MA Hukum Eks Politikus PD Ramadhan Pohan 3 Tahun Penjara

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi mantan politikus Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan. Alhasil, calon Wali Kota Medan itu dihukum 3 tahun penjara karena menipu.

Kasus bermula saat Ramadhan Pohan mau mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan untuk periode 2016. Untuk menunjang biaya kampanye, Ramadhan Pohan pinjam uang ke RH Simanjutak dan Hendru Sianipar miliaran rupiah.

Pinjam meminjam itu berbuntut panjang karena Ramadhan Pohan melunasi utang dengan cek kosong. Ramadhan akhirnya diadili di PN Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada 27 Oktober 2017, PN Medan menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara kepada Ramadhan Pohan. Hukuman itu diperberat menjadi 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan pada 5 April 2018.


Atas vonis itu, jaksa dan terdakwa sama-sama kasasi. Apa kata MA?

“JPU NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima-red), Terdakwa tolak,” demikian lansir website MA sebagaimana dikutip detikcom, Minggu (20/1/2019).

Perkara nomor 1014 K/PID/2018 diadili oleh ketua majelis Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Wahidin dan Margono.

(asp/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Temuan Baru Penyelewengan Carlos Ghosn

Liputan6.com, Jakarta Bukti-bukti baru kembali bermuculan menyangkut kasus Carlos Ghosn. Tim investigasi Nissan dan Mitsubishi merilis hasil kerja mereka.

Dilansir dari Paultan.org, mantan bos aliansi Renault-Mitsubishi-Nissan itu terbukti menerima pembayaran kompensasi kontrak yang tidak sewajarnya dari Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV), mencapai EUR7.822.206,12 atau sekitar Rp126 miliaran (Kurs EUR1 = Rp16.184).

NMBV merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh Nissan dan Mitsubishi Motors pada Juni 2017. Di perusahaan yang berbasis di Belanda tersebut, Ghosn menempati jabatan direktur.

Dari investigasi tersebut juga terbukti Ghosn tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota dewan lainnya, yaitu CEO Nissan Hiroto Saikawa dan CEO Mitsubishi Motors Osamu Masuko dalam pembuatan kontrak dirinya.

Tidak hanya itu, menurut tim investigasi gabungan tersebut, seharusnya Carlos Ghosn terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota dewan lainnya dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kontrak kerja dan kompensasi direktur. Sementara untuk anggota dewan lainnya yaitu Saikawa dan Masuko dilaporkan tidak menerima kompensasi atau pembayaran lain dari NMBV.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Dalam penyelidikan tersebut, tim investigasi juga memastikan bahwa setelah pengumuman pembentukan aliansi strategis antara Nissan dan Mitubishi Motors pada 2016, Ghosn, mantan wakil direktur Greg Kelly dan lainnya terbukti mulai menjajaki kemungkinan membayar kompensasi kepada Carlos Ghosn secara rahasia melalui perusahaan patungan tersebut.

Nissan mengungkapkan pandangannya terkait pembayaran yang diterima Ghosn dari NMBV adalah sebab akibat dari kesalahan, dan mereka saat ini sedang mencari cara untuk kembali bersaing di pasar mobil dunia.

Sumber: Otosia.com

PNS Kemenag Korupsi Dana Masjid NTB, Menag: Sanksi yang Berat!

Jakarta – Polisi menangkap PNS Kemenag Kantor Wilayah NTB, SL, terkait pungli dana rehab masjid pascagempa. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mendukung upaya kepolisian untuk mengusut praktik pungli tersebut dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya.

“Saya mendukung sepenuhnya aparat penegak hukum untuk menuntaskan penyelidikan kasus tersebut sehingga hukum bisa ditegakkan,” kata Menag Lukman dalam siaran pers yang diterima detikcom, Minggu (20/1/2019).

“Saya minta ketika yang bersangkutan jelas terbukti bersalah secara hukum, maka yang bersangkutan haruslah mendapatkan sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan hukum dan ketentuan berlaku,” lanjutnya.

Menag mengaku terkejut, sedih, kecewa mendapati kabar adanya kasus pungutan liar ini. Apalagi, itu diduga dilakukan oknum staf Kantor Urusan Agama (KUA) dan terkait dana bantuan mesjid untuk korban gempa.

Kepada ASN Kemenag yang jumlahnya lebih dari 225ribu, Lukman berpesan agar menjaga nama baik Kemenag. Caranya, jangan melakukan tindakan yang tidak terpuji dan melanggar aturan hukum.

“Bagi ASN Kemenag yang lain saya pesankan bahwa kasus ini benar-benar menjadi pelajaran yang sangat berharga. Sekali lagi saya minta seluruh ASN Kemenag untuk menarik pelajaran dan mengambil hikmah dari kejadian ini,” tutur Menag.

(rvk/asp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

2 Petugas Telkom Tertangkap Tangan Curi 200 Meter Kabel Telepon

Patroli, Jombang – Dua oknum petugas BUMN bidang telekomunikasi asal Diwek, Kabupaten Jombang, diamankan petugas.

Keduanya tertangkap basah mencuri kabel telepon sepanjang 200 meter di permukiman warga Desa Kedawung, Kecamatan Diwek.

Seperti ditayangkan Patroli Indosiar, Minggu (20/1/2019), penangkapan bermula dari laporan warga karena melihat dua orang berseragam BUMN berpura-pura membenahi jaringan, dengan menggergaji kabel telepon.

Kedua pelaku kini ditahan dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. (Rio Audhitama Sihombing) 

Seru! Menghitung Burung Air di Hutan Lindung Angke Kapuk

detikFlash

Gerakan anak muda Biodiversity Warriors KEHATI dan  masyarakat pemerhati burung melakukan perhitungan jumlah dan jenis burung air di Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta pada Sabtu (19/1).  Pendataan ini dilakukan secara berkala untuk memantau keseimbangan ekosistem lahan basah.

Embed Video

Moh. Fariansyah – 20DETIK
Minggu, 20 Jan 2019 11:02 WIB

Perludem Harap KPU Batasi Pendukung Paslon ke Arena Debat Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Debat pertama pasangan capres-cawapres telah berlangsung pada 17 Januari. Namun banyak pihak menyayangkan format debat pilpres tersebut karena membuat kedua pasangan calon tak memberikan jawaban konkret dalam setiap permasalahan yang dibahas dalam debat.

Perludem menyayangkan KPU memberi paket pertanyaan kepada paslon sebelum debat diselenggarakan. “Ternyata jawaban paslon pun tetap tidak mendalam,” kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, dalam acara diskusi di D’Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2019).

Fadli menilai jawaban paslon sangat normatif. Akibatnya tak menghasilkan perbedaan argumen soal visi, misi, dan program terkait tema debat capres dan cawapres.

Agar debat selanjutnya berjalan sesuai harapan, Perludem juga berharap kepada KPU agar membatasi jumlah pendukung paslon yang masuk ke arena debat. Karena, banyaknya pendukung yang masuk ke arena debat pilpres dapat menimbulkan kebisingan.

“KPU diharapkan membatasi secara signifikan pengunjung debat dari unsur pendukung mestinya dibatasi. Pendukung yang banyak cenderung bising dan bisa ciptakan kondisi tak nyaman dan mengganggu konsentrasi serta fokus paslon dalam berdebat,” kata Fadli.

2 dari 3 halaman

Bertentangan dengan UU

Perludem juga mendesak KPU menjelaskan bentuk penyelenggaraan debat sesuai dengan peraturan UU. Berdasarkan Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017, dalam beberapa ayat menjelaskan tentang debat paslon. Ayat 1 menyatakan debat dilaksanakan lima kali, yang dijelaskan pada bagian penjelasan UU dengan rincian; tiga kali debat capres, dua kali debat cawapres.

Ayat 3 dan 4 menekankan moderator debat dipilih KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang berintegritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak paslon tertentu serta dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi tiap paslon.

“Namun KPU dalam publikasi resminya menyebut lima kali debat meliputi dua kali debat paslon, dua kali debat capres, dan satu kali debat cawapres. Skema ini bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ma’ruf Amin Siap Debat Pilpres Tanpa Kisi-Kisi

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden Ma’ruf Amin menyatakan, dirinya tak masalah jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memberikan kisi-kisi saat debat Pilpres 2019 berikutnya nanti.

“Kita siap saja apa yang jadi keputusan KPU. Kita akan menerima ikuti bentuknya seperti apa,” ucap Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Riyadlul Huda Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (20/1/2019).

Sehingga, lanjut dia, itu bukan masalah untuk dirinya dan juga Jokowi.

“Ya kalau sudah menjadi keputusan, harus siap,” ungkap Ma’ruf.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menegaskan, dari awal bukan pihaknya yang meminta adanya kisi-kisi tersebut.

“Pada prinsipnya kami sangat siap dengan format apapun. Kita tahu juga bahwa dalam format debat yang pertama, siapa yang mengusulkan soal kisi-kisi. Yang jelas bukan kami,” ungkap Ace.

2 dari 2 halaman

Siap Format Apa pun

Menurut dia, pasangan nomor urut 01, sangat siap dengan format apapun. Pihaknya akan selalu ingin mengeksplorasi lebih jauh tentang kedalaman visi misi dan program-program.

“Kita bisa lihat kemarin debat yang pertama, justru paslon 01 yang paling orisinil, paling siap, dan paling konkret di dalam perdebatan debat Pertama itu. Jadi tidak benar kalau di sosmed dikatakan kita yang mencontek,” pungkasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ma’ruf Amin Akui Pernah Usulkan Pembebasan Baasyir Lewat Grasi

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin membenarkan pernah mengusulkan agar pemerintah membebaskan Abu Bakar Baasyir yang dipenjara karena kasus terorisme.

“Betul, memang saya pernah mengusulkan. Cuma pada waktu itu, secara teknis masih akan ditempuh grasi. Tapi keluarganya tidak mau meminta grasi, sehingga sulit untuk dibebaskan. Tapi kemudian sekarang sudah ditemukan lagi alasannya, yaitu demi kemanusiaan,” ucap Ma’ruf usai melakukan silaturahmi dengan ulama se-Bandung Raya, di Pondok Pesantren Riyadlul Huda Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (20/1/2019).

Dia bersyukur dengan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membebaskan Baasyir. Apalagi, narapidana kasus teroris itu sudah lanjut usia.

“Ya saya bersyukur sekali itu. Karena memang saya bilang beliau sudah tua, sudah uzur kan seharusnya memang bisa dibebaskan,” ungkap Ma’ruf.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dilakukan demi alasan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

“Yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya Beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan,” kata Jokowi usai meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jumat 18 Januari 2019.

Presiden yang menugaskan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk mengupayakan pembebasan Baasyir juga membenarkan bahwa kondisi kesehatan Baasyir yang menurun menjadi pertimbangan utama. Meski begitu, ia menegaskan ada banyak pertimbangan lain yang diperhatikan.

“Iya, termasuk kondisi kesehatan, masuk dalam pertimbangan itu. Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” ujar Jokowi seperti dikutip Antara.

Kepala Negara mengatakan, keputusan untuk membebaskan Baasyir tidak muncul tiba-tiba atau melalui pertimbangan yang singkat.

“Sudah pertimbangan lama. Sudah sejak awal tahun yang lalu. Pertimbangan lama Kapolri, kita, Menko Polhukam, dan dengan pakar-pakar. Terakhir dengan Pak Prof Yusril Ihza Mahendra,” jelas Jokowi.

2 dari 3 halaman

Bebas Pekan Depan?

Anggota Tim Pengacara Muslim, Mahendra Datta mengatakan, Abu Bakar Baasyir akan bebas pada pekan depan. Perkiraan waktu itu disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, sebagai utusan Presiden Jokowi, kepada TPM.

“Insyaallah menurut janji Yusril atau Presiden, dalam waktu minggu depan. Caranya belum disampaikan, berbagai cara wewenang pemerintah,” kata Mahendra dalam jumpa pers di kantornya, Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, Abu Bakar Baasyir bisa kembali menghirup udara bebas berkat perjuangan panjang. Sejak tiga tahun lalu, Mahendra dan tim kerap bersurat kepada Menhan Ryamizard.

“Kami tiga tahun lalu sudah berkirim surat, ditanggapi Menhan Ryamizard bahwa dia mendukung pembebasan Baasyir,” ujar Mahendra.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jasad Wanita Dalam Tong di Surabaya Dikenal Baik

Patroli, Surabaya – Suasana haru menyelimuti persemayaman jasad Ester Lilik Wahyuni, korban pembunuhan sadis yang jasadnya dimasukkan ke dalam tong. Sejumlah kerabat di Rumah Persemayaman Adi Yasa, Jalan Demak, Surabaya mendoakan korban.

Seperti ditayangkan Patroli Indosiar, Minggu (20/1/2019), di mata keluarga, korban merupakan ibu yang baik dan perhatian.

Sebelumnya, jenazah dengan tangan dan kaki terikat ditemukan dalam tong plastik hijau terbungkus sprei di semak-semak pinggir Jalan Raya Romokalisari.

Dua pelaku yang ditangkap mengaku sakit hati karena dituduh mencuri telepon genggam dan tak diberi uang makan di luar gaji bulanan sebesar Rp 50 ribu. (Rio Audhitama Sihombing) 

Kemendagri: 5,38 Juta Penduduk Belum Lakukan Perekaman e-KTP

Jakarta – Sekitar 5,38 juta penduduk Indonesia belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun akan menjemput bola langsung pada mereka yang belum melakukan perekaman itu.

“Target perekaman e-KTP hingga hari ini sudah mencapai 97,21 persen sehingga penduduk yang belum terekam ini kurang lebih 5,38 juta,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo di Aula Gedung E Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2019).

Untuk menuntaskan perekaman e-KTP itu, Kemendagri mengirim 138 relawan ke 5 provinsi yang data kependudukannya masih minim. Lima provinsi tersebut adalah Sulawesi Barat (77,8 persen); Maluku (79,95 persen); Maluku Utara (79,44 persen); Papua Barat (64,18 persen); dan Papua (37,98 persen).

“Kita harus menuntaskan upaya perekaman terhadap penduduk di Indonesia. Hari ini terkait pula pelaksanaan pemilu serentak pada tanggal 17 April,” kata Hadi.

Di tempat yang sama Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan fasilitas bagi para relawan sudah disiapkan. Dia menyebut fasilitas yang disiagakan yaitu genset dan 42 alat rekam e-KTP.

“Jadi, saya minta rekan-rekan yang sudah bisa dicetak langsung, dicetak dan dibagikan,” kata Zudan.

Selain itu, dia berpesan agar para relawan itu melayani penduduk lain dari provinsi yang ditarget. Dia mengatakan pelayanan tetap bisa dilakukan sepanjang sesuai prosedur.
(dhn/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>