MUI DKI Jawab Ma’ruf Amin soal Munajat 212: Kami Tak Berpolitik

Jakarta – Ketum MUI nonaktif KH Ma’ruf Amin memberikan peringatan kepada MUI DKI Jakarta terkait acara malam munajat 212 yang digelar di Monas. Ma’ruf meminta tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik. MUI DKI menegaskan acara munajat 212 bukan acara politik.

“Itukan cuma penafsiran. Niat kita cuma satu, bermunajat. Dari awal sudah kami sampaikan MUI DKI punya hajat melaksanakan senandung selawat dan doa. Makanya acara dari awal sampai akhir, kita bermunajat. Ada sedikit masukan begitu, dari awal kita kan nggak ada berpolitik. Makanya nggak ada atribut partai yang ada di dalam,” ujar Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar.Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar. (Foto: dok. MUI DKI Jakarta)

Munahar mengatakan tidak ada satupun atribut politik dalam acara munajat 212 pada Kamis (21/2) malam. Ia pun menegaskan sikap MUI DKI Jakarta netral dalam Pemilu 2019.
“Insyaallah kami netral, kami nggak pernah dalam rapat memerintahkan pilih apa, nggak. Kami persilakan, secara individu kami tidak mengharuskan ke sana atau ke situ, nggak. Kalau MUI adanya tetap di tengah-tengah,” kata Munahar.
Ma’ruf sebelumnya meminta MUI DKI tidak menggunakan MUI sebagai kendaraan politik. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan acara munajat tersebut.

“Kalau munajatnya sih nggak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI,” ujar Ma’ruf di kediamannya, Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Acara yang diselenggarakan di Monas ini diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, MUI DKI menyatakan acara dengan tajuk ‘senandung selawat dan zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ lantaran untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara.
Sejumlah tokoh turut menghadiri munajat 212. Mereka antara lain Ketum PAN Zulkifli Hasan, Waketum Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Presiden PKS Sohibul Iman, Neno Warisman, hingga Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
(dkp/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

2 Jari Terangkat dan Permainan Gimik Fadli di Malam Munajat

Jakarta – Malam munajat di pelataran Monas berujung pada balas-berbalas politikus yang kutub politiknya berbeda. Tudingan politisasi munajat menurut Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ditepis Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyindir karena sirik.

Tak dipungkiri, malam munajat 212 itu didatangi para tokoh politik yang erat kaitannya dengan Prabowo. Juru bicara BPN Sodik Mudjahid pun mengamininya tapi menegaskan bila hal itu tidak melanggar aturan apapun.

“Apakah salah menurut UU dan demokrasi jika dalam acara Munajat 212, peserta dan pengelolanya ada terlibat pendukung relawan 02 dan ada teriakan paslon 02? Tunjukkan di mana salahnya?” ujar Sodik.

Tak ketinggalan, dua Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, tampak hadir di antara para tokoh yang datang pada Kamis malam, 21 Februari 2019 itu. Keduanya bahkan semobil Toyota Crown ketika memasuki area Monas dari pintu di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kehadiran Fadli dan Fahri tidak diam-diam. Para peserta munajat yang mengetahui langsung memanggil nama mereka, terutama Fadli.

“Pak Fadli…. Pak Fadli!” teriak sejumlah ibu menyapa.

Dari sisi kiri mobil Fadli menurunkan jendela mobilnya. Dia juga sempat menunjukkan salam dua jari. Mobil yang mengantar keduanya kemudian melaju.

Di pagi harinya yaitu Jumat, 22 Februari 2019, juru bicara TKN Abdul Kadir Karding meminta gestur Fadli diselisik. “Terkait ada pose 2 jari, saya kira Bawaslu atau Panwaslu harus melakukan penyelidikan,” ucap Karding.

Namun kolega Fadli yang turut hadir dalam acara itu, Fahri, tidak sependapat bila apa yang dilakukan Fadli dinilai sebagai pelanggaran terkait Pemilu. “Setahu saya, yang nggak boleh itu ajakan lalu menyebut nama calon,” ucap Fahri.

“Kalau menyebut nomor apa, nggak (melanggar aturan). Permainan simbolik ya. Semalam itu, misalnya, Pak Kiai bilang, ‘Tes… tes… 01 atau 02,’ dua orang teriak kan,” imbuhnya.

Selama tidak ada ajakan untuk memilih salah satu kandidat, menurut Fahri, tidak ada masalah menunjukkan simbol-simbol. Dia menyebut apa yang terjadi di Munajat 212 tidak dapat dikategorikan pelanggaran dalam pemilu.

“Itu kan permainan gimik. Sebenarnya dalam skala itu dibilang permainan yang halus,” ucap Fahri.

“Yang bermasalah itu misalnya ada ajakan seperti marilah kita coblos pasangan nomor 01, Bapak Jokowi-Ma’ruf, atau marilah kita coblos Prabowo-Sandi. Itu adalah kalau di forum nonkampanye itu nggak bagus,” imbuhnya.

Fahri menilai permainan simbol saat tahun politik seperti ini tidak bisa dihindari. Dia menyebut aturan yang harus ditegakkan adalah kampanye-kampanye yang vulgar.

“Yang perlu diatur adalah yang tidak simbolik, yang kasar yang vulgar, karena konotasi kampanye itu ya harus vulgar, kalau samar ya bukan kampanye namanya,” ujarnya.

Terlepas dari pembelaan Fahri, Fadli sejauh ini belum memberikan respons terkait tudingan-tudingan dari kubu Jokowi. Fadli sendiri diketahui aktif di kubu Prabowo sebagai anggota Dewan Pengarah BPN.

Acara munajat itu diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, MUI DKI menyatakan acara dengan tajuk ‘Senandung Selawat dan Zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara. MUI DKI juga menyatakan acara ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini

(dhn/dkp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kubu Jokowi-Ma’ruf Kumpulkan Bukti Dugaan Kampanye di Munajat 212

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan sedang mengumpulkan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Munajat 212 di Monas, Jakarta, kemarin, 21 Februari 2019.

Irfan menduga acara tersebut bermuatan politis dan sarat dengan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti guna dijadikan dasar melaporkan Bawaslu. 

“Kami lagi menghimpun data secara detail agar kami bisa melaporkan ini kepada pihak Bawaslu,” kata Irfan Pulungan saat jumpa pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Irfan mengimbau Bawaslu supaya mengumpulkan fakta-fakta di lapangan sebagai temuan dugaan pelanggaran di acara Munajat 212. Apalagi, TKN mengantongi informasi bahwa personel Bawaslu dikerahkan ke lokasi acara untuk memantau.

“Saya juga minta dan mengimbau kepada pihak Bawaslu kalau mereka memang berada di tempat tersebut, yang katanya mereka kan berada dalam acara tersebut ingin memantau acara pelaksanaan ini, ini menjadi temuan dari pihak Bawaslu setelah diproses,” imbuh dia.   

 

2 dari 2 halaman

Tokoh Pendukung Prabowo Datang

Irfan melihat banyak terjadi dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Munajat 212. Dia merujuk kepada tokoh-tokoh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi seperti Neno Warisman, Fadli Zon dan Zulkifli Hasan. 

“Karena beberapa potongan video yang viral yang kita dapati bersama, itu sangat jelas sekali ada semacam ajakan, semacam simbol simbol jari, simbol tangan yang menunjukkan kepada pasangan calon 02, kemudian ada nyanyian lagu Ijtima ulama yang dikumandangkan dalam acara tersebut,” terangnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

 

Polemik Teriakan ’02’ di Munajat 212

Jakarta – Gelaran Munajat 212 di Monas jadi sorotan. Bawaslu kini sedang mengkaji ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212.

Pose jari termasuk penyebutan angka jadi sorotan. Ada teriakan ’02’ menggema dari massa yang hadir Kamis (21/2) malam. Massa merespons pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait gelaran Pilpres.

Zulkifli yang diberi kesempatan menyampaikan sambutan, berbicara mengenai kedaulatan negara dipegang rakyat. Zulkifli menyinggung soal persatuan dan presiden.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli.

“Nomor dua!” jawab massa menimpali.

Usai turun panggung, Zulkifli menegaskan soal demokrasi Pancasila di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Kita milih pemimpin milih presiden, wakil rakyat setiap lima tahun. Itu sesuatu biasa memilih antarkita, bukan perang. Bukan melawan Belanda, maka harus jaga persatuan damai,” ujar Zulkifli.

Sedangkan Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut sambutan Zulkifli masih dalam batas normal.

“Saya kira masih dalam batas-batas yang sangat normal ya. Beliau menyampaikan apalagi masih dalam kerangka negara mengutip konstitusi kita dan sebagainya. Saya kira semua dalam batas-batas yang sangat wajar dan menurut saya begitulah,” ujar Fadli.

Sementara kritik datang pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Acara itu dinilai politis.

Sedangkan cawapres Ma’ruf Amin memberikan warning kepada MUI DKI terkait penyelenggaraan Munajat 212 di Monas semalam. Ketum MUI ini menegaskan tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik.

“Kalau munajatnya sih nggak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI,” ujar Ma’ruf.

Soal 212 ini sendiri, Ma’ruf menegaskan seharusnya sudah selesai. Sebab, aksi 212 pada 2 Desember 2016 itu dilakukan sebagai aksi dari kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212 masih diselidiki Bawaslu DKI Jakarta. Bawaslu DKI masih mengumpulkan bukti-bukti.

“Jadi sementara ini saya sama teman-teman masih mengumpulkan hasil pengawasan teman-teman pengawas kelurahan, panwas kecamatan, Bawaslu kota. Saya lagi minta mereka ini hasil pengawasannya seperti apa,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi, Jumat (22/2).

Burhan menjelaskan beberapa bukti yang dikumpulkan Bawaslu DKI terkait acara Munajat 212. Bawaslu akan mengumpulkan bukti berupa ada-tidaknya alat peraga kampanye hingga memeriksa isi pidato yang disampaikan beberapa tokoh.

“Mengumpulkan bukti-bukti semua terkait pengawasan, apakah ada pidato yang mengarah ke kampanye, misalnya, atau adakah atribut kampanye dan sebagainya itu masih saya kumpulin,” kata Burhan.

Bukti-bukti itu selanjutnya akan dijadikan bentuk temuan Bawaslu untuk diproses. Burhan juga mempersilakan masyarakat yang menganggap ada pelanggaran dan memiliki bukti untuk melapor.

“Kalau memang dalam hasil penelusuran dan pengawasan kami ada dugaan, itu akan menjadi temuan,” kata Burhan.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polemik Teriakan ‘Nomor Dua’ di Munajat 212

Jakarta – Gelaran Munajat 212 di Monas jadi sorotan. Bawaslu kini sedang mengkaji ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212.

Pose jari termasuk penyebutan angka jadi sorotan. Ada teriakan ‘nomor dua’ menggema dari massa yang hadir pada Kamis (21/2) malam itu. Massa merespons pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait gelaran pilpres.

Zulkifli, yang diberi kesempatan menyampaikan sambutan, berbicara mengenai kedaulatan negara dipegang rakyat. Zulkifli menyinggung soal persatuan dan presiden.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli.

“Nomor dua!” jawab massa menimpali.

Setelah turun dari panggung, Zulkifli menegaskan soal demokrasi Pancasila bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Kita milih pemimpin, milih presiden, wakil rakyat setiap lima tahun. Itu sesuatu biasa memilih antarkita, bukan perang. Bukan melawan Belanda, maka harus jaga persatuan damai,” ujar Zulkifli.

Sedangkan Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut sambutan Zulkifli masih dalam batas normal.

“Saya kira masih dalam batas-batas yang sangat normal, ya. Beliau menyampaikan apalagi masih dalam kerangka negara mengutip konstitusi kita dan sebagainya. Saya kira semua dalam batas-batas yang sangat wajar dan menurut saya begitulah,” ujar Fadli.

Sementara itu, kritik datang pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Acara itu dinilai politis.

Sedangkan cawapres Ma’ruf Amin memberikan warning kepada MUI DKI terkait penyelenggaraan Munajat 212 di Monas semalam. Ketum MUI ini menegaskan tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik.

“Kalau munajatnya sih nggak jadi masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI,” ujar Ma’ruf.

Soal 212 ini, Ma’ruf menegaskan seharusnya sudah selesai. Sebab, aksi 212 pada 2 Desember 2016 itu dilakukan sebagai aksi dari kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212 masih diselidiki Bawaslu DKI Jakarta. Bawaslu DKI masih mengumpulkan bukti-bukti.

“Jadi sementara ini saya sama teman-teman masih mengumpulkan hasil pengawasan teman-teman pengawas kelurahan, Panwas kecamatan, Bawaslu kota. Saya lagi minta mereka ini hasil pengawasannya seperti apa,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi, Jumat (22/2).

Burhan menjelaskan beberapa bukti yang dikumpulkan Bawaslu DKI terkait acara Munajat 212. Bawaslu akan mengumpulkan bukti berupa ada-tidaknya alat peraga kampanye hingga memeriksa isi pidato yang disampaikan beberapa tokoh.

“Mengumpulkan bukti-bukti semua terkait pengawasan, apakah ada pidato yang mengarah ke kampanye, misalnya, atau adakah atribut kampanye dan sebagainya itu masih saya kumpulin,” kata Burhan.

Bukti-bukti itu selanjutnya akan dijadikan bentuk temuan Bawaslu untuk diproses. Burhan juga mempersilakan masyarakat yang menganggap ada pelanggaran dan memiliki bukti untuk melapor.

“Kalau memang dalam hasil penelusuran dan pengawasan kami ada dugaan, itu akan menjadi temuan,” kata Burhan.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

detikcom Laporkan Dugaan Penganiayaan Jurnalisnya di Munajar 212 ke Polisi

Liputan6.com, Jakarta Polres Metro Jakarta Pusat telah menerima laporan dugaan persekusi terhadap wartawan detikcom, Satria Kusuma. 

Satria melaporkan kejadian tersebut pada Jumat (22/2/2019) pukul 00.15. Laporan tersebut teregister dalam nomor laporan 358/K/II/2019/ Resto Jakpus tanggal 22 Februari 2019.

“Iya sudah ada laporan masuk hari ini. Perkara yang dilaporkan adalah bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,” kata Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat Kompol Purwadi, saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Purwadi mengatakan, saat ini pihak terlapor atau pelaku persekusi terhadap Satria masih dalam penyelidikan.

“Saat ini pelaku masih dalam penyelidikan,” katanya.

Sementara itu, dalam keterangan resmi tertulis, detikcom mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa wartawannya. Langkah hukum dilakukan agar ke depan kejadian serupa menimpa para jurnalis.

“Detikcom mengutuk keras kekerasan terhadap jurnalis dan upaya menghalangi peliputan jelas melanggar Undang-undang Pers, terutama Pasal 4 tentang kemerdekaan pers. Detik.com adalah media yang independen, objektif, dan berimbang dan mendukung penuh perjuangan terhadap kebebasan pers,” pernyataan detikcom dalam keterangannya.

Terpisah, Pemimpin Redaksi detikcom sekaligus Direktur Konten, Alfito Deannova Ginting, melalui pesan singkat mengatakan pihaknya sudah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut semalam.

2 dari 2 halaman

Kronologi Dugaan Penganiayaan

Berikut kronologi lengkap Detikcom tentang dugaan persekusi wartawan yang dimuat dalam laman resminya:

“Wartawan detikcom atas nama Satria Kusuma mengalami penganiayaan dan kekerasan saat sedang menjalankan tugas jurnalistik. Kejadian itu berlangsung saat Satria sedang meliput acara Malam Munajat 212, Kamis (21/2/2019) di Monas.

Sekitar pukul 20.30, terjadi kericuhan yang posisinya di dekat pintu keluar VIP, arah bundaran patung Arjuna Wiwaha. Menurut informasi yang beredar, kala itu ada seorang copet yang tertangkap.

Satria pun langsung mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Satria tidak sendirian. Saat itu ada wartawan lain yang juga merekam peristiwa tersebut.

Pada saat merekam video itulah Satria dipiting dan kedua tangannya dipegangi. Mereka meminta Satria menghapus video yang sudah direkamnya. Karena dipaksa sedemikian rupa dan jumlah orang yang berkerumun semakin banyak, Satria akhirnya setuju rekaman video itu dihapus.

Satria lalu dibawa ke ruangan VIP mereka. Di dalam tenda tersebut, intimidasi terus berlanjut. Adu mulut terjadi lagi saat mereka meminta ID card Satria buat difoto. Tapi Satria bertahan, memilih sekadar menunjukkan ID card dan tanpa bisa difoto.

Dalam ruangan yang dikerumuni belasan–atau mungkin puluhan–orang berpakaian putih-putih tersebut, Satria juga sempat dipukul dan diminta berjongkok. Tak sampai di situ, mereka yang tahu Satria adalah wartawan detikcom juga sempat melakukan tindakan intimidatif dalam bentuk verbal.

Singkat cerita, ketegangan sedikit mereda saat Satria bilang pernah membuat liputan FPI saat membantu korban bencana Palu. Begitu pun saat mereka mengetahui benar-benar bahwa Satria bukan wartawan ‘bodrex’. Pun mereka juga tahu bahwa Satria sudah berkomitmen akan menghapus semua video di ponselnya.

Satria dilepas setelah diajak berdiskusi dengan salah satu dari mereka, yang mengaku sebagai pihak keamanan Malam Munajat 212 dan mereka kebetulan sesama orang Bogor. Namun jaminannya bukan ID card dan KTP yang diberikan, melainkan kartu pelajar. Satria pun dilepas dan kembali menuju kantor.

Terkait tindak kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik ini, detikcom melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Dengan harapan kejadian serupa tidak terjadi terhadap wartawan lain yang sedang menjalankan fungsi jurnalistik.

detikcom mengutuk keras kekerasan terhadap jurnalis dan upaya menghalangi peliputan jelas melanggar UU Pers, terutama Pasal 4 tentang kemerdekaan pers. detikcom adalah media yang independen, objektif, dan berimbang dan mendukung penuh perjuangan terhadap kebebasan pers.”

Reporter: Ronald

M Taufik: Munajat 212 Kepentingan Kesatuan, Tak Ada Urusan Politik

Jakarta – Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan acara Munajat dan Zikir 212 tidak terkait politik. Munajat itu untuk kepentingan kesatuan.

“Munajat itu, munajat nggak ada urusan sama politik. Munajat itu kan untuk kepentingan kesatuan,” kata Taufik di Al Jazeerah Signature Restorant & Lounge, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, (22/2/2018).

Dia menyebut hanya orang iri yang mengaitkan acara tersebut dengan agenda politik. Sebab, menurutnya, tak semua orang bisa menggelar acara itu.
“Kalau kemudian ada yang plintir itu karena orang itu nggak bisa berbuat seperti itu. Sederhana saja, apa urusannya dengan munajat sama yang lain?” sebutnya.

Ketika disinggung tokoh-tokoh yang hadir kebanyakan dari kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Taufik mengatakan semua orang bebas datang ke acara tersebut.

“Ya habis siapa yang ngelarang? Kalau saya hadir siapa yang ngelarang? Jadi saya kira sudahlah. Kita perlu ada saya kira kesamaan rasa, berdoa pada yang Maha Kuasa supaya kesatuannya tetap terjaga,” ujar Taufik.

Tudingan mengenai acara Munajat 212 dipolitisasi awalnya disampaikan juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding. Dia sejak awal menduga acara itu bermuatan politik karena dihadiri tokoh-tokoh politik dari kubu Prabowo.

“Kami sejak awal menduga acara munajat ini pastilah ada kaitannya dengan politik. Lalu MUI DKI mengundang. Itu saya kira ada hubungannya dengan Pak Anies (Anies Baswedan/Gubernur DKI Jakarta). Yang semua orang tahu itu Pak Anies afiliasi politiknya ke 02. Pasti orang-orang 02 yang banyak,” ujar Karding.
(ibh/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Soal Munajat 212: MUI DKI, Jangan Pakai MUI Jadi Kendaraan Politik!

JakartaMa’ruf Amin memberikan warning kepada MUI DKI terkait penyelenggaraan Munajat 212 di Monas semalam. Ketum MUI ini menegaskan, tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik.

“Kalau munajatnya sih nggak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI,” ujar Ma’ruf di kediamannya, Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

MUI DKI Jakarta memang menjadi penyelenggara Munajat 212 yang dituding politis. Ma’ruf pun memberi teguran kepada pihak MUI DKI.


“Saya ini Ketum MUI, saya cawapres tapi saya tidak mau menggunakan MUI sebagai kendaraan politik saya. MUI biar independen, tidak boleh digunakan, itu sudah menjadi kesepakatan, karena itu MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatan,” tegas cawapres nomor urut 01 ini.

Soal 212 ini sendiri, Ma’ruf menegaskan seharusnya sudah selesai. Sebab aksi 212 pada 2 Desember 2016 lalu itu dilakukan sebagai aksi dari kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kalau soal 212 itu sebenarnya kalau masalahnya sudah selesai, kenapa? Karena kan sifatnya penegakan hukum, tapi kalau untuk bermunajat, bersilahturahim tidak ada masalah, yang penting jangan 212 dijadikan kendaraan politik, itu aja. Saya itu kan yang mendorong 212, yang membuat fatwanya kan saya, yang dibela kan fatwa yang saya buat dulu, gitu loh,” papar Ma’ruf.

Pasangan capres petahana Joko Widodo ini juga mengaku tidak diundang ke acara Munajat 212 yang banyak dihadiri oleh para tokoh politik itu. Ma’ruf yakin penggerak acara semalam bukan panitia Aksi 212 saat 2016 lalu.

“Nggak, nggak ada (undangan), mungkin itu 212 yang lain saya kira, bukan yang dulu saya gerakkan itu,” ucapnya.

Ma’ruf pun memberi kecaman soal adanya intimidasi kepada wartawan oleh peserta Munajat 212.

“Wah itu, itu tidak baik ya kalau ada munajat kok ada ribut, itu tidak baik. Munajat itu kan khusuk menghadap kepada Allah, malah jadi kalau ada keributan itu jadi rusak munajatnya itu, ya, saya kira tidak baik ya,” jelas Ma’ruf.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fjp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Detikcom Beber Kronologi Dugaan Persekusi Wartawannya di Munajat 212

Liputan6.com, Jakarta – Acara Munajat 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Februari 2019 menyisakan cerita. Sejumlah wartawan dikabarkan mengalami persekusi.

Persekusi diduga dilakukan sejumlah massa yang menggunakan atribut Front Pembela Islam (FPI) pada Kamis malam tersebut. Wartawan dari CNN Indonesia TV dan Detikcom diduga menjadi korban persekusi.

Detikcom memberikan konfirmasi terkait kebenaran karyawannya bernama Satria Kusuma yang mengalami persekusi.

Melalui laman resminya, Detikcom menjelaskan kejadian bermula saat Satria mengabadikan momen saat ada copet yang tertangkap.

Satria yang juga bersama wartawan lain, diminta untuk menghapus rekaman video yang diambilnya. Karena massa banyak, Satria menghapus video tersebut.

Namun kejadian tak berhenti sampai di situ. Satria justru digiring dibawa ke tenda VIP mereka. Di dalam tenda VIP tersebutlah diduga persekusi terhadap Satria semakin menjadi.

Ia sempat dipukul dan diminta berjongkok. Tak sampai di situ, mereka yang menggunanakan pakaian serba putih itu tahu jika Satria adalah wartawan detikcom, sehingga tindakan intimidatif dalam bentuk verbal pun terjadi.

Berikut kronologi lengkap Detikcom tentang dugaan persekusi wartawan yang dimuat dalam laman resminya:

Wartawan detikcom atas nama Satria Kusuma mengalami penganiayaan dan kekerasan saat sedang menjalankan tugas jurnalistik. Kejadian itu berlangsung saat Satria sedang meliput acara Malam Munajat 212, Kamis (21/2/2019) di Monas.

Sekitar pukul 20.30, terjadi kericuhan yang posisinya di dekat pintu keluar VIP, arah bundaran patung Arjuna Wiwaha. Menurut informasi yang beredar, kala itu ada seorang copet yang tertangkap.

Satria pun langsung mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Satria tidak sendirian. Saat itu ada wartawan lain yang juga merekam peristiwa tersebut.

Pada saat merekam video itulah Satria dipiting dan kedua tangannya dipegangi. Mereka meminta Satria menghapus video yang sudah direkamnya. Karena dipaksa sedemikian rupa dan jumlah orang yang berkerumun semakin banyak, Satria akhirnya setuju rekaman video itu dihapus.

Satria lalu dibawa ke ruangan VIP mereka. Di dalam tenda tersebut, intimidasi terus berlanjut. Adu mulut terjadi lagi saat mereka meminta ID card Satria buat difoto. Tapi Satria bertahan, memilih sekadar menunjukkan ID card dan tanpa bisa difoto.

Dalam ruangan yang dikerumuni belasan–atau mungkin puluhan–orang berpakaian putih-putih tersebut, Satria juga sempat dipukul dan diminta berjongkok. Tak sampai di situ, mereka yang tahu Satria adalah wartawan detikcom juga sempat melakukan tindakan intimidatif dalam bentuk verbal.

Singkat cerita, ketegangan sedikit mereda saat Satria bilang pernah membuat liputan FPI saat membantu korban bencana Palu. Begitu pun saat mereka mengetahui benar-benar bahwa Satria bukan wartawan ‘bodrex’. Pun mereka juga tahu bahwa Satria sudah berkomitmen akan menghapus semua video di ponselnya.

Satria dilepas setelah diajak berdiskusi dengan salah satu dari mereka, yang mengaku sebagai pihak keamanan Malam Munajat 212 dan mereka kebetulan sesama orang Bogor. Namun jaminannya bukan ID card dan KTP yang diberikan, melainkan kartu pelajar. Satria pun dilepas dan kembali menuju kantor.

Terkait tindak kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik ini, detikcom melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Dengan harapan kejadian serupa tidak terjadi terhadap wartawan lain yang sedang menjalankan fungsi jurnalistik.

detikcom mengutuk keras kekerasan terhadap jurnalis dan upaya menghalangi peliputan jelas melanggar UU Pers, terutama Pasal 4 tentang kemerdekaan pers. detikcom adalah media yang independen, objektif, dan berimbang dan mendukung penuh perjuangan terhadap kebebasan pers.

2 dari 3 halaman

Wartawan CNN Indonesia TV

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat (22/2/2019) Koordinator Liputan (Korlip) CNN Indonesia TV Joni Aswira yang saat kejadian berada di lokasi menjelaskan, malam itu belasan jurnalis dari media berkumpul di sekitar pintu masuk VIP dekat panggung acara. Mereka menunggu sejumlah narasumber untuk melakukan wawancara.

Namun pada pukul 21.00 WIB, terjadi keributan di tengah suara selawatan. Diduga ada pencopet yang ditangkap oleh sejumlah massa. Mendadak sontak kejadian itu memancing para jurnalis mendekati lokasi kejadian, termasuk pewarta foto CNN Indonesia TV.

Menurut pengakuan Joni, kamera jurnalis cukup mencolok, sehingga menjadi bahan buruan beberapa orang. Mereka mengintervensi wartawan foto tersebut untuk segera menghapus gambar kericuhan yang sempat tertangkap.

“Kalian dari media mana? Dibayar berapa? Kalau rekam yang bagus-bagus saja, yang jelek enggak usah,” ucap Joni menirukan oknum massa, Jumat (22/02/2019).

Joni melanjutkan, nasib serupa dialami wartawan Detikcom saat sedang merekam kericuhan. Massa menyuruhnya menghapus gambar, tapi wartawan itu tak mau memberikan ponselnya.

“Massa kemudian menggiring wartawan Detikcom ke dalam tenda VIP sendirian. Meski telah mengaku sebagai wartawan, mereka tetap tak peduli. Di sana, dia juga dipukul dan dicakar, selain dipaksa jongkok di tengah kepungan belasan orang,” ucap dia.

Jurnalis CNNIndonesia yang meliput di lokasi kejadian ikut menjadi saksi kekerasan tersebut. Sementara jurnalis Suara yang berusaha melerai kekerasan dan intimidasi itu terpaksa kehilangan ponselnya.

Koordinaror Humas Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin menampik adanya penganiayaan terhadap wartawan. Namun, dia membenarkan ada pencopet yang diamankan oleh massa.

“Enggak ada. Namanya kan ada copet, jadi laskar (massa) tuh ngamanin semuanya, semuanya diamanin. Kan, kita enggak tahu mana beneran wartawan mana bukan, takutnya kan cuma ngaku aja. Makanya diamanin,” katanya.

Novel juga menjelaskan, pada saat kejadian, tak terlihat tanda pengenal yang diduga wartawan tersebut. Namun, setelah diketahui kalau itu wartawan, pihaknya langsung melepasnya.

“Nah, itu enggak ada. Enggak dipakai. Pas diamanin, terus ditanya-tanya ya kita lepas pas tahu itu wartawan,” ucapnya memungkasi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bawaslu Pantau Munajat 212, Apa Hasilnya?

JakartaBawaslu DKI Jakarta memantau gelaran Munajat 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, semalam. Bawaslu DKI ingin memastikan tidak ada unsur kampanye dalam acara yang dihadiri sejumlah tokoh politik itu.

“Itu lah yang kami mau memantau, memastikan bahwa tokoh-tokoh yang hadir pada Munajat 212 itu dipastikan supaya dia tidak melakukan orasi kampanye,” kata Ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri saat dimintai tanggapan, Kamis (21/2/2019).

Selain memantau, Bawaslu DKI mengaku sudah mengimbau panitia Munajat 212. Bawaslu meminta panitia mengingatkan kepada para tokoh dan juga peserta yang hadir agar tidak melakukan kampanye.

“Itu yang sudah kita sampaikan kepada panitia agar tokoh-tokoh yang diundang itu tidak melakukan kampanye pada saat acara langsung. Kami juga imbau kepada seluruh peserta yang hadir untuk tidak membawa atribut-atribut kampanye,” terang Jufri.

Bawaslu DKI tampaknya serius memantau acara yang dihadiri sejumlah tokoh politik seperti Waketum Gerindra Fadli Zon dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Bawaslu DKI menurunkan seluruh jajarannya di tingkat Jakarta Pusat.

“Kami menurunkan seluruh pasukan kami di Jakarta Pusat. Jadi seluruh pengawas pemilu di Jakarta Pusat diturunkan mulai dari tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan, memantau, memastikan agar acara munajat ini tidak ada unsur-unsur kampanye,” ujar Jufri.

Diberitakan sebelumnya, dalam acara Munajat 212 sejumlah tokoh salah satunya Zulkifli Hasan berkesempatan memberikan sambutan. Dalam sambutannya Zulkifli menyebut rakyat harus menyadari bila kedaulatan negara dipegang rakyat. Dia juga menyinggung soal persatuan dan presiden.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli.

“Nomor dua!” jawab massa menimpali.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli untuk kedua kalinya.

Bahkan, terdapat juga momen saat Fadli menunjukkan salam dua jari di lokasi acara. Salam dua jari itu diperlihatkan Fadli saat masih berada di dalam mobil bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Saksikan juga video ‘Di Malam Munajat 212, Zulhas Bicara Pentingnya Pemilu Jurdil’:

[Gambas:Video 20detik]

(zak/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>