Demi Uang Asuransi Rp 5,7 Miliar, Wanita Ini Nekat Potong Tangan

Seorang warga Australia Graham Robert Morant (69) dinyatakan bersalah dengan tuduhan membantu istrinya melakukan bunuh diri. Dia disebut akan mendapatkan pembayaran asuransi jiwa atas nama istrinya sebesar 1,4 juta dolar atau sekitar Rp 14 miliar.

Juri dalam persidangan di Pengadilan Brisbane, Australia, menyatakan Morant terbukti turut membantu istrinya Jennifer (56) membelikan generator yang akan digunakan untuk bunuh diri dengan cara melepaskan gas di dalam mobil yang tertutup rapat.

Dia juga dinyatakan bersalah karena terbukti menyarankan agar istrinya itu melakukan bunuh diri.

Dalam persidangan terungkap bahwa Jennifer memang menderita penyakit punggung kronis, depresi dan kecemasan.

Polisi menemukan Jennifer tewas di dalam mobilnya pada 30 November 2014. Kondisi mobil dalam keadaan tertutup dan ditemukan tulisan “Jangan berupaya menyadarkan saya”.

Penyelidik menjelaskan, kursi belakang mobil dalam posisi terlipat ke bawah dan posisi generator berada di bagian bagasi.

Dalam persidangan juga disebutkan bahwa Morant berpeluang mendapatkan manfaat sebesar 1,4 juta dolar dari tiga polis asuransi jiwa, yang akan dibayarkan termasuk jika terjadi pemegang polis melakukan bunuh diri.

Terdakwa bersikukuh tidak bersalah dengan dalih sama sekali tak mengetahui rincian polis tersebut, meskipun dia satu-satunya ahli waris dalam asuransi istrinya itu.

Disebutkan, Morant menyampaikan ke istrinya bahwa dia ingin menggunakan uang itu membangun komunitas keagamaan di pedalaman Gold Coast.

Komunitas tersebut, katanya, akan dilengkapi dengan bunker tempat perlindungan saat menyambut kebangkitan seperti disebutkan dalam alkitab nasrani.

Massa FUI Persoalkan Hotel Tempat Tabulasi Suara, Ini Jawaban KPU

Jakarta – Sejumlah hal disoroti massa Forum Umat Islam (FUI) saat audiensi dengan KPU, termasuk soal tabulasi suara di salah satu hotel. KPU kemudian menjelaskan alasannya.

Pertanyaan itu diajukan oleh Sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabbar. Dia menyebut selama bertahun-tahun, KPU selalu melakukan tabulasi suara di suatu hotel di Jakarta Pusat.

“Tentang masalah tabulasi KPU. Kenapa selama ini, selama bertahun-tahun, tabulasi KPU itu kok selalu di Hotel Borobudur. Ada apa ini di Hotel Borobudur. Karena sepengetahuan informasi saya, ada sesuatu yang disembunyikan di Hotel Borobudur. Masalah tabulasi suara dan punya siapa itu hotelnya. Lah ini perlu kami tanyakan ke KPU,” kata Bernard di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

“Kami juga dapat informasi dari pegawai hotel yang bekerja di sana bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan di Borobudur itu. Kenapa nggak cari tempat lainnya?” sambungnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang hadir di audiensi itu lalu memberi penjelasan. Dia mengatakan tidak ada preferensi khusus dari KPU untuk memilih hotel saat tabulasi suara. Pada tahun 2014 lalu, Wahyu menyebut tabulasi suara berlangsung di Kantor KPU.

“Terkait tabulasi, ini ada Pak Sekjen, memang kita perlu ganti suasana, Pak, jangan Hotel Borobudur terus. 2014 tabulasi di kantor KPU. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti juga mudah, Pak, untuk dipindah dari Hotel Borobudur,” jawab Wahyu.

“Wong kita bayar, Pak, bisa di manapun sepanjang memang kualifikasinya memenuhi syarat,” sambungnya.

Wahyu menegaskan bahwa hasil akhir Pemilu bukan ditentukan perhitungan IT melainkan kertas. Hasil penghitungan suara dari TPS hingga tingkat nasional dilakukan di kertas.

“Tabulasi itu bukan hasil resmi KPU, hasil resminya ya melalui rapat pleno,” kata Wahyu.

(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jawab ‘Ancaman’ Novel Bamukmin, Komisioner KPU Ungkit Hoax 7 Kontainer

Jakarta – Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin menyebut masyarakat mengalami krisis kepercayaan dan menyebut akan membubarkan KPU jika tidak netral dalam pemilu. KPU mengatakan tudingan krisis kepercayaan tersebut tidak bijak.

“Tudingan krisis kepercayaan tidak bijak, karena hingga tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu terjaga,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz kepada detikcom, Jumat (1/3/2019).

Menurut Viryan, saat ini yang terjadi banyak pihak berupaya mendelegitimasi pemilu dengan berita hoax. Salah satunya dengan adanya hoax 7 kontainer surat suara tercoblos yang sempat terjadi.

“Yang ada justru hoax pemilu yang berupaya mendelegitimasi pemilu, terbukti dengan hoax pemilu 7 kontainer surat suara sudah tercoblos, masa hoax pemilu delegitimasi pemilu lantas membuat krisis kepercayaan. Maknanya upaya membuat kabar bohong mendelegitimasi KPU tidak berhasil dilakukan,” kata Viryan.

Dia juga mengatakan perhitungan hasil pemilu dilakukan secara manual, sehingga tidak dimungkinkan adanya kecurangan memalui manipulasi IT. Selain itu, menurutnya perhitungan ini juga dilakukan secara terbuka yang disaksikan pengawas pemilu.

“Pemilu sejak 1955 sampai sekarang dilakukan secara manual, tidak mungkin IT bisa memanipulasi hasil pemilu karena Indonesia tidak menyelenggarakan pemilu elektronik. Yang dilakukan hanya publikasi hasil pemilu di TPS, kecamatan, dan sebagainya,” kata Viryan.

“Hasil pemilu dihitung dalam rapat pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan sampai dengan pusat. Rapat pleno dilakukan secara terbuka, diikuti saksi dari peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau dan masyarakat,” sambungnya.

Terkait adanya potensi kecurangan memalu kotak suara bila disimpan di kantor kecamatan. Viryan juga mengatakan tempat penyimpanan ini telah dilakukan sejak 1955 dan tidak menimbulkan masalah.

“Penyimpanan kotak suara di kantor kecamatan dilakukan sejak pemilu 1955 sampai sekarang, termasuk juga di pilkada. Penggunaan kantor kecamatan sudah berlangsung dan tidak ada masalah selama ini,” kata Viryan.

Sebelumnya, Novel Bamukmin meminta KPU netral sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Dia menyebut KPU wajib dibubarkan jika tidak netral.

“Kita mendatangi KPU, tak lain tidak bukan tuntut keadilan. Betul? Siap tegakkan keadilan? Siap tegakkan persatuan? Takbir!” kata Novel di atas mobil komando di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Novel juga mengklaim masyarakat saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan. Oknum aparat, baik sipil maupun Polri, disebut Novel dipertanyakan netralitasnya.

(dwia/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

AHY Sampaikan Rekomendasi PD untuk Presiden Mendatang Malam Ini

Jakarta – Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyampaikan pidato politiknya malam ini. Pidato AHY mengangkat tema ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’.

Pidato politik AHY akan disampaikan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) pukul 19.30 WIB. Pidato ini disampaikan AHY menyusul mandat yang diberikan Ketum PD sekaligus ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Teman-teman yang baik, Insyaallah, malam ini saya akan menyampaikan pidato politik dengan judul ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’. Live di @tvonenews pukul 19.30-20.00 WIB. Terima kasih, dan semoga berkenan menyaksikan. Salam, AHY,” ujar AHY lewat akun Twitter @AgusYudhoyono.
Mandat itu sebelumnya disampaikan SBY karena tidak bisa ikut terlibat dalam masa kampanye hingga hari pencoblosan, 17 April 2019. SBY harus mendampingi sang istri, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan medis di Singapura karena mengidap kanker.
Melalui secarik surat, AHY diberi tugas memimpin pemenangan Pemilu PD. Sedangkan anak kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan, dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari PD.

“Secara nasional komandan Kogasma, saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019,” ujar SBY melalui surat yang dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).
(dkp/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Habiburokhman Sakit Hati Puisi Neno Disebut Biadab

Jakarta – Juru Bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, mengatakan pernyataan mantan Ketum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif yang menyebut puisi Neno Warisman biadab sangat melukai hati. Pernyataan itu dinilainya berlebihan.

“Pernyataan Buya Syafii Maarif yang menyatakan puisi Neno Warisman biadab sangat melukai hati. Sejauh ini kami menempatkan Buya Syafii sebagai ulama dan cendekiawan berhati mulia, namun pernyataan beliau kali ini menurut saya sangat berlebihan dan cenderung tidak adil,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (1/3/2019).

“Kalau puisi Mbak Neno dianggap biadab karena mengarah ke politisasi agama, bagaimana dengan mereka yang juga diduga mempolitisasi agama di kubu politik sebaliknya? Apakah biadab juga? Atau hanya yang bertentangan dengan 01 yang biadab?” imbuhnya.

Menurut Habiburokhman, kata biadab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berkonotasi ekstrem dan dicontohkan dengan pemerkosaan anak di bawah umur. Habiburokhman sakit hati jika puisi Neno disamakan dengan pemerkosaan anak.

“Kata biadab mungkin berasal dari bahasa Persia yang berarti sekadar tidak bertata krama. Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut sangat ekstrem karena bisa berarti tidak beradab dan kejam dengan contoh pemerkosaan anak di bawah umur. Sakit sekali hati kami kalau puisi Mbak Neno disamakan dengan pemerkosaan anak di bawah umur. Terlebih jika yang menyampaikannya adalah sosok yang selama ini sangat kami hormati dan kagumi,” ungkapnya.

Politikus Gerindra ini meyatakan yang pantas dikatakan biadab adalah para koruptor dan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan untuk menindas lawan politik.

“Menurut saya, yang layak dikatakan biadab adalah para koruptor pencuri uang rakyat, atau jika ada pihak yang menggunakan pengaruh kekuasaan untuk menindas dan memenjarakan lawan politik,” ucap Habiburokhman.

Sebelumnya, Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, bicara soal doa yang dibacakan Neno Warisman di Munajat 212. Buya Syafii menyebut apa yang disampaikan Neno biadab dan Neno tak mengerti agama.

“Itu puisi, itukan sudah saya (jelaskan). Saya kemarin di Jakarta bicara ini puisi biadab. Biadab itu bahasa Persia, Bi itu artinya tidak, adab itu tata krama,” jelasnya.

Buya Syafii mengatakan, doa yang dipanjatkan Neno Warisman dengan membawa nama tuhan ke ranah Pemilu tak tepat. Apa yang dilakukan Neno, bagi Buya Syafii adalah perbuatan biadab.

“Ini dia membuat (membawa nama) Tuhan dalam Pemilu, itukan biadab, dan dia nggak ngerti agama. Neno itu nggak paham agama,” tegasnya.
(azr/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota DPRD yang Kena OTT Pungli Gempa NTB Divonis 2 Tahun Bui

Mataram – H Muhir yang kena OTT pungli dana rehabilitasi sekolah pasca gempa NTB, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Muhir yang ditangkap saat menjabat anggota DPRD Mataram fraksi Golkar itu terbukti menerima suap atau pungli Rp 31 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata ketua majelis hakim, Isnurul Syamsul Arif, saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, yang dilansir Antara, Jumat (1/3/2019).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Tipikor. Hakim menjelaskan, uang yang diterima terdakwa Muhir dari Sudenom sebesar Rp 31 juta. Rinciannya, uang tersebut diterima terdakwa Muhir ketika bertemu dengan Sudenom di rumah makan sebesar Rp 1 juta dan di Rumah Makan di daerah Cakranegara Rp 30 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata Isnurul Syamsul Arif.

Terkait dengan perbuatan yang memberatkan, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir melakukan tindak pidana pada saat masyarakat NTB sedang berduka akibat bencana gempa bumi. Kemudian, yang meringankannya, karena terdakwa Muhir selama ini diketahui belum pernah tersangkut masalah hukum serta menjalani hukuman pidana.

Sebelumnya, tim JPU dari Kejari Mataram menuntut terdakwa Muhir dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dengan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan.

Muhir terjaring OTT saat melakukan transaksi pemerasan uang sebesar Rp 30 juta terhadap H Sudenom selaku Kadis dan Catur Totok, staf PNS di Disdik Kota Mataram, yang waktu itu diposisikan sebagai calon kontraktor proyek.

OTT yang dilakukan tim dari Kejari Mataram itu dilakukan pada Jumat (14/9) siang di sebuah warung makan di Jalan Rajawali I Cakranegara, Kota Mataram.
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jejak Tudingan Mobil Camry yang Bikin Mahfud Polisikan Kakek Kampret

Jakarta – Mahfud Md mempolisikan akun twitter Kakak Kampret @KakekKampret_ soal tuduhan mobil Camry. Mantan Ketua MK menilai cuitan Kakek Kampret sudah bentuk fitnah, bukan kritik lagi.

Kasus bermula saat @KakekKampret_ membuat cuitan dengan dimention ke @Mohmahfudmd, pada 27 Februari 2019, yaitu:

Saudara mahfud @mohmahfudmd apa bener Mobil Camry punya anda Plat B 1 MMD adalah setoran dari pengusaha besi kerawang ex cabub PDIP. Jika bener atas dasar apa pemberian itu kakek sekedar bertanya (ditambah dua emoticon tertawa-red)

Cuitan itu tidak digubris. Lalu @KakekKampret_ kembali mencuit:

Saudara mahfud @mohmahfudmd kenapa anda ga jawab pertanyaan kakek ini. Apa bener Toyota Camry B 1 MMD dari pengusan besi karawang, mantan ex cabub karawang dari PDIP..? saudar mahpud jawab lah (ditambah dua emotical tertawa-red)

Mahfud Md tidak terima dituduh hal demikian dan melaporkan ke Polres Klaten.

“Laporan terkait hoaks yang menyangkut saya. Dan ini bagi saya yang begini-begini ini tidak bisa dibiarin. Kalau diskusi publik tidak masalah tapi kalau menyangkut harkat pribadi harus diselesaikan lewat polisi,” kata Mahfud Md di Polres Klaten, Jumat (1/3/2019).

Usai melapor, Mahfud Md menjelaskan asal-usul mobilnya.

“Saya beli mobil itu tahun 2013, tiga hari sebelum saya pensiun dari MK, karena mobil saya akan ditarik oleh negara. Saya tarik uang saya untuk membeli mobil cash. Kenapa dikaitkan dengan pilbup yang terjadi tahun 2015, tidak ada hubungannya,” ujar dia.

Lalu Mahfud kembali bercuit di Twitter menjawab banyak pertanyaan warganet.

Sudah lapor, giliran Kakek untuk menyelesaikan sendiri. Saya akan ikuti terus

Tidak berapa lama, akun @raffie aqmal mengomentari sikap Mahfud Md, yaitu:

Zaman SBY paling aman bagi rakyat Indonesia. Zaman sekarang cuma bertanya saja d laporin dan yang laporinnya pendukung petahana langsung diproses. Jikalah yang laporin kubu oposisi walaupun itu penghinaan dan penyebar hoax, pastilah MANGKRAK..! Di sini saya belajar bahwa rezim ini… (ejaan sudah disesuaikan-red).

Mendapati komentar di atas, Mahfud Md mencoba menjelaskan yaitu pelaporannya tidak terkait pemilu.

Bung Raffie, ini tak ada kaitannya dengan Pemilu. Ini soal tudingan secara insinuatif bahwa saya pernah menerima setoran mobil dari seseorang. Saya tak tahu dan tak ingin tahu, dia itu pendukung siapa. Cuitannya sampai dua kali dengan sangat insinuatif (ejaan sudah disesuaikan-red).

Wakil Ketua MPR Zaenal Maarif pernah digelandang ke pengadilan karena pengaduan Pak SBY. Eggy Sujana juga dihukum setelah diadukan. Masak, dibilang tak ada (Zaman SBY tidak ada pelaporan-red). Hukum tetaplah hukum. Setiap hari saya dikritik oleh banyak akun tapi tak pernah saya laporkan karena hanya beda pendapat. Kalau memfitnah, beda.

Akun Ahmad Rohiman @kangimanow memention dengan simpati:

Saya turut sedih pak atas fitnah itu…

Mahfud lalu menjawab:

Mas Rohimin, tiap hr sy dpt banyak kritik terbuka ka ka. Tp sy tak pernah mengadu. Yg Kakek Kampret ini beda, dia memfitnah dan nyebar hoax. Tak bisalah dia mengelak dgn alasan hanya “bertanya”. Bertanya, kok lewat fitnah terbuka? Kalau betul bertanya, kan bisa lewat DM Twitter.

(asp/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dipertanyakan Massa FUI, KPU Jelaskan Hak Tunagrahita Nyoblos

Dipertanyakan Massa FUI, KPU Jelaskan Hak Tunagrahita Nyoblos Komisioner KPU Wahyu Setiawan (Foto: Ari Saputra)

Jakarta – Massa FUI yang melakukan aksi di depan Kantor KPU diterima oleh komisioner KPU. Saat audiensi, salah satu pertanyaan yang muncul adalah tentang ‘orang gila boleh mencoblos’.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, kemudian memberi penjelasan. Dia menegaskan bahwa KPU hanya menjalankan putusan MK. Mereka yang diberikan hak mencoblos juga adalah tunagrahita.

“Sudah ada putusan MK untuk memberikan hak pilih kepada tunagrahita. Jadi para ustaz ustazah, jadi bukan orgil yang telanjang kita data, enggak. Tapi kalau ada keluarga yang kelainan mental itu yang dimaksud oleh MK,” kata Wahyu di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Tunagrahita yang memiliki hak pilih juga harus memenuhi sederet syarat. Jumlahnya sekitar 600.000 orang.

“Insyaallah kami tidak pernah mendata orang gila, kami tak pernah lakukan. Tetapi tunagrahita yang kami data karena ada putusan MK,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, massa Forum Umat Islam (FUI) sebelumnya berkumpul di depan Kantor KPU. Amien Rais yang sempat ikut serta, lebih dahulu meninggalkan lokasi sebelum audiensi dimulai.

“Jadi itu kalau KPU bagus, jujur, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, rahmat, dimuliakan Allah dunia-akhirat. Tetapi kalau KPU sampai curang, kita doakan dapat laknat hidupnya sengsara dunia dan akhirat,” kata Amien sebelumnya.
(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akan Didakwa Korupsi, PM Netanyahu Berdalih Korban Politisasi

Tel Aviv – Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan hari Kamis (28/2), dia telah menerima rekomendasi penyidik kepolisian untuk mengajukan tuntutan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Dakwaan itu dapat memberikan pukulan besar bagi prospek Netanyahu dalam pemilihan umum 9 April mendatang. Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-empat berturut-turut.

Sidang pengadilan atas dakwaan yang meliputi penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan baru akan digelar setelah pemilihan umum. Sebelumnya Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sidang dapat berlangsung setelah pemilihan 9 April. Netanyahu akan menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi kasus di pengadilan saat menjabat.

Netanyahu tuding ada politisasi

Benjamin Netanyahu antara lain diduga telah menerima gratifikasi dari pengusaha kaya dan memberikan kelonggaran regulasi kepada raksasa telekomunikasi Bezeq sebagai imbalan atas liputan pers positif di situs berita anak perusahaan itu, Walla.

Jika terbukti bersalah melakukan suap, Netanyahu bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan hukuman maksimal 3 tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Perdana Menteri Israel membantah telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan. Menanggapi pengumuman Jaksa Agung, dia mengatakan telah menjadi korban pembunuhan karakter dan politisasi yang bertujuan untuk menjegalnya pada pemilu mendatang. Dia menyatakan tuduhan terhadapnya akan runtuh seperti “rumah kartu”.

Likud berusaha tunda pengumuman tuntutan

Partai Netanyahu, Likud, menggambarkan tuduhan itu sebagai “penganiayaan politik.”

“Pengumuman Jaksa Agung secara sepihak hanya sebulan sebelum pemilihan umum, tanpa memberi Perdana Menteri kesempatan untuk (sebelumnya) membantah tuduhan-tuduhan palsu ini, adalah intervensi terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu,” kata Likud dalam sebuah pernyataan.

Likud telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung Israel untuk menunda pengumuman dakwaan secara terbuka sampai pemilu usai. Namun pengadilan tinggi Israel menolak permintaan itu dan hari Kamis mengumumkan rencana pengajuan tuntutan terhadap Netanyahu.

hp/rzn (afp, rtr,ap)


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

India Bangun 14 Ribu Bunker Untuk Warga di Perbatasan Pakistan

New DelhiKetegangan India dan Pakistan kian meningkat. India tengah membangun lebih dari 14 ribu bunker untuk keluarga-keluarga yang tinggal di sepanjang perbatasannya dengan Pakistan di wilayah negara bagian Jammu dan Kashmir. Tujuannya, agar mereka tetap aman di rumah mereka dan tak harus dievakuasi jika terjadi serangan artileri.

Para insinyur pemerintah mengatakan, pengerjaan pembangunan baja bawah tanah dan struktur beton, yang dapat menelan biaya total US$ 60 juta, telah dimulai sejak Juni 2018 lalu, ketika hubungan antara kedua rival bersenjata nuklir itu memburuk.

Menurut pejabat pemerintah negara bagian dan para kontraktor ratusan bunker bawah tanah, dengan dinding dan atap yang tiga kali lebih tebal dari rumah biasa dan mengonsumsi baja 10 kali lebih banyak, telah selesai dibangun.
“Ini bisa menahan penembakan ringan,” kata seorang insinyur di departemen pekerjaan umum Jammu dan Kashmir yang ditugasi membangun bunker tersebut, seperti dilansir kantor berita Reuters, Jumat (1/3/2019).

Selama ini, baku tembak memang sudah kerap terjadi di sepanjang perbatasan Kashmir. Namun baku tembak yang terjadi pada Selasa (26/2) dianggap sebagai penanda peningkatan ketegangan antara India dan Pakistan.

Ketegangan meningkat setelah aksi bom bunuh diri mengenai konvoi militer India di wilayah Kashmir pada 14 Februari lalu. Setidaknya 40 personel militer India tewas dalam serangan bom itu.

Pemerintah India menuding pemerintah Pakistan terlibat dalam bom bunuh diri itu. Namun Pakistan membantahnya. Sejak itu, bentrokan militer antara kedua negara terus terjadi. India dan Pakistan saling menembak jatuh pesawat militer kedua negara, hingga sejumlah bandara di sekitar Kashmir terpaksa ditutup sementara.

Pakistan juga menutup akses penerbangan sipil untuk sementara waktu akibat bentrokan di wilayah Kashmir.
(ita/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>