendiri. Salah satunya yaitu kesedian Ba’asyir mengikrarkan kesetiaannya pada NKRI dalam sebuah surat pernyataan.
“Jadi peluang mendapat PB tergantung dari kesedian Ustaz Abu Bakar Ba’asyir untuk mengikrarkan kesetiannya kepada NKRI dinyatakan tertulis dalam surat pernyataan,” ucap Ade.

Dia juga bicara opsi lain yang bisa digunakan Ba’asyir untuk bebas, yaitu grasi dari presiden dengan alasan kemanusiaan. Menurut Ade, grasi adalah hak prerogatif presiden.

“Alternatifnya adalah melalui grasi presiden. Grasi adalah hak prerogratif presiden,” ujarnya.

Pembebasan Ba’asyir ini awalnya disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra. Dia menyatakan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir akan bebas pekan depan dan telah disetujui Presiden Joko Widodo atas alasan kemanusiaan.

“Pembebasan Ba’asyir akan dilakukan pekan depan untuk membereskan administrasi pidananya di LP. Ba’asyir sendiri minta waktu setidaknya tiga hari untuk membereskan barang-barangnya yang ada di sel penjara. Setelah bebas, Ba’asyir akan pulang ke Solo dan akan tinggal di rumah anaknya, Abdul Rahim,” kata Yusril seperti unggahan di Facebook-nya, Jumat (18/1).

Presiden Jokowi juga telah menyatakan dirinya mengizinkan pembebasan terhadap terpidana Ba’asyir. Alasannya ialah faktor kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan kondisi kesehatan Ba’asyir.

“Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).

Ba’asyir, yang kini berusia 80 tahun divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang yang digelar Juni 2011. Dia dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Aceh.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ditjen Pas Belum Terima PB atau Grasi, Abu Bakar Ba’asyir Bebas Lewat Apa?

Jakarta – Abu Bakar Ba’asyir akan dibebaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Pas Kemenkum HAM) menyebut ada 3 pilihan bagi terpidana kasus terorisme itu untuk bebas.

Tiga opsi yang disebutkan Kepala Bagian Humas Ditjen Kemenkum HAM Ade Kusmanto yaitu bebas murni, bebas bersyarat, dan grasi dari presiden. Namun menurut Ade sejauh ini dari ketiga pilihan itu belum jelas yang akan ‘membebaskan’ Ba’asyir dari jeruji di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur.

“Yang jelas ustaz ABB (Abu Bakar Ba’asyir) bisa bebas melalui bebas murni, bebas bersyarat, dan grasi presiden dengan alasan kemanusiaan,” ujar Ade kepada detikcom, Jumat (18/1/2019).

Mari jabarkan satu per satu ketiga opsi tersebut:

Bebas Murni

Ba’asyir divonis penjara selama 15 tahun pada Juni 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Saat itu dia dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Melalui opsi ini Ba’asyir belum dapat bebas karena masa penahanannya belum tuntas. Hitungan kasar dari tahun vonisnya maka Ba’asyir baru bebas pada 2026, yang tentunya bisa lebih cepat bila mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman.

“Ustaz ABB belum bebas. Saat ini masih menjalani pidana di Lapas Gunung Sindur,” ucap Ade.

Bebas Bersyarat

Untuk pilihan bebas bersyarat pun Ba’asyir belum dipenuhi syarat-syaratnya. Padahal berdasarkan aturan, syarat 2/3 masa pidana sudah terpenuhi.

“Jika melalui mekanisme PB (Pembebasan Bersyarat), menurut perhitungan 2/3 masa pidananya pada tanggal 13 Desember 2018,” sebut Ade.

Namun menurut Ade, Ba’asyir belum menandatangani surat pernyataan sebagai salah satu syarat bebas bersyarat. Pun jaminan disebut Ade belum dipenuhi Ba’asyir.

“Jika surat pernyataan dan jaminan tersebut dipenuhi, kemungkinan besar pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada ustaz ABB,” kata Ade.

Grasi dari Presiden

Pilihan terakhir yaitu grasi dari presiden. Untuk opsi ini Ade juga menyebut belum ada surat keputusan yang diterima Ditjen Pas.

“Sampai saat ini, Ditjen Pas belum menerima surat keputusan terkait grasi ustaz ABB,” kata Ade.

Sebab berdasarkan aturan, grasi harus diajukan terpidana, keluarga, atau kuasanya pada presiden. Baru setelahnya presiden berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan instansi terkait sebelum mengeluarkan grasi tersebut.
(dhn/bag)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Miris, Bocah Berusia 13 Tahun ‘Narik’ Truk

Jakarta – Sebuah video menunjukkan seorang bocah berusia 13 tahun sedang berkerja menjadi supir truk. Mengetahuinya, sontak hal ini jadi viral di jagat maya.

Diunggah oleh pemilik akun Facebook Yuni Rusmini, terlihat seorang bocah sedang membereskan truk yang sedang berhenti. Ia ditanya oleh si perekam, jawabannya membuat kaget.

Bocah yang belum diketahui identitasnya itu mengaku berusia 13 tahun dan lulus dari bangku sekolah dasar. “Umur 13, lulus kelas enam,” ujarnya singkat.

“Engga (lanjutin sekolah),” lanjutnya sembari berjalan memasuki ruang kemudi truk.
Berbagai tanggapan menghiasi kolom komentar. Ada yang kagum dengan kemahirannya mengemudi truk, semangatnya, tak sedikit juga yang prihatin sebab usianya masih dibawah umur untuk mengemudikan kendaraan.

Belum dipastikan ia sudah memiliki Surat Izin Menemudi (SIM) atau belum.

“Hebat bnget tp tdk pda tempatnya …harusnya anak ini hebat di sekolah dengan pelajaran2 yg menuntun dia di masa depan yg lebih cerah …smoga pelajaran untuk orang tua ..arahkan anak qta pd bdang yg seharusnya sejujurnya sya kasihan,” tulis akun @Tria Ajah.

“Ciri-ciri org,kuat,sukses dan hebat,” lanjut akun @Azmi Dahinta.

“Jujur aja sedih liatnya,” tanggap @Ade Bunder Jr.

https://www.facebook.com/yuni.rusmini/videos/2496535553695483/ (ruk/lth)

Pemberantasan Korupsi ala Jokowi Vs Prabowo Jelang Debat Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Isu korupsi adalah tema ketiga dalam debat Pilpres 2019 edisi perdana. Tema sebelumnya adalah isu hukum dan hak asasi manusia (HAM). Adapun tema selanjutnya adalah terorisme.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar secara perdana debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) mulai pukul 20.00 WIB.

Debat Pilpres 2019 yang perdana ini melibatkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres). Mereka adalah paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, serta paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Acara debat dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi, kedua dan ketiga menjawab pertanyaan para panelis. Segmen keempat dan kelima debat antarkandidat dan yang keenam adalah pernyataan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.

Moderator dalam debat perdana Pilpres 2019 adalah Ira Koesno dan Imam Priyono. Adapun enam panelis adalah Agus Rahardjo, Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

Tentunya, tema debat Pilpres 2019 yang perdana ini akan menjadi pertaruhan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga dalam menjawab isu-isu yang menjadi pertanyaan publik.

2 dari 4 halaman

Jokowi-Ma’ruf Tawarkan 5 Program

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

“Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

“Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif,” ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

“Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu,” katanya.

Budaya Sadar Hukum

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

“Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

“Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif,” ucap Irvan.

3 dari 4 halaman

Komitmen Prabowo-Sandiaga Berantas Korupsi Pejabat

Melihat maraknya praktik korupsi yang telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan di RI, bukan hal yang luar biasa apabila rakyat menuntut capres dan cawapres di Pilpres 2019 memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Dilihat dari visi misi Prabowo-Sandiaga, pasangan yang diusung oleh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ini memiliki janji untuk mencegah korupsi terjadi di birokrasi Indonesia. Dengan cara penerapan manajemen terbuka dan akuntabel.

“Termasuk kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman,” tulis visi misi Prabowo-Sandiaga dikutip merdeka.com, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Dalam janjinya, Prabowo-Sandiaga juga akan menindak tegas para koruptor, pengedar narkoba dan pelaku perdagangan manusia. Dengan cara, penegakan hukum yang adil dan transparan.

Mereka juga komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di semua lini dengan cara manajemen terbuka dan akuntabel.

“Mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna mencegah manipulasi dan korupsi,” jelas Prabowo-Sandiaga.

Salah satu pelaku korupsi yang kerap ditangkap KPK adalah politikus. Baik di eksekutif dan legilsatif, pusat maupun daerah. Cara pencegahan korupsi dalam lini ini juga dilihat Prabowo-Sandiaga dengan cara melakukan kedaulatan tata kelola partai politik yang baik.

Sayang, di situ, Prabowo-Sandiaga tak menjabarkan detail bagaimana tata kelola yang baik tersebut. Tapi di sisi lain, Prabowo-Sandiaga juga dalam janjinya, ingin memperkuat lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi rakyat.

Korupsi Pejabat Negara

Adapun Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

“Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa,” ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini: