Tahun Depan, Teknologi Pengereman AEB Bakal Jadi Fitur Standar Mobil

Liputan6.com, Jakarta 40 negara yang dipimpin oleh Jepang dan Uni Emirat Arab belum lama ini mengajukan permohonan penerapan Advanced Emergency Braking system (AEB). Teknologi ini akan digukakan pada mobil-mobil baru dan kendaraan komersial ringan. Kiranya teknologi ini akan diterapkan pada tahun depan.

Dilansir Carscoops, tujuan dari aturan penggunaan AEB tak lain untuk meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya. Ada 3 negara yang akan menggunakan aturan yang telah mereka buat sendiri di dalam negerinya. Ketiga negara tersebut yaitu Amerika Serikat, Cina dan India.

Tercatat pada 2016, dari 9.500 angka kematian yang terjadi di Uni Eropa, 38 persen di antaranya disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Lima puluh persen mayoritas korban tewas dari kecelakaan di jalan raya menimpa sang pengemudi. Sedangkan, untuk pejalan kaki sebesar 40 persen.

Menurut sebuah studi dari Euro NCAP dan Australasian NCAP menyatakan bahwa dengan penggunaan sistem AEB berdampak terhadap penurunan angka kecelakaan hingga 38 persen. Komisi Eropa juga memprediksi bahwa dengan kehadiran sistem ini dapat menyelamatkan lebih dari 1.000 nyawa setiap tahunnya di Uni Eropa.

2 dari 3 halaman

Aturan di Amerika Serikat

Sementara itu, Amerika Serikat telah memberlakukan persyaratan yang ketat dan selaras secara  internasional untuk menggunakan sistem AEB pada kecepatan rendah yaitu di kisaran 60 km/jam.

Aturan di Amerika Serikat tersebut berlaku untuk mobil yang saat ini sedang dalam masa produksi atau masih berbentuk prototipe agar ke depannya tidak perlu lagi memasang fitur tersebut.

Untuk sementara, rancangan peraturan tersebut sudah mendapat lampu hijau dan disetujui oleh Partai Kerja untuk kendaraan otomatis/otonomi dan terhubung (GRVA) di Forum Dunia UNECE. Diharapkan, aturan ini segera disetujui agar para produsen mobil dapat segera mengadopsi AEB pada kendaraan terbarunya.

Untuk Amerika Serikat, mereka telah memiliki perjanjian dengan 20 produsen mobil  yang menyatakan bahwa setiap kendaraan baru harus memiliki sistem AEB pada September 2022. Diketahui ada 4 merek mobil yaitu Tesla, Mercedes-Benz, Toyota dan Volvo yang sudah menjadikan aturan ini sebagai suatu fitur standar dari mobil mereka.

3 dari 3 halaman

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Eks Elite NATO Peringatkan Uni Eropa Soal Intervensi Rusia dalam Pemilu

Munchen – Mantan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Anders Fogh Rasmussen memperingatkan Uni Eropa supaya mencegah intervensi Rusia dan kekuatan asing terhadap Pemilu parlemen Eropa. Pemilu akan digelar pada bulan Mei nanti.

Dilansir AFP, Minggu (17/2/2019), Pemilu itu bakal diikuti 350 juta warga 27 negara Uni Eropa. Dia menyebut ada “kekuatan jahat” yang mengintai.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sangat mungkin ada kekuatan asing yang menargetkan banyak pemilu, termasuk yang dilakukan dengan cara membobol sistem pemilihan, secara diam-diam mendukung kandidat-kandidat, atau lewat berita-berita beracun di media tradisional maupun daring (online),” kata Rasmussen.


Mantan wakil presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan adanya intervensi Rusia dan pelaku-pelaku lain. “Khususnya dari Rusia dan juga aktor-aktor lain, untuk menghancurkan kepercayaan orang-orang pada tiap proses demokrasi di negara-negara kita,” ujar Biden pada peluncuran bersama lembaga Komisi Transatlatik untuk Integritas Pemilu.

Dia menyebut ada ancaman serangan siber, pengaruh operasi uang gelap, dan disinformasi. Mereka memunculkan inisiatif agar parpol-parpol dan para kandidat menandatangani janji untuk tidak meminta bantuan dan bersekongkol dengan orang yang hendak menghancurkan demokrasi.

Dia juga ingin agar tak ada yang menyebarkan hasil audio atau video “deep fake”, yakni hasil manipulasi digital, serta penggunaan jejaring otomatis yang diistilahkan sebagai “bot” untuk menyebarkan pesan daring.

Inisiatif ini disebut sebagai kelompok politik bi-partisan transatlantik, berisikan pemimpin bidang politik, teknologi, bisnis, dan media. Mereka punya keinginan mencegah “gelombang baru intervensi terhadap pemilu”.

“Intervensi asing terhadap pemilu bukan hanya ancaman serius terhadap institusi demokrasi, saya percaya ini juga merupakan ancaman terhadap keamanan,” kata Biden.

Dia berbicara di sela acara Konferensi Keamanan, Munchen. Kepala intelijen dari Jerman, Prancis, dan Inggris hadir di acara ini. Kepala badan mata-mata Prancis DGSE, Bernard Emie, juga memperingatkan bahwa benua Eropa sedang menghadapi ancaman campur tangan dan agresi eksternal yang sedang bertumbuh.

“Ini datang dari pihak negara dan non-negara,” kata Bernard Emie yang memperingatkan soal serangan siber yang bertujuan mendestabilisasi proses elektoral.

Ngomong-ngomong soal intervensi Rusia, baru-baru ini ada berita soal ‘propaganda Rusia’ di khalayak publik Indonesia. Awalnya, Jokowi yang merupakan capres petahana Pilpres 2019 bicara soal hal itu. Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia lewat akun Twitternya membantah adanya propaganda Rusia.

“Sebagaimana diketahui istilah ‘propaganda Rusia‘ direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas,” tegas Kedubes Rusia lewat akun Twitter resmi @RusEmbJakarta pada Senin (4/1/2019).

Jokowi sendiri menegaskan, istilah ‘propaganda Rusia’ hanya terminologi dari artikel yang dia baca. Itu bukanlah merujuk ke Rusia sebagai negara. “Ini kita tidak bicara mengenai negara, bukan negara Rusia tapi terminologi dari artikel di Rand Corporation,” kata Jokowi ditemui di kediaman Akbar Tandjung, Jl Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/2/2019).
(dnu/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Intip Rincian Utang Luar Negeri RI, Paling Banyak untuk Apa?

Liputan6.com, Jakarta – Jumlah utang sering kali menjadi bahan kritik untuk pemerintah. Hal ini mengingat total utang Indonesia yang terus naik. Meski demikian, apakah utang Indonesia masih aman? Bagaimana rincian utang Indonesia tersebut?

Pemerintah selalu menyatakan kalau pengelolaan utang dilakukan pruden dan akuntabel. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun pernah menegaskan, meski utang pemerintah meningkat tetapi tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yaitu defisit APBN masih terjaga kurang dari tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang kurang dari 60 persen dari PDB.

Mengutip berita Liputan6.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat Indonesia bijak memahami soal utang negara.

“Negara mirip dengan perusahaan. Kalau ingin dikembangkan dengan optimal, butuh dana besar,” ujar JK, pada Selasa 29 Januari 2019.

JK menuturkan, jika ingin pembangunan dilakukan pesat, misalnya dalam hal infrastruktur dibutuhkan dana besar. Di sisi lain, anggaran negara juga diperlukan untuk mebiayai hak-hak dasar warga, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendanaan lain.

“Utang bukan jumlahnya yang penting, tapi bisa dibayar atau tidak,” tutur JK.

Selama utang negara untuk hal-hal produktif, bukan sekedar untuk menggelar konferensi atau bangun kantor pemerintah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut berpendapat, itu sah-sah saja.

Misalnya, kata dia, untuk pembangunan MRT, moda angkut massal yang diyakini bisa mengatasi masalah transportasi, terutama di kota-kota besar.

“Kalau yakin dalam 40 tahun bisa dibayar dari hasil MRT, tidak masalah,” tambah JK.

Utang, tambah JK, juga digunakan untuk membangun sarana atau infratruktur yang penting untuk orang banyak. Ia menambahkan, uang pinjaman bisa untuk membangun pengairan. Efeknya, kebun dan sawah makin banyak, penghasilan negara dari pajak pun meningkat. “Kita tidak utang untuk foya-foya,” tambah JK.

JK menegaskan, tak hanya Indonesia yang punya utang. “Negara-negara besar juga tetap meminjam tetapi meminjam ke dalam, misalnya Amerika Serikat dalam bentuk cetak duit,” tutur dia.

Ingin tahu bagaimana perkembangan utang luar negeri Indonesia? Bagimana dengan perkembangan rasio utangnya? Siapa saja pemberi pinjaman?

Berikut rincian utang seperti dikutip dari laman Bank Indonesia (BI):

Bila melihat data BI, utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat sejak 2010. Jika dilihat posisi utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam, total utang luar negeri Indonesia mencapai USD 293,32 miliar pada 2014. Jumlah tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 129,736 miliar dan swasta sebesar USD 163,59 miliar.

Kemudian pada 2015, total utang luar negeri Indonesia naik menjadi USD 310,730 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 142,608 miliar dan swasta sebesar USD 168,123 miliar.

Utang tersebut juga meningkat menjadi USD 320,006 miliar pada 2016. Rincian utangnya terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 158,283 miliar dan swasta sebesar USD 161,722 miliar.

Pada 2017, total utang bertambah menjadi USD 352,469 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 180,622 miliar dan swasta sebesar USD 171,847 miliar.

Pada Desember 2018, total utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam naik menjadi USD 376,839 miliar. Rinciannya utang pemerintah bank sentral mencapai USD 186,220 miliar dan swasta sebesar USD 190,619 miliar.

Posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang

Adapun posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang masih terbesar dalam denominasi dolar AS. Totalnya mencapai USD 212,513 miliar pada 2014. Kemudian menjadi USD 222,771 miliar pada 2015.

Selanjutnya utang dalam denominasi dolar AS itu turun menjadi USD 221,307 miliar pada 2016. Utang meningkat lagi menjadi USD 236,620 miliar pada 2017. Pada Desember 2018, totang utang dalam denominasi dolar AS mencapai USD 258,938 miliar.

Negara kreditor terbesar

Kalau dilihat berdasarkan negara pemberi pinjaman antara lain pada 2014 mencapai USD 176,82 miliar. Negara pemberi pinjaman terbesar dari Singapura mencapai USD 60,45 miliar pada 2014. Lalu turun menjadi USD 58,19 miliar pada 2015.

Hal ini berlanjut pada 2016, kreditor utang dari Singapura turun menjadi USD 51,397 miliar pada 2016. Selanjutnya naik lagi menjadi USD 54,95 miliar pada 2017. Desember 2018, utang dari kreditor asal Singapura naik menjadi USD 60,62 miliar.

Jepang juga menjadi salah satu negara pemberi pinjaman terbesar untuk Indonesia. Total pinjaman dari Jepang mencapai USD30,46 miliar pada 2014.

Lalu naik menjadi USD 31,35 miliar pada 2015. Selanjutnya turun lagi menjadi USD 30,23 miliar pada 2016, dan 2017 mencapai USD 29,154 miliar. Pada Desember 2018, utang tercatat USD 29,56 miliar di Jepang. Negara lainnya yang memberi pinjaman terbesar yaitu China dan Amerika Serikat.

Pembiayaan Utang

Adapun pembiayaan utang pada 2014 hingga 2019 antara lain pada 2014 sebesar Rp 255,7 triliun, 2015 sebesar Rp 380,9 triliun, 2016 sebesar Rp 403 triliun, 2017 sebesar Rp 429,1 triliun. Kemudian realisasi pada 2018 turun menjadi Rp 366,7 triliun.

Pembiayaan utang ini membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN BLU, dan pemberian pinjaman kepada Pemda.

Kementerian Keuangan menegaskan, kebijakan pembiayaan utang ini menerapkan hal kehati-hatian, efisiensi biaya utang, produktivitas dan keseimbangan.

2 dari 4 halaman

Selanjutnya

 Utang dilihat dari jangka waktunya

Utang pemerintah dan bank sentral bila dilihat dari jangka waktu yang dimiliki sebagian besar utang jangka panjang lebih dari satu tahun.

Tercatat utang luar negeri pemerintah dan bank sentral yang lebih dari satu tahun mencapai USD 126,075 miliar pada 2014. Dibandingkan utang jangka pendek pada 2014 mencapai USD 3,66 miliar.

Pada 2015, utang jangka panjang bank sentral dan pemerintah mencapai USD 139,65 miliar. Sedangkan utang kurang dari satu tahun mencapai USD 2,95 miliar pada 2015.

Lalu pada 2016, tercatat utang jangka panjang lebih dari satu tahun mencapai USD 157,43 miliar pada 2016. Utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 845 juta pada 2016.

Sedangkan 2017, utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 2,4 miliar. Utang jangka panjang, total utangnya mencapai USD 178,20 miliar.

Pada Desember 2018, tercatat total utang jangka pendek berkurang menjadi USD 900 juta pada Desember 2018. Utang jangka panjang melonjak jadi USD 185,23 miliar.


3 dari 4 halaman

Rasio Utang Masih di Batas Aman

Adapun rasio utang terhadap PDB relatif masih aman di bawah 60 persen. Ini sesuai ketentuan, meski rasionya cenderung naik.

Dibandingkan negara lainnya, berdasarkan data tradingeconomics, rasio utang Indonesia terhadap PDB termasuk yang terendah. Dibandingkan AS yang rasio utangnya mencapai 105,40 persen terhadap PDB. Lalu Jepang mencapai 253 persen terhadap PDB, China mencapai 47,60 persen terhadap PDB, dan India sebesar 68,70 persen terhadap PDB.

Selain itu dibandingkan Vietnam, rasio utangnya mencapai 61,50 persen, Malaysia mencapai 50,90 persen, dan Singapura sebesar 110,60 persen terhadap PDB. Lalu Filipina sebesar 41,90 persen terhadap PDB.

Pada 2014, rasio utang terhadap PDB mencapai 32,95 persen. Pada 2015, rasio utang terhadap PDB naik menjadi 36,09 persen pada 2015. Lalu kembali turun menjadi 34,30 persen pada 2016. Selanjutnya rasio utang kembali naik tipis menjadi 34,77 pada 2017. Lalu pada 2018, tercatat rasio utang terhadap PDB menjadi 36,18 persen.

Dilihat dari jenis utang luar negeri, dari sisi pemerintah rinciannya antara lain:

Pinjaman pada 2014 mencapai USD 123,80 miliar yang komposisinya USD 53,923 miliar yang merupakan pinjaman bilateral mencapai USD 26,70 miliar, komersial sebesar USD 23,34 miliar, multilateral sebesar USD 3,72 miliar, dan pemasok 19.

Dari surat utang mencapai USD 69,88 miliar pada 2014. Surat utang itu terdiri dari surat berharga negara (SBN) internasional mencapai USD 32,797 miliar dan SBN domestik mencapai USD 37,08 miliar.

Pada 2015, total utang luar negeri pemerintah capai USD 137,39 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman mencapai USD 54,22 miliar yang terdiri dari pinjaman bilateral sebesar USD 24,48 miliar, komersial sebesar USD 26,09 miliar, multilateral sebesar USD 3,63 miliar. Pemasoknya mencapai 12.

Kemudian surat utang dari SBN internasional mencapai USD 42,68 miliar dan SBN domestik sebesar USD 40,38 miliar.

Pada 2016, total utang luar negeri mencapai USD 154,87 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman sebesar USD 54,188 miliar yang berasal dari pinjaman bilateral sebesar USD 23,32 miliar, komersial sebesar USD 3,35 miliar, pemasok 8. Sedangkan total penerbitan surat utang pada 2016 mencapai USD 100,68 miliar.

Selanjutnya pada 2017, total utang luar negeri pemerintah capai USD 177,318 miliar. Itu dari total pinjaman yang mencapai USD 54,48 miliar yang terdiri pinjaman bilateral sebesar USD 23,15 miliar, komersial sebesar USD 3,14 miliar, multilateral sebesar USD 28,11 miliar dan pemasok 72. Adapun penerbitan surat utang mencapai USD 122,83 miliar pada 2017.

Selanjutnya pada Desember 2018, total utang luar negeri pemerintah mencapai USD 183,19 miliar. Pinjaman itu mencapai USD 56,17 miliar yang rinciannya antara lain pinjaman bilateral sebesar USD 22,85 miliar, pinjaman komersial sebesar USD 2,94 miliar, dan multilateral sebesar USD 29,30 miliar. Pemasok tak ada. Dilihat dari penerbitan SBN capai USD 128,01 miliar.

Posisi utang luar negeri pemerintah berdasarkan lembaga kreditor antara lain dari ADB mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Kemudian naik menjadi USD 9,19 miliar pada 2015 dan berlanjut pada 2016 mencapai USD 9,31 miliar. Pada 2017, tercatat total utang luar negeri dari ADB mencapai USD 9,01 miliar dan 2018 mencapai USD 9,77 miliar.

Kemudian pemberi pinjaman besar lainnya dari lembaga kreditor yaitu IBRD dengan total mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Lalu naik menjadi USD 14,38 miliar pada 2016. Kemudian naik lagi menjadi USD 15,81 miliar pada 2016 dan 2017 tercatat USD 16,56 miliar. Sedangkan utang dari IBRD pada 2018 mencapai USD 9,7 miliar.



4 dari 4 halaman

Rincian Anggaran dan Realisasi Infrastruktur

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan setiap tahun. Anggaran tersebut untuk tiga sektor itu bervariasi tapi catatkan kenaikan.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran infrastruktur mencapai Rp 256,1 triliun pada 2015. Lalu meningkat menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016, kemudian naik lagi menjadi Rp 388,3 triliun pada 2017. Selanjutnya naik menjadi Rp 410,7 triliun, dan terus meningkat menjadi Rp 415 triliun pada 2019.

Bagaimana dengan anggaran pendidikan?

Anggaran pendidikan mencapai Rp 409,1 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 419,2 triliun pada 2016.  Namun pada 2017, anggaran pendidikan turun jadi Rp 416,1 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 444,1 triliun pada 2018. Anggaran pendidikan tercatat menjadi Rp 492,5 triliun pada 2019.

Lalu bagaimana anggaran kesehatan?

Anggaran kesehatan tercatat mencapai Rp 65,9 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 92,3 triliun pada 2016. Anggaran tersebut naik lagi menjadi Rp 104,9 triliun pada 2017 dan mencapai Rp 111 triliun pada 2018. Lalu anggaran kesehatan tercatat menjadi Rp 123,1 triliun pada 2019.

Dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2018, menyebutkan sejumlah pengembangan infrastruktur. Hal itu antara lain dari 2015-2017, pemerintah terus menguat konektivitas tol laut dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Dari 2015 hingga 2017 ada 477 lokasi.

Selain itu, mengutip dari laporan 4 tahun Jokowi-JK untuk infrastruktur konektivitas, hingga 2018 telah terbangun jalan sepanjang 3.432 KM, jalan tol sepanjang 947 KM, jembatan sepanjang 39,8 KM, dan jembatan gantung 134 unit.

Lalu kereta api, hingga 2018 telah terbangun jalur KA termasuk jalur ganda dan reaktivitas 754, km, peningkatan dan rehabilitasi jalur KA 413,6 km, light rail transit (LRT) yaitu di Sumatera Seletan, Jakarta, dan Jabodebek, serta mass rapid transit.

Selanjutnya hingga 2018 telah terbangun 10 bandara baru, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan. Kemudian, jembatan udara ada penirinan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan tertinggi atau daerah yang belum terlayani moda transportasi lain.

Untuk pelabuhan, telah terbangun 19 pelabuhan, 8 pelabuhan sedang dibangun dan selesai 2019. Ada tambahan lima unit kapal penyeberangan penumpangan, tambahan tiga unit kapal motor penyeberangan, dan tambahan 10 pelabuhan penyeberangan,

Di infrastruktur energi, pembangunan jaringan gas kota dan pipa transmisi distribusi gas antara lain pada 2014 ada 200.000 sambungan rumah tangga (SR), kemudian naik jadi 220.363 pada 2015, kemudian 319.514 pada 2016. Selanjutnya naik menjadi 373.190 pada 2017, dan 463.619 pada 2018.

Di infrastruktur telekomunikasi, palapa ring paket baret yang mulai berinovasi pada awal April 2018 di 475 kabupaten dan kota. Penguatan BTS mencapai 175 ribu menara, dan mobile coverage ada 75 ribu kelurahan.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Valentino Rossi Ungkap Rahasia Motivasinya di Usia 40 Tahun

Jakarta – Valentino Rossi, buka rahasia di balik suksesnya menjaga motivasi di arena MotoGP hingga usia 40 tahun. Seperti diketahui, Sabtu (16/2), usia pembalap MotoGP asal Italia ini genap menyentuh kepala empat.

Valentino Rossi   menyebut kegagalan jadi juara dunia pada MotoGP 2006 dan 2015 menjadi salah satu sumber motivasinya.

Dia merasa seharusnya bisa memenangi gelar pada musim itu, tapi gagal pada balapan terakhir.  

The Doctor masih penasaran menggenapi titel juara dunia menjadi 10. Dia belum kehilangan minat meskipun kali terakhir merengkuh titel juara dunia sekitar 10 tahun lalu. 

“(Merengkuh titel ke-10) adalah impian yang masih sangat saya percayai. Tapi, itu juga penyesalan terbesar, karena saya merasa mendapatkannya,” kata Rossi, pada wawancara dengan Gazzetta dello Sport, pada hari ulang tahunnya ke-40, Sabtu (16/2/2019). 

“Saya kehilangan dua titel (pada 2006 dan 2015) pada balapan terakhir. Saya juga sering jadi runner-up (juga pada 2000, 2014, dan 2016). Jadi, karier saya layak dapat 10 titel. Alasan itulah yang membuat saya terus berusaha,”  imbuh Valentino Rossi

2 dari 2 halaman

Kesalahan

Penyesalan Rossi saat gagal pada MotoGP 2006 sangat mendalam. Dia merasa seharusnya bisa memenangi balapan terakhir di Valencia itu. 

“Pada Valencia 2006, jika saya tenang dan tidak terjatuh, saya seharusnya menang. Kemudian ada beberapa hal yang saya tak tahu apakah itu kesalahan atau tidak, yaitu pindah ke Ducati, atau pindah ke Yamaha dibanding tetap terus menang bersama Honda,”  ungkap Rossi. 

“Kemudian apa yang terjadi pada akhir 2015, ketika saya sangat disayangkan kehilangan gelar (dari Lorenzo, juga di Valencia). Tapi, kesalahan besarnya adalah 2006, seharusnya saya bisa menang,” imbuh Valentino Rossi


Di Era Jokowi, 24 Orang Meninggal karena Kebakaran Hutan

Jakarta – Sebagai petahana, Jokowi akan mempertahankan kinerjanya dalam Debat Capres. Salah satunya adalah soal isu lingkungan.

Jika melihat dari luasannya, kebakaran hutan dan lahan di era 1990-an mungkin jauh lebih besar dibanding yang terjadi di 2015. Pada 1994 karhutla menghanguskan 5-11 juta ha. Pada 1997-1998 menghanguskan 10-11 juta ha area kawasan hutan dan lahan.

Namun apa yang terjadi di 2015 dampaknya menimbulkan kerugian Rp 221 triliun dari sisi ekonomi, serta menyebabkan 24 orang meninggal dunia, 600 ribu lainnya terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Keberhasilan upaya pencegahan dan pemadaman karhutla sejak 2016, hingga akhirnya menurunkan secara drastis jumlah titik api sampai 90 persen yang bakal jadi andalan Capres Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya sebagaimana dikutip detikcom dari Antara, Minggu (17/2/2019).
Sementara itu, Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yuyun Harmono justru mengatakan belum bisa memperkirakan bagaimana isu lingkungan akan bergulir dalam perdebatan capres mendatang.

“Terhadap petahana, tentu masyarakat lebih bertanya selanjutnya apa?. Namun jauh-jauh hari ternyata para aktivis dan pemerhati lingkungan pun sudah menyayangkan visi-misi Joko Widodo (Jokowi) –yang pada Pilpres 2019 berpasangan dengan Ma’ruf Amin– yang terlalu umum dibanding 2014,” kata Yuyun.

Adapun Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan Sandiaga Uno, juga tidak menjabarkan secara jelas di dalam visi-misinya. Hanya menyebut pemerintahan yang berwawasan lingkungan.

“Capres dengan nomor urut 2 ini belum sampai berbicara soal mengintegrasikan isu lingkungan pada rencana pembangunan nasional. Padahal Prabowo justru punya kesempatan lebih menjabarkan inovasi apa yang dimiliki untuk menyelesaikan persoalan lingkungan dibanding petahana,” kata Yuyun.

Bahkan, kabut asap disindir oleh para anggota dewan. Ketua DPR Setya Novanto dkk memakai masker saat sidang paripurna pada Oktober 2015.
(asp/asp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pembangunan Rusunawa Pasar Rumput Rampung Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta Selatan, selesai pada 2019 ini.‎ Hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini merupakan rusunwa tingkat tinggi dengan 25 lantai sebanyak tiga menara (tower).

“Kami (Kementerian PUPR) targetkan pembangunan Rusunawa Pasar Rumput bisa selesai tahun 2019 ini,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Nilai kontrak pembangunan Rusunawa Pasar Rumput adalah Rp 961,367 miliar. Rusunawa yang dibangun sejak 2016 ini akan memiliki jumlah unit hunian sebanyak 1.984 unit dan 1.314 kios.

Dia menjelaskan, pembangunan Rusunawa Pasar Rumput yang berlokasi tidak jauh dari Terminal Manggarai merupakan bagian dari Program Satu Juta Rumah untuk masyarakat di Kawasan Ibukota.

Dengan demikian, MBR di Provinsi DKI Jakarta yang benar-benar membutuhkan hunian yang layak dapat menempati hunian vertikal tersebut.

Rusunawa, lanjut Khalawi, merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah perumahan di kota besar seperti di DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan semakin mahal dan terbatasnya lahan untuk lokasi pembangunan rumah tapak.

2 dari 2 halaman

Konsep

Dia menambahkan, Rusunawa Pasar Rumput menggunakan konsep mixed use atau penggabungan antara hunian, komersial dan pasar.

Untuk bagian bawah Rusunawa nantinya akan dimanfaatkan sebagai pasar. Sedangkan di bagian atas dibangun unit hunian tempat tinggal beserta prasarana pendidikan untuk anak-anak.

Perencanaan pembangunan Rusunawa Pasar Rumput dikerjakan oleh PT Adhikakarsa Pratama dengan kontraktor pelaksana adalah PT Waskita Karya dan konsultan PT Ciria Jasa Cipta Mandiri.

“Saat ini progres pembangunan Rusunawa Pasar Rumput sudah mencapai 93 Persen. Setelah pembangunan Rusunawa Pasar Rumput selesai akan diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dikelola lebih lanjut,” tandas Khalawi.

Maaf Achmad Zaky Disambut Seruan Jokowi Setop Uninstall Bukalapak

Jakarta – Chief Executive Officer (CEO) sekaligus pendiri Bukalapak Achmad Zaky diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan. Zaky pun menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengklarifikasi cuitan soal presiden baru dan anggaran riset yang sempat jadi kontroversi.

Pertemuan digelar tertutup. Dalam pertemuan itu ikut hadir Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

“Secara pribadi saya sampaikan maaf kepada Bapak dan luruskan juga yang kemarin terus selanjutnya saya apresiasi tadi kita diskusi banyak mengenai rancangan pemerintah untuk membuat supaya Indonesia maju,” kata Zaky usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).


Zaky juga menyampaikan terima kasih karena diluangkan waktu bertemu Jokowi. Dia mengatakan dirinya diundang langsung Jokowi.

Pada pertemuan itu, Zaky menyampaikan klarifikasi soal cuitan soal anggaran riset untuk membangun Industri 4.0. Dia menjelaskan cuitan tersebut bukan semata ditujukan ke pemerintah tapi juga ke pelaku bisnis.

“Pemerintah saya kira sudah siapkan dana itu. Namun saya pikir semangatnya antara pemerintah dan kami pelaku industri sama-sama harus membangun riset. Poin tweet saya bukan hanya untuk negara, tapi juga pelaku bisnis. Karena dana riset tak hanya untuk pemerintah,” ujar Zaky.

Dia mengatakan Bukalapak sendiri mendukung penuh riset dan teknologi serta menyiapkan SDM berkualitas. Hal tersebut, lanjutnya, jadi formula agar bisnis di Indonesia tak melulu soal perang harga.

“Tolong teman wartawan diambil semangatnya. Saya anak muda pelaku industri fokus ke SDM yang berkualitas dengan riset dan teknologi. Karena perang ke depan bukan dengan manusia. Tapi pinter-pinteran. Kalau nggak fokus di riset kita akan perang harga,” ujar dia.

Cuitan Zaky menyinggung soal anggaran riset dan pengembangan (research and development atau R&D) di Indonesia yang rendah yakni sebesar USD 2 miliar. Dia menyebutkan Indonesia tertinggal dari Singapura dan Malaysia yang masing-masing menganggarkan USD 10 miliar untuk R&D. Menurutnya dengan anggaran riset yang kecil, omong kosong Indonesia bisa menghadapi industri 4.0.

Memang dalam cuitan tersebut, Zaky menuliskan data yang ditulisnya tersebut ialah data 2016. Dia mengatakan data itu didapatnya dari Wikipedia.

“Datanya kan Wikipedia. Tapi saya pikir semangatnya. Saya belum dapat data update terbaru. Saya pikir semangatnya,” ujar Zaky

Selain itu, Zaky juga menjelaskan maksud ‘presiden baru’ dalam cuitannya. Dia mengatakan ‘presiden baru’ yang dimaksudnya adalah yang terpilih nanti.

“Sebenarnya waktu nge-tweet, saya sudah nge-tweet di atasnya. Beberapa jam setelahnya, setelah bangun tidur, saya kaget itu. Cuma kan kalau sudah viral susah dikendalikan. Kan maksudnya terpilih, Pak Jokowi pun masuk di situ. Terpilih. Sudah masuk semuanya,” ucap Zaky.

Buntut dari cuitan tersebut, sempat muncul gerakan tanda pagar (tagar) uninstallbukalapak di media sosial. Jokowi meminta gerakan #uninstallbukalapak tersebut dihentikan. Dia menyatakan mendukung penuh inovasi anak muda.

“Saya ajak hari ini untuk menghentikan, untuk setop uninstall Bukalapak. Setop. Karena kita harus dorong. Dorong anak-anak muda yang memiliki inovasi, memiliki kreativitas untuk maju,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan tak tersinggung dengan adanya cuitan Zaky.

Terkait dana riset, Jokowi mengatakan pemerintah sudah menganggarkan jumlah yang cukup besar. Dia mengatakan pemerintah punya komitmen untuk mengembangkan riset.

“Supaya kita semuanya tahu bahwa dana pengembangan dan riset ini kita sudah Rp 26 triliun,” kata Jokowi.

Sementara itu, Teten mengatakan Jokowi memahami anak muda seperti Zaky. Dia mengatakan Jokowi melihat sektor e-commerce sebagai aset kebanggaan nasional.

“Ya beliau memahamilah ini anak muda. Jokowi pahamlah. Zaky ini kan aset nasional. Presiden saya kira lebih mempertimbangkan aspek bisnis online ini karena harus tahu 4 unicorn e-commerce ada pada waktu Pak Jokowi,” kata Teten.
(jbr/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jenguk Ahmad Dhani, Sandiaga: Saya Bawa Secercah Harapan Keadilan

Liputan6.com, Sidoarjo – Cawapres Sandiaga Uno menyempatkan diri menjenguk terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik ujaran Idiot, Ahmad Dhani Prasetyo di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya, Medaeng Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (16/2/2019).

Setiba di rutan Medaeng, Cawapres nomor urut 02 ini disambut puluhan pengunjung yang ingin berswafoto. Beberapa orang mendapatkan kesempatan tersebut, tapi banyak juga yang terhalang oleh keamanan.

“Bang Sandi, Bang Sandi,” teriak beberapa orang yang berharap mendapat kesempatan selfie bersama Sandiaga Uno.

Tak banyak kata yang terucap saat Sandiaga Uno hendak masuk ke dalam rutan Medaeng. “Nanti saja ya setelah saya ketemu sama Mas Dhani,” kata Sandi sambil berjalan menuju Rutan Medaeng.

Saat keluar dari rutan Medaeng, Sandiaga Uno menyampaikan bahwa dirinya tidak membawakan sesuatu apa pun saat menjenguk Ahmad Dhani.

“Tidak bawa apa-apa, karena diimbau untuk tidak membawa apa-apa ke sini. Akan tetapi saya membawa harapan Insyaallah, hukum dibawa Prabowo – Sandi lebih adil lagi,” ucapnya.

Sandiaga berharap, proses hukum yang dijalani Ahmad Dhani bisa berlangsung dengan penuh keadilan.

“Yang perlu kita soroti ada proses keadilan hukum. Tidak tebang pilih, tidak tajam ke satu sisi dan tumpul ke sisi yang lain. Hukum itu tidak digunakan untuk memukul lawan, akan tetapi memihak kepada kawan. Itu harapan kita,” ujar Sandiaga.

2 dari 2 halaman

Dhani Banyak Tersenyum

Selama menjalani proses penahan, Ahmad Dhani didoakan agar selalu diberikan kesehatan dan ketabahan.

“Insya Allah beliau diberikan kesehatan. Beliau diberikan ketabahan. Karena tentunya menghadapi tekanan, baik proses hukum dan prosedur hukum ini membutuhkan mental yang sangat kuat,” ucapnya.

Sandiaga juga menyampaikan bahwa Ahmad Dhani benar-benar menjalani perkara ini dengan senyuman.

“Mas Dhani lebih banyak tersenyum. Kita ngobrol beberapa menit, senyum beliau ber menit-menit,” katanya.

Selama pertemuan 15 menit, tambah Sandi, Ahmad Dhani banyak senyum. “Lima belas menit pertemuan, senyumnya 14 menit,” ucapnya.

Dalam pertemuan, tidak ada pesan yang disampaikan Ahmad Dhani ke Sandiaga. Baik pesan pribadi maupun politik. “Kita hanya ngobrol biasa,” ujarnya.

Sandiaga juga mengaku prihatin melihat kondisi Ahmad Dhani yang mendekam di rutan Medaeng. Sebab, kata dia, ruangan penjara itu sudah melebihi kapasitas atau over capasity.

“Yang perlu kita soroti adalah over capacity. Ibarat kapal, kapal yang hanya bisa mengirim 100 penumpang sekarang diisi lebih dari 500 penumpang,” katanya.

Menurutnya, saking penuhnya rutan itu, para tahanan harus tidur berdesak-desakan. “Berarti ini akan mengakibatkan kapal ini kecelakaan, karam mungkin berakibat banyak sekali masyarakat yang akan kehilangan sanak saudaranya karena keadaan di dalam lapas sendiri sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Ahmad Dhani resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jawa Timur. Penetapan tersangka itu terkait dengan ucapan “idiot” yang dilontarkannya kepada warga Jawa Timur yang menolaknya dalam kampanye #2019GantiPresiden.

Dalam kasus ini, Ahmad Dhani dijerat Pasal 28 Ayat (2) Jo 45A ayat (2) dan atau 27 Ayat (3) serta Pasal 45 ayat (3) Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE dengan ancaman hukuman minimum enam tahun penjara.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Titik Terang Kasus Dugaan Mark Up Pengadaan Buku Desa di Luwu Sulsel

Liputan6.com, Luwu – Tim Penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) meningkatkan status kasus dugaan mark-up anggaran proyek pengadaan buku inventarisasi desa se-Kabupaten Luwu, Sulsel tahun anggaran 2016/2017 ke tahap penyidikan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) Tarmizi mengatakan, telah ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dan bukti permulaan yang cukup. Sehingga memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Di proses penyidikan inilah, tim penyidik mencari sosok tersangka atau pihak yang patut bertanggung jawab secara pidana,” jelas Tarmizi saat ditemui usai menunaikan salat Jumat di Kantor Kejati Sulsel, Jumat, 15 Februari 2019.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan, tim penyidik tentunya segera merencanakan pemanggilan sejumlah saksi yang diketahui memiliki pengetahuan terkait kegiatan yang dimaksud.

“Siapa-siapa yang akan dipanggil untuk jalani pemeriksaan di tahap penyidikan, tentunya itu teknis dan belum dapat kita beritahukan secara detil,” ucap Salahuddin di ruangan kerjanya, Jumat 15 Februari 2019.

Ia menegaskan, kegiatan pengadaan buku administrasi untuk seluruh desa se-Kabupaten Luwu diduga terjadi mark-up. Sehingga disinyalir terjadi kerugian negara.

“Dari taksiran penyidikan dugaan kerugian negara sudah ada. Tapi rilnya itu sementara menunggu hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan (BPKP Sulsel),” terang Salahuddin.

Proyek pengadaan buku inventarisasi desa se-Kabupaten Luwu, Sulsel dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Luwu.

Adapun pengerjaannya diberikan ke pihak rekanan, CV Citra Harmonis dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2016 yang dikumpulkan dari tiap desa di Kabupaten Luwu yang jumlahnya 207 desa. Tiap desa dikabarkan menyetor dana sekitar Rp 4 juta lebih guna membiayai pengadaan buku.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Rusia Akan Memutus Arus Internet yang Masuk ke Dalam Negeri, Mengapa?

Liputan6.com, Moskow – Pemerintah Rusia berencana untuk memutus jaringan internet dari seluruh dunia yang masuk ke negaranya, sehingga akan mempengaruhi lebih dari 100 juta pengguna internet di Negeri Beruang Merah.

Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana internet Rusia yang terisolasi dapat berfungsi secara offline, jika terjadi serangan siber yang secara paksa harus memutuskannya dari server asing.

“Kami membahas tentang perlindungan infrastruktur kritis, yang seharusnya berlokasi di wilayah Rusia,” kata Klimenko, mantan penasihat internet untuk presiden Rusia, Vladimir Putin, pada 2016.

“Ada kemungkinan besar, penyebabnya lantaran muncul ‘pergeseran tektonik’ dalam hubungan kami dengan Barat. Oleh karena itu, tugas kami adalah menyesuaikan segmen internet Rusia untuk melindungi negeri ini dari skenario seperti itu,” imbuhnya, seperti dikutip dari Science Alert, Sabtu (16/2/2019).

Gagasan semacam itu sekarang sedang ‘digodog’ agar menjadi hukum yang sah, sedangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan, pertama kali diperkenalkan pada Desember 2018 dengan menerima persetujuan sementara dari anggota parlemen Rusia.

Di bawah RUU itu, penyedia internet di Rusia harus melakukan langkah-langkah teknis dalam jaringan mereka untuk melawan potensi ancaman dari penyerang asing –yang mengisolasi internet Rusia (kadang-kadang disebut Runet) dari situs web lainnya, dan memastikan semua akses dilakukan di sistem internal negara.

Pada saat yang sama, Roskomnadzor –agensi Rusia yang bertanggung jawab di sektor komunikasi– akan mendapatkan kekuatan baru untuk mengontrol dan menyensor media yang dilarang muncul di internet, yang saat ini tugas tersebut dilakukan oleh penyedia layanan internet (ISP) Rusia secara independen.

Mereka yang berada di belakang prakarsa itu mengatakan, langkah ini datang sebagai respons terhadap agresi “Strategi Keamanan Siber” baru pemerintah Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan September.

“Tekanan yang dilimpahkan pada negara kita, yang sebetulnya dibuat di Barat, mengharuskan kita untuk memikirkan cara-cara tambahan untuk melindungi kedaulatan Rusia di dunia maya,” Leonid Levin, ketua komite Rusia bidang teknologi informasi.

“Putusnya Rusia dengan jaringan internet adalah salah satu skenario yang mungkin terjadi di tengah meningkatnya ketegangan internasional,” imbuhnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Kontra

Tetapi tidak semua penduduk yang tinggal di Rusia setuju dengan rencana tersebut.

“Terputusnya Rusia dari jaringan internet global akan menandakan bahwa kami sudah berperang dengan semua orang,” kata pakar internet Rusia, Filipp Kulin, kepada BBC di layanan bahasa Rusia.

“Dalam situasi ini, kita harus berpikir bagaimana menanam kentang di tengah musim nuklir, dan bukan tentang mematikan internet,” lanjutnya.

Terlepas dari keberatan ini, RUU tersebut tetap akan segera diabadikan dalam hukum.

Meskipun tidak ada yang tahu kapan pencabutan besar terhadap jaringan internet di Rusia akan dimulai, namun sebuah sumber Kremlin menyebut, “Itu bakal terjadi dalam waktu dekat, yang seharusnya terjadi sebelum 1 April tahun ini.”

RUU berjuluk Program Nasional Ekonomi Digital, mewajibkan penyedia layanan internet (ISP) Rusia untuk memastikan dapat beroperasi jika kekuatan asing berupaya mengisolasi secara online atau daring.

Sebelumnya, NATO dan sekutu telah mengancam sanksi kepada Rusia atas tuduhan serangan dunia maya dan campur tangan online lainnya, yang sering menyasar negara-negara Barat.

Langkah-langkah yang digariskan dalam RUU itu, termasuk pembangunan versi lokal dari sistem alamat internet (DNS), sehingga dapat beroperasi jika tautan ke server internasional tiba-tiba terputus.

Saat ini, 12 organisasi mengawasi akar server untuk DNS, dan semuanya tidak berlokasi di Rusia.

Namun banyak salinan dari buku alamat inti internet sudah ada di Rusia, di mana kini diklaim tetap berfungsi sistem internetnya, meskipun tindakan hukuman diambil untuk menyetopnya.