22 Mei Rusuh, YLBHI Minta Elite Politik Setop Korbankan Manusia

Jakarta – Kerusuhan terjadi pada 22 Mei 2019 di Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 15 LBH se-Indonesia meminta para elite politik untuk berhenti menyulut pertikaian.

“LBH-YLBHI meminta kepada elit politik untuk berhenti mengorbankan manusia/rakyat, mengupayakan suasana yang menyejukkan dan menyatukan,” demikian keterangan pers YLBHI dan 15 LBH se-Indonesia, Kamis (23/5/2019).

Mereka mendesak agar kekerasan dihentikan sekarang juga dan jangan sampai rakyat kembali menjadi korban. Selain ditujukan untuk elite politik, mereka juga mengajak masyarakat untuk menciptakan suasana sosial-politik yang sejuk, menahan diri dari tindakan yang memicu kekerasan.


“LBH-YLBHI menemukan perkembangan ada upaya-upaya membenturkan antar kelompok masyarakat atau upaya mendorong konflik horizontal. Jika ini dibiarkan akan sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan. Kita harus terus berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaan dalam menerima dan menyebarkan informasi yang semakin mengentalkan kebencian dan perpecahan,” kata YLBHI dan 15 LBH se-Indonesia.

Pihak kepollisian dinilainya perlu memiliki kesabaran ekstra dalam kondisi 22 Mei. Polisi diminta untuk membedakan perlakuan terhadap massa aksi damai dan perlakuan terhadap massa perusuh atau provokator. Keterlibatan aparat TNI perlu tetap dijaga agar tidak melanggar hak-hak masyarakat sipil.

“TNI tidak melibatkan diri tanpa instruksi dari otoritas sipil. Hal tersebut bukan hanya untuk menjaga terpenuhi nya hak konstitusional berekspresi massa aksi tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat luas,” kata mereka.

YLBHI juga menyerukan para jurnalis untuk berhati-hati menyiarkan berita bermuatan kekerasan. Mereka khawatir berita semacam itu justru memicu provokasi lebih lanjut. Ini dinatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Media massa perlu terus menjunjung semangat jurnalisme damai.

Terkait kerusuhan 22 Mei itu sendiri, mereka ingin agar kasus itu diusut tuntas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu turun tangan.

“Komnas HAM perlu segera melakukan pemantauan dan penyelidikan untuk mengungkap aktor intelektual/enterpreneur conflict,” kata mereka.

Komponen yang membuat pernyatan ini adalah YLBHI, LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Pekanbaru, LBH Palembang, LBH Bandar Lampung, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya, LBH Bali, LBH Makassar, LBH Manado, dan LBH Papua.
(dnu/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *