Bicara Mark Up, Prabowo: Jembatan Rp 100 M Dibilang Rp 200 M!

Jakarta – Capres Prabowo Subianto berbicara soal mark up atau penggelembungan nilai proyek. Dia memberi contoh soal pembangunan jembatan.

Prabowo awalnya berbicara soal Pancasila sebagai landasan negara. Baginya, Pancasila jika ditegakkan secara penuh, akan menjamin keberhasilan negara ini.

“Kita mau hidup damai, tapi kita mau hidup secara Pancasila, kita mau hidup dengan kehormatan, kita mau hidup dengan demokrasi, kita mau hidup dengan keadilan sosial. Hanya keadilan, demokrasi, persatuan dan tentunya ketuhanan,” ujar Prabowo di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

“Hanya itu yang bisa menjamin negara kita berhasil. Kita mau menjamin dan berhasil. Kita harus hidup sebagai bangsa yang berhasil, bukan bangsa yang gagal,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan melihat kecenderungan demokrasi saat ini bisa diatur-atur. Dia mengatakan bangsa ini sebaiknya mengoreksi diri.

“Jadi saudara-saudara, kalau ada anggapan bahwa demokrasi bisa diatur-atur dan ini saya lihat ada kecenderungan di bangsa kita. Kita harus koreksi diri. Ada budaya curang di bangsa kita ini. Harus jujur. Benar tidak?” ucapnya.

Ketum Partai Gerindra itu lantas memberi contoh budaya curang tersebut. Dia berbicara soal ujian sekolah yang kadang menurutnya sudah bocor soalnya.

“Bagaimana coba kita lihat sepakbola nasional. Kita tahu sama tahu, banyak pertandingan belum mulai, kita sudah tahu golnya berapa. Betul?” sebut Prabowo.

Eks Danjen Kopassus itu meminta budaya itu dikurangi karena mendorong suasana korupsi. Di sinilah dia memberi contoh soal mark up anggaran pembangunan jembatan.

“Proyek dibuat-buat, proyek di-mark up, digelembungkan. Jembatan Rp 100 miliar dibilang Rp 200 miliar. Ini yang namanya perampokan. Jadi kalau saya bicara gini ada yang tanya mana buktinya. Buktinya ada di KPK, di BPK, di mana-mana,” sebut Prabowo.
(gbr/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Facebook: Live Streaming Penembakan di Selandia Baru Hanya Ditonton 200 Orang, tapi…

Liputan6.com, Wellington – Pihak Facebook mengatakan bahwa video serangan di Selandia Baru “hanya dilihat 200 kali selama siaran berlangsung” pada Jumat, 15 Maret 2019. Kendati demikian jumlah tersebut jauh bertambah hingga akhirnya dihapus pada hari yang sama.

Rekaman itu telah ditonton 4.000 kali oleh pemilik akun berbeda hingga akhirnya dihapus, demikian laporkan oleh perusahaan Mark Zuckerberg tersebut.

Dalam laporan yang sama, perusahaan itu juga mengatakan tidak menerima laporan dari pengguna facebook hingga 12 menit setelah video berakhir.

Sayangnya, meskipun video itu hanya dilihat oleh sedikit orang, beberapa pengguna telah merekam ulang dengan fitur tangkapan layar; untuk selanjutnya dibagikan secara sporadis.

Mengutip The Verge pada Selasa (19/3/2019), rekaman telah dibagikan ulang sebanyak 1,5 juta kali hingga 24 jam pascapenembakan. Belum lagi video itu sudah disebar melalui berbagai media sosial berbeda.

Laporan Facebook itu diragukan oleh beberapa pihak.

Pertama, sebagian pihak meragukan angka tersebut. Di antara mereka mengatakan, bisa jadi angka itu terlalu tinggi, mengingat beberapa platform media sosial sering menggelembungkan jumlah penonton untuk menarik iklan.

Sedangkan pengakuan kedua terkait klaim Facebook atas “tidak adanya laporan” hingga 12 menit pascasiaran dilakukan.

Peneliti dari Right Wing Watch, Jared Holt, mengaku ia telah melaporkan video tidak lama setelah ia menemukan di 8chan, sebuah platform media sosial yang turut digunakan oleh pengguna untuk menyebar ulang manifesto dan video serangan Selandia Baru.

Holt kemudian mengatakan bahwa laporannya “tampak belum diserahkan” beberapa saat setelahnya.

Sebagai tambahan informasi, saat ini Facebook telah menghapus video penembakan di Selandia Baru. Namun langkah penghapusan dilakukan setelah dihubungi oleh kepolisian, bukan karena laporan pengguna.

Simak pula video pilihan berikut:

Sejuta warga telah menanda tangani petisi pemecatan Senator Australia Fraser Anning, setelah ia mengeluarkan komentar soal penembakan di Selandia Baru.

Kantong Plastik Berbayar Tingkatkan Kesadaran Akan Bahaya Limbah

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga menyampaikan dukungannya terhadap penerapan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG).

Dibanding dibiarkan tercecer menjadi limbah, dia mengatakan, Kementerian PUPR sudah berinisiatif mengolah kantong plastik sebagai bahan campuran aspal.

“Kami sangat mendukung. Kalau dulu saya di Balitbang (Kementerian PUPR) sudah proses kantong plastik dicacah bisa dicampur aspal dan perkuat campuran aspal. Istilahnya aspal plastik,” jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk diketahui, beberapa toko ritel modern yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) menyatakan akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar mulai Jumat 1 Maret 2019 ini.

Danis melanjutkan, kantong plastik tetap tergolong sebagai benda yang tak aman bagi lingkungan. “Kalau secara klasifikasi barang tak aman bagi lingkungan seperti ember dan botol mineral, plastik kresek ini nomor 7,” sebutnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat agar lebih memilih membawa tentengan sendiri seperti goodybag saat berbelanja daripada membeli kantong plastik.

“Masalahnya bukan berbayar atau tidak, utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bagaiman kurangi sampah plastik. Dengan bayar kan jadi mikir, lain kali saya bawa goodybag atau apa lah,” pungkas dia.

2 dari 3 halaman

Mulai 1 Maret, Konsumen Bayar Kantong Plastik Minimal Rp 200 di Toko Ritel

Semua toko ritel modern akan menerapkan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) mulai Jumat 1 Maret 2019.

Beberapa toko ritel tersebut di antaranya adalah Alfamart, Ramayana, SuperIndo, LotteMart, Informa, Electronic City, Matahari, AlfaMidi, Papaya, Yogya, Borma dan retail lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo).

Ketua Umum Aprindo, Roy Mande menyebutkan, pihaknya sebagai asosiasi resmi yang menaungi usaha ritel di Indonesia mengambil langkah tersebut sebagai salah satu upaya mendukung visi pemerintah pada 2025  yakni bisa mengurangi 30 persen sampah dan menangani sampah sebesar 70 persen termasuk sampah plastik. 

“Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019, Aprindo menyatakan komitmen bersama untuk mengurangi kantong belanja plastik sekali pakai (kresek) di semua gerai-gerainya. Salah satu caranya adalah dengan kembali menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) secara bertahap mulai 1 Maret 2019,” kata Roy dalam acara konferensi pers di Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2/2019). 


Dia menegaskan, membuat kantong plastik menjadi barang dagangan adalah langkah nyata dari peritel modern untuk mengajak masyarakat agar menjadi lebih bijak dalam menggunakan kantong belanja plastik sekaligus menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat sampah plastik di Indonesia.

Konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kresek akan dikenakan biaya tambahan sebesar minimal Rp 200 per lembarnya.

“Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang juga disediakan di tiap gerai ritel modern,” tambahnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cek Harga BBM Pertamina, Shell dan Total di Awal Maret 2019

Liputan6.com, Jakarta Tiga badan usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) kompak tidak mengubah harga BBM non subsidi pada awal Maret 2019. Penurunan harga terakhir kali dilakukan pada Februari 2019.

Ini berdasarkan pantauan Liputan6.com, Jumat (1/3/2019), pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina 3‎4.127.01, kawasan Warung Buncit Jakarta.

Perusahaan energi plat merat tersebut menjual BBM jenis ‎Pertamax Turbo sebesar Rp 11.200 per liter, Pertamax Rp 9.850 per liter dan‎Pertamina Dex Rp 11.700 per liter.

Harga tersebut tidak berubah pada awal Maret 2019. Sebelumnya Pertamina menurunkan harga tiga jenis BBM tersebut pada 10 Februari 2019.

Untuk harga BBM Shell, berdasarkan Pantauan pada SPBU Shell di kawasan Pejaten, Jakarta, BBM jenis Super dijual Rp 9.900 per liter, V Power RON 95 Rp 10.950 per liter, dan ‎Diesel Rp 11.900 per liter.

Perusahaan minyak ‎minyak asal Belanda tersebut mengikuti keputusan Pertamina, tidak mengubah harga BBM pada awal Maret.

Sama seperti Pertamina dan Shell, Total pun tidak mengubah harga B‎BM yang dijualnya. Pantauan pada SPBU Total di kawasan Warung Buncit Jakarta, perusahaan minyak asal Prancis tersebut membandrol BBM jenis Performance 92 Rp 9.900 per liter, Performance 95 Rp 10.950 per liter danPerformance Diesel Rp 11.900 per liter‎.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, Total dan Shell per 1 Maret 2019.

Pertamina

‎Pertamax Turbo Rp 11.200 per liter

Pertamax Rp 9.850 per liter

‎Pertamina Dex Rp 11.700 per liter

Shell

Super dijual Rp 9.900 per liter

V Power RON 95 Rp 10.950 per liter

‎Diesel Rp 11.900 per liter

Total

Performance 92 Rp 9.900 per liter

Performance 95 Rp 10.950 per liter

Performance Diesel Rp 11.900 per liter

2 dari 2 halaman

Menko Luhut: Penurunan Harga BBM Bukan Keputusan Politis

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memberikan penjelasan terkait penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Luhut menegaskan, penurunan harga BBM sama sekali tidak memiliki tujuan politis atau pencitraan.

“Itu (penurunan harga BBM) bukan politis,” ujar Luhut di acara Afternoon Tea  di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Luhut menjelaskan, keputusan pemerintah untuk menurunkan harga BBM disebabkan oleh menurunnya harga minyak mentah dunia (crude oil). “Itu karena harga crude oil menurun jadi kenapa kita tidak turunkan,” katanya.

Dengan demikian, menurut dia, tidak ada salahnya jika pemerintah juga ikut menurunkan harga BBM seperti Pertalite hingga Premium.

“Kenapa tidak kalau kita turunkan,” tutup dia.

Sebelumnya, pada 10 Februari lalu harga BBM jenis Premium mengalami penurunan sebesar Rp 100 per liter. Penurunan juga terjadi pada jenis non subsidi yang turun hingga Rp 800 per liter.

Berikut ini harga BBM yang dijual Pertamina saat ini:

1. Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp 12.000 menjadi Rp 11.200 per liter

2. Pertamax disesuaikan dari Rp 10.200 menjadi Rp 9.850 per liter

3. Dexlite disesuaikan dari Rp 10.300 menjadi Rp 10.200 per liter

4. Dex disesuaikan dari Rp 11.750 menjadi Rp 11.700 per liter

5. Premium (subsidi) disesuaikan dari Rp 6.550 menjadi Rp 6.450

6. Pertalite tetap Rp 7.650 per liter

Reporter: Kamilah

Sumber: Merdeka.com

Pendaftaran UTBK 2019 Dibuka Hari Ini, Cek Jadwal dan Persyaratan Lengkapnya

Liputan6.com, Jakarta – Mulai 2019 ini, persyaratan untuk mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) 2019 adalah wajib mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Dan mulai hari ini, Jumat (1/3/2019), pendaftaran UTBK dibuka.

Dilansir dari laman resmi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT www.ltmpt.ac.id, pendaftaran ujian UTBK sebagai syarat mengikuti SBMPTN 2019 ini akan dibuka hingga 1 April 2019.

Namun, dibagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama 1–24 Maret 2019 dan gelombang kedua 25 Maret–1 April 2019.

UTBK dapat diikuti oleh siswa lulusan 2017, 2018, dan 2019 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan Paket C 2017, 2018, dan 2019.

Peserta hanya diperbolehkan mengikuti UTBK maksimal dua kali, dengan ketentuan, UTBK kelompok sains dan tekhnologi (saintek) satu kali dan kelompok sosial dan hukum (soshum) satu kali, atau kelompok saintek dua kali, atau kelompok soshum dua kali.

Kemudian, peserta yang ingin mengikuti tes satu kali dapat mendaftar pada gelombang pertama atau gelombang kedua.

Waktu pelaksanaan tes untuk peserta pendaftar gelombang pertama 13 April–4 Mei 2019 dan gelombang kedua 11–26 Mei 2019.

Peserta yang ingin mengikuti tes UTBK dua kali, harus mendaftarkan diri pada gelombang pertama dan gelombang kedua. Sehingga, peserta yang mendaftar pada gelombang kedua, hanya dapat mengikuti satu kali tes pada 11–26 Mei 2019.

Persyaratan mengikuti UTBK ada tiga yaitu, siswa SMA/MA/SMK kelas 12 pada 2019 atau peserta didik Paket C 2019, lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat 2017 dan 2018 atau lulusan Paket C 2017 dan 2018, serta membayar biaya UTBK.

Biaya pendaftaran UTBK sebesar Rp 200.000 setiap mengikuti tesnya dan dapat dibayarkan melalui Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN.

Apabila sudah membayar, maka uang tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh peserta ujian UTBK dengan alasan apapun. Calon peserta Bidikmisi yang dinyatakan lolos persyaratan tidak dipungut biaya.

2 dari 4 halaman

Tahapan dan Waktu Tes UNBK

Tahapan UNBK ini yang pertama adalah peserta wajib mendaftar melalui laman https://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id menggunakan NISN dan NPSN untuk mendapatkan username dan password.

Kedua, mengunggah pas foto berwarna terbaru, mengisi data, memilih jenis dan sesi ujian, serta lokasi Pusat UTBK PTN untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK.

Ketiga, peserta membayar di Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN menggunakan slip pembayaran paling lambat 1×24 jam, kecuali bagi pendaftar Bidikmisi.

Keempat, peserta melakukan login ke laman pendaftaran di https://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id untuk mencetak kartu peserta UTBK.

Terakhir, peserta mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan lokasi Pusat UTBK PTN yang dipilih.

Untuk jadwal UTBK 2019 akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu sebanyak 10 kali atau setiap hari terdapat dua sesi tes, yaitu pagi dan siang sebanyak 20 sesi (kecuali hari libur nasional).

Waktu pelaksanaan tes untuk peserta pendaftar gelombang pertama 13 April–4 Mei 2019, khusus Tuna Netra 4 Mei 2019 pukul 07.30-11.45 WIB dan gelombang kedua 11–26 Mei 2019, khusus Tuna Netra 25 Mei 2019 pukul 07.30-11.45 WIB.

Pengumuman hasil UTBK adalah paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan UTBK.

3 dari 4 halaman

Jenis Tes dan Kelompok Ujian UTKB

UTBK terdiri atas Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang sesuai dengan kelompok ujian setiap peserta ujian.

TPS digunakan mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi.

Kemampuan ini meliputi kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis.

Kemudian TKA digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan seseorang agar dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi.

TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes pada Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Sedangkan kelompok ujian UTBK terbagi menjadi dua, yaitu sains dan tekhnologi atau saintek serta sosial dan humaniora atau soshum.

Kelompok ujian saintek dengan materi ujian TPS dan TKA saintek, yaitu Matematika Saintek, Fisika, Kimia, dan Biologi. Kemudian, kelompok ujian soshum dengan materi ujian TPS dan TKA soshum, yaitu Matematika Soshum, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pakai PLTS di Atap Rumah, Tagihan Listrik Menteri Jonan Berkurang Rp 1,4 Juta per Bulan

Liputan6.com, Jakarta Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap bangunan (Rooftop) terbukti menciptakan penghematan. Salah satu buktinya pada rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Kepala Biro Umum Kementerian ESDM Endang Sutisna mengatakan, sejak dipasang pada Juli 2018, PLTS atap bangunan di rumah dinas Menteri ESDM menciptakan nilai penghematan hingga Rp 1,4 juta per bulan.

Jika dibandingkan dengan konsumsi listrik pada rumah dinas Menteri ESDM, kontribusi PLTS berada pada nilai 20 persen dari total konsumsi listrik per bulan.

“Untuk penghematannya berkisar dari Rp 1 juta hingga Rp 1,4 juta per bulannya,” ‎kata‎ Endang, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (1/3/2019).

‎PLTSRooftop yang dipasang rumah dinas di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan tersebut berkapasitas sebesar 10 kilo Watt peak(kWp), dengan rata- rata produksi tenaga listrik per bulan pada sepanjang 2018 untuk masing-masing rumah sebesar 5.200 kWh.

Endang menambahkan, penghematan juga terjadi pada rumah dinas Wakil Menteri ESDM di Jalan Brawijaya, dan rumah Sekjen Kementerian ESDM di Jalan Sriwijaya. Kapasitasnya sama, terpasang PLTS Rooftop 10 kWp pada masing-masing rumah dinas tersebut,

“Peghematannya juga sekitar angka tadi (Rp 1 juta hingga Rp 1,4 juta per bulan),” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Lokasi lain

Menurut Endang, sejak 2017, lingkungan kantor dan rumah dinas Kementerian ESDM telah menggunakan pembangkit PLTS atap rumah, untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan. Kementerian ESDM tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelopor pemanfaatan tenaga surya.

PLTS ini juga terpasang pada gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan kapasitas 150 kilowatt peak (kWp). Pemanfaatan energi surya itu sudah berjalan selama 26 bulan, tepatnya sejak Januari 2017.

Pada tahun tersebut PLTS berkontribusi sebesar 25 persen dari total konsumsi listrik per bulan, dengan angka penghematan yang diperoleh setiap bulan sebesar Rp 11,5 juta.

Seiring dengan penghematan energi listrik pada gedung kantor dan rumah dinas ESDM dengan menggunakan PLTS Rooftop, semenjak akhir tahun 2018 Kementerian ESDM kembali melanjutkan pemasangan PLTS rooftop tersebut pada rumah dinas Eselon 1 lainnya sebanyak 4 unit, dengan kapasitas 5 kWp sampai dengan 10 kWp.

Soal Potensi Tsunami Terjang Jakarta, BMKG: Hanya Riak-riak

JakartaBMKG sudah membuat model tentang gempa di Selat Sunda yang berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. BMKG menyatakan sumber gempa tersebut jaraknya mencapai ratusan kilometer dari Jakarta.

“Berkaitan dengan amankah Jakarta, tentunya kami sudah membuat modelling karena para pakar, di megathrust, Selat Sunda katanya ada kekuatan 8,7, di Selat Sunda. Tapi sumber gempa yang berdampak di Jakarta itu agak jauh, di selatan Sukabumi, kurang-lebih jaraknya 200 kilometer, lalu Selat Sunda,” kata Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono di Hall Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/2/2019).

Hal itu disampaikan Rahmat saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Amankah Jakarta dari Tsunami?’. Rahmat memastikan tsunami yang mungkin timbul akibat gempa di Selat Sunda itu tidak berdampak signifikan untuk Jakarta.

“Kami sudah coba memodelkan. Tentunya yang berdampak serius adalah Selat Sunda. Kalau di utara Jakarta, ya mungkin hanya riak-riak ya. Kita sudah modelkan, tidak begitu signifikan,” terang Rahmat.

Terkait keamanan Ibu Kota dari tsunami, Perencana Ahli Utama Kedeputian Pengembangan Regional Bappenas Suprayoga Hadi lebih menyoroti soal tata ruang. Dia menitikberatkan terhadap upaya antisipasi.

“Contohnya, apakah Jakarta aman terhadap tsunami? Itu semua sangat mungkin untuk direncanakan. Rencana itu bermacam-macam. Contohnya rencana tata ruang. Pantai Ancol ini sesuai tata ruang DKI nggak?” ujar Suprayoga.

“Jadi regulatory itu masuk dalam konteks planning yang benar. Kalau kita mau mewujudkan daerah kita sebagai daerah yang aman, kita harus taat peraturan dalam hal ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, BMKG menyampaikan soal potensi terjadinya tsunami di kawasan Selat Sunda. BMKG mengidentifikasi tiga sumbernya, yakni Gunung Anak Krakatau, Zona Graben, dan Zona Megathrust.
(zak/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kantong Plastik di Toko-toko Ini Tak Lagi Gratis Mulai Besok

Jakarta – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengumumkan komitmen bersama dengan para anggotanya untuk menjalankan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG). Kebijakan ini akan menjadikan plastik sebagai barang dagang.

Mereka merencanakan akan merealisasikan komitmennya mulai esok hari, tepatnya 1 Maret 2019. Kebijakan ini nantinya akan dilakukan oleh seluruh anggota Aprindo seluruh Indonesia.

Mulai dari minimarket hingga ritel fesyen akan melakukan komitmen ini. Beberapa toko ritel yang akan melaksanakan KPTG diantaranya adalah Superindo, Matahari, Circle-K, Sogo, Ramayana, Yogya, Alfamart, Alfamidi, dan lain-lain.


Salah satunya adalah Superindo, perusahaan ritel ini bahkan mengaku telah konsisten melakukan program plastik berbayar ini. Bahkan menurutnya, mereka berhasil menekan penggunaan plastik bagi para pembelinya.

“Superindo jalankan sejak 2015. Ketika kami terapkan KPTG, drastis sekali turunnya penggunaan plastik, yang tadinya 2 kantong plastik/transaksi kini hanya, sekitar 0,7 kantong plastik/transaksi,” ungkap Head of Corporate Affairs & Sustainability Superindo, Yuvlinda Susanta, di Aston Rasuna, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Sebelumnya, Aprindo dan para anggotanya berkomitmen akan melaksanakan kebijakan KPTG. Lewat kebijakan ini kantong plastik akan menjadi barang dagang, dan dibanderol Rp 200/kantong

“Jadi modelnya kami mau buat kantong plastik jadi barang dagangan minimal Rp 200, kita akan buat konsumen keluarkan uang untuk kantong plastik. Nanti kantong plastik akan masuk di bill di struk, kita juga akan bayar pajaknya, setiap transaksi itu kan ada pajaknya, jadi tidak ada yang dirugikan tidak ada yg sebut ‘memakai uang konsumen’,” ungkap Ketua Umum Aprindo Roy Mandey. (fdl/fdl)