Jokowi: 488 Kapal Pencuri Ikan Sudah Ditenggelamkan

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, laut masa depan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya serius untuk memberantas kapal pencuri ikan di Indonesia.

Jokowi menegaskan, pihaknya telah membakar dan menenggalamkan 488 kapal yang melakukan pencurian ikan di Indonesia.

“Dalam empat tahun ini, kami sudah kejar 7.000 kapal asing ilegal fishing yang lakukan pencurian ikan di perairan kita. 488 kapal yang kita bakar dan tenggelamkan. Sekarang ini kapal 7.000 itu sudah tidak ada,” kata dia, Minggu (17/2/2019).

Jokowi mengatakan, pihaknya serius memberantas kapal pencuri ikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapannya.

“Menjadi kesempatan nelayan untuk memanfatkan sumber daya alam(SDA) laut kita, ikan, sehingga (nelayan-red) lebih sejahtera,” tutur dia.

Selain memanfaatkan sumber daya laut terutama ikan, Jokowi juga memanfaatkan ladang minyak di laut atau offshore. Ia menilai, saat ini banyak ladang minyak yang belum digarap.


Ketiga, Jokowi menuturkan, pihaknya akan membenahi infrastruktur laut.

“Tol laut harus terus dikerjakan terutama ke Indonesia timur, apalagi Indonesia 17 ribu pulau, konektivitas antar pulau, pelabuhan harus secara konsisten. Betul-betul tol laut berikan manfaat untuk rakyat,” kata Jokowi.

Jokowi: Saya Tahu Prabowo Miliki Lahan 220.000 Ha di Kaltim

Jakarta – Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebut lawannya memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan, Prabowo memiliki lahan seluas 220.000 ha.

“Saya tahu pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Sebesar 220.000 hektare,” kata Jokowi dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Selain itu, Jokowi juga menyebutkan Prabowo memiliki lahan seluas 120.000 hektare di Aceh Tengah. Ia mengatakan bahwa pembagian lahan tersebut tidak dilakukan di era pemerintahannya.

“Juga di Aceh Tengah 120.000 hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Prabowo menyoroti lahan di Indonesia yang tidak bertambah sedangkan jumlah penduduk terus bertambah.

“Kalau bapak bangga, pada saatnya kita tidak punya lahan lagi untuk kita bagi. Bagaimana masa depan anak cucu kita,” ujar Prabowo.

Tonton video: Jokowi Vs Prabowo Tentang Nasib Biodiesel

[Gambas:Video 20detik]

(ara/dna)

Jokowi: 11 Perusahaan Perusak Hutan Kena Sanksi Rp 18,3 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan sanksi kepada 11 perusahaan yang telah melakukan pembalakan liar dan juga pembakaran hutan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah telah menegakkan keadilan dan tidak bermain-main terhadap perusak lingkungan.

“Dari 11 perusahaan itu, sanksi yang diberikan sebesar Rp 18,3 triliun,” kata Jokowi dalam Debat Capres Kedua yang berlangsung di Hotel Sultan, Minggu (17/2/2019).

‘Sekarang semua sudah takut dengan ilegal loging. Kita tegas kepada perusahaan perusak lingkungan,” jelas lanjut dia.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah juga membersihkan kembali sungai-sungai yang sudah terkena polusi. Salah satunya adalah Sungai Citarum yang telah mulai dibersihkan sehingga bisa digunakan dan tidak tercemar.

“Saya berterimakasih kepada masyarakat Jawa Barat yang telah membantu membersihkan Citarum,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Ledakan Keras Kejutkan Arena Nobar Debat Capres di GBK Senayan

Suaran ledakan terdengar keras dari arena Parkir Timur, Senayan, sekitar pukul 20.15 WIB. Ledakan itu tak jauh dari lokasi debat kedua capres 2019.

Pantauan Liputan6.com, belum diketahui asal muasal suara ledakan tersebut.


Namun, seluruh pengunjung yang berada di dekat Hotel Sultan berdiri dan berusaha mencari lokasi ledakan.

Puluhan polisi yang berjaga langsung berlarian menuju parkir Senayan untuk mencari asal ledakan.

Saling Sahut Jokowi vs Prabowo soal Infrastruktur

Jakarta – Kedua calon presiden mendapatkan pertanyaan terkait infrastruktur di Indonesia.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut jika pembangunan infrastruktur yang dilakukan Joko Widodo kurang efisien. Banyak proyek yang dikerjakan dengan grasa grusu.

Prabowo juga menyampaikan banyak proyek yang merugi, efisien.

“Ini mengakibatkan sulit membayar. Jangan infrastruktur hanya jadi monumen contohnya LRT Palembang,” kata dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Menanggapi hal tersebut, capres nomor urut 01 Joko Widodo menyebut Prabowo yang menyebut kerja infrastruktur yang tidak feasible adalah hal yang tidak benar.

“Kalau tadi pak Prabowo sampaikan tanpa feasibilty study salah besar, karena ini sudah direncanakan sejak lama. Semuanya ada,” kata Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan terkait LRT Palembang dan MRT Jakarta dibutuhkan waktu untuk memindahkan budaya naik mobil atau kendaraan pribadi ke transportasi massa.

“Yang saya pelajari di negara butuh bertahun-tahun. Tidak mudah, ini baru 4 tahun 6 bulan. Mengenai Kertajati, begitu rampung airport Bandung akan dipindahkan ke Kertajati,” imbuh dia.

(ara/eds)

Tagar Debat Pilpres 2019 Jadi Trending Topic di Twitter

Liputan6.com, Jakarta – Bersamaan dengan debat kedua capres 2019 yang digelar malam ini di Hotel Sultan, Jakarta, keriuhan juga terjadi di linimasa Twitter.

Berdasarkan pantauan Tekno Liputan6.com, Minggu (17/2/2019), tagar Debat Pilpres 2019 kini menduduki peringkat pertama Trending Topic di Twitter Indonesia.

Kebanyakan kicauan merupakan dukungan terhadap masing-masing calon presiden yang akan melakukan debat dengan pembahasan seputar infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ada pula kicauan berisi harapan dari warganet terhadap Indonesia ke depannya melalui debat ini. Untuk mengetahui lebih lengkap kicauan para warganet, simak beberapa twit yang sudah dihimpun berikut ini.






2 dari 2 halaman

Jelang Debat Capres, Lini Masa Mulai Dibanjiri Dukungan Kedua Kubu

Keriuhan debat kedua capres 2019 yang digelar pada malam ini di Hotel Sultan, Jakarta, sudah mulai terasa.

Berbagai dukungan dari kedua kubu pun sudah mulai meramaikan lini masa media sosial (medsos), terutama Twitter.

Berdasarkan pantauan Tekno Liputan6.com jelang sore ini, tagar yang terkait dengan debat kedua capres, seperti #PrabowoMenangDebat dan #DebatPintarJokowi bertengger di trending topic Twitter Indonesia.

Untuk mengetahui lebih lengkap kicauan para warganet, simak beberapa twit yang sudah dihimpun Tekno Liputan6.com, berikut ini.

(Dam/Ysl)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Siap Pamer Capaian, Jokowi: Kalau Ada Kurang Wajar, Namanya Manusia

Jakarta – Capres petahana Joko Widodo akan menyampaikan capaian-capaiannya selama memimpin Indonesia dalam debat capres kedua Pilpres 2019. Ia juga mengakui memang masih ada kekurangan dalam pemerintahannya.

“Yang sudah saya lakukan tinggal diceritakan, kalau ada kurangnya ya wajarlah namanya manusia,” ungkap Jokowi di lokasi debat, The Sultan Hotel, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Jokowi datang ke lokasi debat didampingi oleh istrinya, Iriana. Putri Jokowi, Kahiyang Ayu dan suaminya, Bobby Nasution juga datang mendampingi.


Capres nomor urut 01 itu juga menceritakan persiapannya hari ini sebelum mengikuti debat. Mulai dari olahraga hingga tidur siang.

“Persiapan tadi pagi jogging biar sehat, kemudian siang ke Jakarta, cari makan dulu di warung, pulang ke istana tidur, itu persiapannya,” jelasnya.

Soal gayanya di debat kedua ini, Jokowi mengaku tak ada gaya khusus. Ia menyebut akan mengikuti suasana saja.

“Nanti dilihat situasi, kalau memang ada yang harus diperbaiki, ya kita harus perbaiki. Nggak semua yang kita bangun, kita kerjakan sempurna,” sebut Jokowi.

Pasangan cawapres Ma’ruf Amin ini mengaku sudah siap dengan tema dalam debat kedua.

“Siap lah, ini mengenai infrastruktur, pangan. sumber daya alam, pangan kan ini sudah keseharian, lingkungan hidup,” tutur Jokowi.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kendaraan Lapis Baja hingga Mobil Pemadam Bersiaga di Lokasi Debat Capres

Liputan6.com, Jakarta – Pengamanan Hotel Sultan, Jakarta diperketat, menjelang debat calon presiden (debat capres) yang diselenggarakan pada Minggu (17/2/2019), pukul 20.00 WIB.

Pantauan Liputan6.com, di lokasi debat capres, di Hotel Sultan, pengamanan dilakukan pihak kepolisian dari berbagai kesatuan, di antaranya Brimob dan Sabara.

Untuk memperkuat pengamanan, ratusan petugas berseragam dan tanpa seragam disiagakan. Selain itu juga disiagakan kendaraan lapis baja dan menyiagakan anjing pelacak untuk mendeteksi adanya bom.

Selain pihak keamanan, juga disiagakan satu unit mobil pemadam kebakaran, serta fasilitas pendukung kehanda‎lan pasokan listrik. 

PLN Distribusi Jakarta Raya telah menyiapkan satu unit Power Bank berkapasitas 1.000 kilo Volt Amper (kVA), dan satu unit Power Bank 630 kVA untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik.

Sebagai cadangan pasokan PLN juga disiapkan tiga unit UPS masing-masing 500 kVA untuk menjamin keandalan pasokan listrik. Selain itu, langkah mitigasi risiko lain juga disiapkan, termasuk dengan memasok listrik dari 2 sumber yang berbeda dengan dilengkapi Automatic Change Over (ACO).

Apabila sumber utama terganggu, dapat secara otomatis berpindah ke sumber pasokan listrik lainnya.

Untuk diketahui, debat capres‎ akan dilaksanakan pukul 20.00, adapun yang akan dibahas dalam debat tersebut adalah pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam (sda) dan lingkungan hidup.

2 dari 2 halaman

Pengusaha: Debat Capres Bukan Ajang Saling Serang tapi Adu Terobosan

Sebelumnya, kedua kandidat calon presiden (capres) akan saling beradu program terkait masalah energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup pada malam ini.

Dalam debat nanti, para pengusaha berharap agar kedua capres akan mengemukakan visi dan misi jangka pendeknya dan jangka panjangnya secara konkret. Bukan hanya sekedar saling serang dan beradu argumen.

“Tentu kami dari pengusaha lebih melihat ke depannya seperti apa. Dari sisi energi, apa yang akan difokuskan oleh pemerintah dan bagaimana korelasinya dengan peluang investasi di bidang sumber daya alam yang ada,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu 17 Februari 2019.

Kemudian dari sisi kebijakan pangan, lanjut Shinta, pengusaha ingin melihat adanya terobosan yang dilakukan sehingga Indonesia tidak hanya menjadi negara pengimpor komoditas pangan, melainkan menjadi negara pengekspor.

“Minimal mampu memenuhi kebutuhan pokok sendiri dan memadukannya dengan potensi investasi jangka pendek dan jangka panjang,” ungkap dia.

Kebijakan di bidang lingkungan hidup, kata Shinta, juga tidak kalah penting. Sebab, keberlanjutan bangsa dan negara sangat didukung oleh daya dukung lingkungan.

“Nah, konsepnya gimana? bagaimana menciptakan keseimbangan antara investasi dan lingkungan dan bagaimana memperbaiki yang telah rusak. Negara akan berperan seperti apa? Bagaimana apresiasi pemerintah kepada perusahaan atau orang yang telah membantu dan mendukung pembangunan  yang berkelanjutan,” jelas dia.

Sementara untuk infrastruktur, dalam debat tidak tidak perlu membahas apa yang telah terjadi. Shinta berharap, kedua kandidat tidak berdebat soal perlu tidaknya membangun jalan tol.

“Ke depan bagaimana? apa fokus infrastruktur untuk mendukung seluruh kehidupan bangsa, energi, pangan, SDA, lingkungan dan lainnya. Jangan sampai infrastruktur menguntungkan salah satu sisi saja, baik untuk investasi tapi tidak baik dari sisi lingkungan. Itu tidak boleh. begitu pula sebaliknya. Ini yang ingin kita dengar,” tandas dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ini Lokasi Nobar Debat Capres yang Digelar Tim Jokowi dan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta – Debat Capres kedua dengan isu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, akan digelar malam ini di Hotel Sultan, Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menyediakan 100 undangan untuk masing-masing pendukung pasangan calon nomor urut 01 dan 02. Solusinya, masing-masing tim menggelar nonton bareng atau nobar.

Misalnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, menggelar nobar di kawasan Parkir Timur Senayan, sesuai dengan tempat yang disediakan.

Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Liputan6.com, Minggu (17/2/20119), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menggelar nobar di basecampnya, di Jalan Wahid Hasyim. Nobar dihadiri langsung Ketua Umum PSI Grace Natalie, diselingi diskusi dengan Direktur SMRC Sirajuddin Abbas, Jubir PSI Mikhail Gorbachev, Jubir PSI Dara Nasution, dan Pengamat Lingkungan Hidup Agus Sari.

Para relawan pun tak mau ketinggalan. Alumni SMA pendukung Jokowi-Maruf se Jakarta juga menggelar nobar, termasuk Alumni Pangudi Luhur yang digelar di Avenue off The Stars Kemang Village. Kemudian disusul dengan Alumi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang menggelar nobar di BERMVDA Coffe Cilandak Town Square (Citos), Jakarta Selatan.

2 dari 3 halaman

Nobar BPN Prabowo

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, juga menyediakan tempat nobar, yaitu di kantornya di jalan Kertanegara VI (Samping Rumah Pak Prabowo), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beberapa koordinator dan relawan turut hadir disana.

Kemudian, juga dilakukan di Media Center Prabowo-Sandi, serta di Parkir Timur Senayan yang diinisiasi oleh Direktorat Relawan Prabowo-Sandi.

Para relawan paslon 02 juga tak mau ketinggalan. Mereka yang tergabung dalam Gerakan Millenials Indonesia (GMI), menggelar nobar di jalan Panjang RT 15/RW 07, Kedoya Utara, Jakarta Barat.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Intip Rincian Utang Luar Negeri RI, Paling Banyak untuk Apa?

Liputan6.com, Jakarta – Jumlah utang sering kali menjadi bahan kritik untuk pemerintah. Hal ini mengingat total utang Indonesia yang terus naik. Meski demikian, apakah utang Indonesia masih aman? Bagaimana rincian utang Indonesia tersebut?

Pemerintah selalu menyatakan kalau pengelolaan utang dilakukan pruden dan akuntabel. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun pernah menegaskan, meski utang pemerintah meningkat tetapi tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yaitu defisit APBN masih terjaga kurang dari tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang kurang dari 60 persen dari PDB.

Mengutip berita Liputan6.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat Indonesia bijak memahami soal utang negara.

“Negara mirip dengan perusahaan. Kalau ingin dikembangkan dengan optimal, butuh dana besar,” ujar JK, pada Selasa 29 Januari 2019.

JK menuturkan, jika ingin pembangunan dilakukan pesat, misalnya dalam hal infrastruktur dibutuhkan dana besar. Di sisi lain, anggaran negara juga diperlukan untuk mebiayai hak-hak dasar warga, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendanaan lain.

“Utang bukan jumlahnya yang penting, tapi bisa dibayar atau tidak,” tutur JK.

Selama utang negara untuk hal-hal produktif, bukan sekedar untuk menggelar konferensi atau bangun kantor pemerintah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut berpendapat, itu sah-sah saja.

Misalnya, kata dia, untuk pembangunan MRT, moda angkut massal yang diyakini bisa mengatasi masalah transportasi, terutama di kota-kota besar.

“Kalau yakin dalam 40 tahun bisa dibayar dari hasil MRT, tidak masalah,” tambah JK.

Utang, tambah JK, juga digunakan untuk membangun sarana atau infratruktur yang penting untuk orang banyak. Ia menambahkan, uang pinjaman bisa untuk membangun pengairan. Efeknya, kebun dan sawah makin banyak, penghasilan negara dari pajak pun meningkat. “Kita tidak utang untuk foya-foya,” tambah JK.

JK menegaskan, tak hanya Indonesia yang punya utang. “Negara-negara besar juga tetap meminjam tetapi meminjam ke dalam, misalnya Amerika Serikat dalam bentuk cetak duit,” tutur dia.

Ingin tahu bagaimana perkembangan utang luar negeri Indonesia? Bagimana dengan perkembangan rasio utangnya? Siapa saja pemberi pinjaman?

Berikut rincian utang seperti dikutip dari laman Bank Indonesia (BI):

Bila melihat data BI, utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat sejak 2010. Jika dilihat posisi utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam, total utang luar negeri Indonesia mencapai USD 293,32 miliar pada 2014. Jumlah tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 129,736 miliar dan swasta sebesar USD 163,59 miliar.

Kemudian pada 2015, total utang luar negeri Indonesia naik menjadi USD 310,730 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 142,608 miliar dan swasta sebesar USD 168,123 miliar.

Utang tersebut juga meningkat menjadi USD 320,006 miliar pada 2016. Rincian utangnya terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 158,283 miliar dan swasta sebesar USD 161,722 miliar.

Pada 2017, total utang bertambah menjadi USD 352,469 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 180,622 miliar dan swasta sebesar USD 171,847 miliar.

Pada Desember 2018, total utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam naik menjadi USD 376,839 miliar. Rinciannya utang pemerintah bank sentral mencapai USD 186,220 miliar dan swasta sebesar USD 190,619 miliar.

Posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang

Adapun posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang masih terbesar dalam denominasi dolar AS. Totalnya mencapai USD 212,513 miliar pada 2014. Kemudian menjadi USD 222,771 miliar pada 2015.

Selanjutnya utang dalam denominasi dolar AS itu turun menjadi USD 221,307 miliar pada 2016. Utang meningkat lagi menjadi USD 236,620 miliar pada 2017. Pada Desember 2018, totang utang dalam denominasi dolar AS mencapai USD 258,938 miliar.

Negara kreditor terbesar

Kalau dilihat berdasarkan negara pemberi pinjaman antara lain pada 2014 mencapai USD 176,82 miliar. Negara pemberi pinjaman terbesar dari Singapura mencapai USD 60,45 miliar pada 2014. Lalu turun menjadi USD 58,19 miliar pada 2015.

Hal ini berlanjut pada 2016, kreditor utang dari Singapura turun menjadi USD 51,397 miliar pada 2016. Selanjutnya naik lagi menjadi USD 54,95 miliar pada 2017. Desember 2018, utang dari kreditor asal Singapura naik menjadi USD 60,62 miliar.

Jepang juga menjadi salah satu negara pemberi pinjaman terbesar untuk Indonesia. Total pinjaman dari Jepang mencapai USD30,46 miliar pada 2014.

Lalu naik menjadi USD 31,35 miliar pada 2015. Selanjutnya turun lagi menjadi USD 30,23 miliar pada 2016, dan 2017 mencapai USD 29,154 miliar. Pada Desember 2018, utang tercatat USD 29,56 miliar di Jepang. Negara lainnya yang memberi pinjaman terbesar yaitu China dan Amerika Serikat.

Pembiayaan Utang

Adapun pembiayaan utang pada 2014 hingga 2019 antara lain pada 2014 sebesar Rp 255,7 triliun, 2015 sebesar Rp 380,9 triliun, 2016 sebesar Rp 403 triliun, 2017 sebesar Rp 429,1 triliun. Kemudian realisasi pada 2018 turun menjadi Rp 366,7 triliun.

Pembiayaan utang ini membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN BLU, dan pemberian pinjaman kepada Pemda.

Kementerian Keuangan menegaskan, kebijakan pembiayaan utang ini menerapkan hal kehati-hatian, efisiensi biaya utang, produktivitas dan keseimbangan.

2 dari 4 halaman

Selanjutnya

 Utang dilihat dari jangka waktunya

Utang pemerintah dan bank sentral bila dilihat dari jangka waktu yang dimiliki sebagian besar utang jangka panjang lebih dari satu tahun.

Tercatat utang luar negeri pemerintah dan bank sentral yang lebih dari satu tahun mencapai USD 126,075 miliar pada 2014. Dibandingkan utang jangka pendek pada 2014 mencapai USD 3,66 miliar.

Pada 2015, utang jangka panjang bank sentral dan pemerintah mencapai USD 139,65 miliar. Sedangkan utang kurang dari satu tahun mencapai USD 2,95 miliar pada 2015.

Lalu pada 2016, tercatat utang jangka panjang lebih dari satu tahun mencapai USD 157,43 miliar pada 2016. Utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 845 juta pada 2016.

Sedangkan 2017, utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 2,4 miliar. Utang jangka panjang, total utangnya mencapai USD 178,20 miliar.

Pada Desember 2018, tercatat total utang jangka pendek berkurang menjadi USD 900 juta pada Desember 2018. Utang jangka panjang melonjak jadi USD 185,23 miliar.


3 dari 4 halaman

Rasio Utang Masih di Batas Aman

Adapun rasio utang terhadap PDB relatif masih aman di bawah 60 persen. Ini sesuai ketentuan, meski rasionya cenderung naik.

Dibandingkan negara lainnya, berdasarkan data tradingeconomics, rasio utang Indonesia terhadap PDB termasuk yang terendah. Dibandingkan AS yang rasio utangnya mencapai 105,40 persen terhadap PDB. Lalu Jepang mencapai 253 persen terhadap PDB, China mencapai 47,60 persen terhadap PDB, dan India sebesar 68,70 persen terhadap PDB.

Selain itu dibandingkan Vietnam, rasio utangnya mencapai 61,50 persen, Malaysia mencapai 50,90 persen, dan Singapura sebesar 110,60 persen terhadap PDB. Lalu Filipina sebesar 41,90 persen terhadap PDB.

Pada 2014, rasio utang terhadap PDB mencapai 32,95 persen. Pada 2015, rasio utang terhadap PDB naik menjadi 36,09 persen pada 2015. Lalu kembali turun menjadi 34,30 persen pada 2016. Selanjutnya rasio utang kembali naik tipis menjadi 34,77 pada 2017. Lalu pada 2018, tercatat rasio utang terhadap PDB menjadi 36,18 persen.

Dilihat dari jenis utang luar negeri, dari sisi pemerintah rinciannya antara lain:

Pinjaman pada 2014 mencapai USD 123,80 miliar yang komposisinya USD 53,923 miliar yang merupakan pinjaman bilateral mencapai USD 26,70 miliar, komersial sebesar USD 23,34 miliar, multilateral sebesar USD 3,72 miliar, dan pemasok 19.

Dari surat utang mencapai USD 69,88 miliar pada 2014. Surat utang itu terdiri dari surat berharga negara (SBN) internasional mencapai USD 32,797 miliar dan SBN domestik mencapai USD 37,08 miliar.

Pada 2015, total utang luar negeri pemerintah capai USD 137,39 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman mencapai USD 54,22 miliar yang terdiri dari pinjaman bilateral sebesar USD 24,48 miliar, komersial sebesar USD 26,09 miliar, multilateral sebesar USD 3,63 miliar. Pemasoknya mencapai 12.

Kemudian surat utang dari SBN internasional mencapai USD 42,68 miliar dan SBN domestik sebesar USD 40,38 miliar.

Pada 2016, total utang luar negeri mencapai USD 154,87 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman sebesar USD 54,188 miliar yang berasal dari pinjaman bilateral sebesar USD 23,32 miliar, komersial sebesar USD 3,35 miliar, pemasok 8. Sedangkan total penerbitan surat utang pada 2016 mencapai USD 100,68 miliar.

Selanjutnya pada 2017, total utang luar negeri pemerintah capai USD 177,318 miliar. Itu dari total pinjaman yang mencapai USD 54,48 miliar yang terdiri pinjaman bilateral sebesar USD 23,15 miliar, komersial sebesar USD 3,14 miliar, multilateral sebesar USD 28,11 miliar dan pemasok 72. Adapun penerbitan surat utang mencapai USD 122,83 miliar pada 2017.

Selanjutnya pada Desember 2018, total utang luar negeri pemerintah mencapai USD 183,19 miliar. Pinjaman itu mencapai USD 56,17 miliar yang rinciannya antara lain pinjaman bilateral sebesar USD 22,85 miliar, pinjaman komersial sebesar USD 2,94 miliar, dan multilateral sebesar USD 29,30 miliar. Pemasok tak ada. Dilihat dari penerbitan SBN capai USD 128,01 miliar.

Posisi utang luar negeri pemerintah berdasarkan lembaga kreditor antara lain dari ADB mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Kemudian naik menjadi USD 9,19 miliar pada 2015 dan berlanjut pada 2016 mencapai USD 9,31 miliar. Pada 2017, tercatat total utang luar negeri dari ADB mencapai USD 9,01 miliar dan 2018 mencapai USD 9,77 miliar.

Kemudian pemberi pinjaman besar lainnya dari lembaga kreditor yaitu IBRD dengan total mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Lalu naik menjadi USD 14,38 miliar pada 2016. Kemudian naik lagi menjadi USD 15,81 miliar pada 2016 dan 2017 tercatat USD 16,56 miliar. Sedangkan utang dari IBRD pada 2018 mencapai USD 9,7 miliar.



4 dari 4 halaman

Rincian Anggaran dan Realisasi Infrastruktur

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan setiap tahun. Anggaran tersebut untuk tiga sektor itu bervariasi tapi catatkan kenaikan.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran infrastruktur mencapai Rp 256,1 triliun pada 2015. Lalu meningkat menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016, kemudian naik lagi menjadi Rp 388,3 triliun pada 2017. Selanjutnya naik menjadi Rp 410,7 triliun, dan terus meningkat menjadi Rp 415 triliun pada 2019.

Bagaimana dengan anggaran pendidikan?

Anggaran pendidikan mencapai Rp 409,1 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 419,2 triliun pada 2016.  Namun pada 2017, anggaran pendidikan turun jadi Rp 416,1 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 444,1 triliun pada 2018. Anggaran pendidikan tercatat menjadi Rp 492,5 triliun pada 2019.

Lalu bagaimana anggaran kesehatan?

Anggaran kesehatan tercatat mencapai Rp 65,9 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 92,3 triliun pada 2016. Anggaran tersebut naik lagi menjadi Rp 104,9 triliun pada 2017 dan mencapai Rp 111 triliun pada 2018. Lalu anggaran kesehatan tercatat menjadi Rp 123,1 triliun pada 2019.

Dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2018, menyebutkan sejumlah pengembangan infrastruktur. Hal itu antara lain dari 2015-2017, pemerintah terus menguat konektivitas tol laut dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Dari 2015 hingga 2017 ada 477 lokasi.

Selain itu, mengutip dari laporan 4 tahun Jokowi-JK untuk infrastruktur konektivitas, hingga 2018 telah terbangun jalan sepanjang 3.432 KM, jalan tol sepanjang 947 KM, jembatan sepanjang 39,8 KM, dan jembatan gantung 134 unit.

Lalu kereta api, hingga 2018 telah terbangun jalur KA termasuk jalur ganda dan reaktivitas 754, km, peningkatan dan rehabilitasi jalur KA 413,6 km, light rail transit (LRT) yaitu di Sumatera Seletan, Jakarta, dan Jabodebek, serta mass rapid transit.

Selanjutnya hingga 2018 telah terbangun 10 bandara baru, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan. Kemudian, jembatan udara ada penirinan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan tertinggi atau daerah yang belum terlayani moda transportasi lain.

Untuk pelabuhan, telah terbangun 19 pelabuhan, 8 pelabuhan sedang dibangun dan selesai 2019. Ada tambahan lima unit kapal penyeberangan penumpangan, tambahan tiga unit kapal motor penyeberangan, dan tambahan 10 pelabuhan penyeberangan,

Di infrastruktur energi, pembangunan jaringan gas kota dan pipa transmisi distribusi gas antara lain pada 2014 ada 200.000 sambungan rumah tangga (SR), kemudian naik jadi 220.363 pada 2015, kemudian 319.514 pada 2016. Selanjutnya naik menjadi 373.190 pada 2017, dan 463.619 pada 2018.

Di infrastruktur telekomunikasi, palapa ring paket baret yang mulai berinovasi pada awal April 2018 di 475 kabupaten dan kota. Penguatan BTS mencapai 175 ribu menara, dan mobile coverage ada 75 ribu kelurahan.


Saksikan video pilihan di bawah ini: