Pengusaha Ketar-Ketir Jika Tak Ratio Naik Jadi 16 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Calon Pesiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berencana menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya pencegahan korupsi di kalangan birokrat. Untuk membiayai kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tersebut, salah satu upayanya dengan menggenjot pemasukan negara dari sisi pajak, yakni meningkatkan rasio pajak (tax ratio) hingga mencapai 16 persen.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, upaya menaikkan tax ratio memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang optimal, setidaknya dibutuhkan level tax ratio 16 persen.

“Jadi saat ini baik pasangan Jokowi-Makruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga Uno sudah selayaknya memberi perhatian pada perbaikan sistem perpajakan agar kita mampu mencapai level optimal untuk pembangunan,” kata Yustinus saat dihunbungi merdeka.com, Jumat (18/1/2019).

Namun dirinya menyayangkan apabila kenaikan tax ratio dijadikan sebagai solusi jangka pendek untuk digunakan mengatasi akar permasalahan korupsi, yakni gaji PNS dan aparat penegak hukum yang dianggap masih rendah.

“Logika sederhana pemerintah ingin menarik pajak lebih besar dari rakyat, untuk membiayai para aparatur negara yang tugasnya melayani kepentingan rakyat. Lalu kita bergumam ‘mahal bener ya mengongkosi pelayan’,” imbuh Yustinus.

Hasrat menggenjot tax ratio dalam jangka pendek jelas hanya bisa bertumpu pada kenaikan tarif pajak, bukan sebaliknya. Penurunan tarif pajak dalam jangka pendek bahkan akan menurunkan penerimaan, apalagi tingkat kepatuhan dinilainya masih cukup rendah dan basis pajak belum bertambah signifikan.

“Catatan ini hanya ingin menguji rasionalitas program jangka pendek. Jangan sampai para ASN keburu girang bukan kepalang, di saat bersamaan para pelaku usaha dan wajib pajak ketar-ketir karena siap-siap jadi sasaran perburuan target pajak,” katanya.

Berdasarkan catatan, PDB 2018 kurang lebih mencapai sebesar Rp 14.745 triliun. Sehingga kata Yustinus, kenaikan ke 16 persen naik 4,5 persen dari tax ratio 2018 sebesar 11,5 persen adalah Rp 663 triliun, atau 48 persen dari pendapatan negara 2014.

“Mungkinkah dalam jangka pendek menarik pajak yang nilainya dua kali lipat kenaikan 2015-2018, tanpa menimbulkan kegaduhan dan menggencet pelaku usaha?” cetus Yustinus.

2 dari 3 halaman

Bukan Satu-satunya Alat Ukur

Yustinus menambahkan, tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun tax ratio kata dia, bukanlah satu-satunya alat ukur bagi kinerja institusi pemungut pajak lantaran ada beberapa faktor dan kondisi yang perlu diperiksa dan dibandingkan.

Sebelumnya, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto hendak menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya pencegahan korupsi di kalangan birokrat. Mengingat belakangan ini banyak birokrat yang tergiur ‘duit panas’ masuk ke kantong pribadi.

“Berkali-kali saya utarakan di ruang publik akar masalah adalah penghasilan para birokrat kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini saya akan emmperbaiki kualitas hidup birokrat dengan realistis. uangnya dari mana, saya akan tingkatkan tax ratio (hingga 16 persen),” kata Prabowo dalam Debat Perdana Pilpres 2019 pada Kamis 17 Januari 2019. 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Govinda Band Kenang Masa sebagai Domino di Nobar Depat Capres

Liputan6.com, Jakarta – Rangkaian acara Nonton Bareng debat capres dan cawapres di Rumah Aspirasi, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, ditutup secara apik oleh Govinda Band.

Lagu yang pertama dibawakan oleh Govinda Band adalah “Indonesia Tanah Air Beta” dilanjutkan dengan lagu “Bujangan” dari Koes Ploes.

“Mau lanjut apa enggak ini,” sapa Ifan, sang vokalis.

Ifan kemudian menyanyikan “Siapa yang Pantas”. Lagu Govinda yang sempat hits pada tahun 2009 ini menjadi lagu terakhir dari penampilan band tersebut. Lagu tersebut juga dirilis pada saat mereka masih bernama Domino.

2 dari 3 halaman

Sampai Berjumpa

“Sampai berjumpa di debat selanjutnya,” tutup Ifan Govinda.

Rumah Aspirasi yang merupakan salah satu markas pendukung capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dipadati ratusan massa pendukung.

Mereka ingin menonton bersama debat pertama capres dan cawapres yang disiarkan langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta.

3 dari 3 halaman

Candaan

Pelawak Mongol dan Mo Sidik dipercaya untuk membuka acara nobar di Rumah Aspirasi.

Dalam penampilannya, Mongol dan Mo Sidik sukses memberi candaan politik yang membuat para pendukung tertawa ditengah debat yang cukup panas.

(Antaranews.com)

Kemlu RI Pulangkan WNI yang Bebas dari Ancaman Hukuman Mati di Malaysia

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Luar Negeri RI telah memulangkan dan menyerahterimakan dua WNI yang terbebas dari ancaman hukuman mati di Malaysia kepada pihak keluarga. Prosesi itu dilaksanakan di Kemlu RI Jakarta pada 17 Januari 2019.

Kedua WNI tersebut adalah Siti Nurhidayah asal Brebes, Jawa Tengah, dan Mattari asal Bangkalan, Madura.

Siti Nurhidayah (SN) ditangkap pada 6 November 2013 dalam penerbangan transit di Penang dari Guang Zhou membawa narkotika jenis sabu. Hasil pendalaman Tim Perlindungan WNI menguatkan keyakinan bahwa SN adalah korban penipuan.

Dalam proses persidangan, pengacara berhasil menghadirkan sejumlah saksi kunci yang mengetahui dan bersaksi bahwa SN adalah korban. SN dibebaskan dari semua dakwaan pada 15 November 2018.

“Hasil pendalaman Tim Perlindungan WNI terhadap 2 kasus ini memperkuat keyakinan bahwa Siti Nurhidayah adalah korban penipuan. Demikian pula dengan Mattari adalah korban salah tangkap. Karena itu kita berikan pendampingan dan pembelaan semaksimal mungkin,” ujar Lalu Muhamad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Jumat (18/1/2019).

Sementara itu, Mattari ditangkap pada 14 Desember 2016 di sebuah proyek konstruksi tempatnya bekerja di negara bagian Selangor, Malaysia. Mattari dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang WN Bangladesh yang jenazahnya ditemukan dekat tempatnya bekerja.

Pengacara KBRI Kuala Lumpur, Gooi & Azzura, berhasil meyakinkan hakim bahwa bukti-bukti yang ada tidak memadai, khususnya karena tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui langsung kejadian tersebut. Pada 2 November 2018, Hakim di Mahkamah Tinggi Syah Alam membebaskan Mattari dari semua tuduhan. Namun demikian, baru 8 Januari 2019, ijin pemulangan diterima dari Imigrasi Malaysia.

“Selama proses hukum, KBRI selalu memberikan pendampingan kepada keduanya. Termasuk dalam bentuk memfasilitasi komunikasi dengan keluarga masing-masing,” ungkap Galuh Indriyati, staf KBRI Kuala Lumpur yang selama ini melakukan kunjungan ke penjara dalam rangka pendampingan bagi WNI yang menjalani proses hukum di wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur.

Sementara itu, putra tunggal Siti Nurhidayah, Muhamad Ali Al Farisi atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah atas pendampingan dan pembelaaan yang diberikan kepada ibunya.

“Saya tidak tahu harus mengucapkan apalagi selain terima kasih kami sekeluarga atas perjuangan Pemerintah membebaskan Ibu saya yang korban penipuan. Semoga menjadi pelajaran bagi yang lain,” ujar mahasiswa semester 8 Teknik Elektronika yang ditinggal ibunya saat di kelas 2 SMA ini.

Sejak 2011, sebanyak 442 WNI terancam hukuman mati di Malaysia. Pemerintah berhasil membebaskan sebanyak 308 WNI dan saat ini masih ada 134 WNI terancam hukuman mati, menurut data Kementerian Luar Negeri RI.


Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

WNI Dibebaskan dari Sandera Abu Sayyaf di Filipina

Di lain kabar, seorang nelayan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi sandera Abu Sayyaf, Samsul Saguni, dilaporkan telah dibebaskan dari sekapan kelompok separatis yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina itu.

Menurut keterangan dari Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, Samsul dilepaskan pada Selasa, 15 Januari 2019, sekitar pukul 15.35 waktu setempat.

“Samsul Saguni saat ini masih berada di Pangkalan Militer Westmincom di Jolo, Filipina Selatan, guna pemeriksaan kesehatan dan menunggu diterbangkan ke Zamboanga City,” tutur Iqbal saaat dihubungi Liputan6.com pada Rabu (16/1/2019).

Setelah diserahterimakan secara resmi kepada KBRI Manila, Samsul akan diproses pemulangannya ke Indonesia. Meski demikian, waktu pengembalian korban ke Tanah Air belum bisa dipastikan.

“Tergantung kondisi di Filipina,” ujar Iqbal.

Samsul Saguni diculik pada 11 September 2018 di perairan pulau Gaya, Semporna, Sabah. 

Seorang WNI lainnya atas nama Usman Yunus, yang diculik oleh Abu Sayyaf bersamaan dengan Samsul, telah lebih dahulu bebas pada tanggal 7 Desember 2018.

Sebelumnya, keduanya disekap bersama dengan tiga korban penculikan lainnya –seorang warga negara Malaysia dan dua orang WNI– di perairan Kinabatangan, dekat dengan Pulau Tawi Tawi di Filipina, ketika menangkap ikan di wilayah ini. Baca selengkapnya…

Pak Prabowo, Penerimaan Perpajakan RI Sudah Lama Tembus US$ 60 M

Jakarta – Pada debat pertama, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan tax ratio demi meningkatkan gaji para abdi negara supaya terhindar dari tindak korupsi.

Prabowo bilang, jika memimpin nanti bersama Sandiaga Uno akan meningkatkan tax ratio ke level 16% dengan minimal penerimaan perpajakan US$ 60 miliar.

“Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10% bahkan lebih rendah. Saya kembalikan minimal ke 16% berarti kita akan dapat mungkin minimal US$ 60 miliar atau lebih,” kata Prabowo di Hotel Bidakara kemarin (17/1/2018).

Jika dibandingkan dengan data pada APBN, maka ada beberapa yang tidak sesuai. Seperti angka tax ratio saat ini yang dibilang 10% atau lebih rendah, faktanya adalah 11,6% (outlook 2018).

Selanjutnya, Prabowo juga berbicara mengenai penerimaan perpajakan yang minimal US$ 60 miliar atau Rp 840 triliun (kurs Rp 14.000). Jika mengacu pada APBN, maka penerimaan perpajakan sudah tembus ribuan triliun sejak 2014 meskipun tax rationya masih belum mencapai 16%.

Tax Ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto. Nisbah ini sering dipakai untuk mengukur kinerja pemungutan pajak. Meski demikian, tax ratio bukanlah satu-satunya alat ukur bagi kinerja institusi pemungut pajak lantaran ada beberapa faktor dan kondisi yang perlu diperiksa dan dibandingkan.

Berikut data tax ratio berdasarkan data Kementerian Keuangan sejak 2014:
– Tax ratio 2014 sebesar 13,7%
– Tax ratio 2015 sebesar 11,6%
– Tax ratio 2016 sebesar 10,8%
– Tax ratio 2017 sebesar 10,7%
– Tax ratio 2018 sebesar 11,6% (outlook)
– Tax ratio 2019 sebesar 12,2% (target APBN)

Berikut data penerimaan perpajakan sudah tembus US$ 60 miliar:
– 2014 sebesar Rp 1.146,9 triliun
– 2015 sebesar Rp 1.240,4 triliun
– 2016 sebesar Rp 1.285,0 triliun
– 2017 sebesar Rp 1.343,5 triliun
– 2018 sebesar Rp 1.548,5 triliun
– 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun (APBN)

(hek/eds)

Ketum PSI ke Prabowo: Caleg Perempuan Terbanyak PSI, Bukan Gerindra

Jakarta – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menuding capres Prabowo Subianto berbohong soal caleg perempuan terbanyak.

“Prabowo bohong lagi di debat kemarin. Dia mengklaim partainya paling banyak memiliki caleg perempuan di DPR RI,” ujar Grace dalam keterangannya, Jumat (18/1/2019).

Grace lantas merujuk data KPU soal caleg perempuan terbanyak. Menurutnya, PSI adalah partai dengan caleg perempuan terbanyak, bukan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.
“Mohon Pak Prabowo jangan main klaim sepihak. Caleg DPR RI perempuan PSI paling banyak. Bukan caleg Gerindra,” klaim Grace.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo berbicara soal caleg perempuan terbanyak dalam debat capres 2019. Angkanya, kata Prabowo, hampir 40 persen

“Kita punya sayap partai, Perempuan Indonesia Raya dan kita punya caleg perempuan terbanyak, undang-undang mewajibkan 30 persen, kita hampir 40% mungkin tidak sampai 40 (persen) tapi mendekati dan itu tekad kami, kita mengakui ini perjuangan kita belum puas,” kata Prabowo dalam debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).

Jika merujuk data KPU, memang benar Gerindra memiliki hampir 40% caleg perempuan untuk DPR RI. Namun prosentase caleg perempuan untuk DPR RI terbanyak bukanlah dari Gerindra, melainkan PKPI. Adapun partai yang paling banyak mengusung caleg perempuan untuk DPR RI adalah PSI.

Berikut data caleg DPR RI menurut rekapitulasi KPU:

1. PKB: 38,26% (220 dari 575 caleg)
2. Gerindra: 37% (213 dari 575 caleg)
3. PDIP: 37,9% (215 dari 575 caleg)
4. Golkar: 37,91% (218 dari 575 caleg)
5. Nasdem: 38,26% (220 dari 575 caleg)
6. Garuda: 48% (180 dari 375 caleg)
7. Berkarya: 39,8% (229 dari 575 caleg)
8. PKS: 39,4% (212 dari 538 caleg)
9. Perindo: 38,6% (222 dari 575 caleg)
10. PPP: 41,2% (230 dari 557 caleg)
11. PSI: 45,56% (262 dari 575 caleg)
12. PAN: 37,9% (218 dari 575 caleg)
13. Hanura: 41,68% (233 dari 559 caleg)
14. Demokrat: 39,72% (228 dari 574 caleg)
19. PBB: 41,44% (172 dari 415 caleg)
20. PKPI: 55,93% (99 dari 177 caleg)
(gbr/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sebentar Lagi Disidang, Begini Perkembangan Kasus Ujaran Kebencian Ahmad Dhani

Liputan6.com, Jakarta – Musisi sekaligus politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani terjerat kasus ujaran kebencian. Dia ditengarai mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan.

Pernyataan tersebut dilontarkan Ahmad Dhani melalui jejaring sosial twitter. Dalam cuitannya, dia menyebut kata idiot yang menyinggung salah satu unsur massa pengunjuk rasa menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Akibat cuitannya itu, Ahmad Dhani harus menjalani proses hukum dan menghadiri persidangan. Dalam surat tuntutan yang dikeluarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 November 2018 lalu, dia dijatuhkan hukuman pidana dua tahun penjara.

“Berdasarkan uraian di atas kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan. Dan menjatuhkan pidana dua tahun kepada terdakwa,” tandas jaksa.

Jaksa mendakwa Ahmad Dhani lantaran melanggar Pasal 45 huruf A ayat 2 junto 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 Junto UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE junto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sampai saat ini, proses hukum ujaran kebencian yang menjerat Ahmad Dhani masih terus bergulir. Berikut perkembangannya seperti yang dihimpun Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Dhani Mengaku Siap

Ahmad Dhani dalam salah satu pernyataannya menyatakan bahwa dirinya telah siap menjalani persidangan. Politikus asal Partai Gerindra tersebut mengaku sudah terbiasa menghadapi persidangan dan proses hukum.

“Ya siap aja. Kan saya sudah biasa menghadapi persidangan,” tandas Ahmad Dhani usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis (17/1/2019).

Dia juga menuturkan, tidak ada persiapan khusus yang dia lakukan sebelum menjalani persidangan. Dhani hanya akan membawa bukti dan saksi ahli ke meja hijau.

“Tidak ada persiapan. Saat sidang hanya akan bawa bukti dan saksi ahli,” Dhani menandaskan.

3 dari 5 halaman

2. Kejari kerahkan 6 jaksa

Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengerahkan enam orang jaksa untuk mengawal kasus ujaran kebencian dengan tersangka Ahmad Dhani. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Surabaya, Didik Adyotmo.

“Ada satu tim yang mengawal. Satu tim itu terdiri dari enam orang jaksa, baik itu jaksa dari Kejaksaan Negeri Surabaya atau juga dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” kata Didik usai menerima pelimpahan tahap dua kasus tersebut di Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/1/2019).

Kendati demikian, Didik belum bisa menyebutkan sejumlah nama jaksa yang ditugaskan untuk mengawal kasus tersebut.

“Paling lambat 15 hari sudah segera disidangkan kasus ini,” katanya.

4 dari 5 halaman

3. Tidak bisa ditahan

Didik menyampaikan, Ahmad Dhani dijerat UU ITE dengan ancaman hukuman hanya 3 tahun sehingga tidak bisa ditahan.

Dia akan mengikuti prosedur yang menyebut tersangka bisa ditahan jika hukumannya di atas lima tahun penjara.

“Kejari akan menahan tersangka jika ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. Untuk kasus ini hanya diancam tiga tahun penjara. Jadi tidak layak ditahan dan ini sudah sesuai SOP,” tutur Didik.

Rifqi Aufal Sutisna

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mourinho Menangkan Segalanya Bersama Inter Milan

Liputan6.com, Jakarta Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho bercerita soal mantan-mantan klub yang pernah dilatihnya. Dia mengungkapkan momen-momen paling berkesan mulai dari soal pemain terbaik hingga klub mana yang paling berkesan buat dirinya.

Bukan Chelsea atau Real Madrid, Mourinho mengaku Inter Milan yang dilatihnya pada 2008-2010 sebagai tim terbaik yang pernah dilatihnya. Maklum, Mourinho raih treble di Inter Milan yang juga sekaligus sejarah di serie A.

Seusai dipecat Chelsea pada 2007, setahun kemudian Mourinho ditunjuk Inter Milan menggantikan Roberto Mancini. The Special One menangani Nerazzurri selama dua musim.

Meski hanya dua musim, akan tetapi Mourinho sukses mempersembahkan berbagai gelar bagi Inter Milan, mulai dari dua gelar Serie A serta masing-masing satu trofi Coppa Italia, Supercoppa Italana, dan Liga Champions.

Mourinho tak lama bertahan di Inter Milan. Itu karena dirinya digoda Real Madrid pada 2010.


2 dari 3 halaman

Menangi Segalanya

Salah satu pencapaian bersejarah Mourinho bersama Inter terjadi pada musim 2009-10. Kala itu Mou sukses mengantar La Beneamata meraih treble winners. Hal inilah yang membuat dia menganggap Inter menjadi tim terbaik yang pernah dia tangani.

“Tim terbaik? Kalian tahu saya harus mengatakan Inter karena mereka memenangi segalanya,” ujar Mourinho ketika bertindak sebagai pundit di stasiun televisi beIN Sports.

“Saya harus objektif dan menaruh rasa hormat sepenuhnya terhadap mereka dan mengatakan mereka adalah tim yang memenangi semuanya dari hari pertama hingga terakhir,” sambungnya.

3 dari 3 halaman

Prestasi Luar Biasa

Inter pada musim tersebut memang tampil luar biasa. Salah satu momen paling diingat adalah ketika tim asuhan Mou sukses menyingkirkan tim unggulan Barcelona di semifinal Liga Champions.

“Mereka [Inter] menjuarai semua kompetisi, memenangi treble, mengalahkan tim terbaik dunia Barcelona 3-1, mengalahkan Bayern Munchen 2-0 di final Liga Champions,” tutur Mourinho.

“Mereka menjuarai liga di Italia dengan raihan poin fantastis, mereka menjuarai piala Italia, dan memenangi tiga final dalam 10 hari, jadi saya harus katakan bahwa mereka adalah tim terbaik,” tandasnya.

Sumber: Bola.net

Satu Muncikari Penting Diciduk, Jaringan Prostitusi Artis Bakal Terkuak?

Surabaya – Pascapenetapan artis Vanessa Angel sebagai tersangka kasus penyebaran konten asusila, satu-persatu oknum yang diduga kuat terlibat dalam jaringan prostitusi online diproses oleh kepolisian.

Salah satunya mantan Finalis Putri Indonesia Fatya Ginanjarsari yang mendatangi Polda Jatim, Kamis (17/1/2019) sekitar pukul 13.00 WIB.

“Iya sendirian aja,” kata Fatya kepada wartawan sesaat sebelum memasuki ruang penyidikan di Mapolda Jatim.

Fatya merupakan satu dari enam nama artis yang diduga terlibat kasus prostitusi online yang juga menyeret nama Vanessa Angel dan diumumkan pemanggilannya beberapa waktu lalu. Selain Fatya, ada pula Beby Shu, Aldiera Chena, Maulia Lestari hingga Riri Febriyanti.
Fatya akhirnya selesai diperiksa pada pukul 00.13 WIB atau selama 11 jam. Sayangnya saat keluar dari ruang penyidikan, dara berusia 24 tahun itu enggan menjawab pertanyaan wartawan.

Terkait Fatya, Direskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan belum memastikan apakah hasil pemeriksaan mantan Finalis Putri Indonesia 2016 itu menguatkan keterlibatannya dalam prostitusi online.

“Ini masih tahap pemeriksaan,” tuturnya.

Laju Kasus Prostitusi Artis: Satu Muncikari Penting DitangkapFoto: Hilda Meilisa Rinanda/File

Di hari yang sama, polisi berhasil mengamankan W, terduga muncikari lain yang sempat buron. W juga ditangkap di Jakarta.

Dijelaskan Yusep, peran W adalah memfasilitasi permintaan muncikari lain untuk mencari artis yang mau memberikan layanan prostitusi.

“Dalam kasus prostitusi tanggal 5 Januari 2018 bahwa W menjadi salah satu terduga muncikari yang memfasilitasi atas permintaan dari muncikari T (Tentri),” terang Yusep.

W diketahui juga berperan aktif untuk bertukar transaksi dengan para muncikari guna memenuhi permintaan klien.

“Dan kemudian mengakses kepada muncikari inisial F (Fitria) dan dipenuhi (permintaannya) oleh inisial S (Endang Suhartini atau Siska),” lanjutnya.

Saat ditanya bagaimana posisi W dengan muncikari lainnya yang telah tertangkap, Yusep mengatakan posisinya sejajar. Semua muncikari saling melengkapi untuk memenuhi permintaan klien.

“Posisinya sejajar. Jaringan-jaringan bisnis prostitusi online ya kan saling memenuhi pekerja seks yang terjadi dalam jaringan bisnis prostitusi online ini,” tambah Yusep.

Namun pihaknya masih mengejar dua muncikari lain untuk melengkapi seluruh data yang dibutuhkan untuk membongkar jaringan bisnis haram ini.

Laju Kasus Prostitusi Artis: Satu Muncikari Penting DitangkapFoto: Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera (Hilda/File)

Masih terkait dengan Vanessa, banyak pihak yang juga mempertanyakan status pria yang menjadi pengguna jasa prostitusi artis FTV ini. Apalagi setelah kini Vanessa sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi angkat bicara. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera berjanji pihaknya akan segera menampilkan pria hidung belang itu ke hadapan publik. Pria yang hanya diketahui bernama Rian itu akan dihadirkan menjadi saksi di pengadilan muncikari nantinya.

“Nanti akan ditampilkan itu, pasti ditampilkan. Kan pengadilan sudah bicara bahwa akan ditampilkan, pasti akan ditampilkan,” kata Barung.

Barung menambahkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pria tersebut. Ia juga menilai keterangan yang disampaikan pria itu telah dirasa cukup untuk keperluan penyidikan.

“Itu nanti kebutuhan penyidik untuk memeriksanya, tapi saya kira sudah cukuplah itu,” lanjutnya.

Akan tetapi Barung memastikan pria itu masih berstatus sebagai saksi mengingat di Indonesia tidak ada undang-undang yang bisa dipergunakan untuk menjeratnya sebagai tersangka.
(lll/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

WNI Sandera Abu Sayyaf Dibebaskan dalam Proses Semi Intelijen

Jakarta

Pembebasan Samsul Saguni, seorang nelayan asal Majene, Sulawesi Barat, yang diduga disekap kelompok pimpinan Abu Sayyaf di Filipina, terjadi melalui proses ‘semi intelijen,’ yang melibatkan ‘aset-aset Indonesia’ di Filipina Selatan.

Hal itu dikatakan Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, dalam wawancara dengan Callistasia Wijaya, dari BBC News Indonesia. Rabu (16/1)

Ia menegaskan pembebasan dilakukan tanpa tebusan, meski kelompok ini berkali-kali merongrong pemerintah dan keluarga sandera, menuntut sejumlah uang.

“Mereka pernah minta tebusan mulai dari 10 juta Peso karena nggak dipenuhi, dia turun sampai ke 6 juta Peso. Terus prosesnya seperti itu. Dan nggak diberikan,” tandasnya.

“Samsul Saguni saat ini masih berada di Pangkalan Militer Westmincom di Jolo, Filipina Selatan, guna pemeriksaan kesehatan dan menunggu diterbangkan ke Zamboanga City,” kata Lalu.

Samsul Saguni, yang diculik pada tanggal 11 September tahun lalu, dibebaskan pada Selasa (15/1) dan diterima aparat Filipina pada sore hari sekitar pukul 16.30.

“Setelah diserahterimakan secara resmi kepada KBRI Manila, Samsul Saguni akan diproses pemulangannya ke Indonesia,” katanya pula.

Namun, beberapa waktu lalu, beredar video yang memperlihatkan Samsul meminta agar nyawanya diselamatkan.

Samsul Saguni diculik bersama seorang warga Indonesia lainnya, Usman Yunus, pada 11 September 2018, saat menangkap ikan di perairan pulau Gaya, Semporna, Sabah.

Namun, “Usman Yunus telah lebih dahulu bebas pada tanggal 7 Desember 2018,” kata Lalu Muhammad Iqbal. Usman lolos setelah berhasil melarikan diri dari para penyekapnya.

Disebutkannya, masih ada dua orang WNI yang saat ini masih dalam sekapan kelompok bersenjata di Filipina Selatan.

Sejak 2016, ada 36 WNI yang disandera di Filipina Selatan dan 34 diantaranya sudah bebas, sebagian kecil karena berhasil melarikan diri, ada yang dibebaskan dalam operasi aparat Filipina.

Ada pula yang dilepas oleh para penculiknya, yang oleh berbagai kalangan diduga karena ada pihak yang membayar uang tebusan yang dituntut para penculik.

Keluarga ingin cepat bertemu

Lalu mengatakan ia belum tahu kondisi terkini Samsul, termasuk apakah dia mengalami kekerasan selama di penyekapan. Ia mengatakan pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan ditanyakan ke Samsul di hari-hari mendatang saat sudah kembali ke Indonesia dan kondisi psikologisnya sudah memungkinkan.

Sementara itu, istri Samsul, Fitriani, bersyukur suaminya sudah ditemukan dan dia berharap keluarga dapat cepat bertemu dengan Samsul.

“Semoga segera bisa dibawa pulang kesini untuk ketemu, untuk ketemu keluarga, untuk ketemu anaknya, ketemu kami disini. Jadi semoga bisa cepat dibawa pulang,” kata Fitriani.

Fitriani mengatakan ia tak mau lagi Samsul melaut, karenanya, “harapan sama pemerintah, supaya bisa kasian dapat bantuan. Apakah itu bantuan modal atau bantuan pekerjaan, apapun itu yang penting suami saya sudah tidak ke sana lagi.”

“Dari dulu, semenjak bujang, dia memang kerjanya sudah merantau. Tapi kalau sudah begini kan, pasti tidak ingin, sudah tidak bisa ke (perairan tempat ia mencari ikan di) sana,” ujarnya kepada wartawan Tribun Timur, Edyatma Jawi.

Aset Indonesia di Filipina Selatan

Kalau tidak karena membayar uang tebusan sebagaimana dicurigai berbagai kalangan, bagaimana Samsul dilepaskan kelompok bersenjata yang menculiknya?

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Lalu Mohamad Iqbal menolak untuk menjelaskan secara rinci. Ia hanya menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak berdiskusi secara langsung dengan kelompok penyandera. Prosesnya disebutnya merupakan “proses semi-intelijen.”

“Yang jelas, kita memanfaatkan semua aset-aset kita di yang ada di Filipina Selatan. Buat Indonesia, Filipina Selatan itu kan bukan daerah baru. Bahkan proses perdamaian MNLF dengan pemerintah Filipina di tahun 1995 itu kan difasilitasi oleh Indonesia,” kata Lalu pula.

“Jadi, banyak orang-orang kita yang pernah hadir di sana sekian lama dan membangun network di situ. Mereka juga diterima oleh masyarakat setempat. Jadi hubungan baik kita dengan berbagai pihak, dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana jadi aset kita,” katanya.

Pemerintah Indonesia, kata Lalu, memprioritaskan cara family engagement, melibatkan keluarga dalam proses pembebasan sandera, karena penyandera pasti akan meneror keluarga korban.

Lalu menyebut salah satu metode yang dilakukan untuk mendesak keluarga adalah dengan memperingatkan bahwa akan ada video yang menampilkan korban minta kepada keluarga agar nyawanya diselamatkan.

militer Tentara Filipina melakukan patroli air di Mindanao, Filipina, beberapa waktu lalu. (AFP)

“Kita memperkuat keluarga, memberitahukan keluarga apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi keluarga sudah siap ketika menghadapi situasi itu dan dia tau apa yang harus dia sampaikan,” kata Lalu.

Lalu menambahkan proses pembebasan itu melibatkan kerja sama dengan militer Filipina.

Disarankan tidak melaut di Malaysia

Lalu mengatakan pemerintah Indonesia masih berupaya untuk membebaskan dua sandera WNI di Filipina Selatan. Sama seperti kasus Samsul, kedua orang ini juga nelayan.

Mereka, lanjutnya, ditangkap sekitar awal Desember tahun lalu di Sandakan, Sabah.

Pemerintah Indonesia, kata Lalu, menghimbau nelayan-nelayan Indonesia yang bekerja sebagai nelayan di Sabah, yang jumlahnya sekitar 6.000 orang, untuk tidak melaut sampai ada jaminan keamanan dari pemerintah Malaysia.

Ia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak pernah terlibat dalam upaya pembebasan sandera WNI meskipun kejadian penyanderaan terjadi di wilayah negara tersebut.

Karena itu, menurutnya, kerja sama dalam rangka pembebasan sandera lebih banyak dilakukan dengan pihak Filipina.

“Ini nggak ada pilihan lain. Cuma dua pilihannya, either nelayan kita minta berhenti bekerja di Malaysia atau pihak Malaysia bisa menyelesaikan isu kemampuan pengamanan mereka, untuk mengamankan wilayah itu.

“Ya ini kan terjadi karena aparat keamanan Malaysia di wilayah Sabah belum bisa menjamin keamanan para nelayan yang bekerja di sana,” kata Lalu.

Lalu berharap pemerintah Malaysia memperkuat kapasitas pengamanan mengingat para sandera diculik di wilayah Malaysia.

“Salah satu solusi agar tidak terjadi penculikan lagi adalah kita mengharapkan pihak Malaysia akan memperkuat kapasitas pengamanan di perairan Sabah sehingga nelayan WNI yang melaut mendapatkan jaminan keamanan,” ujarnya.

“Tanpa jaminan keamanan, kami masih akan menghimbau nelayan WNI di Sabah untuk tidak melaut,” tambahnya.

Pemerintah, lanjutnya, sedang memikirkan solusi untuk mengajak nelayan Indonesia pulang ke tanah air.

Lalu mengatakan tidak ada jalan terbaik selain memanggil para nelayan itu, yang mayoritas merupakan penduduk Sulawesi, untuk pulang ke Indonesia.

Kemenlu RI mencatat sudah ada 11 nelayan WNI yang diculik di perairan Malaysia.

Pada Januari 2018 lalu, dua WNI dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Sulu, Filipina Selatan. Mereka diculik dari dua kapal ikan milik warga negara Malaysia yang berbeda pada 5 November 2016 di perairan Kertam, Sabah, Malaysia.

Adapun Samsul Saguni diculik pada 11 September 2018 manakala pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia telah memberlakukan kesepakatan trilateral pada 2017.

Laporan ini dimutakhirkan pada Jumat (18/1) pukul 06.00 demi akurasi.


(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menguak Monster Purba yang Bersembunyi di Bawah Tanah Aceh

Liputan6.com, Banda Aceh – Sejak 1 Januari 2019, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, terjadi gempa bumi sebanyak 27 kali di sejumlah wilayah di Indonesia. Dua di antaranya terjadi di Provinsi Aceh.

Kemarin gempa bumi menguncang Kota Sabang, Provinsi Aceh, pada pukul 9.53 WIB, dengan magnitudo 5,7, dan berpusat di 202 kilometer barat laut Kota Sabang. Sebelumnya, pada 9 Januari lalu, gempa bumi juga terjadi di 104 kilometer barat daya Kabupaten Aceh Barat, dengan magnitudo lebih ringan, yakni magnitudo 5,1.

Kendati tidak berpotensi tsunami, hal ini sedikit banyak membuat warga Aceh resah. Bukan tidak mungkin, tiba-tiba gempa bumi terjadi dengan kekuatan yang lebih besar dengan daya rusak yang bisa meruntuhkan sebuah bangunan.

Salah satu wilayah yang paling berpotensi terjadi kerusakan berat akibat gempa bumi adalah Kota Banda Aceh. Mengingat kota ini menjadi sentral perekonomian dan kawasan yang paling pesat pembangunannya.

Secara tatanan tektonik dan kondisi geologi, Kota Banda Aceh duduk di atas cekungan yang berumur holosen, atau 10 ribu tahun, dan sangat muda berdasarkan umur geologi. Para geologist memberi sebutan untuk cekungan yang membentang dari kawasan Aceh Besar sampai ke Kota Banda Aceh sebagai cekungan Krueng Aceh.

Menurut peneliti dari Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala, Ibnu Rusydy, cekungan Krueng Aceh yang berumur muda terbentuk dari endapan aluvial (jenis tanah yang terbentuk dari endapan, red) terdiri dari kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Endapan aluvial yang sangat muda atau berumur holosen ini, tidaklah padat, melainkan lunak.

Kelunakan endapan aluvial muda ini akan menyebabkan terjadinya penguatan amplifikasi atau goncangan tanah gelombang gempa bumi. Selain rentan terhadap penguatan amplifikasi, Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan Sumatra yang masih aktif, yaitu patahan segmen Aceh dan segmen Seulimuem.

Patahan segmen Aceh dan Seulimuem merupakan bagian dari patahan Sumatra dari Teluk Semangko di Lampung menerus sampai ke Provinsi Aceh. Masing-masing segmen menerus sampai ke Indrapuri-Mata Ie-Pulau Breuh-Pulau Nasi, dan Seulimuem-Krueng Raya-Sabang.

Belum lama ini, Ibnu Rusydy melakukan riset dan mencoba membuat model gempa bumi. Dia ingin memprediksi kerusakan bangunan yang akan terjadi, serta jumlah korban yang ditimbulkan akibat gempa bumi, khususnya, jika terjadi di Kota Banda Aceh

Rusydy melakukan pendataan jenis bangunan, jumlah lantai, peruntukan bangunan, kondisi geologi tanah dan air di Kota Banda Aceh. Pendataan tersebut untuk memprediksi tingkat kerusakan bangunan akibat gempa bumi yang bersumber dari segmen Aceh maupun segmen Seulimuem.

“Hal ini dilakukan, karena tingkat kerusakan bangunan sangat dipengaruhi oleh jenis konstruksi bangunan, jumlah lantai, kondisi geologi tempat bangunan berdiri, goncangan tanah akibat gempa bumi, dan pengaruh liquifaksi,” kata Ibnu Rusydy kepada Liputan6.com, Kamis (17/1/2019).

Dia menyebutkan, apabila gempa bumi dengan magnitudo Mw (magnitudo momen) 7 bersumber dari segmen Aceh, diperkirakan masing-masing bangunan di kota Banda Aceh akan mengalami kerusakan antara 40-80 persen. Sementara, apabila gempa bumi dengan magnitudo Mw 7 bersumber dari segmen Seulimuem, maka masing-masing bangunan akan mengalami kerusakan antara 20-60 persen.

Jumlah korban yang ditimbulkan akibat gempa bumi, imbuh Rusydy, tergantung daya rusak yang ditimbulkan oleh gempa bumi itu sendiri. Dalam hal ini, tergantung tingkat kerusakan bangunan atau reruntuhan yang menimpa para korban.

2 dari 3 halaman

Jika Gempa Terjadi pada Malam Hari

Menurut Rusydy, apabila gempa bumi yang bersumber dari segmen Aceh atau Seulimuem terjadi pada malam hari, maka korban yang paling banyak terdapat di kawasan padat permukiman. Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan yang paling rentan dikarenakan banyak dan padatnya penduduk di wilayah tersebut.

Kecamatan Syiah Kuala berada pada posisi kedua. Kecamatan Baiturrahman berada pada posisi ketiga apabila gempa bumi berasal dari patahan Sumatra segmen Aceh. Namun, apabila gempa bersumber dari segmen Seulimuem, Kecamatan Ulee Kareng berada pada posisi ketiga.

“Hasil dari penelitian ini merupakan perkiraan dengan kondisi terburuk dan semoga saja kita selalu siap ketika gempa bumi terjadi dan mampu meminimalisir korban jiwa,” ujar dosen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala ini.

3 dari 3 halaman

Rekomendasi

Berdasarkan penelitiannya, Rusydy merekomendasi beberapa hal. Rekomendasi ini untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan, melihat kondisi Kota Banda Aceh yang rawan terhadap gempa bumi dari patahan Sumatra segmen Aceh dan Seulimuem.

“Setiap pembangunan gedung, perumahan, dan jembatan harus mengikuti kaidah bangunan tahan gempa, bisa merujuk ke SNI 1726 – 2012. Studi bawah permukaan terkait kondisi tanah baik itu metode seismik, geolistrik, N-SPT, CPT, dan lainnya, harus dilakukan sebelum sebuah tempat dijadikan kawasan pembangunan,” sebutnya.

Menurut Rusydy, gempa bumi sering kali memicu bencana ikutan seperti di Palu, sehingga Survei Bathimetri laut di sekitar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar harus dilakukan untuk melihat ada tidaknya potensi longsor yang bias memicu tsunami akibat longsoran bawah laut. Selanjutnya, pendidikan kebencanaan harus terus digalakkan guna memberikan pengetahuan kebencanaan sejak dini.

“Terakhir, simulasi atau drill, dan sosialisasi pengetahuan kebencanaan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana,” pungkasnya.


Simak juga video pilihan berikut ini: