Kubu Prabowo Sarankan Panelis Lebih Aktif di Debat Kedua Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera mengusulkan, agar panelis debat lebih aktif pada 17 Februari 2019 nanti. Berkaca pada debat perdana, kedua moderator seolah menjadi pemain utama sehingga membuat jalannya debat terlalu formal dan prosedural.

“Sesuai dengan prediksi saya terlalu formal terlalu prosedural, seolah jadi pemain utama itu moderator. Dari awal saya sudah harap jadikan debat ini substansial,” ujar Mardani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Politikus PKS itu mengusulkan, moderator debat bisa mengambil inisiasi untuk meminta panelis bertanya kepada kedua pasangan calon.

“Kalau perlu moderator, ‘Pak sekarang kita temanya hukum ya, panelis satu tanya monggo dijawab silakan saja pokoknya waktu bapak 20 menit silakan dijawab.’ Kalau selesai ditanya lagi,” kata Mardani.

Menurut dia, jika demikian, bakal terlihat kualitas capres-cawapres dalam menjawab pertanyaan panelis. Tak hanya mereka hadir debat sebagai formalitas.

“Sehingga betul-betul mengalir kelihatan betapa bahwa kapasitas kualitas dari capres cawapres itu muncul bukan ssekedar menunaikan kewajiban debat,” ujar Mardani.

2 dari 3 halaman

Beri Skor

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso memberi skor 2-1 untuk Prabowo Subianto di debat capres-cawapres pertama melawan rivalnya Joko Widodo. Skor pertama dimulai dari sikap kenegarawanan Prabowo yang tak tergoda dari serangan lawan.

Hal tersebut disampaikan Priyo dalam diskusi bertema Cuma Janji Atau Indonesia Menang? di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).

“Saya harus jujur menyampaikan, hasil debat pertama kemarin 2-1 untuk Prabowo-Sandi (PS). Saya punya alasan, duet PS telah menunjukkan tingkat kenegarawanan yang tinggi, bahkan bisa membatalkan pihak yang suka nyinyir Prabowo suka marah, hentak dan seterusnya ini itu,” kata Priyo.


Reporter: Ahda Bayhaqi dan Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Protes BBM di Zimbabwe, Warga Antre Berjam-jam di SPBU

HarareWarga Zimbabwe
Warga Zimbabwe mengantre untuk membeli gas dan BBM, tetapi belum tentu dapat. (Reuters)

Antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ibu kotaZimbabwe,Harare, masih terjadi menyusul keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) lebih dari dua kali lipat awal bulan ini.

Mereka terpaksa mengantre berjam-jam, bahkan ada yang harus bermalam, untuk membeli BBM, namun persediaan belum tentu ada.

Itulah pandangan mata yang disaksikan oleh Kepala Kanselerai KBRI dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Harare, Hutomo Bayu Listyaghi.

“Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengantre tiga sampai empat jam. Pada waktu puncaknya kemarin di beberapa titik, antreannya bisa mencapai 10 kilometer. Tapi kebanyakan perlu tiga sampai empat jam untuk mengantre,” paparnya kepada wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir, Selasa (22/02).

Meskipun telah mengantre selama berjama-jam, warga belum tentu bisa mendapatkan bahan bakar minyak.

“Beberapa mobil sampai ada yang menginap satu hari, dua hari untuk menunggu truk bensin atau diesel datang ke pom bensin. Kalau sudah datang, antrean bisa jalan, tapi kalau stok sudah habis lagi maka mereka akan menginap,” tambah Hutomo Bayu Listyaghi.

HargaBBM termahal di dunia

Kondisi ini terjadi setelah pemerintah Zimbabwe menaikkan harga bahan minyak lebih dari dua kali lipat pada awal bulan ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelangkaan BBM di negara yang terletak di Afrika bagian selatan.

Kelangkaan terjadi, menurut Presiden Emmerson Mnangagwa, karena peningkatan konsumsi dan karena perdagangan gelap yang “marak”.

Protes di HarareReuters Protes yang diwarnai kerusuhan pecah setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tengah kesulitan ekonomi warga.

Dengan kenaikan tersebut, harga BBM di Zimbabwe kini yang termahal di dunia, di atas Hong Kong, berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh GlobalPetrolPrices.com, US$ 3.31 atau setara dengan Rp47.000 per liter.

Kenaikan harga BBM ini sangat memukul rakyat Zimbabwe yang telah terhimpit oleh krisis ekonomi selama bertahun-tahun terakhir. Kenaikan BBM ini sontak mendongkrak harga barang-barang keperluan sehari-hari, dan tentu saja ongkos transportasi.

“Kebanyakan masyarakat yang bekerja di ibu kota Harare ini tinggal di daerah-daerah luar kota. Mereka mengandalkan angkutan umum yang disebut kombi di sini.

“Dampaknya harga kombi naik 100%, yang semula satu bond note, sekarang jadi dua bond note. Tentunya itu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat,” Kepala Kanselerai KBRI dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Harare, Hutomo Bayu Listyaghi.

Yang dimaksud bond note adalah surat hutang pengganti mata uang yang diterbitkan pihak berwenang Zimbabwe setelah nilai mata uang negara terus merosot ke titik yang tidak berharga di pasar keuangan. Satu bank note dipatok setara dengan US$1.

Sekolah tutup

Dengan digunakannya surat hutang sejak 2009-2010 sebagai pengganti mata uang maka rakyat Zimbabwe sekarang tidak perlu membawa uang kertas sampai bertas-tas untuk membeli barang-barang kebutuhan.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pekan lalu menyulut aksi protes yang diwarnai kekerasan di Harare dan beberapa kota lain, seperti kota terbesar kedua, Bulawayo.

NasabahReuters Nasabah juga harus mengantre untuk menarik uang dari bank.

Presiden Emmerson Mnangagwa mempersingkat lawatannya ke Eropa dan tiba kembali di Harare pada Senin malam (21/01). Semula ia dijadwalkan menghadiri pertemuan ekonomi di Davos untuk menarik investasi ke Zimbabwe.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan setidaknya 12 orang terbunuh dalam aksi unjuk rasa selama satu minggu. Aparat keamanan dituduh bertindak sewenang-wenang ketika berusaha menghentikan gelombang unjuk rasa. Presiden Emmerson Mnangagwa berjanji segala penyimpangan akan diusut.

Gelombang protes yang dipicu oleh kenaikan harga BMM, kata Adi, seorang warga Indonesia yang tinggal di Bulawayo, sempat mengganggu aktivitas warga di kota terbesar kedua Zimbabwe itu.

Dikatakan oleh Adi, putranya baru masuk sekolah lagi Senin kemarin, setelah sekolah tutup.

“Minggu lalu shut down tapi anak saya mencoba masuk sekolah Kamis. Ternyata yang datang hanya sekitar 25%, kebanyakan bule karena membawa mobil atau diantar mobil, yang biasa pakai angkot tidak hadir karena tidak ada angkot. Akhirnya sekolah memutuskan agar Jumat esoknya diliburkan saja,” jelasnya.

Selain sekolah, bank dan kantor-kantor juga memilih tutup. Mulai Senin kemarin (21/01) kondisi mulai pulih, walaupun aparat keamanan masih berjaga-jaga.

“Kita masih melihat polisi, tentara masih berjaga di beberapa titik seperti di pom bensin, swalayan atau di depan gedung-gedung pemerintah. Tapi kami melihat kehadiran tentara maupun polisi sepertinya justru memberikan rasa aman,” papar Kepala Kanselerai KBRI dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Harare, Hutomo Bayu Listyaghi.


(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Najwa Shihab Calon Moderator Debat, Sandi: Mereka Jurnalis Independen

Karawang – Nama jurnalis Najwa Shihab dan Tommy Tjokro menjadi calon moderator untuk debat kedua Pilpres 2019 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Cawapres Sandiaga Uno menilai Nana, sapaan akrab Najwa, merupakan jurnalis independen.

“Nana sama Tommy kenal dengan baik. Mereka jurnalis yang independen,” kata Sandiaga di Desa Gintung Kerta, Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Meski demikian, Sandiaga mengatakan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN)-lah yang bisa melihat rekam jejak keduanya sebagai moderator debat. Pihaknya akan mengikuti keputusan final KPU.
“Tapi mungkin tim BPN yang lebih kompeten melihat rekam jejaknya. Saya ikut saja keputusan KPU seperti apa,” kata Sandi.

Ketua KPU Arief Budiman membenarkan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi alternatif moderator di debat capres-cawapres putaran kedua. Nama keduanya diusulkan oleh televisi penyelenggara.

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua agar waktu debat lebih efisien.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Debat kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019. Tema yang diangkat adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur. Debat akan berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta.
(idn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Timses Prabowo Masih Pertimbangkan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

Liputan6.com, Jakarta – Wakil ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menjelaskan, pihaknya belum memutuskan akan menerima atau menolak jurnalis senior Najwa Shihab sebagai moderator di Debat Pilpres 2019 yang kedua. Dia mengatakan, BPN belum punya sikap resmi soal pilihan moderator.

“Pemberitaan mengenai ada seorang teman yang menyampaikan bahwa BPN 02 menolak Najwa Shihab, saya ingin menyampaikan sebagai Wakil Ketua BPN saya menegaskan sampai hari ini kami belum menyikapi terhadap calon moderator,” kata Priyo di Prabowo-Sandi Media Center Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Dia menambahkan, KPU belum menyampaikan resmi kepada masing-masing timses paslon siapa kandidat moderator pada debat kedua. Namun, lanjut dia, nama yang beredar antara lain Najwa Shihab, Tommy Tjokro, Latif Siregar dan Retno Pinasti.

“Nama-nama itu rencananya berdasarkan kesepakatan dengan Ketua KPU dalam rapat kemarin yang saya juga hadir, akan dibahas pada Kamis atau Jumat pekan ini. BPN belum menyampaikan sikap untuk menolak kepada seseorang, apalagi sekelas Najwa Shihab,” tutur Priyo.

Sekjen Partai Berkarya ini menyebut, Najwa Shihab merupakan presenter ternama dengan karir yang moncer. Pihaknya pun menghormati reputasi Najwa.

“Jadi ini yang harus saya sampaikan. Mungkin saja Pak Andre atau beberapa teman menyampaikan itu sebagai usulan pandangan yang bersifat personal, dan kami mempersilakan untuk itu, tetapi resminya nanti akan kami sampaikan,” ucap Priyo.

2 dari 3 halaman

Bakal Dibahas Kembali

Dia melanjutkan, keputusan moderator akan kembali dibahas oleh tim 01 dan 02 serta KPU pada pekan ini. BPN ingin moderator debat capres yang hebat dan tidak terafiliasi kekuatan politik.

“Dan kami masih meykini empat nama dan nama nama lainnya yang nanti akan muncul tetep kita apresiasi sebagai calon-calon moderator yang hebat,” kata Priyo.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

JakartaNajwa Shihab menjadi salah satu nama calon moderator yang muncul untuk memandu debat kedua Pilpres 2019. Meski belum resmi diputuskan KPU, munculnya nama Najwa Shihab menuai pro dan kontra.

Soal Najwa Shihab menjadi salah satu alternatif moderator di debat pada 17 Februari nanti dibenarkan oleh Arief Budiman. Selain Najwa, nama Tommy Tjokro juga menjadi salah satu kandidat moderator debat kedua pilpres.

“Ya diusulkan oleh TV (Tommy Tjokro dan Najwa Shihab),” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin pun memberikan pembelaan untuk Najwa. Menurut juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, Najwa merupakan presenter yang teruji kapasitasnya dalam memandu debat-debat politik di media televisi.

“Kami percaya dengan Mbak Nana bahwa beliau akan profesional dalam memandu debat. Lihat saja dalam acara-acara talkshow di televisi, Mata Najwa, sangat proporsional dalam memberikan kesempatan kepada kedua kubu,” kata Ace.

Mendapat penolakan dari BPN Prabowo-Sandiaga, Najwa Shihab akhirnya buka suara. Ia menegaskan dirinya menjunjung independensi sebagai jurnalis. Ia kemudian mengingatkan soal penampilannya dalam program debat cagub Pilgub DKI 2017, yang diadakan talkshow-nya dulu, Mata Najwa.

“Sebagai host memang kritis pada semua tokoh, tetapi selalu menjaga independensi. Kalau teman-teman semua masih ingat, saat Pilgub DKI, yang dikatakan juga bahwa saya tidak netral, kedua paslon di putaran ke-2 selalu datang kalau kami undang,” tegas Najwa.

Menurutnya, cagub DKI di putaran kedua, Anies Baswedan dan Basuki T Purnama (Ahok), juga bersedia melakukan debat yang berbeda dengan yang diadakan KPU. Format debat yang dimaksud Najwa adalah dialog interaktif dan dinamis.

“Mereka berdua merasakan bahwa sepanjang debat kita menjunjung tinggi objektivitas. Silakan cek ulang saja soal ini,” ucapnya.

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator DebatFoto: Ira Koesno jadi salah satu moderator dalam debat perdana. (Rengga Sancaya/detikcom).

Najwa juga mengingatkan soal tokoh-tokoh di kubu Prabowo-Sandiaga yang juga bersedia datang ke acaranya. Seperti ketika Anies dan Sandiaga saat terpilih sebagai Gubernur-Wagub DKI.

“Saat Mas Anies dan Mas Sandi sudah terpilih, keduanya tampil pertama di acara saya. Setelah itu pun, beberapa kali keduanya kerap hadir di Mata Najwa. Begitu pula dengan Pak Djarot (eks Gubernur DKI) ketika baru berhenti jadi gubernur, bersedia diundang datang ke Catatan Najwa,” sebut Najwa.

“Kepada semua pihak, saya akan terus menjunjung tinggi independensi,” lanjutnya.

Anies ikut angkat bicara soal profesionalitas Najwa. Menurut dia, Najwa tetap menunjukkan netralitasnya saat memandu acara.

“Kalau dari sisi format, yang dikerjakan di Mata Najwa itu format yang paling baik. Secara interaktif, paling interaktif, ya. Setiap kali ada jawaban, ada kesempatan untuk mengelaborasi bisa ditanya lagi, bisa dipertanyakan lebih jauh,” kata Anies.

“Kalau independensi, kalau pengalaman kemarin di pilkada sih netral-netral aja. Ya memang Mata Najwa itu memang selalu tajam kalau tanya. Artinya siapapun yang jadi tamu di situ merasakan (netral). Tapi itu kalau ketika talkshow,” sambungnya.

Belakangan, BPN Prabowo-Sandiaga meluruskan isu mengenai penolakan kepada Najwa. Menurut Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso pihaknya belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak Najwa sebagai moderator debat pilpres.

“Harus sedikit perlu diluruskan bahwa BPN Prabowo-Sandi belum dalam posisi menolak siapa pun moderator, termasuk Najwa Shihab karena Najwa memang termasuk salah satu host TV yang sangat moncer dan sampai hari ini, KPU belum secara resmi mengajukan nama-nama,” ungkap Priyo.

Sementara itu Ma’ruf Amin menyatakan persetujuannya apabila debat kedua dipandu oleh Najwa.

“Kalau kita sih setuju saja (Najwa Shihab). Kan yang penting itu, ya artinya lurus, tidak berpihak, netral, jadi siapa saja bukan masalah buat kami,” sebut Ma’ruf.

KPU lalu menegaskan, nama Najwa belum resmi diputuskan menjadi moderator debat. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, nama Najwa muncul baru sebagai usulan dari tv penyelenggara debat kedua nanti.

“Yang menominasikan Mbak Nana (Najwa Shihab) bukan KPU, tapi TV penyelenggara,” jelas Wahyu.

Selain Najwa, ada nama Tommy Tjokro, yang juga ditolak Prabowo-Sandiaga. Stasiun TV penyelenggara debat kedua memang sudah ditentukan KPU, yaitu RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews TV. Setelah mendapat usulan itu, Wahyu mengaku menawarkannya kepada kedua kubu.

Wahyu pun menyebut KPU masih memiliki daftar calon moderator lain. Nama-nama itu disebut Wahyu berasal dari berbagai media.

“Tapi kita udah punya daftar soal calon-calon moderator, yang semuanya kelima debat dari insan media,” tuturnya.
(elz/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fakta Lain soal Najib, Nelayan Karawang yang Disebut Sandiaga Uno dalam Debat

Liputan6.com, Karawang – Polemik kasus Najib bergulir di media massa setelah Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut ada seorang nelayan asal Karawang yang dipersekusi dan tidak mendapatkan pertolongan dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Sandiaga di dalam debat Capres dan Cawapres putaran pertama di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Kepala Desa Sukajaya, Abdul Gafur Astra, membenarkan adanya insiden antara Najib dan Pokmaswas bernama Sahari, tetapi peristiwa tersebut sudah ditangani pihak kepolisian setempat dan kasusnya sudah dilimpahkan ke Mapolres Karawang.

Gofur menjelaskan, sebelumnya Najib mengaku menjadi korban persekusi. Kasus itu pada 28 September 2018, telah dilakukan upaya mediasi keduanya di kantor desa setempat, tetapi tidak ada titik temu yang akhirnya Najib melaporkan ke kepolisian.

“Sempat dilakukan mediasi oleh pemerintah desa, namun karena tidak ada titik temu akhir naik ke ranah hukum, “kata Gofur, Senin (21/1/2019).

Sahari, Sekretaris Pokmaswas Pesisir Pantai Pasir Putih yang dilaporkan Najib menjelaskan insiden tersebut. Dia mengaku kasus itu bermula dari adanya pengambilan pasir secara berulang kali oleh Najib. Pada saat insiden terjadi, Najib menyuruh orang mengambil pasir untuk menguruk halaman rumah, ditegur tidak terima, akhirnya Najib melakukan pemukulan.

“Jadi bukan sebaliknya, sesuai pengakuan Najib dipukul. Pada peristiwa tersebut justru Najib yang pertama memukul namun selalu ditangkis, mungkin ia tidak terima ditegur karena mengambil pasir pantai,” kata Sahari.

Sahari mengatakan, tidak ada pengeroyokan dalam kasus tersebut, yang ada sebaliknya, kalaupun Najib melaporkan insiden tersebut, itu hak dia dan dirinya mengaku kooperatif saat mengikuti proses hukum.

“Dia yang memukul, saya dilaporkan ke polisi. Saya ikuti prosesnya,” dia menegaskan.


Simak juga video pilihan berikut ini:



Keliling Jatim, Sandiaga Sebut Pilpres 2019 Mirip Pilkada DKI 2017

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno selama tiga hari ini telah menghabiskan waktunya untuk mengunjungi sejumlah titik di tiga daerah yaitu Surabaya, Madura dan Sidoarjo.

Pada titik terakhir, Sandiaga menghadiri rapat koordinasi pembekalan pimpinan organisasi relawan Prabowo-Sandi seJawa Timur bersama SandiagaUno di Juanda Sidoarjo, Jawa Timur.

Dihadapan ratusan pendukungnya, Sandiaga menyampaikan bahwa dinamika pilpres kali ini hampir sama dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, yang pada ujungnya mengalahkan petahana.

“Survei yang tidak digoreng-goreng menunjukkan bahwa kita terus naik, sementara kubu sebelah, tidak usah kita sebutkan, tapi yang jelas kita naik. Menunjukkan bahwa ini mirip-mirip Pilgub DKI Jakarta,” tutur Sandiaga, Senin (21/1/2019) petang.

Sandiaga mengatakan, tren kemenangan mulai terlihat seperti di Pilkada DKI. Dia optimistis di Jawa Timur Prabowo-Sandiaga menang. Menurutnya, siapa yang mampu memenangkan suara di Jatim maka secara nasional akan menang.

“Yang bekerja ini seluruh sinergi dan isu utamanya adalah ekonomi,” ucap Sandiaga.

Ketua Sahabat Relawan Prabowo-Sandi Jawa Timur, Fauzi Mahendra menambahkan, rapat koordinasi relawan se-Jatim dilakukan sebagai penguatan gerakan untuk memenangkan suara saat pemungutan suara nanti.

“Harapan dari agenda Bang Sandi bagaimana mengatur door to door satu-satu ke relawan,” kata Fauzi.

Fauzi menegaskan bahwa tujuan dari rakor ini adalah mengatur strategi dan sinergitas para pimpinan relawan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Sedikitnya 2,1 juta relawan terkoordinasi di Jatim untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

“Karena yang jalan memang relawan dari emak-emak pasar, dan kedua anak muda milenial, yang mampu mendongkrak suara. Ketiga, karena Bang Sandi setiap kunjungan targetnya sepuluh titik,” ujar dia.

2 dari 3 halaman

Keluhan Petani Garam

Sementara, saat kunjungannya ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Sandiaga mendapat keluhan dari para petani garam. Mulai dari soal harga, infrastruktur hingga impor garam.

“Baru pertama kali ini calon wakil presiden menyambangi petani garam yang sangat butuh perhatian pemerintah. Kami minta jika bapak nanti terpilih segera stop impor garam dari Australia dan India,” kata Ketua Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (APGASI) Syaiful Rahman, Senin 21 Januari 2018.

Satu persatu petani mencurahkan keinginan untuk lebih sejahtera mengais rezeki dari menjadi petani garam.

“Dari tahun ke tahun nasib petani garam semakin memprihatinkan. Maka nanti bapak Sandiaga terpilih, mohon perhatikan petani garam,” jelasnya.

Oleh karena itu, apabila Sandiaga nanti terpilih sebagai wakil presiden diharapkan memilih menteri yang berpihak kepada petani garam. Supaya nasib petani garam menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, kebutuhan infrastruktur untuk petani garam memang perlu dipenuhi, seperti, irigasi dan jalan agar saat hendak mengangkut garam mobil bisa dekat tambak. Karen jika tidak ada jalan yang bisa dilintasi truk, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar kuli angkut.

“Harga garam sudah murah, kami masih harus mengeluarkan biaya angkut. Ya tetap saja sengsara petani garam ini,” kata Ahmad Sukardi, salah seorang petani garam asal Kabupaten Sampang.

Sandiaga mengaku prihatin sekali terhadap nasib petani garam di Pulau Madura. Maka seharusnya ada solusi bagi mereka, karena 60 persen konsumsi garam di Indonesia itu dari Pulau Madura.

“Saya berkomitmen, jika nanti terplilih akan pilih menteri-menteri yang berpihak kepada rakyat. Tidak menyia-nyiakan petambak garam, seba kami dipilih oleh rakyat dan tidak akan mengkhianati rakyat,” kata Sandi.

Reporter: Mohamad Fahrul, Dian Kurniawan

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sandiaga: Jika Terpilih, Menteri Kami Tak Akan Sia-siakan Petambak Garam

Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menerima curahan hati para petambak garam saat berdialog dengan Petani Garam dan Perwakilan Desa Se-Sumenep Desa Karanganyar, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sandiaga juga mengungkapkan komitmennya untuk petambak garam jika terpilih nanti.

Dalam keterangan tertulis Prabowo-Sandi Media Center, Selasa (22/1/2019), Ketua Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (APGASI) Syaiful Rahman berharap, Sandiaga Uno bersama Prabowo Subianto, dapat memperbaiki nasib para petambak atau petani garam yang disebut makin sengsara.

“Terima kasih atas kehadiran Pak Sandi Uno di tambak garam ini. Baru pertama kali ini calon wakil presiden menyambangi kami. Petani garam yang sangat butuh perhatian pemerintah. Kami hanya minta, Pak, setop impor garam dari Australia dan India,” ucap Syaiful seperti dalam keterangan tertulis tim Prabowo-Sandi.


M Yanto, Ketua Forum Petambak Garam Madura (FPGM), dalam keterangan tertulis itu mengaku tiap tahun petambak garam selalu punya masalah. Menurut Yanto, biang masalahnya ada di pemerintah pusat.

“Kalau Pak Sandi jadi wapres, tolong cari menteri yang sanggup dan mampu. Jangan seperti sekarang. Bukan kami anti-impor. Jangan anak tirikan kami sebagai anak bangsa,” ucapnya.

Sandiaga Uno sempat menarik nafas panjang mendengar keluhan para petani garam tersebut. Padahal, 60 Persen konsumsi garam di Indonesia disebut dihadirkan dari Pulau Madura.

“Saya berkomitmen, ampon bektona (sudah waktunya). Saya pastikan jika terpilih nanti menteri-menterinya berpihak kepada rakyat. Tidak menyia-nyiakan petambak garam. Dan akan membela rakyat. Karena kami dipilih oleh rakyat dan tidak akan mengkhianati rakyat,” ucap Sandi.
(gbr/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: